Beranda blog Halaman 5

Wajah Baru DPC PMKRI Ambon: Demi Optimalkan Peran Kader di Kota Manise

Penulis
rudy.fofid
-
0

Oleh Joses Edberd Hanubun-Ambon

Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Ambon Sanctus Fransiscus Xaverius baru saja melalui proses suksesi. Terjadi pergantikan tongkat estafet kepemimpinan. Jabatan Ketua Presidium sudah beralih dari Philipus J. Renyaan (Komisariat Hukum) ke tangan Maikel Alfa Jaftoran (Komisariat Hukum). Pelantikan dilakukan Pastor Igo Refo, Pr mewakili Pastor Moderator Luky Kelwulan, Pr, di Aula Seminari Tinggi Sanctus Fransiscus Xaverius, Rumahtiga Ambon, Sabtu (19/9/2026).

Suksesi kepemimpinan ini cukup menarik. Bermula dari Mandataris RUA/ Formatur Tunggal/Ketua Presidium DPC PMKRI Cabang Ambon Sanctus Fransiscus Xaverius Periode 2024-2026 yang mengakhiri masa jabatannya. Maka diselenggarakan Rapat Umum Anggota (RUA) untuk memilih penggantinya.

Melalui RUAC sebagai forum tertinggi di tingkat cabang dalam mengambil keputusan, mengevaluasi serta menentukan arah gerak organisasi ke depan, 7-8 September 2026, RUAC pun menetapkan Maikel Alfa Jaftoran sebagai Mandataris RUA/ Formatur Tunggal/ Ketua Presidium PMKRI Cabang Ambon Periode 2026-2027. Ia dipilih secara aklamasi sebab kandidat lain Joses Edberd Hanubun memilih menyerahkan segala dukungannya di penghujung pemilihan putaran kedua.

Terpilihnya Alfa menjadi catatan sejarah tersendiri pagi Komisariat Fakultas Hukum Universitas Pattimura. Sebab komisariat ini cukup banyak melahirkan kader untuk menjadi ketua presidium. Anggota Komisariat Hukum yang pernah menjabat Ketua Presidium PMKRI Cabang Ambon adalah Thomas Reyaan (1981-1983), Thomas Temorubun (1987-1989), Cosmas E. Refra (1991-1995), Christian A. D. Rettob (2020-2022), Philipus J. Renyaan (2024-2026), dan kini Maikel Alfa Jaftoran (2026-2027).

Alfa pun menoreh sejarah manis, sebab dia berlatar Kristen Protestan dari Gereja Protestan Maluku (GPM) namun menjadi pemimpin organisasi mahasiswa Katolik di Ambon. Sejak berdiri tahun 1963, inilah pertama kali kader GPM menjadi ketua presidium. PMKRI memang inklusif. Kader PMKRI yang non Katolik namun menonjol antara lain Ronald Sopacua (Gereja Masehi Injili Halmahera) dan Andre Pattinama (Gereja Rock).

Setelah dilantik oleh Pastor Igo Refo, Pr selanjutnya Mandataris RUA/Formatur Tunggal/Ketua Presidium DPC PMKRI Cabang Ambon Sanctus Fransiscus Xaverius Periode 2026–2027 Maikel Alfa Jaftoran melantik personalia pengurusnya. Mereka yang dilantik adalah Anggota Presidium Pengembangan Organisasi Joses Edberd Hanubun (Komisariat Eksakta), Anggota Presidium Pendidikan dan Kaderisasi Artisto Antonius Rahawarin (Komisariat Eksakta), Anggota Presidium Hubungan Perguruan Tinggi Imanuel Jhenzen Rahanubun (Komisariat FISIP), Anggota Presidium Hubungan Masyarakat Katolik Enjelika Julivia Rambung (Komisariat UKIM), Anggota Presidiun Gerak Kemasyarakatan Fransiskus Bapa da Lopez (Komisariat FISIP), Anggota Presidium Riset dan Teknologi Ferdinan Marcos Heatubun (Komisariat Fekon), Sekretaris Jenderal Maria Vitalia Sadubun (FKIP), Wakil Sekretaris Jenderal Hendric Moritz Heatubun (Komisariat Eksakta), Bendahara Umum Juliana M. Warat (FKIP), Wakil Bendahara Umum Damiana Renel (Eksakta).

Suksesi ini momentum penting dalam melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan organisasi PMKRI. Pelantikan bukan sekadar seremoni pergantian kepengurusan, tetapi merupakan penegasan kembali tanggung jawab moral, intelektual, dan sosial kader PMKRI untuk hadir di tengah realitas kehidupan kampus, gereja, dan masyarakat.

Wajah-wajah baru para pemimpin cabang ini diharapkan mampu menjadi penggagas, penggerak, sekaligus bagian dari solusi terhadap berbagai persoalan yang terjadi di Maluku, khususnya di Kota Ambon. Dalam konteks tersebut, PMKRI tidak boleh hanya menjadi organisasi yang aktif dalam ruang internal, jago kandang, tetapi harus mampu memperluas ruang pengabdian dengan membaca persoalan
masyarakat secara kritis, objektif, dan konstruktif.

Tema pelantikan adalah “Mengoptimalkan Peran Kader dalam Mengawal Keadilan Sosial dan Sinergi Kemitraan Kritis demi Mewujudkan Kota Ambon yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Tema ini menjadi landasan penting bagi seluruh kader dalam menjalankan tugas organisasi selama satu periode kepengurusan. Tema ini mengandung pesan bahwa kader PMKRI harus memiliki keberanian untuk mengawal kepentingan masyarakat, sekaligus membangun kerja sama dengan berbagai pihak tanpa kehilangan sikap kritis dan independensi organisasi.

