Beranda blog Halaman 4

Polres MBD dan Instansi Terkait Bersinergi Tangani Kematian Penumpang KM Samua 38

Penulis
Graciella M Tuwatanassy
-
0

Tiakur, Maluku.News – Jajaran Kepolisian Resor Maluku Barat Daya (Polres MBD) bergerak cepat  bersama instansi terkait menangani peristiwa meninggalnya seorang penumpang di atas kapal KM. Sabuk Nusantara 38 yang tiba dan bersandar di Dermaga Pelabuhan Laut Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya, pada Kamis pagi (24/09/2026).

Korban diketahui berinisial R.E (21 tahun), warga Kecamatan Tepa, yang ditemukan dalam kondisi tidak merespons di salah satu kamar Anak Buah Kapal (ABK) pada bagian Dek 7 kapal KM. Sabuk Nusantara 38. Peristiwa tersebut selanjutnya ditangani oleh personel Kepolisian bersama petugas Kesyahbandaran Pelabuhan Laut Moa sesuai dengan prosedur penanganan awal terhadap kejadian meninggal dunia.

Berdasarkan informasi awal yang dihimpun petugas di lapangan, korban pada Rabu (23/09/2026) sekitar pukul 18.30 WIT berangkat dari Pelabuhan Tepa dengan menumpang KM. Sabuk Nusantara 38 dengan tujuan Pelabuhan Moa.

Setibanya di atas kapal, korban kemudian bertemu dengan salah seorang ABK berinisial C.L (26 tahun). Korban selanjutnya bermaksud menyewa kamar milik ABK tersebut dan kemudian menempati kamar ABK yang berada di bagian Dek 7 sebelah kanan belakang kapal.

Menurut keterangan awal dari saksi C.L, saat berada di dalam kamar, korban masih terlihat dalam kondisi baik dan tidak menunjukkan tanda-tanda yang mencurigakan. Saksi bersama korban kemudian berada di kamar tersebut dan sempat berkomunikasi sebagaimana biasa.

Sekitar pukul 21.00 WIT hingga 23.00 WIT, saksi masih sempat berbicara dengan korban. Selanjutnya sekitar pukul 23.30 WIT, saksi tertidur.

Pada sekitar pukul 04.15 WIT, saksi terbangun dan keluar dari kamar menuju kantin kapal. Sekitar pukul 06.30 WIT, saksi kembali ke kamar dan mendapati korban masih berada di dalam kamar dalam posisi tertidur. Saksi juga sempat mendengar suara korban seperti mendengkur. Setelah itu, saksi meninggalkan kamar untuk mandi dan melakukan aktivitas lainnya di atas kapal.

Sekitar pukul 09.20 WIT, setelah kapal tiba dan bersandar di Pelabuhan Moa, saksi kembali ke kamar dengan maksud membangunkan korban. Saksi kemudian memanggil korban dan menggoyangkan kaki korban, namun korban tidak memberikan respons.

Melihat kondisi tersebut, saksi kemudian melaporkan kejadian kepada petugas Kepolisian KP3 Pelabuhan Moa, Bripda Steward Patampang, untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.

Setelah menerima laporan tersebut, personel Kepolisian segera mendatangi lokasi untuk melakukan pemeriksaan awal dan pengamanan terhadap tempat kejadian.

Penanganan kemudian dilakukan secara bersama-sama oleh personel Polres MBD yang dipimpin Kasat Polairud IPDA Oktovianus Damaryanan bersama personelnya, Pamapta SPKT Aipda Suryadi Latif bersama anggota, didampingi anggota Pos KPPP Pelabuhan Moa dan personel Satuan Reskrim Polres MBD.

Dalam penanganan tersebut, personel Kepolisian juga bersinergi dengan petugas Syahbandar Pelabuhan Laut Moa guna memastikan seluruh tahapan penanganan terhadap korban berjalan sesuai prosedur.

Dari keterangan pihak keluarga, khususnya ayah korban yang saat itu berada di Kecamatan Tepa, diperoleh informasi bahwa korban sebelumnya memang hendak melakukan perjalanan menuju Moa dan selanjutnya ke Ambon untuk mendapatkan perawatan medis karena sedang mengalami sakit.

Namun demikian, terkait kondisi kesehatan korban maupun penyebab pasti meninggalnya korban, pihak Kepolisian masih menunggu hasil pemeriksaan medis dan proses penanganan lebih lanjut. Kepolisian tidak serta-merta menyimpulkan penyebab kematian sebelum seluruh proses pemeriksaan selesai dilakukan.

Tim INAFIS Satreskrim Polres MBD yang dipimpin oleh KBO Satreskrim Polres MBD IPDA Yan Efamutan, S.H., kemudian melakukan proses identifikasi terhadap korban di lokasi.

Setelah proses identifikasi awal selesai dilaksanakan, jenazah korban selanjutnya dievakuasi dari atas kapal KM. Sabuk Nusantara 38 menggunakan mobil jenazah menuju RSUD Tiakur untuk menjalani pemeriksaan medis, termasuk Visum et Repertum, guna membantu memastikan kondisi serta penyebab kematian korban.

