Ambon, Maluku.news – Ketua DPRD Maluku Benhur G. Watubun Pimpin Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) serta pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tahun 2025-2029. di Ruang Paripurna Selasa, 29 April.

Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Maluku Benhur G. Watubun, didampingi oleh Wakil Ketua I dan II DPRD Provinsi Maluku, dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Maluku, Staf Ahli dan Asisten Sekda, para Anggota DPRD Provinsi Maluku, serta Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.

Sementara itu, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa mengikuti rapat secara daring karena berhalangan hadir secara langsung.

Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa rekomendasi yang disampaikan oleh Dewan yang terhormat merupakan catatan kritis atas penyelenggaraan Pemerintahan pada Tahun 2024.

“Catatan kritis ini tentunya merupakan asupan yang sangat berharga untuk Periode Pemerintahan Masa Jabatan 2025-2030 yang baru saja kita jalai bersama,” ucap Gubernur Maluku.

Selanjutya, Gubernur mengatakan bahwa pihaknya telah bertekad untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Maluku dengan Visi Transformasi yang maju, adil dan sejahtera untuk menyongsong Indonesia Emas 2045, selanjutnya Visi tersebut dijabarkan melalui Sapta Cita yang merupakan Misi bersama kita memajukan Maluku.

Gubernur juga menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi kedepan tentu tidaklah mudah, di mana krisis global turut mempengaruhi stabilitas dalam negeri.

Lebih lanjut, Lewerissa berpendapat agar berbagai dinamika geopolitik harus disikapi dengan program-program yang tepat dalam menjawab tuntutan atau kepentingan Masyarakat.

“Pemerintahan pada periode saat ini akan melakukan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan pelayanan dan akses sarana dan prasarana pelayanan dasar, Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perhubungan, Listrik, Informasi dan Komuikasi, selain untuk pemberdayaan masyarakat melalui penguatan Koperasi dan UMKM serta optimalisasi pemanfaatan komoditas unggulan sektor kelautan dan perikanan, pertanian dan pariwisata,” terangnya.

Ia menambahkan bahwa pihaknya akan memperkuat peningkatan Pedapatan Asli Daerah, melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan serta peningkatan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemeritahan, melalui penguatan pelaksanaan sistim pengawasan internal.

Beberapa prosek strategis nasional diwilayah Maluku juga tak luput dari perhatian Gubernur Maluku, yaitu Pembangunan Bendungan Wae Apo, pembangunan Maluku Integrated Port (MIP), Pengembangan Blok Masela dan berbagai proyek strategis lainnya yang memerlukan kerja keras bersama.

Di akhir sambutannya, Gubernur Lewerissa menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Maluku, atas pengabdian, kerja keras dan kerja sama yeng telah diberikan, sehingga telah menyelesaikan pembahasan serta memberikan rekomendasi berdasarkan laporan LKPJ Tahun Anggaran 2024.

“Rekomendasi ini akan ditindaklanjuti dalam merumuskan kebijakan, dengan program yang stabilis dalam pelaksanaan pembangunan di tahun ini,” tutur Lewerissa.

Selanjutnya LKPJ tersebut diserahkan Ketua DPRD Provinsi Maluku kepada Gubernur Maluku, yang diterima oleh Sekretaris Daerah Maluku Sadali Ie.

Ambon , Maluku.news – Komisi III DPRD Provinsi Maluku, menggagendakan mengundang Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Maluku, Selasa (28/04/25).

Komisi yang membidangi infrastrukrur itu mengundang BPJN Maluku, setelah menerima perwakilan aksi demo dari Komando Hidupkan Apirasi Masyarakat (HAM) dan Pelopor di Kantor DPRD Provinsi Maluku, Kamis (24/04/2025).

“Hari Selasa pekan depan, Komisi III undang BPJN Maluku. Para pandemo juga ikut diundang,”kata Wakil Ketua Komisi III, Richard Rahakbauw, ketika menerima para pendemo diruang komisi I usai menerima aspirasi pendemo.

Para pendemo mengaku, akses jalan dari Waipia menuju Saleman, dari Saleman ke Sawai (SS) Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) rusak parah. Akibatnya akses jalan diwilayah itu rusak para, sehingga meresahkan para pengguna jalan dan masyarakat setempat. Bahkan, mereka menduga terjadi tindak pidana korupsi.

Tak hanya itu, pendemo juga menyoroti jalan dan jembatan di wilayah Seram Selatan yang sering mengalami kerusakan.”Kami minta Komisi III sesuai kewenanganya mengundang BPJN. Nah kalau BPJN diundang kami juga ikit diundang,”harap koordijator Komando HAM dan Pelopor, Umar Kelilu dan Hidayat Warawara.

“Ruas jalan di wilayah itu sering bermasalah. Anggaran puluhan miliar hingga ratusan miliar habis tapi selalu mengalami kerusakan. Kami kecewa dengan BPJN,”kesal mereka.

Richard Rahakbauw memastikan, ketika BPJN diundang, para pendemo juga ikut diundang. Dulu saya komisi III selalu undang. Buktinya, jembatan Kawanua kami kawal. Jadi jangan ragukan.