Terlepas dari berbagai macam tantangan yang nantinya kita hadapi, saya melihat bahwa kekuatan utama PMKRI terletak pada kadernya. Sebab organisasi yang kuat bukan hanya ditentukan oleh struktur kepengurusan yang tertata, tetapi juga oleh kualitas kader yang harus memiliki kemampuan membaca realitas, menyampaikan gagasan, membangun dialog, dan mengambil bagian dalam menyelesaikan persoalan sosial. Karena itu pengembangan organisasi harus diarahkan pada proses kaderisasi yang nantinya akah melahirkan kader kader kritis, berintegritas, bertanggung jawab, serta memiliki keberpihakan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

Kota Ambon sebagai ruang hidup bersama memiliki berbagai tantangan yang membutuhkan keterlibatan generasi muda, persoalan pendidikan, lingkungan hidup, kemiskinan, ketimpangan sosial, akses terhadap pelayanan publik, pengangguran, pemberdayaan masyarakat, serta berbagai persoalan kepemudaan merupakan bagian dari realitas yang harus dibaca dan dikaji oleh kader-kader PMKRI. Kehadiran PMKRI harus mampu memberikan perspektif dan gagasan yang berbasis pada kajian kritis ilmiah, bukan sekadar reaksi sesaat terhadap suatu persoalan.

Dalam menjalankan fungsi tersebut, kader PMKRI perlu membangun tradisi intelektual yang kuat. Setiap persoalan yang muncul di masyarakat harus menjadi ruang pembelajaran bagi kader untuk melakukan kajian, berdiskusi, melakukan advokasi, dan menghasilkan rekomendasi yang konstruktif. Dengan demikian, kritik yang disampaikan PMKRI tidak berhenti pada kritik, tetapi dapat menjadi bagian dari proses perbaikan kehidupan masyarakat.

Kemitraan kritis juga menjadi bagian penting dari perjalanan organisasi. PMKRI perlu membangun komunikasi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah, lembaga legislatif, lembaga pendidikan, organisasi kepemudaan, kelompok masyarakat sipil, komunitas, tokoh agama, serta berbagai elemen masyarakat lainnya. Kemitraan tersebut harus dibangun dalam semangat dialog dan kepentingan bersama, dengan tetap menjaga identitas, independensi, dan sikap kritis organisasi.

Kemitraan kritis bukan berarti PMKRI harus selalu berada di luar atau di dalam kekuasaan. Posisi PMKRI adalah menjadi bagian dari masyarakat yang memiliki tanggung jawab untuk mengawal dan menjembatani jalannya kehidupan sosial secara konstruktif. Ketika terdapat kebijakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat, PMKRI dapat memberikan dukungan dan apresiasi. Sebaliknya, ketika terdapat kebijakan atau persoalan yang berpotensi merugikan kepentingan masyarakat, PMKRI harus mampu menyampaikan kritik secara objektif, argumentatif, dan bertanggung jawab.

Kota Ambon yang inklusif dan berkelanjutan tidak dapat diwujudkan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk kaum muda. Karena itu, PMKRI Cabang Ambon perlu mengambil posisi sebagai organisasi yang mampu mempertemukan gagasan, membangun dialog, dan mendorong keterlibatan generasi muda dalam berbagai proses pembangunan. Dari perspektif Presidium Pengembangan Organisasi, DPC PMKRI periode 2026–2027 harus menjadi ruang untuk memperkuat konsolidasi internal sekaligus memperluas kontribusi eksternal. Kaderisasi harus berjalan secara berkelanjutan, pengembangan sumber daya kader harus diperkuat, sistem organisasi harus ditata, dan setiap kader perlu diberikan ruang untuk mengembangkan kemampuan sesuai potensi yang dimilikinya agar terciptanya kader yang paripurna, oleh karena itu PMKRI harus menjadi tempat belajar menjadi manusia yang mampu berpikir, bersikap, dan bertindak secara bertanggung jawab.

Lebih tegas, PMKRI Cabang Ambon harus mampu membangun budaya organisasi yang terbuka terhadap kritik dan evaluasi. Kritik internal tidak boleh dipandang sebagai ancaman terhadap organisasi, tetapi sebagai bagian dari proses pendewasaan organisasi. Evaluasi harus menjadi kebiasaan agar setiap program dan kebijakan organisasi dapat terus diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan kader serta perkembangan ditengah masyarakat.

Bagi saya, pelantikan kepengurusan periode 2026–2027 bukanlah garis akhir dari sebuah proses, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Setelah pelantikan, pekerjaan sesungguhnya dimulai. Setiap jabatan dalam struktur organisasi harus diejawantahkan menjadi
kerja nyata, setiap program harus memiliki manfaat, dan setiap kader harus mampu menunjukkan kontribusinya.

PMKRI Cabang Ambon harus hadir bukan hanya ketika terjadi persoalan besar, tetapi juga dalam proses membangun kesadaran masyarakat sehari-hari. PMKRI harus mampu menjadi ruang bagi generasi muda untuk belajar mengawal keadilan sosial, memperjuangkan kepentingan masyarakat, menjaga lingkungan, memperkuat persaudaraan, serta membangun kehidupan sosial yang menghargai keberagaman.

Sebagai Anggota Presidium Pengembangan Organisasi, saya memandang bahwa keberhasilan kepengurusan periode 2026–2027 tidak hanya diukur dari banyaknya kegiatan yang terlaksana nanti dalam perjalanan satu tahun masa periodisasi, tetapi dari sejauh mana organisasi mampu membentuk kader yang memiliki kualitas, integritas, dan kepedulian sosial. Organisasi harus meninggalkan jejak melalui gagasan, kerja, dan kontribusi nyata bagi masyarakat.