KBO Satreskrim Polres MBD IPDA Yan Efamutan, S.H., menjelaskan bahwa pihaknya bersama personel terkait telah melakukan langkah-langkah penanganan awal sesuai prosedur, mulai dari mendatangi lokasi, melakukan pemeriksaan awal, identifikasi terhadap korban hingga proses evakuasi ke rumah sakit.

“Untuk sementara kami masih melakukan penanganan dan pendalaman terhadap peristiwa ini. Kami juga telah melakukan identifikasi terhadap korban dan selanjutnya jenazah dievakuasi ke RSUD Tiakur untuk pemeriksaan medis. Kami masih menunggu hasil pemeriksaan tersebut sehingga penyebab pasti meninggalnya korban belum dapat disimpulkan,” jelas IPDA Yan.

Menurutnya, keterangan dari saksi yang berada bersama korban di dalam kamar juga telah dihimpun sebagai bagian dari proses pendalaman terhadap rangkaian kejadian sebelum korban ditemukan dalam kondisi tidak merespons.

“Kami akan mengumpulkan seluruh informasi yang berkaitan dengan kejadian ini, termasuk keterangan saksi dan hasil pemeriksaan medis. Semua tahapan dilakukan secara profesional dan sesuai prosedur,” tambahnya.

Sementara itu, Kapolres Maluku Barat Daya AKBP Budhi Suriawardhana, S.I.K., menyampaikan bahwa jajaran Polres MBD telah merespons kejadian tersebut dengan cepat melalui sinergi antara Kepolisian, petugas KPPP dan Syahbandar Pelabuhan Laut Moa.

Kapolres menegaskan bahwa setiap peristiwa yang terjadi di wilayah hukum Polres MBD, terlebih menyangkut keselamatan dan meninggalnya seseorang, harus mendapatkan penanganan secara serius, profesional dan berdasarkan fakta di lapangan.

“Kami telah memerintahkan personel untuk melakukan penanganan secara cepat, profesional dan sesuai prosedur. Setiap informasi yang berkaitan dengan peristiwa ini akan didalami dan diverifikasi secara menyeluruh,” tegas Kapolres.

AKBP Budhi juga meminta agar seluruh pihak tidak berspekulasi mengenai penyebab meninggalnya korban sebelum adanya hasil pemeriksaan medis dan proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian.

“Kita harus menghormati proses pemeriksaan. Jangan sampai muncul kesimpulan atau informasi yang belum terverifikasi. Penyebab pasti meninggalnya korban akan diketahui berdasarkan hasil pemeriksaan medis serta fakta-fakta yang ditemukan dalam proses penanganan,” ujar AKBP Budhi.

Kapolres juga menyampaikan bahwa Polres MBD akan terus membangun koordinasi dengan instansi terkait dalam setiap penanganan kejadian di wilayah pelabuhan maupun perairan, khususnya yang berkaitan dengan keselamatan masyarakat dan pengguna jasa transportasi laut.

“Sinergitas dengan Syahbandar, KPPP, pihak pelabuhan, tenaga medis dan instansi terkait sangat penting untuk memastikan setiap kejadian dapat ditangani secara cepat, tepat dan terukur. Kehadiran negara harus dirasakan masyarakat melalui pelayanan yang responsif dan humanis,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Kapolres menyampaikan rasa duka cita kepada keluarga korban atas musibah yang terjadi. Ia berharap pihak keluarga diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi peristiwa tersebut.

“Kami turut menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga korban. Semoga keluarga diberikan kekuatan dan ketabahan. Sementara kepada personel yang menangani kejadian ini, saya tekankan agar seluruh proses dilaksanakan secara profesional, transparan dan tetap mengedepankan penghormatan terhadap korban serta keluarga,” tutup Kapolres.

Hingga saat ini, proses penanganan terhadap peristiwa tersebut masih berlangsung. Jenazah korban telah dievakuasi ke RSUD Tiakur untuk menjalani pemeriksaan medis, sementara pihak Kepolisian masih melakukan pendalaman terhadap keterangan saksi dan fakta-fakta lain yang berkaitan dengan kejadian tersebut.

Polres MBD memastikan setiap perkembangan yang berkaitan dengan penanganan peristiwa tersebut akan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan tetap mengedepankan prinsip profesionalitas, kehati-hatian dan penghormatan terhadap keluarga korban.

18 HP dan Laptop Hampir Raib, Polsek Sirimau Tangkap Pelaku Pencurian di PT Solusi Intira Sejahtera  

Penulis
Graciella M Tuwatanassy
-
0

AMBON ,Maluku.News – Sebanyak 18 unit ponsel beserta satu unit laptop hampir dibawa kabur pelaku dalam kasus pencurian di gudang PT Solusi Intira Sejahtera, Jalan Rijali, Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Berkat respon cepat, Polsek Sirimau berhasil menangkap kedua pelaku dalam waktu kurang dari 24 jam.

Peristiwa menimpa korban , Erni Wati Wali yang merupakan Manajer PT Solusi Intira Sejahtera. Dimana pada pada Minggu, 13 September 2026 sekitar pukul 04.00 WIT para pelaku melancarkan aksinya dengan membobol jendela gudang.

