Ambon, Maluku.news – Pemerintah Provinsi Maluku menunjukkan komitmennya dalam melindungi dan mendampingi warganya di luar negeri dengan turut memfasilitasi proses pemulangan dua Warga Negara Indonesia (WNI) asal Maluku dari wilayah konflik di Yaman.

Kedua WNI tersebut, yaitu Ida binti Jamal Umar (Pekerja Migran Indonesia) dan putrinya Aisha Humaira Jibril Mhd Issa, berhasil dievakuasi dan tiba dengan selamat di Jakarta pada Minggu, 20 Juli 2025 pukul 14.00 WIB melalui penerbangan Oman Air WY849.

Proses evakuasi ini melalui koordinasi antara Kementerian Luar Negeri RI, Kedutaan Besar RI di Muscat (Oman), serta Pemerintah Daerah Provinsi Maluku. Serah terima resmi dari Kementerian Luar Negeri kepada Pemda Maluku dilakukan setelah kedatangan keduanya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang.

Badan Penghubung Provinsi Maluku, hadir atas perintah langsung Gubernur, Hendrik Lewerissa sebagai respon cepat untuk proses serah terima untuk menyambut dan memastikan bahwa keduanya dalam keadaan sehat serta aman.

Gubernur melalui juru bicara, Kasrul Selang memberikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Luar Negeri RI yang telah memfasilitasi proses evakuasi tersebut.

Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku akan terus hadir dan bertanggung jawab terhadap perlindungan warganya, baik di dalam maupun luar negeri.

“Kami sangat bersyukur kedua warga kami, Ibu Ida dan anaknya, dapat kembali dengan selamat. Ini bentuk nyata kehadiran negara, dan kami sebagai pemerintah daerah turut mendukung penuh. Selanjutnya, Pemprov Maluku akan memastikan proses reintegrasi mereka ke masyarakat berjalan baik, termasuk dukungan sosial dan psikologis,”ujar Selang saat mendampingi Gubernur, dalam perjalanan kunjungan kerja ke Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT).

Setelah proses serah terima, keduanya akan didampingi oleh Pemda Maluku atas perintah Gubernur. Selanjutnya difasilitasi kepulangannya ke Ambon, dengan Flight Pelita Air IP500 pada hari ini Minggu 20 Juli 2025 Pkl 23.40 WIB (Nanti Malam) dan tiba di Bandara Patimura Ambon pada Senin, 21 Juli 2025 Pukul 06.45 WIT, dan akan di Jemput oleh Dinas Sosial Provinsi Maluku bersama pihak keluarga, hingga kepulangan ke kampung halaman di Desa Tamilouw, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah.

Pemda juga telah berkoordinasi dengan instansi terkait di tingkat provinsi maupun kabupaten guna memastikan kedatangan mereka diterima dengan baik dan mendapatkan perhatian yang layak, termasuk kemungkinan bantuan pemulihan sosial dan reintegrasi ke masyarakat.

Ambon, Maluku.news – Pemerintah Provinsi Maluku Bersama Bulog Divre Maluku dan Maluku Utara resmi melepas bantuan Cadangan Pangan Pemerintah berupa beras alokasi Bulan Juni dan Juli 2025 untuk Masyarakat Maluku.

Seremoni acara Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Bantuan Pangan Beras ke Masyarakat dilaksanakan di Depan Kantor Gubernur dan dipimpin langsung oleh Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Jumat (18/7/2025).

Hadir dalam acara tersebut Para staf Ahli Gubernur, Asisten 1 Sekda Maluku, para pimpinan OPD, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Kepala Pusat Statistik Provinsi Maluku, Kepala Bulog Divre Maluku- Maluku Utara dan undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Gubernur Hendrik Lewerissa menyampaikan bahwa bantuan pangan beras ini merupakan tindaklanjut dari hasil rapat terbatas Presiden Republik Indonesia Bersama Badan Pangan Nasional mengenai penguatan bantuan sosial kepada Masyarakat.

Selain itu kata Lewerissa, kegiatan penyaluran bantuan pangan beras ini adalah bentuk komitmen pemerintah untuk mendukung ketersediaan pangan yang cukup di Masyarakat.

