AMBON, Maluku.news – Komisi III DPRD Provinsi Maluku mengkritik kebijakan pemerintah pusat yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi jenis Dexlite. Kebijakan tersebut dinilai tidak berpihak kepada masyarakat, terutama di daerah kepulauan seperti Maluku yang sangat bergantung pada kelancaran distribusi energi dan transportasi laut.

Ketua Komisi III DPRD Maluku, Alhidayat Wajo, mengatakan kenaikan harga Dexlite berpotensi menimbulkan dampak berantai terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, mulai dari distribusi barang, biaya transportasi hingga harga komoditas hasil produksi.

“Kebijakan pemerintah pusat menaikkan harga Dexlite, sementara di sisi lain memangkas usulan kuota BBM bersubsidi dari pemerintah daerah. Dampaknya, distribusi BBM seperti Pertalite dan Bio Solar menjadi tidak merata,” kata Alhidayat di Ambon, Kamis (7/5/2026).

Menurutnya, kebijakan tersebut belum sepenuhnya mempertimbangkan kondisi geografis Maluku sebagai provinsi kepulauan yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap transportasi laut dan distribusi logistik antarpulau.

Ia menilai, ketika harga BBM non-subsidi naik sementara kuota BBM bersubsidi justru berkurang, beban ekonomi masyarakat akan semakin meningkat.

“Daerah kepulauan memiliki karakteristik yang berbeda dengan daerah lain. Karena itu, kebijakan di sektor energi harus mempertimbangkan kondisi riil masyarakat di daerah,” ujarnya.

Alhidayat mengungkapkan, dampak kebijakan tersebut mulai dirasakan masyarakat, salah satunya melalui penurunan harga komoditas lokal.

Berdasarkan informasi yang diterima Komisi III DPRD Maluku, harga kopra di Kabupaten Maluku Tengah dilaporkan mengalami penurunan hingga sekitar Rp900 per kilogram.

Kondisi itu, menurutnya, menjadi indikator melemahnya daya beli masyarakat sekaligus menurunnya aktivitas ekonomi di tingkat lokal.

“Ketika biaya distribusi meningkat sementara harga komoditas turun, tentu yang paling terdampak adalah masyarakat, khususnya petani dan pelaku usaha kecil,” katanya.

Selain berdampak terhadap masyarakat, Alhidayat menilai kenaikan harga BBM non-subsidi maupun BBM industri juga berpotensi memengaruhi dunia usaha.

Ia menjelaskan sebagian besar aktivitas ekonomi di Maluku masih digerakkan oleh sektor swasta. Apabila biaya operasional terus meningkat akibat kenaikan harga energi, perusahaan akan terdorong melakukan efisiensi.

Menurutnya, kondisi tersebut dapat berdampak pada berkurangnya aktivitas usaha, bahkan berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Kalau sektor swasta mulai melakukan efisiensi karena biaya operasional meningkat, dampaknya bisa meluas, termasuk terhadap tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.

Karena itu, Komisi III DPRD Maluku meminta pemerintah pusat mengevaluasi setiap kebijakan yang berkaitan dengan sektor energi agar tidak semakin membebani masyarakat di daerah.

Alhidayat menegaskan, kebijakan mengenai harga BBM seharusnya disusun dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat, kondisi perekonomian daerah, serta karakteristik wilayah kepulauan.

Menurutnya, kebijakan yang tidak mempertimbangkan aspek tersebut berpotensi memperlebar kesenjangan pembangunan antarwilayah.

“Kami berharap pemerintah pusat lebih berhati-hati dalam menetapkan kebijakan sektor energi, khususnya yang berkaitan dengan harga BBM, karena dampaknya sangat luas terhadap kehidupan masyarakat,” tegasnya.

Ia juga meminta pemerintah pusat memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan energi di wilayah kepulauan melalui penyediaan kuota BBM bersubsidi yang memadai serta distribusi yang lebih merata.

Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus memastikan masyarakat tetap memperoleh akses terhadap energi dengan harga yang terjangkau.

Sebagai lembaga legislatif, DPRD Provinsi Maluku, lanjut Alhidayat, akan terus mengawal berbagai kebijakan pemerintah yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.

Komisi III berkomitmen menyampaikan aspirasi masyarakat Maluku kepada pemerintah pusat agar setiap kebijakan yang diambil mampu memberikan rasa keadilan bagi seluruh daerah, termasuk provinsi kepulauan yang memiliki tantangan distribusi dan logistik lebih besar dibanding wilayah lainnya.

AMBON, Maluku.news – Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur George Watubun, mengajak seluruh pemangku kepentingan menjadikan peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 sebagai momentum untuk memperkuat pemerataan akses pendidikan, meningkatkan kualitas pembelajaran, dan memperluas kesempatan belajar bagi seluruh anak di Maluku.