Kapolsek Sirimau, IPTU Bastian Tuhuteru, S.Pd., menyebut salah satu pelaku yakni NN (25) perempuan, pernah bekerja di perusahaan tersebut, sehingga memahami jalur masuk, tata letak ruangan, posisi CCTV, serta tempat penyimpanan barang.

Adapun rekannya , lanjut Kapolsek,  seorang pria berinisial ST (29) diketahui adalah residivis pada tahun 2020 yang pernah ditangkap dan ditahan di Polresta Ambon atas kasus yang sama.

Kapolsek menjelaskan , adapun modus operandi pelaku dengan mematikan CCTV terlebih dahulu, lalu membongkar jendela atau ventilasi untuk masuk ke dalam gudang. Motifnya barang curian akan dijual kembali.

Korban usai mengetahui kondisi barang yang berkurang di gudang, kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian. Usai menerima laporan , Polsek Sirimau pun bergerak cepat dengan meminta keterangan para saksi.

” Berdasarkan keterangan para saksi, indikasi kemudian mengerucut pada pelaku. Dalam proses pengungkapan , penyidik sempat mengalami kendala karena salah satu pelaku melarikan diri ke Masohi , Kabupaten Maluku Tengah namun kemudian berhasil diamankan, sementara pelaku lainnya langsung ditangkap. kemudian barang bukti yang disembunyikan di kamar kos salah satu pelaku pun turut diamankan. Sekalipun motifnya untuk dijual kembali, namun pelaku belum sempat melakukan aksinya sehingga seluruh barang bukti sesuai jumlahnya,” jelas Kapolsek.

Adapun barang bukti yang diamankan antta lain,

– 1 Unit Macbook Air M1 Warna Silver

– 18 Unit Handphone berbagai merek: iPhone ,Samsung, VIVO, OPPO, REDMI 15, dan REALME C85

– 4 Buah Tas: Kalibre, “Sunny Side Up”, “iBox”, dan “Big Star”.

Kapolsek menegaskan. ,Kedua pelaku kini telah ditahan:, dimana ST berada di Rutan Polsek Sirimau dengan masa penahanan hingga 4 Oktober 2026, dan NN di Rutan KPYS hingga 5 Oktober 2026. Mereka disangkakan melanggar Pasal 479 Ayat (2) KUHP dan/atau Pasal 476 KUHP juncto Pasal 20 huruf c KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara.

“Untuk proses selanjutnya, penyidik sedang melakukan pemeriksaan intensif dan melengkapi berkas perkara untuk segera dilimpahkan ke Kejaksaan,” tandas Kapolsek.

DPRD Maluku Dorong Pengusaha Lokal Bangun SPBU Nelayan

Penulis
redaksi.MN
-
0

Ambon, Maluku.news – DPRD Provinsi Maluku bersama pemerintah daerah mendorong pengusaha lokal memanfaatkan peluang investasi pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Nelayan untuk memperluas akses bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi nelayan, terutama di wilayah kepulauan.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Maluku, Jhon Laipeny, mengatakan peluang investasi tersebut terbuka setelah pihaknya memperoleh penjelasan dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Maluku serta Pertamina mengenai mekanisme pembangunan SPBU Nelayan.

“Kami melihat adanya peluang usaha bagi pengusaha daerah untuk berinvestasi sangat terbuka setelah mendapatkan informasi Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku serta Pertamina terkait mekanisme pembangunan SPBU Nelayan,” kata Jhon di Ambon, Kamis (24/9/2026).

Menurut Jhon, dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II, DKP Maluku dan Pertamina menjelaskan bahwa saat ini terdapat 10 SPBU Nelayan yang telah beroperasi di sejumlah wilayah Maluku.

Lokasi tersebut meliputi Tamilouw di Kecamatan Amahai dan Tulehu di Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah; Desa Waesala, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat; Desa Wali, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan; Namlea, Kabupaten Buru; serta wilayah Kepulauan Banda, Kabupaten Maluku Tengah.

SPBU Nelayan lainnya berada di Desa Durjela dan Kelurahan Galai Dubu, Kabupaten Kepulauan Aru; Saumlaki Utara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar; serta Dullah Laut, Kota Tual.

Jhon menilai keberadaan SPBU Nelayan dapat menjadi pemicu pengembangan titik pelayanan baru, terutama di kawasan kepulauan yang memiliki banyak nelayan tetapi belum dilengkapi fasilitas pengisian BBM khusus.

DPRD Dorong Penambahan Kuota BBM Subsidi

Selain memperluas jaringan pelayanan, DPRD Maluku juga mendorong penambahan kuota BBM bersubsidi yang dialokasikan khusus untuk nelayan.

Jhon menjelaskan, usulan kuota tersebut nantinya diajukan oleh Pemerintah Provinsi Maluku. DPRD bersama DKP Maluku akan mendorong agar kebutuhan nelayan mendapat perhatian dalam penetapan alokasi BBM bersubsidi.