Perlu diketahui, penyaluran bantuan pangan beras ini tertuang dalam Peraturan Presiden nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah, katanya lagi.

“ Jadi dalam Perpres tersebut telah diatur penyaluran Cadangan Pangan pemerintah dapat dilakukan untuk menanggulangi pengentasan kemiskinan, manangani kerawanan pangan, menanggulangi kekurangan pangan, mengendalikan gejolak harga pangan dan Inflasi serta melindungi produsen dan konsumen”, tutur Lewerissa.

Dijelaskan lagi, penyaluran Cadangan pangan di Provinsi Maluku ini diberikan kepada 119.990 KK dengan rincian Kota Ambon sebanyak 10.452 KK, Kabupaten Buru sebanyak 10.993 KK, Kabupaten Buru Selata sebanyak 5.188 KK, Maluku Tengah sebanyak 29.826 KK, Kabupaten SBB sebanyak 15.801 KK, Kabupaten SBT sebanyak 8.604 KK, Kota Tual sebanyak 4.843 KK, Kabupaten Malra sebanyak 9.922 KK, Kabupaten MBD sebanyak 6.925 KK, Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebanyak 10.076 KK dan Kabupaten Aru sebanyak 7.360 KK, rinci Lewerissa.

Untuk bantuan Cadangan pangan pemerintah yang diperuntuhkan kepada Masyarakat penerima untuk bulan Juni sebanyak 1.199,9 ton dan bulan Juli sebanyak 1.199,9 ton, jelas Lewerissa.
Tujuan dari kegiatan ini, lanjut Lewerissa yakni untuk membantu Masyarakat yang membutuhkan dan menjaga stabilitas harga pangan serta melanjutkan kebijakan nasional dalam rangka mengentaskan kemiskinan Ekstrim.

“ Saya berharap kepada penerima bantuan beras di 11 Kabupaten/Kota agar dapat memanfaatkan bantuan ini dengan baik guna memenuhi kebutuhan pangan pokok keluarga”, tambah Lewerissa.

Untuk itu, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku, Bulog Divre Maluku Utara dan pihak terkait agar menyiapkan data penyaluran penerima bantuan dengan baik sehingga pelaksanaan penyaluran beras kepada keluarga sasaran dapat dilakukan dengan tepat dan cepat, harap Lewerissa.

Namlea, Maluku.news – Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa memberikan apresiasi dan ungkapan terima kasih atas perhatian Pemerintah Pusat terhadap masalah Kesehatan di Maluku.

Hal ini disampaikan langsung oleh Lewerissa di sela-sela sambutannya saat acara Groundbreaking peningkatan kelas Rumah Sakit RSUD Namlea, sekaligus meninjau kondisi fasilitas dan pelayanan kesehatan, Kamis (17/7/2025).

Dikatakan demikian, karena kehadiran Menteri Kesehatan adalah bukti nyata komitmen Pemerintah Pusat untuk melakukan pemerataan akses Kesehatan yang berkualitas hingga ke pelosok negeri.

“Perlu diketahui, Maluku yang merupakan Provinsi Kepulauan dengan 1.340 pulau, dengan luas wilayah 712.479 yang terdiri dari 92,4 persen lautan dan 7,6 persen daratan serta jumlah penduduk 1,9 juta jiwa yang tersebar di 11 Kabupaten/Kota”, jelas Lewerissa.

Dengan kondisi tersebut, lanjut Lewerissa, akses dan konektivitas geografis dan demografi Kesehatan masih menjadi isu klasik dalam menjamin kualitas Kesehatan di Wilayah Kepulauan.

Ia menambahkan, Provinsi Maluku memiliki 240 Puskesmas dan 29 Rumah Sakit yang tersebar di 11 Kabupaten/Kota, 10 Rumah Sakit di antaranya berada di Pulau Ambon dengan 2 rumah sakit kelas B dan sisanya kelas C, Kelas D.

Untuk tenaga Kesehatan, dokter spesialis berjumlah 206 di Provinsi Maluku, 109 dokter spesialis berada di Kota Ambon, 97 dokter spesialis berada diluar pulau Ambon.