Pada akhirnya, tema “Mengoptimalkan Peran Kader dalam Mengawal Keadilan Sosial dan Sinergi Kemitraan Kritis demi Mewujudkan Kota Ambon yang Inklusif dan Berkelanjutan” harus menjadi komitmen bersama, bukan sekadar slogan pelantikan. Kader PMKRI harus berani keluar dari zona nyaman, membaca realitas, menyuarakan kepentingan masyarakat, membangun kolaborasi, serta tetap kritis terhadap setiap persoalan yang terjadi.

Menjadi kader PMKRI bukan hanya tentang menjadi bagian dari sebuah organisasi, tetapi tentang bagaimana setiap kader mampu menghadirkan semangat “Pro Ecclesia et Patria” dalam kehidupan nyata; Hadir untuk kemanusiaan, berdiri bersama masyarakat, dan mengambil bagian dalam mewujudkan kehidupan sosial yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

PMKRI Cabang Ambon harus terus bertumbuh sebagai rumah kaderisasi, ruang intelektual, dan gerakan sosial yang menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat Maluku, khususnya Kota Ambon.

Religio Omnium Scientiarum Anima!
Pro Ecclesia et Patria!

Ambon, 20 September 2026

Penulis adalah mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pattimura, dan Anggota Presidium Pengembangan Organisasi PMKRI Cabang Ambon

Antisipasi Kepadatan di Area SPBU, Pertamina Patra Niaga Mulai Jam Layanan Biosolar Lebih Pagi di Kota Ambon

Penulis
Graciella M Tuwatanassy
-
0

Ambon, Maluku.News – PT Pertamina Patra Niaga wilayah Ambon terus berkomitmen melanjutkan hasil koordinasi bersama Kepolisian, Mitra SPBU, dan Asosiasi Supir Truk pada Agustus lalu untuk melayani konsumen Biosolar lebih awal mulai pada pukul 5 pagi.

“Layanan Biosolar di Kota Ambon dibuka mulai jam 5 pagi agar para pengguna Biosolar dapat mengisi lebih awal sebelum jam sibuk pada pagi hari. Jam layanan lebih awal ini diharapkan juga dapat meningkatkan ketertiban dan mengurangi kepadatan di area SPBU pada jam sibuk sehingga tidak mengganggu pengguna jalan lainnya,” jelas Communication & Relations Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Bramantyo Rahmadi, Sabtu (19/9/26).

Lanjutnya Rahmadi , selain melayani lebih awal, Pertamina Patra Niaga juga memastikan suplai Biosolar ke SPBU direncanakan dengan baik untuk menjaga ketersediaan stok. Perencanaan suplai dan proses bongkar yang tepat waktu juga diharapkan mengurangi kepadatan di SPBU.

“Stok kami terus jaga, penyaluran pun saat ini dilakukan sesuai aturan penugasan yang diberikan kepada Pertamina, ini adalah bentuk transparansi penyaluran BBM bersubsidi. Kami akan terus prioritaskan pasokan suplai dari Integrated Terminal Wayame ke SPBU-SPBU agar layanan yang dimulai lebih awal pada pagi hari dapat berjalan maksimal,” tukasnya.

Selain itu katanya , Pada tanggal 14 September lalu juga telah dilakukan rapat koordinasi mengenai keandalan pasokan dan ketersediaan BBM yang dipimpin oleh Kapolda Maluku, Irjen Pol Dadang Hartanto bersama Pemerintah Provinsi, TNI, dan Pertamina. Sinergi dan koordinasi rutin ini dilakukan sebagai upaya bersama memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi, serta menjaga layanan BBM bagi masyarakat.

“Kita melihat fenomena adanya antrean di sejumlah SPBU. Namun, untuk wilayah Maluku, saya tegaskan bahwa antrean tersebut khusus kendaraan-kendaraan logistik. Memang ada pengaturan di situ. Terdapat sejumlah hal juga yang perlu diantisipasi, terutama dari aspek hukum, salah satunya terkait tindak pidana penyalahgunaan BBM,” kata Dadang usai Rakor yang berlangsung pada Senin 14 September 2026 lalu.

Untuk mengantisipasi modus terkait penyalahgunaan BBM bersubsidi, Polda Maluku juga sudah menurunkan tim gabungan bersama Pemda, TNI, dan Pertamina guna melakukan pemantauan dan pengawasan di lapangan.

“Masyarakat kami imbau tetap membeli BBM sesuai kebutuhan, tetap tertib saat mengantre, dan kami ingatkan jangan coba-coba melakukan kecurangan,” pungkas Kapolda Maluku.

Pertamina Patra Niaga sangat mengapresiasi langkah cepat Polda Maluku bersama seluruh pihak terlibat dalam melakukan pengawasan dan penindakan penyalahgunaan BBM bersubsidi.

“Pertamina Patra Niaga sendiri telah melakukan pembinaan kepada 6 SPBU di Kota Ambon hingga September 2026 yang terbukti menyalurkan BBM subsidi tidak sesuai aturan. Ini adalah bagian langkah kami untuk menjaga penyaluran BBM bersubsidi yang lebih baik,” tutup Sales Area Manager Pertamina Patra Niaga Ambon, Aria Aditya.

Apabila masyarakat membutuhkan informasi terkait produk, layanan, ataupun pertanyaan lainnya agar dapat langsung menghubungi Pertamina Contact Center 135.