“Kuota BBM subsidi untuk SPBU Nelayan nantinya diusulkan oleh Pemprov dan kami di legislatif bersama DKP Maluku akan mendorong penambahan kuota yang dialokasikan khusus bagi nelayan agar masalah BBM subsidi bisa teratasi,” ujarnya.

Menurutnya, ketersediaan SPBU Nelayan harus diikuti alokasi BBM yang memadai agar fasilitas tersebut dapat berfungsi optimal. Dengan demikian, nelayan diharapkan lebih mudah memperoleh BBM untuk mendukung kegiatan operasional melaut.

Jhon menambahkan, pengembangan SPBU Nelayan juga berkaitan dengan pembangunan kawasan kampung nelayan. Karena itu, perluasan fasilitas BBM diharapkan dapat mendukung aktivitas perikanan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir.

DPRD Maluku berharap peluang investasi tersebut dapat dimanfaatkan pengusaha daerah sehingga pelayanan BBM bagi nelayan semakin merata, termasuk di wilayah kepulauan yang selama ini belum memiliki SPBU Nelayan.

ASN Tak Bertugas Tetap Digaji, Jonias Tawa: Pak Bupati, Perhatikan Ini!  

Penulis
Graciella M Tuwatanassy
-
0

TIAKUR , Maluku.News – Tokoh masyarakat Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Jonias Tawa, Kamis (24/9/2026), meminta Bupati MBD segera menindak tegas sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintahan  Kabupaten MBD yang tidak menjalankan tugas, namun tetap menerima gaji setiap bulannya.

Di tengah kondisi keuangan daerah yang melakukan efisiensi, Tawa menilai hal ini sangat tidak pantas terjadi.

“Uang negara sedang dihemat, tapi mereka tetap terima gaji tanpa bekerja. Ini harus diperhatikan,” tegasnya.

Ia menyoroti banyak pegawai yang ditempatkan di wilayah terluar seperti Ustutun dan Wetar, namun tidak pernah ke lokasi tugas. Sebaliknya, mereka justru berada di pusat kota.

“Ada yang tugas di sana, tapi hanya diam di rumah atau main di sini. Saya siap serahkan data nama-namanya ke Inspektorat dan BKD agar ditindaklanjuti,” ujar Tawa.

Ia meminta pengawasan tidak hanya soal korupsi, tetapi juga ketidakdisiplinan pegawai. Diduga, kelalaian ini dibiarkan karena mereka punya kedekatan dengan pimpinan daerah.

“Apakah karena dekat dengan Pak Sekretaris Daerah atau Pak Bupati, jadi bebas saja? Padahal pegawai lain gaji sedikit tetap bekerja dengan jujur,” katanya.

Tawa juga menyoroti Camat yang bermukim berbulan-bulan di pusat kota tanpa turun ke wilayah tugas. Ia meminta Bupati segera bertindak.

“Jangan dibiarkan terus. Pak Bupati, tolong perhatikan hal ini. Agar yang bekerja tetap dihargai, dan yang tidak bekerja mendapat sanksi,” pungkasnya.

 

 

Mantan Napi Koruptor Dicalonkan Pimpin Golkar MBD, 14 Pemilik Suara Persoalkan Berkas & Rekam Jejak Odie Orno

Penulis
Graciella M Tuwatanassy
-
0

TIAKUR, Maluku.News – Kisruh hasil Musyawarah Daerah (Musda) IV Partai Golkar Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) yang berujung dualisme kepemimpinan terus berlanjut.

Sebanyak 14 pemilik suara , yang terdiri dari 13 Pimpinan Kecamatan Partai Golkar dan 1 unsur Organisasi Pendiri/Yang Didirikan, menyampaikan sejumlah keberatan terhadap proses pencalonan dan penetapan Desianus Odie Orno sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Maluku Barat Daya.

Keberatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan rekam jejak hukum Desianus Odie Orno, tetapi juga menyangkut proses dan kelengkapan administrasi pencalonannya dalam Musda IV.

Desianus Odie Orno adalah mantan narapidana kasus korupsi uang rakyat. Ia pernah dipidana dalam perkara korupsi pengadaan empat unit speedboat pada Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Maluku Barat Daya. Pengadilan menjatuhkan pidana 1 tahun 4 bulan penjara dan denda Rp100 juta. Putusan tersebut kemudian diperkuat pada tingkat banding serta dieksekusi oleh Kejaksaan Tinggi Maluku pada Mei 2022.

Kelompok 14 pemilik suara tersebut mempersoalkan apakah seluruh berkas pencalonan Desianus Odie Orno telah dikembalikan dan dipenuhi sesuai tahapan, persyaratan, serta mekanisme organisasi yang berlaku. Mereka meminta persoalan ini tidak dianggap selesai hanya karena adanya diskresi dari DPP Partai Golkar.

Menurut mereka, diskresi DPP harus dibaca sesuai substansi dan ruang lingkupnya. Apabila diskresi diberikan untuk memenuhi persyaratan tertentu, maka perlu dijelaskan secara terbuka: persyaratan apa yang didiskresikan, dan apakah seluruh tahapan administrasi pencalonan lainnya telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.

