Ambon, Maluku.news – Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Asis Sangkala, menyampaikan apresiasi atas capaian satu tahun kepemimpinan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa bersama wakil gubernur dalam menjalankan roda pemerintahan di Provinsi Maluku.

Pernyataan tersebut disampaikan Sangkala kepada awak media di Ambon, Senin (23/2/2026). Ia menilai sejumlah indikator makro ekonomi daerah menunjukkan tren positif sepanjang satu tahun terakhir.

“DPRD menyampaikan apresiasi atas capaian satu tahun pemerintahan. Target makro ekonomi cukup baik, termasuk penurunan angka kemiskinan. Selain itu, berbagai Program Strategis Nasional dan program pemerintahan Presiden juga berjalan dengan baik di bawah kepemimpinan Gubernur Hendrik,” ujar Sangkala.

Menurutnya, pelaksanaan berbagai Program Strategis Nasional (PSN) serta sinkronisasi dengan kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi bagian penting dalam mendorong percepatan pembangunan di Maluku.

Meski memberikan apresiasi, Sangkala menegaskan DPRD tetap menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.

Ia menilai langkah Gubernur melakukan perombakan birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku diharapkan mampu meningkatkan kinerja aparatur serta mempercepat pencapaian target pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Kita patut bersyukur atas capaian yang ada, tetapi DPRD akan terus mengawal agar pemerintahan berjalan efektif dan efisien, serta mampu memenuhi target RPJMD yang telah disepakati bersama,” katanya.

Sangkala juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas daerah. Menurutnya, semangat kebersamaan, persaudaraan, serta jaminan keamanan dan ketertiban merupakan fondasi utama bagi terciptanya iklim pembangunan yang kondusif.

Di sisi lain, DPRD Maluku saat ini tengah merespons sejumlah agenda strategis daerah, termasuk percepatan pembahasan revisi peraturan daerah tentang pajak dan retribusi serta penguatan kelembagaan guna mendukung efisiensi pemerintahan.

“Banyak perda yang sedang kita percepat pembahasannya untuk meningkatkan kinerja pemerintahan sekaligus mendukung realisasi program pembangunan daerah,” ujarnya.

Terkait rencana Pemerintah Provinsi Maluku mengajukan pinjaman pembangunan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), Sangkala mengatakan DPRD pada prinsipnya memberikan dukungan.

Menurutnya, skema tersebut merupakan salah satu strategi pembiayaan pembangunan daerah yang akan dipertimbangkan dalam penyusunan APBD 2026.

“Tim pemerintah daerah saat ini masih melakukan pembahasan dan negosiasi dengan PT SMI. DPRD pada prinsipnya mendukung, dan kita akan menunggu hasilnya seperti apa,” pungkasnya.

Ambon, Maluku.news – Pelantikan 22 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama oleh Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, di Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Ambon, Jumat (20/2/2026), menjadi momentum penting dalam penguatan birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku.

Salah satu pejabat yang mendapat sorotan dalam pelantikan tersebut adalah Farhatun Rabiah Samal yang resmi dikukuhkan sebagai Sekretaris DPRD Maluku definitif. Sebelumnya, Samal menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt).

Pengukuhan tersebut menandai berakhirnya masa transisi di Sekretariat DPRD Maluku sekaligus menjadi bentuk kepercayaan pemerintah daerah terhadap kapasitas dan rekam jejak kinerja Samal dalam mendukung fungsi kelembagaan legislatif.

Dengan status definitif, Samal diharapkan mampu memperkuat peran Sekretariat DPRD sebagai unsur penunjang pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, serta pengawasan secara profesional dan akuntabel.

Selain Samal, dua pejabat eselon II lainnya juga ditetapkan secara definitif, yakni Sarlota Singerin sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku serta Faizal Ahmad sebagai Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku.

Pemerintah Provinsi Maluku juga menghadirkan sejumlah wajah baru pada sejumlah jabatan strategis. Elvi Yana Tikupasang dipercaya memimpin Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sementara sektor kesehatan dipimpin oleh Elna Sitourisme Anakotta.