Menurut Benhur, Hardiknas tidak boleh dimaknai sebatas agenda seremonial tahunan, tetapi harus menjadi pengingat bahwa pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan peradaban yang maju.

“Peringatan ini bukan sekadar kegiatan seremonial tahunan, tetapi menjadi pengingat bahwa pendidikan adalah dasar terbentuknya peradaban yang maju,” kata Benhur kepada wartawan di Ambon, Senin (4/5/2026).

Ia menegaskan, pembangunan sektor pendidikan harus menjadi prioritas bersama mengingat kualitas sumber daya manusia akan menentukan arah pembangunan Maluku pada masa mendatang.

Sebagai provinsi kepulauan, kata Benhur, Maluku masih menghadapi berbagai tantangan dalam mewujudkan pemerataan layanan pendidikan. Kondisi geografis yang terdiri atas ribuan pulau menyebabkan akses pendidikan di sejumlah wilayah belum sepenuhnya merata.

Karena itu, ia menilai pemerintah harus menghadirkan kebijakan yang tepat sasaran agar layanan pendidikan dapat menjangkau seluruh masyarakat, termasuk yang berada di daerah terpencil, terluar, dan kepulauan.

“Negara harus hadir melalui kebijakan yang mampu memastikan setiap anak memperoleh hak pendidikan yang sama tanpa dibatasi kondisi geografis,” ujarnya.

Selain tantangan geografis, Benhur juga menyoroti masih terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan di sejumlah daerah. Menurutnya, distribusi tenaga pendidik yang belum merata dan tingginya risiko anak putus sekolah masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama.

Ia menilai pembangunan infrastruktur pendidikan harus dilakukan secara berkelanjutan agar kualitas layanan pendidikan di Maluku semakin meningkat.

Di sisi lain, Benhur memberikan penghargaan kepada para guru yang tetap menjalankan tugas pengabdian di tengah berbagai keterbatasan, khususnya di wilayah kepulauan.

Menurutnya, guru memiliki peran strategis dalam mencetak generasi penerus bangsa dan layak memperoleh dukungan melalui berbagai kebijakan yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan dan kompetensi.

“Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Pengabdian mereka harus dihargai melalui kebijakan yang berpihak, termasuk peningkatan kesejahteraan dan pengembangan kompetensi,” katanya.

Benhur menambahkan, peningkatan kualitas pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat.

Menurutnya, DPRD, pemerintah daerah, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, hingga kalangan pemuda harus memiliki komitmen yang sama dalam mendukung pembangunan pendidikan di Maluku.

Ia juga memaparkan sejumlah langkah strategis yang perlu terus didorong, di antaranya percepatan pembangunan fasilitas pendidikan di daerah tertinggal, peningkatan kualitas tenaga pendidik, pemerataan distribusi guru, serta penyempurnaan kurikulum agar lebih relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan daerah.

Selain itu, Benhur menilai sistem pendidikan di Maluku perlu mengintegrasikan ilmu pengetahuan modern dengan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal agar mampu melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang kuat.

“Kita ingin melahirkan generasi yang cerdas, berkarakter, mencintai budaya, serta mampu mengelola sumber daya alam secara bijak,” ujarnya.

Sebagai lembaga legislatif, lanjut Benhur, DPRD Provinsi Maluku berkomitmen mengawal berbagai kebijakan pemerintah, termasuk dari sisi penganggaran dan regulasi yang mendukung peningkatan mutu pendidikan.

Menurutnya, dukungan anggaran yang memadai harus diikuti dengan pelaksanaan program yang tepat sasaran sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.

Ia berharap momentum Hardiknas 2026 menjadi penggerak bagi seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat budaya belajar, meningkatkan kualitas pendidikan, serta membangun semangat kolaborasi demi menciptakan sumber daya manusia Maluku yang unggul dan berdaya saing.

“Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Komitmen ini harus terus dijaga demi masa depan generasi penerus Maluku,” tutupnya.

AMBON, Maluku.news – Komisi I DPRD Provinsi Maluku meminta Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) bersama instansi terkait segera menuntaskan proses sertifikasi lahan sekolah yang hingga kini belum memiliki legalitas. Kepastian status lahan dinilai penting untuk menjamin keberlangsungan pembangunan dan pelayanan pendidikan di daerah tersebut.

Permintaan itu disampaikan saat Komisi I DPRD Maluku melakukan pengawasan di Kabupaten Seram Bagian Barat. Dalam kunjungan tersebut, Komisi I menggelar rapat bersama jajaran Pemerintah Kabupaten SBB yang dihadiri Asisten II Setda SBB, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman, Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) SBB, serta Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Maluku di Kabupaten SBB, Sabtu (2/5/2026).