“Odie Orno itu siapa? Dia itu napi kasus korupsi. Diskresi DPP harus dibaca sesuai substansi dan ruang lingkupnya. Artinya apabila diskresi diberikan untuk memenuhi persyaratan tertentu, maka perlu dijelaskan secara terbuka persyaratan apa yang didiskresikan dan apakah seluruh tahapan administrasi pencalonan lainnya telah dilaksanakan sebagaimana mestinya,” ungkap sumber yang enggan namanya dipublikasikan , Selasa malam (22/9/2026).

Pemberitaan publik pada 14 September 2022 memang menyebut kedua bakal calon telah menyerahkan berkas kepada Steering Committee, serta menyebut kekurangan persyaratan Desianus Odie Orno dianggap lengkap karena adanya diskresi DPP. Karena terdapat perbedaan penilaian antara informasi tersebut dengan keberatan yang disampaikan para pemilik suara, maka seluruh dokumen asli pencalonan, tanda terima pengembalian berkas, hasil verifikasi Steering Committee, berita acara, serta surat diskresi DPP perlu dibuka dan diperiksa secara objektif.

Atas berbagai pertimbangan tersebut, kelompok 13 Pimpinan Kecamatan ditambah 1 unsur Organisasi Pendiri/Yang Didirikan , menyatakan sikap politik organisasinya dan memberikan dukungan kepada Johand Alexius Mose.

Persoalan Musda IV Golkar MBD karena itu tidak boleh disederhanakan hanya menjadi persoalan siapa yang menang dan siapa yang kalah.

“Yang harus dipastikan adalah apakah peserta yang digunakan benar-benar pemilik suara yang sah, apakah forum memenuhi kuorum, apakah persyaratan calon dipenuhi sesuai aturan, dan apakah seluruh proses pengambilan keputusan dilaksanakan berdasarkan AD/ART serta peraturan organisasi Partai Golkar,” tegas mereka.

Para pemilik suara meminta DPP Partai Golkar melakukan verifikasi menyeluruh terhadap seluruh dokumen dan proses Musda IV Partai Golkar Kabupaten Maluku Barat Daya sebelum mengambil keputusan organisasi lebih lanjut. Kepastian organisasi harus dibangun di atas aturan, dokumen yang sah, transparansi, dan penghormatan terhadap hak pemilik suara.

Musda Golkar MBD Terbelah Dua ; Penetapan Orno Dipertanyakan, 14 Suara Pilih Johan Alexius Mose

Penulis
Graciella M Tuwatanassy
-
0

TIAKUR ,Maluku.News – Musyawarah Daerah (Musda) IV Partai Golkar Kabupaten Maluku Barat Daya yang berlangsung sejak 17 September 2026 hingga 22 September 2026 berujung pada dualisme kepengurusan. Muncul ketidaksepahaman mendasar terkait siapa yang berhak menyalurkan suara sah dan bagaimana mekanisme penetapan pimpinan dijalankan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun media ini, Di satu sisi, Desianus Odie Orno dinyatakan terpilih sebagai Ketua DPD melalui forum yang menggunakan daftar kepengurusan dari Sistem Informasi Kepartaian (SIPOL). Keputusan ini langsung mendapat keberatan dari sejumlah peserta yang hadir.

Mereka menegaskan, penetapan tersebut tidak memenuhi syarat kuorum. Data yang tercantum dalam SIPOL, ungkap mereka, hanyalah catatan administrasi sistem dan tidak dapat menggantikan Surat Keputusan hasil Musyawarah Kecamatan yang menjadi dasar sah keanggotaan serta hak bersuara dalam Musda.

Sementara itu, kelompok lain yang terdiri dari 13 Pimpinan Kecamatan yang mengaku sah ditambah satu unsur Organisasi Pendiri/Yang Didirikan ,berjumlah 14 suara, menyatakan menetapkan Johan Alexius Mose sebagai Ketua DPD Golkar MBD. Dukungan ini bukan hal mendadak; justru sejak sebelum Musda dibuka, tim pendukung Mose sudah secara terbuka menyampaikan bahwa ia mengantongi dukungan mayoritas.

Persoalan ini bukan sekadar soal siapa yang layak memimpin, melainkan menyangkut dasar paling mendasar: siapa yang memiliki hak suara dan apakah rapat pengambilan keputusan sudah sah sesuai tata tertib.

Oleh karena itu, sejumlah hal perlu diperiksa secara transparan, antara lain:

– Surat Keputusan hasil Musyawarah Kecamatan masing-masing wilayah

– Masa bakti kepengurusan yang tercatat

– Apakah SIPOL sah dipakai menggantikan dokumen organisasi

– Jumlah pemilik suara saat pengambilan keputusan

– Pemenuhan syarat kuorum sesuai aturan partai

– Kelengkapan berita acara setiap tahapan

Diharapkan Dewan Pimpinan Pusat melakukan peninjauan menyeluruh. Musda seharusnya melahirkan kepemimpinan yang diakui semua pihak, bukan menimbulkan perpecahan. Penyelesaian harus kembali berpegang pada AD/ART, dokumen resmi, dan forum yang sah.