Dia juga mengaku, pihaknya akan melakukan pengawasan melihat langsung ruas jalan rusak yang disuarakan.”Kami akan melakukan pengawasan melihat langsung dan mencari solusi agar proses pembangunan jalan dan jembatan dilakukan secara baik,”pungkasnya.

Ambon, Maluku.news – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku menyampaikan apresiasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Maluku yang telah mengembalikan anggaran sisa pelaksanaan Pemilu 2024 sebesar Rp60 miliar ke kas daerah.

Langkah ini menunjukkan komitmen kedua lembaga dalam mengelola anggaran negara secara transparan dan efisien. Ia menilai, pengembalian anggaran tersebut adalah bentuk tanggung jawab yang patut dicontoh oleh lembaga-lembaga lain.

“Kami sangat mengapresiasi KPU dan Bawaslu Maluku atas komitmennya dalam penggunaan anggaran yang efisien. Ini membuktikan bahwa pelaksanaan Pemilu dapat berjalan dengan baik tanpa mengorbankan prinsip akuntabilitas,” ujar Ketua Komisi I DPRD Maluku, Solichin Buton kepada wartawan di Ambon, Rabu (23/04/25).

Menurutnya sebanyak Rp60 miliar, sisa anggaran yang diperuntukan untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 27 November 2024, dikembalikan ke khas daerah.

Anggaran tersebut berasal dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp57 miliar dari total kurang lebih Rp160 miliar dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rp3 miliar dari Rp80 miliar.

“Sisa anggaran tersebut dari penjelasan perwakilan KPU dan Bawaslu telah dikembalikan ke khas daerah, pengembalian Silpa atau Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu Maluku patut diapresiasi, termasuk sukses melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya atas pelaksanaan seluruh tahapan Pilkada.

Meski begitu, kebijakan KPU dan Bawaslu patut dicontoh untuk pihak lainnya yang menggunakan anggaran daerah, apalagi ditengah kebijakan efisiensi anggaran sesuai Inpres nomor 1 tahun 2025.

Langkah ini juga memberikan anggaran segar kepada pemerintah daerah Maluku yang saat ini mengalami krisis anggaran. Tentunya anggaran tersebut dapat dipergunakan untuk pembangunan di Maluku.

“Ini tentunya informasi baik kepada komisi bahwa ada Silpa di kedua penyelenggara. Tadi disampaikan bahwa itu telah disetor ke khas daerah,”ucapnya

Ambon, Maluku.news – Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku berencana mengonsultasikan rancangan tata beracara lembaga tersebut ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Langkah ini diambil guna memastikan bahwa tata beracara yang disusun telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,”ujar Ketua Badan Kehormatan DPRD Provinsi Maluku Julius Rutasouw dI Ambon, Rabu (23/04/25)

Dia mengatakan bahwa konsultasi ini penting dilakukan agar pedoman kerja BK memiliki landasan hukum yang kuat dan tidak menimbulkan polemik dalam pelaksanaannya ke depan.

Walaupun telah dibentuk, namun hingga kini Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Maluku belum juga dapat melaksanakan tugas dan wewenang dalam menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.

BK juga memantau dan mengevaluasi kepatuhan anggota DPRD terhadap kode etik, sumpah janji, dan peraturan tata tertib, menyelidiki dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD, hingga melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan.

Hal tersebut disebabkan karena Tata beracara yang menjadi salah satu penyokong tugas BK sebagai alat kelengkapan dewan belum ditetapkan dalam paripurna.

“Perangkat yang dibutuhkan seperti kode etik dan tata tertib sudah ditetapkan, tapi yang paling penting tata beracara. Kalau tanpa tata beracara berarti kita tidak bisa berproses, karena itu sampai hari ini BK belum bisa melaksanakan tugas dan fungsinya karena memang peraturan DPRD tentang tata beracara belum selesai,”ungkapnya.

Menurutnya, untuk menetapkan tata beracara, DPRD telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang sampai saat ini terus bekerja dan telah masuk pada tahapan terakhir.

Setelah Pansus kemudian akan melakukan konsultasi evaluasi dengan Kementerian Dalam Negeri, bagian produk hukum daerah.

Konsultasi yang dilakukan tidak lagi ke Jakarta, mengingat adanya efisiensi anggaran merujuk Inpres 1 tahun 2025, sehingga disepakati dilakukan secara zoom meeting.

“Kaena kaitan efisiensi anggaran, kita sepakat untuk tidak ada perjalanan dinas ke luar. Tapi proses evaluasi tetap jalan, melalui zoom meeting. Untuk melihat kekurangan apa dan seterusnya,”ucapnya.

Dari hasil itulah, lanjut Rutasouw yang juga merupakan anggota Pansus, naskah tata beracara kemudian diperbaiki, barulah diserahkan ke pimpinan dewan, untuk diagendakan penetapan dalam paripurna.

“Setelah evaluasi barulah kita betulkan materi ada baru kita serahkan kepada pimpinan, setelah itu baru di paripurna penetapan,”tandasnya