“Jadi kami di Maluku sangat membutuhkan pemerataan dokter spesialis untuk 10 Kabupaten/Kota lainnya, selain itu perlu diperhatikan peningkatan kesejahteraan dalam pemberian intensif agar dokter spesialis tertarik untuk bertugas di 10 kab/kota di Maluku”, kata Lewerissa.

Lebih lanjut, ia menyampaikan program Quick Win Peningkatan Kelas Rumah Sakit Daerah pada tahun 2025 di RSUD Namlea, sedangkan 5 RSUD lainnya dialokasikan 2026 di Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Maluku.

Peningkatan kualitas Rumah Sakit Daerah didukung dengan penambahan alat Kesehatan melalui program SIREN agar pembayaran BPJS sesuai kelas standar rumah sakit.

“Pada tahun 2024, cakupan elektronik rekam medik Provinsi Maluku mencapai 78 persen, dibutuhkan penguatan program digitalisasi agar mencapai 90 persen yang terintegrasi dalam 1 sehat platform”, ungkap Lewerissa.

Pada tahun 2026, dalam mengembangkan pelayanan telemedis pada 11 Kabupaten/Kota untuk meningkatkan akses dan pelayanan yang lebih berkualitas akan dikembangkan rumah sakit bergerak guna menjangkau daerah tertinggal dan daerah perbatasan, tambah Lewerissa.

“Ketika mendengar Pak Menteri akan berkunjung ke Maluku, sebagai Kepala Daerah dalam hal ini Gubernur, ini merupakan sukacita terbesar kami karena Pak Menteri bisa menyaksikan pelayanan kesehatan di Maluku, tidak mudahnya pelayanan Kesehatan di daerah kepulauan seperti halnya Provinsi Maluku, kami juga bersyukur lewat program Quick Win kami bisa memiliki Rumah Sakit yang representative, apa arti rumah sakit kalau tidak didukung dengan Sumber Daya Manusia, apalagi Maluku adalah salah satu provinsi yang menjadikan negara Republik Indonesia, karena negara lahir hanya 8 provinsi, salah satunya adalah Provinsi Maluku,” tutur Lewerissa.

Jakarta, Maluku.news – Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath menghadiri undangan Rapat Percepatan Penetapan Rencana Tata Ruang yang dilaksanakan oleh Kementrian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia yang berpusat di Ruang Rapat Prambanan lantai 1 Direktoral Jendral Tata Ruang, Jl. Raden Patah 1 No. 1, Kelurahan Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (16/7/2025)

Selain Pemerintah Provinsi Maluku, Rapat tersebut juga diikuti oleh Pemerintah Kota Cirebon, Pemerintah kabupaten Banyumas, Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Dalam pertemuan ini, Vanath menerangkan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku telah menyelesaikan pembahasan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

“sebenarnya kemarin hari senin kita akan melakukan Rapat Paripurna di DPRD Namun saya dan Pak Gubernur masih berada di Jakarta. Tapi kita sepakati untuk menunda dan telah dijawalkan kembali untuk tanggal 18 Juli kita adakan Paripurna” terangnya.

Dirinya menceritakan bahwa pengalamannya sebagai Bupati Dua Periode membantunya memahami tentang dinamika RTRW. Vanath menyoroti tentang transisi RTRW yang dirangcang oleh Pemimpin sebelumnya dan meminta Ruang Kreatifitas bagi pemimpin yang baru untuk menuangkan buah pikirannya di dalam Rancangan RTRW tersebut.

“ruang kreatifitas untuk menuangkan ide dan gagasan kedalam RTRW ini bagi Pemimpin yang baru itu menjadi hal yang penting” tegasnya.

Sebagai informasi, rapat yang digagas oleh Kementrian Agraria Dan Tata Ruang Republik Indonesia dalam rangka melakukan pembinaan kepada Pemerintah Daerah terhadap Percepatan Penetapan Rencana Tata Ruang.

Ambon, Maluku.news – Sebanyak 500 Atlet Pencak Silat dari berbagai Perguruan Silat di 11 Kab/Kota se Provinsi Maluku mengikuti Kejuaraan Pencak Silat Gubernur CUP III tahun 2025 yang diselenggarakan Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Provinsi Maluku, dibuka secara resmi oleh

Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa di Sporthall Karang Panjang. Ambon, Rabu (16/7/2025).