DPRD Maluku Desak Polda Ungkap Pelaku Setiap Konflik Antarkampung

Penulis
redaksi.MN
-
0

Ambon, Maluku.news – Komisi I DPRD Provinsi Maluku mendesak Polda Maluku mengungkap pelaku dalam setiap insiden konflik antarkelompok masyarakat yang berulang di sejumlah wilayah. Penegakan hukum dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah bentrokan serupa kembali terjadi.

Desakan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPRD Maluku, Edison Sarimanela, dalam pertemuan bersama jajaran Polda Maluku yang dipimpin Ketua Komisi I, Solichin Buton, dan dihadiri Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Arif Budiman serta sejumlah pejabat utama Polda Maluku, Senin (21/9/2026).

Edison mengatakan, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), termasuk aksi pembakaran rumah warga, telah menjadi perhatian publik karena terus berulang di sejumlah wilayah Maluku.

Menurutnya, penanganan pascakonflik oleh aparat kepolisian perlu diikuti dengan pengungkapan pelaku dan pihak yang bertanggung jawab atas setiap insiden.

“Konflik antarkampung ini sudah jadi fenomena yang harus diselesaikan lewat kacamata hukum. Konflik antarkampung rentan di Maluku, karena itu penanganan juga harus secara serius,” tegas Edison.

Ia menilai, penegakan hukum yang belum tuntas, terutama dalam mengungkap dan memproses pelaku, berpotensi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan konflik kembali terjadi.

Karena itu, Edison meminta Polda Maluku mengusut setiap insiden secara serius agar masyarakat memperoleh kepastian hukum dan potensi bentrokan dapat ditekan.

“Jika setiap kali insiden Polda menemukan pelaku, tentu dapat menekan potensi bentrokan antarkampung yang berdampak pada kehidupan, nyawa, dan harta benda milik masyarakat,” ujarnya.

Ia menegaskan, konflik antarkelompok tidak boleh dianggap sebagai persoalan sepele karena dapat meluas dan menimbulkan korban jiwa maupun kerugian materiil jika tidak ditangani secara serius.

“Jangan kita anggap bentrok antarkelompok masyarakat ini hal sepele. Kalau tidak ada penanganan secara serius, termasuk ditemukan pelaku, tentu ini bisa meluas. Jadi kita minta Polda tetapkan tersangka dari setiap bentrokan agar ada efek jera,” jelasnya.

Terkait kendala pengungkapan kasus, Edison mengakui keterbatasan saksi dapat menghambat proses penyelidikan. Namun, ia menilai kepolisian memiliki metode penyelidikan untuk mengumpulkan alat bukti yang diperlukan sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka.

“Jadi kita minta agar dalam waktu yang tidak terlalu lama semua insiden di Maluku ini dapat diungkapkan pelakunya,” tandasnya.

Sementara itu, Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Arif Budiman menegaskan komitmen kepolisian untuk menjalankan penegakan hukum secara transparan, adil, dan tuntas.

Ia mengakui masih terdapat sejumlah kasus lama yang pelakunya belum berhasil diungkap. Meski demikian, kasus-kasus tersebut tetap menjadi perhatian Polda Maluku.

“Memang ada kasus lama yang belum terungkap, tapi kita komitmen untuk menuntaskan dan semua penegakan hukum dilakukan secara berkeadilan,” tegas Arif.

Benhur Watubun Apresiasi Respons PLN Tangani Keluhan Kelistrikan di Maluku

Penulis
redaksi.MN
-
0

Ambon, Maluku.news – Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur G. Watubun, mengapresiasi respons PT PLN (Persero) Unit Maluku dan Maluku Utara dalam menindaklanjuti berbagai keluhan masyarakat terkait persoalan kelistrikan di Maluku.

Apresiasi tersebut disampaikan Benhur saat menutup rapat gabungan Komisi I dan Komisi II DPRD Maluku bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Maluku, PT Telkomsel, serta PT PLN Maluku dan Maluku Utara, Senin (21/9/2026).

Benhur secara khusus mengapresiasi Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Maluku, Ramli Malawat, yang dinilainya responsif dalam menangani berbagai persoalan kelistrikan yang disampaikan masyarakat.

“Terus terang saja, kami memberikan apresiasi. Tidak semua orang seperti Pak Ramli yang bisa menyelesaikan masalah tanpa masalah,” ujar Benhur saat menutup rapat.

Menurut Benhur, kecepatan merespons persoalan di lapangan merupakan bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, terutama di Maluku yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan.

Ia menilai kebutuhan masyarakat terhadap listrik juga berkaitan erat dengan akses telekomunikasi dan internet. Infrastruktur listrik yang memadai diperlukan untuk mendukung konektivitas, sementara jaringan telekomunikasi berperan penting dalam menunjang aktivitas masyarakat dan pelayanan publik.

Karena itu, penguatan infrastruktur kelistrikan dan telekomunikasi perlu dilakukan secara berkelanjutan agar pemerataan akses layanan dasar dapat menjangkau masyarakat di berbagai wilayah Maluku.

Benhur mengatakan, berbagai persoalan dan masukan yang dibahas dalam rapat gabungan tersebut akan menjadi bahan evaluasi DPRD Maluku sekaligus catatan dalam menyusun usulan pembangunan ke tingkat nasional.