Dituduh Pengeroyokan dan Pakai Palu, Keluarga Ibrahim Lessy Bantah Keras: Kami Juga Korban  

Penulis
Graciella M Tuwatanassy
-
0

AMBON , Maluku News – Keluarga Ibrahim Lessy membantah tegas pemberitaan yang menyebut mereka melakukan pengeroyokan serta pemukulan menggunakan palu atau martil terhadap Syahril Samuel, Kepala Soa Sitanala, di Lapangan Sepak Bola Matahari Terbit, Negeri Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, pada Senin (14/9/2026). Pihak keluarga menegaskan narasi tersebut tidak sesuai fakta , justru mereka yang dipicu dan dipukul terlebih dahulu.

Bantahan ini didukung oleh keterangan dua orang saksi yang menyaksikan langsung kejadian di lokasi.

Adapun pernyataan saksi pertama yakni , Jaini. Menerangkan bahwa , sekitar pukul 17.45 WIT, setelah selesai mandi, ia duduk di pinggir lapangan untuk menyaksikan anak-anak berlatih sepak bola. Saat itulah ia melihat Alwin Moriska Ibrahim dan adiknya, Alfin S. Ibrahim, sedang membongkar fondasi batas lapangan , yang belakangan diketahui dibangun diatas lahan Kelurga Ibrahim Lessy tanpa melalukan konfirmasi terlebih dahulu oleh pihak yang membangun kepadanya. pembongkaran dilakukan dengan menggunakan palu. Tak lama kemudian, Syahril Samuel berjalan dari arah rumahnya mendatangi mereka dan langsung menegur: “Kenapa kamu membongkar?”.

Terdengar jawaban Alwin, “Ini tanah kami, kami bongkar hak kami.” Mendengar jawaban itu, Syahri langsung menampar pipi kanan Alwin. Tidak terima ditampar, Alwin meletakkan palu di tempatnya, lalu melawan sehingga terjadilah perkelahian antara keduanya. Melihat anaknya dipukul, Ibrahim Lessy keluar dari rumah untuk melerai, namun Syahril menolak didamaikan. Perkelahian pun beralih antara Ibrahim Lessy dan Syahril. Syahril memukul namun tidak mengenai sasaran, dibalas Ibrahim yang mendarat di hidung Syahril hingga mengeluarkan darah. Peristiwa akhirnya dipisahkan oleh Suryani Samueal istri Ibrahim Lessy .

Sementara itu saksi kedua , M. Fauzan Rehalat , sejalan dengan keterangan saksi pertama.

Ia melihat secara langsung urutan peristiwa, mulai dari pembongkaran fondasi, teguran dari Kepala Soa Syahril , tamparan kepada Alwin, peletakan palu sebelum perkelahian terjadi, hingga pertukaran pukulan antara Ibrahim dan Syahril . Ditegaskannya , Palu sama sekali tidak diangkat atau digunakan saat perkelahian berlangsung.

“Berdasarkan apa yang saya lihat, palu sudah diletakkan sebelum berkelahi. Tidak ada pemukulan menggunakan palu, dan tidak ada pengeroyokan. Yang terjadi adalah pembelaan diri setelah dipukul lebih dulu oleh Kepala Soa sendiri,” tegasnya.

Berdasarkan keterangan kedua saksi , Ibrahim Lessy kepada media ini, Sabtu (19/9/26) menegaskan, pihaknya tidak mengeroyok . ” kami juga korban. Informasi soal palu itu tidak benar,” ungkap Ibrahim .

Ibrahim menjelaskan , terkait hubungan kedua belah pihak, ada ketidakharmonisan antara saudara Syahril Samuel dan Suryani Samual , sekalipun mereka adalah saudara kandung.

Bahkan , Syahril pernah dilaporkan ke Polsek Salahutu atas dugaan penganiayaan terhadap Suryani Kendati persoalan tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan. Namun Syahril telah membuat surat Pernyataan pada 05 Juli 2025 lalu.

Lanjutnya , dalam surat tersebut, Syahril Samuel menyatakan mengakui perbuatannya dan berjanji tidak lagi mengulangi perbuatan yang merugikan Suryani Samual, dan bersedia diproses secara hukum jika melanggar.

Ibrahim menerangkan , di balik peristiwa ini tersimpan sengketa tanah yang berakar lama. Tanah tempat kejadian menurutnya , bersertifikat atas nama Suryani Samual yang dihibahkan orang tuanya. Meski sudah disepakati pembayaran simbolis Rp500.000 guna mencegah perselisihan antar keluarga, Syahril Samuel bersama Taslim Samuel , Kepala Negeri Liang, berulang kali mengklaim tanah tersebut dengan alasan sebagai saudara laki-laki, mereka lebih berhak dibanding saudara perempuan.

Padahal Syahril dan Taslim mengetahui dengan pasti proses hibah tersebut , serta kepemilikan sertifikat oleh Suryani. Penolakan kemepimilkan lahan inilah yang diduga menjadi akar sikap arogan serta pernyataan fitnah yang disampaikan Syahril kepada pihak media.

Apalagi lanjutnya , Syahril menyinggung terkait status Suryani Samual sebagai Kepala SD Negeri 232 Maluku Tengah. Bahkan meminta perhatian Bupati Maluku Tengah dan Kepala Dinas Pendidikan, untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas Suryani sebagai kepala sekolah.

