AMBON, Maluku.news – Komisi III DPRD Provinsi Maluku mengkritik kebijakan pemerintah pusat yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi jenis Dexlite. Kebijakan tersebut dinilai tidak berpihak kepada masyarakat, terutama di daerah kepulauan seperti Maluku yang sangat bergantung pada kelancaran distribusi energi dan transportasi laut.
Ketua Komisi III DPRD Maluku, Alhidayat Wajo, mengatakan kenaikan harga Dexlite berpotensi menimbulkan dampak berantai terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, mulai dari distribusi barang, biaya transportasi hingga harga komoditas hasil produksi.
“Kebijakan pemerintah pusat menaikkan harga Dexlite, sementara di sisi lain memangkas usulan kuota BBM bersubsidi dari pemerintah daerah. Dampaknya, distribusi BBM seperti Pertalite dan Bio Solar menjadi tidak merata,” kata Alhidayat di Ambon, Kamis (7/5/2026).
Menurutnya, kebijakan tersebut belum sepenuhnya mempertimbangkan kondisi geografis Maluku sebagai provinsi kepulauan yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap transportasi laut dan distribusi logistik antarpulau.
Ia menilai, ketika harga BBM non-subsidi naik sementara kuota BBM bersubsidi justru berkurang, beban ekonomi masyarakat akan semakin meningkat.
“Daerah kepulauan memiliki karakteristik yang berbeda dengan daerah lain. Karena itu, kebijakan di sektor energi harus mempertimbangkan kondisi riil masyarakat di daerah,” ujarnya.
Alhidayat mengungkapkan, dampak kebijakan tersebut mulai dirasakan masyarakat, salah satunya melalui penurunan harga komoditas lokal.
Berdasarkan informasi yang diterima Komisi III DPRD Maluku, harga kopra di Kabupaten Maluku Tengah dilaporkan mengalami penurunan hingga sekitar Rp900 per kilogram.
Kondisi itu, menurutnya, menjadi indikator melemahnya daya beli masyarakat sekaligus menurunnya aktivitas ekonomi di tingkat lokal.
“Ketika biaya distribusi meningkat sementara harga komoditas turun, tentu yang paling terdampak adalah masyarakat, khususnya petani dan pelaku usaha kecil,” katanya.
Selain berdampak terhadap masyarakat, Alhidayat menilai kenaikan harga BBM non-subsidi maupun BBM industri juga berpotensi memengaruhi dunia usaha.
Ia menjelaskan sebagian besar aktivitas ekonomi di Maluku masih digerakkan oleh sektor swasta. Apabila biaya operasional terus meningkat akibat kenaikan harga energi, perusahaan akan terdorong melakukan efisiensi.
Menurutnya, kondisi tersebut dapat berdampak pada berkurangnya aktivitas usaha, bahkan berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Kalau sektor swasta mulai melakukan efisiensi karena biaya operasional meningkat, dampaknya bisa meluas, termasuk terhadap tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.
Karena itu, Komisi III DPRD Maluku meminta pemerintah pusat mengevaluasi setiap kebijakan yang berkaitan dengan sektor energi agar tidak semakin membebani masyarakat di daerah.
Alhidayat menegaskan, kebijakan mengenai harga BBM seharusnya disusun dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat, kondisi perekonomian daerah, serta karakteristik wilayah kepulauan.
Menurutnya, kebijakan yang tidak mempertimbangkan aspek tersebut berpotensi memperlebar kesenjangan pembangunan antarwilayah.
“Kami berharap pemerintah pusat lebih berhati-hati dalam menetapkan kebijakan sektor energi, khususnya yang berkaitan dengan harga BBM, karena dampaknya sangat luas terhadap kehidupan masyarakat,” tegasnya.
Ia juga meminta pemerintah pusat memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan energi di wilayah kepulauan melalui penyediaan kuota BBM bersubsidi yang memadai serta distribusi yang lebih merata.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus memastikan masyarakat tetap memperoleh akses terhadap energi dengan harga yang terjangkau.
Sebagai lembaga legislatif, DPRD Provinsi Maluku, lanjut Alhidayat, akan terus mengawal berbagai kebijakan pemerintah yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Komisi III berkomitmen menyampaikan aspirasi masyarakat Maluku kepada pemerintah pusat agar setiap kebijakan yang diambil mampu memberikan rasa keadilan bagi seluruh daerah, termasuk provinsi kepulauan yang memiliki tantangan distribusi dan logistik lebih besar dibanding wilayah lainnya.