Kejuaraan pencak silat tahun ini bertemakan “Pencak Silat Maluku Maju, Sehat, Tangguh dan Berprestasi”, dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Pengurus Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Provinsi Maluku beserta panitia penyelenggara yang telah berhasil dan sukses menyelenggarakan kejuaraan ini.

“Saya yakin bahwa kejuaraan ini akan menjadi ajang positif bagi para atlet pencak silat untuk menunjukan kemampuan bakat mereka, sekaligus sebagai ajang pengembangan seni bela diri tradisional di Maluku” ucap Lewerissa.

Menurutnya, pencak silat adalah seni bela diri tradisional Indonesia yang kaya akan nilai budaya dan sejarah sehingga Unesco telah mengakuinya sebagai warisan budaya tak benda (Intangible Cultural Heritage). Pencak silat memiliki sejarah panjang dan kaya yang diwariskan dari generasi ke generasi.

“Pencak silat Gubernur CUP ke-III tahun 2025 ini sebagai wujud komitmen untuk terus melestarikan dan mengembangkan pencak silat sebagai warisan budaya bangsa yang tak ternilai harganya” tegasnya.

Selanjutnya, Lewerissa menyebutkan bahwa kejuaraan ini bukanlah sekedar ajang untuk menunjukan kehebatan, Namun lebih dari itu kejuaraan ini adalah momentum bagi para pecinta pencak silat untuk bersatu, berbagi pengalaman dan memperkuat komitmen untuk memajukan pencak silat Maluku. Lewerissa pun menyampaikan pesan kepada para peserta kejuaraan pencak silat.

“Tetap junjung tinggi sportivitas dalam bertanding, tunjukkan kemampuan terbaik saudara-saudara dan mari jadikan kejuaraan ini sebagai momentum untuk melahirkan atlet pencak silat Maluku yang mampu berprestasi di tingkat nasional maupun Internasional,” pungkasnya.

Tak lupa, Lewerissa juga berpesan kepada para dewan juri, dan pengadil dilapangan.

“Jalankan tugas dengan professional, jujur dan adil serta jangan ada keterpihakan pada peserta tertentu,” tutup Lewerissa.

Dalam momentum yang sama, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Maluku melakukan pembagian Kartu BPJS secara simbolik kepada Para Atlet, Wasit dan Panitia yang disaksikan oleh Gubernur Maluku, Walikota Ambon dan Ketua ISPI Maluku.

Untuk menandai pembukaan kejuaraan Pencak Silat Gubernur Cup III Tahun 2025, Hendrik Lewerissa melakukan Pemukulan Gong.

Acara ini dihadiri oleh Forkopimda Provinsi Maluku, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Walikota Ambon, Anggota DPRD Provinsi Maluku, Anggota DPRD Kota Ambon, Kepala OJK Provinsi Maluku, Kepala BPJS Ketenagakerjaan, Ketua Umum IPSI Provinsi Maluku, Pimpinan OPD Provinsi Maluku.

Tual, Maluku.news – Ketua DPRD Kota Tual, Hj. Aisyah Renhoat, S.Pd., memberikan apresiasi atas keseriusan Kementerian Sosial RI menindaklanjuti usulan pendirian Sekolah Rakyat dan Sekolah Rakyat Transisi di Kota Tual.

Apresiasi itu disampaikan menyusul kunjungan tim BBPPKS Papua–Maluku yang meninjau lokasi pembangunan program pendidikan alternatif tersebut.

“Ini langkah nyata dan wujud kepedulian pemerintah pusat terhadap kebutuhan pendidikan dan pembangunan SDM di daerah tertinggal, khususnya di Kota Tual,” ujar Renhoat, Sabtu (12/7/2025).

Ia menegaskan DPRD siap mendukung penuh realisasi program, termasuk dari sisi anggaran dan regulasi.

Dua dokumen usulan resmi sebelumnya telah diserahkan DPRD kepada Kemensos, dan kunjungan ini menjadi sinyal percepatan pembangunan pendidikan inklusif di Kota Tual.