Ambon,  Maluku.news – Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menghadiri dan membuka secara resmi Acara Peringatan Hari Anak Nasional sekaligus Pencanangan 7 Kebiasaan Baik Anak Indonesia yang dihadiri oleh siswa siswi SMA/SMK sederajat dan Sekolah Luar Biasa (SLB) bertempat di Lapangan Merdeka Ambon, Rabu (23/7/2025).

Hadir dalam acara tersebut yakni Wakil Gubernur Maluku H. Abdullah Vanath, Forkopimda Provinsi Maluku, Ketua dan Pengurus TP-PKK Provinsi Maluku, Sekretaris Daerah Maluku, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Pimpinan TNI dan Polri, Pimpinan Instansi Vertikal, Kepala Sekolah SMA/SMK sederajat dan SLB se-Kota Ambon.

Dalam sambutannya, Lewerissa mengatakan Peringatan Hari Anak Nasional tahun ini mengusung tema “Anak Hebat, Indonesia Kuat Menuju Indonesia Emas 2045”. Hal ini menegaskan bahwa anak-anak adalah aset terbesar kita, pewaris masa depan, dan harapan bagi kemajuan Provinsi Maluku karena di Pundak merekalah cita-cita luhur bangsa ini akan dilanjutkan.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Maluku sangat mengapresiasi Peringatan Hari Anak Nasional sebagai momentum untuk merenungkan komitmen bersama dalam melindungi, memenuhi hak, dan memastikan tumbuh kembang anak secara optimal, kata Lewerissa.

“Kita juga harus memastikan bahwa anak-anak kita hidup dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung anak -anak sehingga mereka dapat tumbuh menjadi individu yang cerdas, kreatif, berakhlak mulia, dan berdaya saing”, tegasnya lagi.

Perlu diketahui, peringatan Hari Anak Nasional tahun ini, juga dicanangkan 7 kebiasaan Anak Indonesia hebat yang bertujuan untuk membentuk karakter anak agar menjadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab, dan memiliki integritas.

“Jadi pada peringatan Hari Anak Nasional ini, juga saya akan mencanangkan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat yang meliputi Bangun Pagi, Beribadah, Berolahraga, Makan Makanan Sehat dan Bergizi, Gemar Belajar, Bermasyarakat dan Tidur Cepat”, ungkap Lewerissa.

Pencanangan ini, lanjut Gubernur bukan acara seremonial semata, namun merupakan ajakan bagi orang tua, guru, dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama -sama menginternalisasikan kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan sehari tumbuh kembang anak-anak.

“Sebagai Gubernur Maluku, saya sangat berharap bahwa pembentukan karakter harus menjadi kosentrasi kita bersama di setiap satuan Pendidikan, sebab pembentukan karakter berawal dari mulai kebiasaan yang kemudian akan membentuk kepribadian dan pada akhirnya akan membangun peradaban”, harapnya.

Menurutnya lagi, peradaban yang dimaksud adalah karakter anak yang telah terbentuk menjadi budaya, sehingga 7 kebiasaan ini kelak akan menjadi peradaban anak Indonesia.

Dirinya berharap, kita semua sebagai agen perubahan yang memiliki peran vital dalam membentuk karakter generasi penerus, sehingga mereka menjadi anak -anak hebat yang akan menguatkan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045”, pinta Lewerissa.

“Saya mengajak seluruh komponen masyarakat untuk terus bersinergi dan berkolaborasi dalam upaya mewujudkan Maluku sebagai Provinsi layak anak, mari kita ciptakan lingkungan yang ramah anak, tempat dimana anak dapat tumbuh, berkembang, dan mencapai potensi terbaik”, ajak Lewerissa.

Ambon, Maluku.News – Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Kehutanan (Dishut) mengambil langkah tegas terhadap dugaan ketidaksesuaian dokumen angkut kayu yang terdeteksi di Pelabuhan Tol Laut Hattu Piru, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), pada 22 Juli 2025.