“Ini nanti menjadi catatan dalam usulan pembangunan nasional kita,” katanya.

Ia berharap sinergi antara DPRD Maluku, pemerintah daerah, PLN, dan perusahaan telekomunikasi terus diperkuat untuk menjawab kebutuhan masyarakat, terutama di wilayah kepulauan dan daerah yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur.

Menurutnya, kolaborasi antarlembaga diperlukan agar persoalan kelistrikan dan keterbatasan jaringan telekomunikasi dapat ditangani melalui perencanaan pembangunan yang lebih terarah.

Penguatan kedua sektor tersebut dinilai penting untuk menunjang konektivitas masyarakat, pelayanan publik, pendidikan, serta aktivitas ekonomi.

DPRD Maluku berharap berbagai masukan dalam rapat tersebut dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas lembaga dan menjadi bagian dari upaya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Maluku.

PMKRI Ambon: Polda Maluku Jangan Terkesan Budidaya Konflik

Penulis
rudy.fofid
-
0

Ambon, Maluku.News – Lambannya proses hukum dalam konflik di Lisabata-Patahuwe oleh Polda Maluku membuat PMKRI Cabang Ambon khawatir, jangan sampai perkara ini mengalami nasib yang sama dengan konflik yang sudah-sudah di Maluku.

“Kalau proses hukum Lisabata-Patahuwe lamban, bisa saja kemudian menjadi kabur lalu hilang. Konflik kemudian berulang di lokasi yang sama atau lokasi baru sebab tidak ada ketegasan dan kepastian hukum,” ungkap Anggota Presidium Gerakan Masyarakat DPC PMKRI Cabang Ambon Fransiskus Bapa Da Lopez, dalam pernyataan yang diterima Maluku.News, Minggu (20/9/2026).

Menurut Da Lopez, jika penanganan perkara Lisabata-Patahuwe menjadi kabur, maka publik akan teringat pada perkara Pelauw-Kariu, Hunuth-Hitu, bentrok di sekitar Kampus UIN AMSA Ambon, dan berbagai konflik sepanjang 2025-2026, yang lamban, dan tidak transparan.

“Kasihan masyarakat Maluku. Akibat penegakan hukum yang lamban, kabur, tidak jelas, selanjutnya muncul lagi konflik baru. Hari ini pun kabar duka sudah datang dari Tual, satu lagi terkena panah hingga meninggal dunia. Kalau begini terus, ada kesan bahwa konflik ini dirawat, dibudidaya supaya konflik tetap ada dan memakan korban warga sipil maupun apparat keamanan,” tegas Da Lopez.

Da Lopez mengingatkan Kapolda, dalam perkara di Pelauw-Kariu, sebelum terjadi kobaran api, laporan masyarakat sudah sampai di Polda Maluku tetapi karena tidak serius, tidak tangkas, tidak presisi, maka konflik menjadi besar, dan terbukti polisi terlambat bertindak.

Pola kerja yang serba lamban dan lambat, menurut Da Lopez, melemahkan daya gedor hukum dan mencerminkan lemahnya manajemen krisis di level pimpinan Polda Maluku.

“Kami menghargai langkah Kapolda Maluku dan jajaran yang turun langsung ke lokasi, serta Dirreskrimum yang memperkuat penyidikan dengan memeriksa 31 saksi. Namun, hingga sepekan lebih pascainsiden, belum ada tersangka ditetapkan, padahal 27 rumah warga dan satu sepeda motor terbakar, serta empat orang terluka dan dirawat di rumah sakit Ambon,” ujar Da Lopez.

POLA ESKALASI YANG DAPAT DIPREDKSI

Berdasarkan catatan PMKRI, dalam konflik di Lisabata-Patahuwe, ketika massa kedua desa terkonsentrasi sekitar pukul 16.00 WIT, warga Desa Lisabata sempat membubarkan diri setelah negosiasi. Mereka kembali sekitar pukul 18.00 WIT dan melakukan pembakaran terhadap rumah-rumah warga Desa Patahuwe. Situasi inilah yang dikritisi Da Lopez.

“Ini bukan sekadar konflik spontan. Ada pola eskalasi yang mestinya sudah dapat diprediksi. Massa bubar, lalu kembali dua jam kemudian untuk membakar rumah. Pertanyaannya, mengapa tidak ada langkah antisipatif yang menahan kemungkinan kembalinya massa? Mengapa tidak ada pos pantau, patroli preventif, atau barrier sementara di titik rawan pascanegosiasi?” tanya Da Lopez.

SOLUSI PMKRI UNTUK KAPOLDA

Da Lopez menegaskan, pernyataan “belum ada tersangka” dan “proses berdasarkan fakta” memang benar secara hukum, tetapi kurang menyentuh kebutuhan psikososial korban yang kehilangan rumah. Dalam konflik horizontal, vakum informasi adalah ruang subur bagi rumor dan berulangnya ketegangan.