Ibrahim menegaskan , Suryani selalu menjalan tugasnya sebagai tenaga pendidik dalam hal ini Kepala Sekolah sebagaimana mestinya. “Tidak benar seperti yang diberitakan bahwa ia lalai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Itu adalah informasi hoax yang perlu dipertanggung jawabkan oleh Syahril, apalagi kejadian tersebut telah dilaporkan Syahril ke pihak kepolisian,” pungkasnya.

Karena itu , Ibrahim Lessy berharap aparat dapat mengusut tuntas peristiwa ini secara objektif, termasuk menelusuri akar sengketa lahan yang menjadi pemicu utama. Bukti sertifikat atas kepemilikan lahan patutnya dijadikan dasar untuk penindakan hukum atas kekerasan yang dilakukan Syahril serta informasi hoax yang disampaikan lewat media massa.

“Kami menuntut keadilan atas kejadian ini. Kami tidak ingin persoalan ini terus berlarut hingga mengakibatkan kejadian yang lebih fatal. Karena itu pihak kepolisian harus jeli serta dapat menindaklanjuti persoalan ini sesuai dengan fakta dan bukti , juga diselesaikan sesuai dengan penangangan hukum yang berlaku,” tandasnya.

Satreskrim SBB Amankan KT, Ayah Kandung yang Perkosa Anak Sendiri di Kamarian  

Penulis
Graciella M Tuwatanassy
-
0

SBB, Maluku.News – Satuan Reserse Kriminal Polres Seram Bagian Barat resmi menahan tersangka berinisial KT (48) atas dugaan tindak pidanaperkosaan terhadap anak kandungnya sendiri, berinisial K (23), di Desa Kamarian, Kecamatan Kairatu, Kabupaten SBB. Penahanan dilakukan Jumat, 18 September 2026, pukul 19.00 WIT di Rutan Polres SBB, berlaku selama 20 hari terhitung sejak tanggal tersebut hingga 7 Oktober 2026.

Kapolres SBB, AKBP Refindo P. Rulando, S.I.K., M.A.P., C.L.M.A menyampaikan , berdasarkan laporan yang diterima pada 17 September 2026, segera kami perintahkan penyelidikan. Satreskrim di bawah pimpinan Kasat Reskrim, Iptu Boyke Nanulaita, bertindak cepat menindaklanjuti laporan tersebut.

“Dari hasil pemeriksaan awal, diketahui peristiwa ini telah berlangsung sejak 5 September 2026. Kami menegaskan, tidak ada alasan apa pun yang dapat membenarkan perbuatan ini. Proses hukum berjalan objektif dan tanpa kompromi,” tegas Kapolres, Sabtu (19/9/26).

Lanjut Kapolres,berdasarkan hasil penyelidikan Satreskrim, perbuatan perkosaan berulang, puncaknya terjadi pada Jumat, 11 September 2026, saat korban sedang menerima panggilan telepon dari pasangannya. Tersangka yang mengetahuinya langsung merebut ponsel korban, memaki-maki pihak yang menelepon, lalu memukul korban berulang kali menggunakan sandal. Pukulan mengenai kepala dan punggung korban.

Tersangka kemudian menarik paksa kedua tangan korban menuju ke dalam kamarnya. Nenek korban yang menyaksikan peristiwa tersebut berniat untuk membantu korban dengan memisahkan korban dari pelaku. Namun dihalangi tersangka dengan ancaman “Nenek jangan ikut campur, tidur di kamar depan saja, jangan sampai saya pukul Nenek”.

Setelah nenek korban pergi, pintu kamar dikunci. Tersangka menyuruh korban membuka celananya. Karena ketakutan, korban menuruti perintah tersebut. Tersangka kemudian melakukan persetubuhan terhadap korban hingga mengeluarkan sperma, serta memasukkan jari telunjuk dan jari tengah ke alat kelamin korban. Usai perbuatan, tersangka kembali mengancam korban, “Kalau kamu tidak menuruti keinginan saya, saya bunuh kamu”.

“Berdasarkan keterangan korban kepada penyidik, ancaman serupa diucapkan setiap kali perbuatan dilakukan, sehingga korban tidak berani melapor kepada siapa pun,” jelas Kapolres.

Akan tetapi lanjut Kapolres , saat korban melihat peluang untuk melarikan diri . Korban akhirnya keluar dari kediaman tersebut, lalu memberanikan diri melapor kepada Sekretaris Desa, yang kemudian meneruskan laporan ke pihak kepolisian.

Tersangka kini disangkakan melanggar Pasal 473 Ayat (1) Jo Pasal 126 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan/atau Pasal 46 Jo Pasal 8 Huruf a UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo Pasal 126 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

“Kejahatan ini terjadi berulang kali di lingkungan keluarga, tertutup oleh rasa takut yang ditanam pelaku sendiri. Keheningan bukanlah perlindungan, melainkan pemberian ruang bagi kejahatan untuk terus berulang. Kami mengimbau masyarakat, jika mengetahui hal serupa, segera laporkan. Setiap warga berhak mendapat perlindungan hukum,” harap Kapolres.

Penyidikan masih berlangsung guna melengkapi berkas perkara sebelum diserahkan ke Kejaksaan.

Dua Tahun Jadi Anggota DPRD Maluku, Anos Yermias Minta Maaf kepada Warga KKT dan MBD

Penulis
redaksi.MN
-
0

Ambon, Maluku.news – Anggota DPRD Provinsi Maluku dari daerah pemilihan Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) dan Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Anos Yermias, mengakui masih banyak aspirasi masyarakat yang belum dapat diperjuangkan hingga tuntas selama dua tahun menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.

Refleksi tersebut disampaikan Anos pada Kamis (17/9/2026), bertepatan dengan dua tahun pengabdiannya sebagai anggota DPRD Maluku periode 2024–2029.