Pada bidang hukum dan administrasi pembangunan, Rosa Yuliana Imoliana dilantik sebagai Kepala Biro Hukum Setda Maluku, sedangkan Roy Jerico Mongie Kepap menjabat Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Maluku.

Di sektor ekonomi kerakyatan, Suriyanti Anwar dipercaya memimpin Dinas Koperasi dan UMKM Maluku.

Rotasi Jabatan untuk Penyegaran Organisasi

Selain pengisian jabatan definitif, pelantikan tersebut juga diikuti sejumlah rotasi pejabat sebagai bagian dari penyegaran organisasi.

Faradilla Attamimi yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Ketahanan Pangan kini dipercaya sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku.

Sementara itu, jabatan Kepala Badan Pendapatan Daerah kini dijabat Djalaludin Salampessy, menggantikan Ina Wati Thahir yang kembali memimpin Dinas Ketahanan Pangan.

Perubahan lainnya, Dominggus Nicodemus Kaya yang sebelumnya menjabat Kepala Biro Pemerintahan kini dipercaya sebagai Asisten Administrasi Umum.

Yahya Kotta bergeser dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan menjadi Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM.

Adapun jabatan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan kini diemban Achmad Jais Elly, sementara posisi yang ditinggalkannya diisi Melkias Mozes Lohy sebagai Kepala Dinas Pariwisata Maluku.

Sejumlah jabatan strategis lainnya juga turut diisi, di antaranya Titus Renwarin sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Mohammad Malawat sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, serta Samuel Huwae sebagai Kepala Dinas Perhubungan.

Selain itu, Abdulrachim Maruapey menjabat Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah, Raden Affandy Hassanusi sebagai Kepala Dinas Sosial, dan Husen sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Maluku.

Pelantikan tersebut diharapkan mampu memperkuat kinerja birokrasi pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan serta pelayanan publik di Provinsi Maluku.

Ambon, Maluku.news – Puluhan sopir dump truck yang tergabung dalam Persaudaraan Sopir Dump Truck (PSDT) Pulau Ambon menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Provinsi Maluku, Senin (9/2/2026).

Aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap kebijakan penutupan aktivitas galian C di wilayah Kota Ambon dan sekitarnya yang dinilai berdampak langsung pada perekonomian masyarakat kecil.

Para sopir menyatakan sejak kebijakan penutupan galian C diberlakukan pada 15 Januari 2026, ribuan kepala keluarga kehilangan sumber penghasilan. Selama ini, sektor galian C menjadi tumpuan hidup sopir dump truck, buruh angkut, hingga pedagang kecil di sekitar lokasi tambang.

Dalam aksi tersebut, massa membawa spanduk dan menyampaikan orasi secara bergantian di depan Gedung DPRD Maluku. Mereka menilai kebijakan penutupan dilakukan tanpa kajian sosial dan ekonomi yang matang.

Salah satu orator, Stewart, mengatakan penutupan galian C membuat para sopir kesulitan memenuhi kebutuhan keluarga.

“Dari hasil mengangkut pasir dan batu kami menyekolahkan anak dan menghidupi keluarga. Kalau galian C ditutup, lalu kami harus bekerja apa?” ujarnya.

Seorang sopir lainnya bahkan mengingatkan bahwa jika persoalan ini tidak segera mendapat solusi, para sopir akan kembali melakukan aksi dengan jumlah massa yang lebih besar.

Menurut para sopir, mereka tidak menolak aturan. Namun mereka meminta pemerintah menata serta mengawasi aktivitas galian C, bukan menutup total usaha yang menjadi sumber penghidupan masyarakat.

“Kami hanya minta keadilan. Negara seharusnya hadir melindungi rakyat kecil, bukan menambah angka pengangguran dan kemiskinan,” kata salah satu peserta aksi.

Keluhkan Pembatasan Solar Bersubsidi

Selain memprotes penutupan galian C, para sopir juga mengeluhkan kebijakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Sistem barcode serta pembatasan waktu pembelian solar dinilai menyulitkan operasional dump truck di lapangan.

“Kami dipersulit membeli solar. Bahkan harus membeli Pertalite minimal Rp50 ribu terlebih dahulu baru bisa membeli solar,” teriak seorang orator.

