Ambon, Maluku.news – DPRD Maluku mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku segera mengambil langkah strategis untuk menghadapi tekanan fiskal yang semakin berat. Hingga akhir Juli 2026, kepastian pinjaman daerah lebih dari Rp1 triliun kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI disebut belum diperoleh.
Ketua DPRD Maluku, Benhur George Watubun, meminta Pemprov Maluku tidak membiarkan proses pengajuan pinjaman tersebut berlarut tanpa kepastian mengenai besaran pembiayaan yang akan disetujui PT SMI.
“Hingga kini belum ada kepastian besaran pinjaman dari SMI yang disetujui. Pemprov Maluku harus memberikan kejelasan mengenai proses pinjaman tersebut,” kata Benhur di Ambon, Selasa (28/7/2026).
Menurut Benhur, ketidakpastian mengenai pinjaman tersebut perlu segera diantisipasi dengan menyiapkan alternatif pembiayaan. DPRD Maluku mulai mendorong kemungkinan skema pembiayaan lain, salah satunya melalui Bank Maluku-Malut.
“Kalau memang proses dengan SMI belum ada kepastian, harus ada alternatif. Salah satunya bisa melihat kemungkinan pembiayaan melalui Bank Maluku Malut,” ujarnya.
Ia menilai, alternatif pembiayaan diperlukan agar pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang cukup untuk menjalankan program pembangunan sekaligus memenuhi kewajiban pemerintahan.
Tekanan fiskal yang dihadapi Pemprov Maluku, kata Benhur, tidak hanya berkaitan dengan rencana pinjaman kepada PT SMI. Pemerintah daerah juga masih menghadapi sejumlah kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga.
Kondisi tersebut dinilai semakin mempersempit ruang fiskal Pemprov Maluku dalam membiayai program pembangunan maupun memenuhi kebutuhan belanja pemerintahan.
DPRD juga menyoroti pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Maluku. Hingga akhir Juli 2026, pembayaran TPP disebut baru terealisasi untuk dua bulan, yakni Januari dan Februari.
Kondisi tersebut menjadi perhatian DPRD karena menyangkut hak pegawai sekaligus menjadi gambaran mengenai tekanan yang dihadapi keuangan daerah.
Benhur meminta Pemprov Maluku segera menyampaikan perkembangan terakhir terkait proses pinjaman PT SMI, termasuk besaran pembiayaan yang telah mendapat kepastian serta kebutuhan pembiayaan yang harus segera dipenuhi.
Menurutnya, pemerintah daerah juga perlu mempersiapkan skenario alternatif apabila pinjaman dari PT SMI belum dapat direalisasikan sesuai kebutuhan.
DPRD Maluku menilai langkah cepat diperlukan agar persoalan fiskal tidak semakin berlarut dan berdampak terhadap pelaksanaan program pembangunan serta pelayanan publik.
“Jangan hanya menunggu kepastian dari SMI. Kalau belum ada kepastian, pemerintah harus menyiapkan langkah lain agar kebutuhan daerah tetap dapat ditangani,” katanya.
Ia berharap Pemprov Maluku dapat mengambil keputusan berdasarkan kondisi fiskal yang ada dengan tetap memperhatikan kemampuan daerah dalam memenuhi kewajiban pembiayaan di masa mendatang.
Bagi DPRD Maluku, kejelasan skema pembiayaan menjadi penting agar pemerintah daerah dapat menjaga keberlangsungan pembangunan, memenuhi kewajiban keuangan, serta memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.
DPRD kini menunggu langkah konkret Pemprov Maluku untuk memberikan kepastian mengenai proses pinjaman PT SMI sekaligus menyiapkan alternatif pembiayaan apabila skema tersebut belum dapat direalisasikan.