“Dua tahun bukanlah waktu yang singkat, tetapi saya menyadari masih banyak harapan, kebutuhan, dan aspirasi masyarakat yang belum dapat saya perjuangkan hingga tuntas,” kata Anos dalam pernyataannya.

Ia mengatakan, masih banyak wilayah yang perlu dikunjungi dan masyarakat yang harus ditemui secara langsung untuk mendengarkan persoalan serta kebutuhan mereka.

Dalam kesempatan itu, Anos menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat KKT dan MBD apabila selama menjalankan tugas masih terdapat aspirasi yang belum terjawab maupun harapan yang belum terwujud.

“Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya, dari Adodo di Molu sampai Ustutun di Pulau Lirang,” ujarnya.

Permohonan maaf tersebut, lanjut Anos, juga ditujukan kepada masyarakat yang pesannya belum sempat direspons atau undangannya belum dapat dipenuhi karena berbagai keterbatasan.

Menurutnya, keterbatasan kemampuan, kewenangan, waktu, dan anggaran harus menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja, bukan alasan untuk mengurangi kesungguhan dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.

“Keterbatasan kemampuan, kewenangan, waktu dan anggaran tidak boleh menjadi alasan, tetapi menjadi bahan evaluasi agar saya dapat bekerja lebih sungguh-sungguh,” katanya.

Anos menegaskan, kepercayaan masyarakat yang diberikan kepadanya bukan sekadar kehormatan, melainkan tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan melalui kerja nyata.

Ia berkomitmen untuk terus turun ke lapangan, melihat langsung kondisi masyarakat, mendengarkan aspirasi, serta memperjuangkan pemenuhan kebutuhan dasar warga di daerah pemilihannya.

“Saya akan terus belajar, berbenah, turun melihat langsung kehidupan masyarakat, mendengar dengan hati, serta memperjuangkan kebutuhan dasar masyarakat yang saya wakili,” ujarnya.

Anos juga mengakui bahwa tidak semua persoalan masyarakat dapat diselesaikan sekaligus dalam waktu singkat. Meski demikian, ia berjanji tetap bekerja, menjaga komunikasi, dan tidak menjauh dari masyarakat yang diwakilinya.

“Saya tidak ingin menjanjikan bahwa semua persoalan dapat diselesaikan sekaligus. Namun saya berjanji untuk tidak berhenti bekerja, tidak menjauh dari masyarakat, dan tidak pernah melupakan dari mana saya berasal serta untuk siapa amanah ini dijalankan,” tegasnya.

Ia turut menyampaikan terima kasih kepada masyarakat KKT dan MBD atas dukungan, doa, kritik, teguran, serta masukan yang diberikan selama dirinya menjalankan tugas sebagai anggota DPRD Maluku.

Anos menyadari masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan dalam sisa masa jabatannya hingga 2029. Ia berharap dapat terus menjalankan amanah dengan kesehatan, hikmat, kekuatan, dan ketulusan.

“Dua tahun telah berlalu. Masih banyak yang belum saya lakukan, masih banyak yang harus saya perjuangkan, dan masih panjang jalan pengabdian yang harus saya jalani bersama masyarakat,” tuturnya.

Ia menutup refleksi dua tahun pengabdiannya dengan pesan, “Berkarya dengan Hati, Melangkah dengan Pasti.”

Diduga Gelapkan Dana Ompreng MBG Rp150 Juta , Koordinator Yayasan Ratu Prabu 08 Ditetapkan Jadi Tersangka 

Penulis
Graciella M Tuwatanassy
-
0

AMBON , Maluku.News –  Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali tersandung masalah hukum di Kota Ambon. Kali ini, seorang perempuan yang menjabat sebagai Koordinator Yayasan Ratu Prabu 08 wilayah Maluku, Jane Maureen Voermans, resmi ditetapkan sebagai tersangka dugaan penipuan dan penggelapan dana senilai Rp150 juta.

Berdasarkan informasi yang dihimpun , Kamis (17/9/26) , Perkara ini ditangani langsung oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Maluku. Kasus bermula dari kesepakatan pengadaan wadah makanan atau ompreng untuk kebutuhan dapur MBG.

Salah satu warga yang berniat mendirikan dapur MBG, Siti Hadijah, meminta bantuan tersangka yang kala itu menyatakan siap mengurus segala kebutuhan perizinan serta peralatan dapur. Tersangka mensyaratkan pembelian ompreng melalui yayasan yang dikelolanya  syarat yang disetujui korban.

Korban kemudian mentransfer uang secara bertahap sebanyak tiga kali, dengan total mencapai Rp150 juta. Dana tersebut diperuntukkan khusus untuk pengadaan sekitar 6.000 buah ompreng.

Setelah menerima uang, tersangka berangkat ke Jakarta guna memproses pembelian. Di sana, ia beralih menyerahkan dana tersebut kepada pihak ketiga bernama Sugiyono untuk mengurus pengadaan barang.

Hingga kini, barang yang dijanjikan tidak pernah diterima korban. Berulang kali ditanyakan, tersangka dinilai memberikan jawaban yang berbelit dan tidak menepati waktu penyerahan. Merasa dirugikan, korban akhirnya melaporkan peristiwa ini ke Polda Maluku.

Berdasarkan hasil penyelidikan serta keterangan dan alat bukti yang dikumpulkan, penyidik menetapkan Jane Maureen Voermans sebagai tersangka atas dugaan penipuan dan penggelapan uang.