Keluhan lain disampaikan terkait penertiban di jembatan timbang. Para sopir menilai penegakan aturan muatan tidak dilakukan secara adil karena dump truck pengangkut batuan dibatasi ketat, sementara kendaraan pengangkut kayu bermuatan berlebih disebut jarang ditindak.

DPRD Siapkan Pertemuan dengan Pihak Terkait

Menanggapi aksi tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPRD Maluku, Richard Rahakbauw, mengatakan pihaknya telah menerima aspirasi para sopir dan berkoordinasi dengan Ketua DPRD Maluku, Benhur George Watubun.

Ia menyebut DPRD Maluku akan menggelar pertemuan bersama seluruh pihak terkait untuk membahas polemik penutupan galian C serta dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

“DPRD akan menjadi jembatan aspirasi masyarakat. Kami akan menghadirkan semua pihak terkait untuk mencari solusi yang adil, tanpa mengabaikan aturan dan aspek lingkungan,” ujar Rahakbauw.

Ia berharap pertemuan tersebut dapat menghasilkan kebijakan yang tidak merugikan masyarakat kecil, khususnya para sopir dan buruh yang selama ini menggantungkan hidup dari sektor galian C di Pulau Ambon.

Ambon, Maluku.news – Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat dinilai belum sepenuhnya berpihak pada daerah kepulauan seperti Provinsi Maluku. Kondisi ini mendorong Komisi III DPRD Maluku melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta untuk menyampaikan langsung persoalan pembangunan infrastruktur di daerah.

Koordinator Komisi III DPRD Maluku sekaligus Wakil Ketua DPRD Maluku, Johan Johanis Lewerissa, menilai kebijakan pengurangan anggaran infrastruktur berpotensi memperlebar ketimpangan pembangunan antara wilayah daratan dan daerah kepulauan.

“Efisiensi anggaran memang berlaku secara nasional, tetapi kondisi setiap daerah tidak bisa disamaratakan. Maluku adalah wilayah kepulauan dengan luas laut lebih besar dari daratan. Jika kebijakan ini disamaratakan, daerah seperti Maluku berpotensi semakin tertinggal,” kata Lewerissa saat memimpin rapat Komisi III DPRD Maluku di ruang Paripurna, Jumat pekan lalu.

Ia menjelaskan, ketergantungan Maluku terhadap dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) membuat setiap kebijakan pemangkasan anggaran berdampak langsung terhadap pembangunan infrastruktur dasar di daerah.

Menurutnya, DPRD bersama pemerintah daerah memiliki tanggung jawab politik untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Maluku di tingkat pusat.

“Jika hanya menunggu kebijakan pusat, maka pembangunan di daerah akan berjalan lambat. Daerah harus aktif memperjuangkan kebutuhannya,” ujarnya.

Lewerissa juga menyoroti lemahnya sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang dinilai dapat melemahkan posisi tawar Maluku di hadapan pemerintah pusat.

Ia meminta seluruh pemangku kepentingan di daerah menyatukan data serta program pembangunan agar usulan anggaran infrastruktur Maluku memiliki dasar yang kuat dan terukur.

Selain itu, politisi Partai Gerindra tersebut juga mengkritisi persoalan administratif serta keterbatasan waktu pelaksanaan proyek yang kerap merugikan daerah.

“Proyek sudah berjalan, tetapi karena batas waktu pelaksanaan tidak bisa diperpanjang, akhirnya pekerjaan terhenti. Kondisi seperti ini jelas merugikan daerah,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima media ini, Sabtu (7/2/2026).

Ia menegaskan pembangunan infrastruktur tidak boleh terpusat di Kota Ambon, melainkan harus menjangkau seluruh kabupaten dan kota di Maluku secara merata.

“Pembangunan bukan hanya untuk Ambon. Jika pemerintah pusat berbicara tentang keadilan pembangunan, maka daerah kepulauan harus mendapat perhatian dan perlakuan khusus,” ujarnya.

Lewerissa berharap pemerintah pusat membuka ruang dialog lebih luas serta mempertimbangkan karakteristik wilayah kepulauan dalam setiap kebijakan anggaran, sehingga pembangunan di Maluku dapat berjalan lebih adil dan berkelanjutan.