Ketua Komisi I DPRD Maluku, Solichin Buton, mengatakan persoalan status lahan sekolah harus menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan karena berkaitan langsung dengan pelayanan pendidikan.

“Permasalahan tanah untuk pembangunan sekolah harus segera diselesaikan. Ini membutuhkan kolaborasi semua pihak demi mendukung kemajuan pendidikan di Kabupaten Seram Bagian Barat,” kata Solichin.

Dalam pertemuan tersebut, Komisi I juga menyoroti polemik lahan milik Dinas Pertanian Provinsi Maluku yang belum tuntas, termasuk sejumlah lahan untuk SMA, SMK, dan SLB yang hingga kini belum memiliki sertifikat hak atas tanah.

Menurut Solichin, DPRD akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Maluku, termasuk Gubernur Maluku, agar penyelesaian persoalan aset tersebut dapat dilakukan secara menyeluruh sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, Sekretaris Komisi I DPRD Maluku, Nina Batuatas, menjelaskan sebagian besar persoalan hibah lahan sekolah di Kabupaten SBB berawal dari konflik internal keluarga pemilik atau ahli waris tanah.

Karena itu, pemerintah daerah diminta mengambil langkah mediasi dengan mempertemukan seluruh pihak yang bersengketa agar proses sertifikasi tidak terus tertunda.

“Sinergi antara BPN dan Dinas Pendidikan harus diperkuat. Pemerintah juga perlu menyiapkan data yang jelas mengenai sekolah-sekolah yang hingga saat ini belum memiliki sertifikat,” ujarnya.

Komisi I menilai koordinasi lintas sektor menjadi kunci percepatan penyelesaian persoalan tersebut. DPRD juga mendorong agar proses sertifikasi dapat difasilitasi melalui mekanisme Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sehingga pelayanan administrasi menjadi lebih efektif.

Selain itu, anggota Komisi I DPRD Maluku, Ismail Marasabessy, mempertanyakan praktik pembangunan sekolah yang dilakukan tanpa didukung kepastian status lahan.

Berdasarkan data yang diperoleh Komisi I, sedikitnya 22 sekolah di Kabupaten Seram Bagian Barat hingga kini belum memiliki sertifikat tanah meskipun telah lama beroperasi.

“Kondisi ini harus segera ditangani. Jangan sampai sekolah yang sudah melayani masyarakat selama bertahun-tahun justru menghadapi persoalan hukum akibat status lahannya yang belum jelas,” kata Ismail.

Ia juga menilai perhatian Pemerintah Kabupaten SBB terhadap penyelesaian persoalan tersebut masih perlu ditingkatkan agar tidak menghambat pelayanan pendidikan.

Selain menyoroti legalitas lahan, Ismail juga memberikan perhatian terhadap keberadaan sekolah satu atap di sejumlah wilayah.

Menurutnya, apabila lahan baru belum tersedia, pemerintah dapat mempertimbangkan penggabungan sementara dengan sekolah induk sebagai solusi agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan optimal.

“Kalau belum tersedia lahan, sekolah dapat digabungkan sementara dengan sekolah induk sambil menunggu penyelesaian persoalan aset,” ujarnya.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Maluku di Kabupaten SBB, Novi Lessil, mengatakan secara umum tidak terdapat persoalan besar terkait kepemilikan lahan sekolah.

Namun, proses sertifikasi masih menghadapi kendala biaya operasional, khususnya untuk mobilisasi tim Badan Pertanahan Nasional ke wilayah kepulauan.

Menurut Novi, biaya transportasi yang dibutuhkan dalam satu kali perjalanan tim BPN ke daerah kepulauan berkisar antara Rp7 juta hingga Rp8 juta, sehingga mempengaruhi percepatan penyelesaian sertifikasi.

Ia juga mengungkapkan apabila persoalan lahan SMA Negeri 31 Seram Bagian Barat belum dapat diselesaikan hingga Juli 2026, sekolah tersebut akan dikembalikan pengelolaannya ke SMA Negeri 2 SBB di Waisamu sesuai arahan Dinas Pendidikan Provinsi Maluku.

Sementara itu, Kepala Kantor BPN Kabupaten Seram Bagian Barat memastikan pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Dinas Pendidikan untuk mempercepat penyelesaian sertifikasi aset sekolah.

BPN menargetkan proses sertifikasi lahan sekolah di Kabupaten Seram Bagian Barat dapat diselesaikan secara bertahap pada 2026, sepanjang tidak terdapat sengketa baru maupun hambatan administrasi di lapangan.