Kasus ini menambah catatan kelam pelaksanaan program MBG di Ambon, meski berbeda dari persoalan sebelumnya yang berkaitan dengan kualitas makanan. Hingga saat ini, pihak tersangka belum memberikan tanggapan atas penetapan dirinya.

Hingga berita ini diturunkan , Koordinator Yayasan Ratu Prabu 08 yang dihunungi media ini belum memberikan keterangan. (CP-01)

Dibahas di Grup, Wanita 19 Tahun Aniaya Pelajar : Satreskrim Tanimbar Tahan Tersangka

Penulis
Graciella M Tuwatanassy
-
0

Saumlaki – Maluku.News – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Kepulauan Tanimbar resmi menahan seorang perempuan berinisial AS (19) yang diduga melakukan penganiayaan terhadap seorang pelajar berusia 17 tahun di Desa Lauran, Kecamatan Tanimbar Selatan.

Penahanan dilaksanakan pada Kamis, 17 September 2026, dan berlaku selama 20 hari, terhitung sejak tanggal 17 September hingga 6 Oktober 2026.

Kapolres Kepulauan Tanimbar ,AKBP Ayani, S.P., S.I.K., M.H melalui Kasat Reskrim Polres Kepulauan Tanimbar, Iptu Rivaldy Said, S.H., M.H., menjelaskan, peristiwa bermula pada Senin, 20 April 2026, sekitar pukul 18.00 WIT. Saat itu, korban menyebutkan hal terkait tersangka dalam percakapan bersama teman-temannya di sebuah grup media sosial. Mengetahui hal tersebut, tersangka merasa tersinggung, kemudian menghampiri korban dan melakukan tindak kekerasan secara langsung.

Perbuatan kekerasan yang dilakukan tersangka antara lain menampar wajah korban pada bagian mulut, pipi kiri, dan kening kanan, memukul pipi kanan dengan kepalan tangan, serta memukul bagian dada atas sebelah kiri, perut, dan telinga kanan korban. Peristiwa tersebut dilaporkan ke pihak kepolisian pada hari yang sama.

Lanjut Kasat Reskrim , setelah melalui proses penyelidikan dan penyidikan yang berjalan, penyidik akhirnya menetapkan AS sebagai tersangka sekaligus melakukan penahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/46/IX/RES.1.24/2026/Satreskrim.

Tersangka dijerat dengan Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan/atau Pasal 466 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menyikapi peristiwa tersebut , Kapolres memberikan apresiasi terhadap kinerja tim penyidik yang bekerja teliti hingga perkara ini diproses secara hukum.

Kepada seluruh masyarakat, Kapolres juga mengingatkan , perbedaan atau perasaan tersinggung jangan diselesaikan dengan kekerasan. Gunakan jalur yang sah. “Mari kita jaga lingkungan kita tetap aman, khususnya bagi anak-anak,” tegasnya.

Proses hukum terhadap tersangka masih berlanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketua DPRD Maluku Minta Kepastian Pinjaman SMI agar Tak Ganggu Siklus APBD

Penulis
redaksi.MN
-
0

Ambon, Maluku.news – Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur G. Watubun, meminta kejelasan menyeluruh terkait rencana pinjaman daerah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), terutama mengenai kepastian nilai pinjaman agar tidak mengganggu siklus penganggaran daerah.

Pernyataan tersebut disampaikan Benhur kepada wartawan seusai Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan III sekaligus Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku, Rabu (16/9/2026).

“Kita harus memastikan upaya bersama pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja program-program pemerintah tetap berjalan,” ujar Benhur.

Menurutnya, rencana pinjaman melalui PT SMI perlu segera diperjelas, terutama menyangkut besaran dana yang akan disepakati. Ketidakpastian nilai pinjaman berpotensi mengganggu keteraturan penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Misalnya upaya pinjaman SMI, itu harus kita pastikan secara jelas berapa nilainya. Jika masih menggantung, hal itu dapat mengganggu siklus APBD,” tegasnya.

Benhur menjelaskan, DPRD bersama Pemerintah Provinsi Maluku akan menetapkan nilai pinjaman tersebut melalui mekanisme perubahan APBD. Langkah ini diperlukan agar besaran pinjaman tercantum secara jelas dalam struktur anggaran daerah.

“Kita lakukan perubahan APBD untuk memastikan besaran persetujuan nilai pinjaman itu ditetapkan di dalamnya. Itu jalurnya,” ungkapnya.

Menurut Benhur, kepastian tersebut penting agar perencanaan keuangan daerah memiliki dasar yang jelas dan pelaksanaan program pemerintah dapat berjalan sesuai dengan perencanaan anggaran.

Selain persoalan pinjaman daerah, DPRD Maluku menargetkan penyelesaian sejumlah rancangan peraturan daerah (Ranperda) pada masa persidangan berjalan.

Salah satunya Ranperda tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. Ranperda tersebut telah dibahas sebelumnya dan kini memasuki tahap penyempurnaan.

“Kemarin ada satu Perda tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak. Segera kita lakukan penyempurnaan dan perubahan yang diperlukan,” kata Benhur.

Agenda legislasi lainnya adalah Ranperda tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang diajukan atas usulan masyarakat.

Benhur mengatakan DPRD menargetkan kedua Ranperda tersebut dapat diselesaikan dan disahkan pada 2026.

“Perda tentang hak atas kekayaan intelektual yang diusulkan masyarakat akan kita putuskan dan diupayakan tuntas dalam tahun ini,” pungkasnya.

Penyelesaian kedua Ranperda tersebut diharapkan menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Maluku, sementara kepastian rencana pinjaman daerah tetap menjadi perhatian dalam menjaga keteraturan pengelolaan APBD.

