Ambon, Maluku.news – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon resmi memulai proses penyusunan arah pembangunan lima tahun ke depan melalui Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ambon 2025–2029.
Forum tersebut digelar di Ambon, Selasa (20/5/2025), dan dibuka langsung oleh Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena. Hadir dalam kegiatan ini unsur organisasi perangkat daerah (OPD), akademisi, tokoh masyarakat, serta perwakilan kelompok perempuan dan pemuda.
Dalam sambutannya, Wattimena menegaskan bahwa penyusunan RPJMD bukan sekadar kewajiban administratif sebagaimana diatur undang-undang, tetapi merupakan komitmen moral pemerintah bersama masyarakat untuk menentukan masa depan Kota Ambon.
“RPJMD bukan hanya dokumen teknokratis, ini adalah cermin komitmen kita membangun Kota Ambon yang lebih baik. Karena itu, masukan dari semua elemen masyarakat sangat penting,” tegas Wattimena.
Wali Kota menjelaskan bahwa saat ini tim perencana telah menyusun draft Ranwal RPJMD secara teknokratis. Namun, konsultasi publik ini penting untuk membuka ruang partisipasi yang lebih luas, agar kebijakan pembangunan ke depan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Tadi saya sampaikan, 17 program prioritas yang sudah menjadi visi dan misi saya saat menjabat harus menjadi acuan utama. Dokumen ini harus punya indikator yang jelas, agar capaian program dapat diukur baik tahunan melalui RKPD maupun jangka menengah lima tahun,” jelasnya.
Wattimena menyebut, program prioritas tersebut antara lain mencakup penataan pasar tradisional, perbaikan sistem pengelolaan sampah, pembangunan fasilitas publik yang ramah disabilitas, penyediaan air bersih yang lebih merata, hingga penguatan ekosistem ekonomi kreatif dan digitalisasi UMKM.
Wattimena juga menegaskan bahwa forum konsultasi publik tidak boleh hanya menjadi rutinitas seremonial. Sebaliknya, harus menjadi sarana mengakomodasi aspirasi, kritik, dan saran konstruktif dari seluruh lapisan masyarakat.
“Saya berharap forum ini benar-benar dimanfaatkan untuk menyempurnakan arah pembangunan Kota Ambon yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” tandasnya.
Ia menambahkan, partisipasi aktif publik sangat penting agar pembangunan tidak hanya terpusat di wilayah tertentu, tetapi merata dan dirasakan semua lapisan warga, termasuk masyarakat di kawasan pesisir, pegunungan, dan kepulauan.
Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota juga menyoroti beberapa tantangan yang dihadapi Kota Ambon, seperti kerawanan bencana alam, tekanan inflasi, pengangguran, hingga persoalan kemiskinan yang meskipun cenderung turun namun masih harus ditekan lebih jauh.
Menurutnya, RPJMD 2025–2029 harus menjadi dokumen strategis yang menjawab tantangan-tantangan tersebut melalui program yang realistis, terukur, dan berkeadilan sosial.
“Kita ingin pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial, budaya, dan lingkungan,” tambahnya.
Forum konsultasi publik ini juga menjadi bagian dari langkah Pemkot Ambon mewujudkan visi “Ambon Manis yang Inklusif, Toleran, dan Berkelanjutan”.
Visi ini diharapkan dapat menjadi arah kebijakan pembangunan yang tidak hanya fokus pada pembangunan fisik dan ekonomi, tetapi juga memperkuat harmoni sosial dan pelestarian lingkungan.
Wali Kota menegaskan, penyusunan RPJMD harus melibatkan semua pemangku kepentingan, mulai dari sektor pemerintah, swasta, akademisi, komunitas, hingga masyarakat umum.
“Kalau hanya pemerintah yang bicara sendiri, maka hasilnya tidak akan maksimal. Tapi kalau semua pihak terlibat, kita bisa punya dokumen perencanaan yang benar-benar mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat Ambon,” pungkas Wattimena.
Dengan langkah awal ini, Pemkot Ambon optimistis dokumen RPJMD 2025–2029 akan menjadi pedoman pembangunan yang tidak hanya memenuhi regulasi, tetapi juga membawa perubahan nyata dan berkelanjutan bagi seluruh warga Kota Ambon.