Komisi I DPRD Maluku menegaskan akan terus mengawal penyelesaian persoalan tersebut melalui fungsi pengawasan agar seluruh sekolah di Kabupaten Seram Bagian Barat memiliki kepastian hukum atas aset tanah yang digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan.

AMBON, Maluku.news – Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur George Watubun, mengajak seluruh pemangku kepentingan menjadikan peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 sebagai momentum memperkuat perlindungan terhadap pekerja sekaligus meningkatkan kesejahteraan buruh di tengah dinamika ekonomi dan perkembangan dunia kerja.

Menurut Benhur, buruh memiliki peran strategis sebagai penggerak roda perekonomian daerah. Karena itu, pemenuhan hak-hak pekerja harus menjadi perhatian bersama pemerintah, dunia usaha, dan seluruh pihak terkait.

“Momentum Hari Buruh diharapkan menjadi pengingat untuk terus meningkatkan kesejahteraan pekerja di tengah arus perubahan dan dinamika perekonomian global yang terus berkembang,” kata Benhur di Ambon, Jumat (1/5/2026).

Ia mengatakan, kontribusi para pekerja terhadap pembangunan daerah sangat besar. Tidak hanya buruh yang bekerja di sektor formal, pekerja di sektor informal maupun usaha mandiri juga memiliki peran penting dalam menjaga aktivitas ekonomi masyarakat.

Karena itu, menurut Benhur, sudah selayaknya para pekerja memperoleh perlindungan hukum, kepastian kerja, serta kesejahteraan yang layak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Para pekerja merupakan tulang punggung perekonomian daerah. Mereka berhak mendapatkan penghargaan melalui pemenuhan hak-hak dasar serta perlindungan yang memadai,” ujarnya.

Ketua DPRD Maluku itu menegaskan, perusahaan yang beroperasi di Maluku harus menjalankan seluruh kewajibannya terhadap pekerja, termasuk memberikan upah yang layak, jaminan kesehatan, perlindungan ketenagakerjaan, serta menjamin keselamatan dan kesehatan kerja.

Menurutnya, kepatuhan terhadap ketentuan ketenagakerjaan bukan hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga investasi jangka panjang yang berdampak terhadap produktivitas perusahaan.

“Pemenuhan hak-hak pekerja bukan sekadar kewajiban moral, tetapi juga investasi bagi keberlanjutan usaha karena akan berdampak pada peningkatan produktivitas dan kualitas kerja,” katanya.

Selain perlindungan terhadap pekerja, Benhur juga mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan kompetensi tenaga kerja lokal.

Ia menilai perkembangan teknologi dan digitalisasi telah mengubah kebutuhan dunia kerja sehingga pekerja dituntut memiliki kemampuan yang lebih adaptif dan kompetitif.

“Peningkatan kompetensi menjadi kunci agar tenaga kerja lokal mampu bersaing dan menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan industri yang terus berubah,” ujarnya.

Karena itu, DPRD Maluku mendorong pemerintah daerah bersama dunia usaha memperluas program pelatihan, pendidikan vokasi, dan peningkatan keterampilan bagi tenaga kerja agar mampu menjawab kebutuhan pasar kerja.

Benhur juga menekankan pentingnya keberpihakan pemerintah terhadap tenaga kerja lokal melalui penyusunan regulasi yang mampu memberikan perlindungan sekaligus memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat Maluku.

Menurutnya, setiap kebijakan daerah harus mempertimbangkan kepentingan pekerja tanpa mengabaikan iklim investasi yang sehat.

“DPRD akan terus mendorong agar setiap peraturan daerah yang disusun tetap berpihak pada perlindungan, pemberdayaan, dan kemajuan tenaga kerja lokal,” katanya.

Ia menambahkan, hubungan industrial yang harmonis antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja merupakan faktor penting dalam menciptakan stabilitas ekonomi daerah.

Dengan hubungan kerja yang sehat, perusahaan dapat berkembang, sementara pekerja memperoleh kepastian hak dan kesejahteraan yang lebih baik.

Momentum May Day, lanjut Benhur, juga harus dimanfaatkan sebagai ruang dialog untuk membangun komunikasi yang konstruktif antara seluruh pihak dalam menyelesaikan berbagai persoalan ketenagakerjaan.

Menurutnya, pendekatan dialog menjadi langkah yang lebih efektif dibandingkan mengedepankan konflik dalam menyelesaikan persoalan hubungan industrial.

Ia berharap peringatan Hari Buruh Internasional 2026 dapat memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk menciptakan iklim ketenagakerjaan yang adil, produktif, dan berkelanjutan.

“Dengan perlindungan yang baik, kesejahteraan yang meningkat, serta peningkatan kompetensi tenaga kerja, kita berharap para pekerja di Maluku mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah,” tutup Benhur.