Jadi Tersangka Persetubuhan Anak di Huamual, Pria 52 Tahun Ditahan Satreskrim Polres SBB

Penulis
Graciella M Tuwatanassy
-
0

SBB, Maluku.News – Satuan Reserse Kriminal Polres Seram Bagian Barat menahan seorang pria berinisial M (52), yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Penahanan dilakukan pada Selasa, 15 September 2026, sekitar pukul 16.30 WIT, di Rutan Polres SBB.

Kapolres Seram Bagian Barat AKBP Refindo P. Rulando, S.I.K., M.A.P., C.L.M.A, Rabu (16/9/26) menjelaskan, penahanan tersebut dilakukan setelah penyidik Satreskrim Polres SBB melakukan serangkaian proses penyidikan terkait perkara yang terjadi di Dusun Lirang, Desa Luhu, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat.

“Penyidik telah melakukan penahanan terhadap tersangka untuk kepentingan proses hukum lebih lanjut. Penahanan dilakukan selama 20 hari, terhitung sejak tanggal 15 September sampai dengan 4 Oktober 2026,” jelas Kapolres.

Perkara tersebut ditangani oleh Satreskrim Polres SBB di bawah pimpinan Kasat Reskrim Polres SBB Iptu Boyke Nanulaitta. Kapolres menerangkan, perkara ini bermula pada Rabu, 29 Juli 2026 sekitar pukul 11.00 WIT.

Saat itu, tersangka datang ke rumah korban berinisial WN (14) dan memanggil ibu korban dari depan rumah. Namun, karena ibu korban sedang dalam kondisi kurang sehat, panggilan tersebut tidak mendapat respons.

Tersangka kemudian masuk ke dalam rumah dan menuju kamar WN. Berdasarkan hasil penyidikan, tersangka diduga melakukan tindakan seksual terhadap korban yang saat itu berada di dalam kamar.

Perbuatan tersebut kemudian diketahui oleh ibu korban setelah mendengar suara dari dalam kamar. Ibu korban selanjutnya masuk ke kamar dan melihat langsung tersangka bersama WN.

Setelah kejadian tersebut, WN kemudian menceritakan kepada ibunya bahwa tersangka sebelumnya juga beberapa kali datang ke rumah ketika kedua orang tuanya sedang berada di luar rumah. Berdasarkan keterangan korban, perbuatan tersebut diduga telah dilakukan tersangka berulang kali sepanjang tahun 2026. Namun, korban tidak lagi mengingat secara pasti tanggal maupun bulan kejadian sebelumnya.

Kapolres menegaskan bahwa Polres SBB memberikan perhatian serius terhadap perkara yang melibatkan anak. Proses hukum terhadap tersangka akan dilakukan secara profesional dengan tetap memperhatikan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi korban.

“Kami memberikan perhatian serius terhadap perkara yang melibatkan anak. Penyidik akan terus menangani perkara ini secara profesional, sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, dengan tetap memperhatikan perlindungan serta kepentingan terbaik bagi korban,” tegas AKBP Refindo.

Tersangka saat ini telah ditempatkan di Rutan Polres SBB untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Penahanan tersebut berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/198/VIII/2026/SPKT/Polres SBB/Polda Maluku tanggal 1 Agustus 2026, Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/80/VIII/Res.1.24/2026/Satreskrim tanggal 31 Agustus 2026, serta Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/59/IX/Res.1.24/2026/Satreskrim tanggal 15 September 2026.

Dalam perkara tersebut, tersangka disangkakan melanggar Pasal 473 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

Pertamina Patra Niaga Pastikan Ketersediaan BBM di Bula Terjaga, Stok Cukup Hingga 12 Hari  

Penulis
Graciella M Tuwatanassy
-
0

BULA , Maluku.News – PT Pertamina Patra Niaga terus menjaga kelancaran distribusi serta ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi masyarakat di Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur. Pengelolaan dilakukan dengan perencanaan matang sekaligus mengutamakan aspek keselamatan di setiap tahapan penyaluran.

Area Manager Comm, Rel. & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Ispiani Abbas, menjelaskan pasokan BBM bersubsidi maupun non-subsidi dipastikan tersedia secara memadai setiap hari demi melayani kebutuhan warga.

“Distribusi BBM terus kami lakukan dengan perencanaan dan pengelolaan yang baik setiap harinya guna memastikan kelancaran dan ketersediaan pasokan bagi masyarakat. Dalam setiap prosesnya, Pertamina senantiasa mengedepankan aspek keselamatan sebagai bagian penting dari pelaksanaan operasional,” ujar Ispiani, Senin (14/9/2026).

Saat ini wilayah Bula dilayani oleh dua Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). SPBU 86.975.19 menyalurkan jenis Pertalite serta BBM non-subsidi, sedangkan SPBU 84.975.06 melayani Pertalite, Solar, dan BBM non-subsidi.

Dukungan pasokan berasal dari Fuel Terminal Bula yang menjaga ketahanan stok di rentang 10 hingga 12 hari. Pengisian ulang dilakukan kapal secara berkala setiap empat hingga lima hari sekali agar persediaan tidak terputus.

“Khusus penyaluran BBM non-subsidi kami siap menyediakan sesuai kebutuhan masyarakat. Sedangkan untuk BBM bersubsidi, penyaluran akan kami jaga sesuai kuota yang ditetapkan Pemerintah,” jelas Ispiani.

Masyarakat yang memerlukan informasi terkait layanan maupun ketersediaan Bula dapat menghubungi Pertamina Contact Center di nomor 135.

1...456...291Halaman 5 dari 291