“Kapolda Maluku harus bergerak lebih cepat tetapkan tersangka utama, perkuat komunikasi publik yang menenangkan korban, dan pimpin upaya pencegahan konflik yang menyentuh akar masalah. Jika tidak, 27 rumah yang hangus bukan hanya angka. Ia adalah peringatan bahwa hukum dan kepemimpinan kepolisian daerah belum cukup hadir untuk melindungi segenap warga,” pungkas Da Lopez.

Dia menegaskan, PMKRI Cabang Ambon akan terus memantau perkembangan kasus ini dan siap melakukan aksi lanjutan jika tidak ada progres signifikan dalam waktu dekat. Da Lopez menyebutkan, PMKRI meminta Polda Maluku segera tetapkan tersangka utama, baik provokator, pelaku pembakaran rumah, dan pengguna senjata angin. Mereka harus segera ditetapkan sebagai tersangka untuk memberi efek jera dan memberi kepastian hukum.

Polda Maluku juga diminta perkuat komunikasi publik yang menenangkan korban. Polda diminta melakukan pembaruan informasi secara berkala tentang perkembangan penyelidikan, langkah perlindungan korban, dan rencana pemulihan, agar ruang kosong informasi tidak diisi rumor, hoaks, ujaran kebencian, dan isu-isu provokatif, termasuk di media sosial yang masih ramai.

Selain itu, PMKRI mengusulkan Kapolda Maluku menginisiasi forum pencegahan konflik terstruktur. Kapolda Maluku harus memimpin upaya pencegahan akar konflik dengan melibatkan pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, para akademisi, dan dinas terkait.

“Dengan begitu, pola karhutla berbuah tuduhan, lalu pecah bentrokan tidak terulang kembali di Lisabata-Patahuwe, atau di tempat lain di Maluku dengan pola sejenis akibat langkah antisipasi yang jauh dari presisi,” pungkas Da Lopez.

Ketua Presidium DPC PMKRI Ambon Minta Dampingan Agar Tak Melenceng Dari Kekatolikan

Penulis
rudy.fofid
-
0

AmbonNews.com – Menyadari dirinya berasal dari Gereja Protestan Maluku (GPM) namun dipercaya menjadi Ketua Presidium DPC PMKRI Cabang Ambon, Maikel Alfa Jaftoran memohon pendampingan semua elemen Katolik agar dirinya tidak melenceng dari nilai-nilai kekatolikan. Hal itu disampaikan ketika menyampaikan sambutan perdana, usai dilantik Pastor Igo Refo Pr sebagai Mandataris, Formatur Tunggal, Ketua Presidium DPC PMKRI Cabang Ambon Periode 2026-2027 di Aula Seminari Tinggi Sanctus Fransiscus Xaverius Ambon, Sabtu (19/9/2026).

Alfa memohon Uskup Amboina Monsenyur Seno Ngutra Projo, Moderator PMKRI Pastor Lucky Kelwulan Projo, Pastor Igo Refo Projo dan seluruh pastor, para senior PMKRI, Pemuda Katolik, Ikatan Sarjana Katolik Indonesia, Wanita Katolik Republik Indonesia, Paguyuban Wartawan Katolik Indonesia dan semua semua elemen agar bisa berjalanlah bersama.

“Saya mohon pendampingan segenap kader, DPC, para senior, penasihat awam di dewan pertimbangan, dan terutama pastor moderator sebagai penasihat rohani, wali gereja, supaya saya jangan salah terutama agar PMKRI tetap tegak lurus, kokoh, kuat, tangguh dalam prinsip-prinsip kekatolikan. Tegurlah kami kalau kami salah. Biarlah kita terus berjalan bersama supaya kita menjadi satu saja, seperti doa Yesus sendiri: Ut Omnes Unum Sint,” pinta Maikel Alfa Jaftoran.

Pastor Igo Refo Pr dalam sambutannya menyatakan, dirinya percaya meskipun Alfa seorang kader dari Gereja Protestan Maluku, namun sanggup memimpin PMKRI dan menjaga nilai-nilai kekatolikan.

“Saya percaya Alfa bisa menjaga nilai kekatolikan. Kalau ada yang perlu diperjuangkan, tetap bangun komunikasi agar tidak bertentangan dengan ajaran sosial gereja,” kata Pastor Igo Refo.

Dalam kepemimpinannya setahun ke depan, Alfa mengaku tidak tahu, apa yang terjadi pada hari-hari esok, baik secara internal PMKRI,, kehidupan bergereja, bermasyarakat, dan bernegara. Apalagi, dengan mata telanjang, semua bisa lihat, terlalu banyak persoalan di republik ini seperti korupsi, kolusi, nepotisme, perampasan ruang hidup masyarakat adat, kerusakan lingkungan, konflik sosial, kemiskinan, dan segala bentuk kejahatan dan penderitaaan.

“Bagaimanapun, itulah medan kita, padang kita, ladang kita. Di dalam situasi inilah kita tetap harus saling membina untuk berjuang tanpa takut, sebagaimana Santo Fransiskus Xaverius Pelindung PMKRI Cabang Ambon yang dari jauh, datang ke Maluku di ujung dunia, berhadapan dengan penduduk asli yang masih barbar, membunuh pakai racun, tetapi ia tidak takut,” pungkas Alfa Jaftoran.

1...345...291Halaman 4 dari 291