Petugas Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) SBB berhasil mengamankan dua truk kayu jenis Belo dengan total volume 10 meter kubik yang diduga diangkut menggunakan dokumen yang tidak sesuai.

Menurut Juru Bicara Pemerintah Provinsi Maluku, Kasrul Selang kayu tersebut tercatat dalam dokumen sebagai “rimba campuran”, namun setelah ditelusuri lebih lanjut melalui sistem informasi penataan hutan nasional, diketahui jenis kayu yang diangkut adalah Belo, salah satu jenis kayu keras bernilai tinggi. Perbedaan ini berdampak langsung terhadap pengenaan tarif PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak).

“Kalau jenis kayu Belo, dasar pengenaan pajaknya Rp1 juta per meter kubik, sedangkan untuk rimba campuran hanya Rp300 ribu. Ini bukan soal selisih angka, tapi soal keadilan dan ketertiban dalam pengelolaan sumber daya alam,”ungkap Kasrul diruang kerjanya, Rabu (30/7/2025).

Atas hal tersebut, ia mengaku Petugas KPH SBB langsung mengamankan kayu tersebut ke kantor KPH untuk keperluan verifikasi lanjutan dan meminta keterangan dari pemilik muatan serta pihak-pihak terkait.

Selain itu, Pemprov Maluku berencana memanggil KSOP (Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan) untuk memperkuat sosialisasi dan penegakan SOP baru di seluruh pelabuhan penyebrangan, termasuk pelabuhan kecil.

“Ke depan, kami ingin semua pelabuhan memiliki prosedur tetap bukan hanya untuk memantau over dimensi dan over load (ODOL), tapi juga keabsahan dokumen, termasuk perizinan dan pajak,”tuturnya.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah tetap pro-investasi, namun dengan syarat tidak merusak lingkungan, mengutamakan tenaga kerja lokal, dan menjamin kontribusi nyata bagi pendapatan daerah.

Lebih lanjut, dalam sistem penataan hutan terbaru, penerbitan dokumen angkut kayu tidak lagi dilakukan oleh Dinas Kehutanan, tetapi diakses langsung oleh pemilik usaha melalui sistem online yang dibangun oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Prosesnya disebut “self-assessment”, di mana pemilik izin melaporkan jenis kayu, membayar PNBP melalui kode billing, lalu mencetak dokumen secara mandiri.

“Peran kami saat ini adalah monitoring. Jika ditemukan kejanggalan, kami usulkan kepada Balai Pemantauan Hutan Produksi (BPHP) sebagai UPT Kementerian untuk dilakukan evaluasi hingga pencabutan akses,”beberanya.

Ditempat yang sama, Kepala Dinas Kehutanan Maluku, Haikal Baadilah mengutarakan sesuai data tercatat beberapa industri yang dinilai menyalahgunakan sistem telah diblokir aksesnya dari sistem perizinan. Setidaknya ada 4 sampai 5 industri yang kini sedang dalam evaluasi menyeluruh.

Hingga saat ini, kayu-kayu tersebut masih diamankan sambil menunggu hasil penyelidikan. Pemerintah tengah mendalami apakah kasus ini mengarah pada tindak pidana kehutanan atau hanya pelanggaran administratif.

“Kami tetap proses sesuai prosedur. Bila ditemukan unsur pelanggaran, maka akan ditindak tegas, termasuk kemungkinan pencabutan izin dan langkah hukum lanjutan,” tegas Haikal.

Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov Maluku untuk membenahi tata kelola kehutanan, meningkatkan penerimaan negara dan daerah, serta menjaga kelestarian hutan Maluku dari praktik manipulatif dan perusakan yang terselubung atas nama investasi.

Namto, Maluku.news — Dalam perjalanan pulang dari rangkaian kegiatan di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa bersama Ketua TP-PKK Provinsi Maluku, Maya Baby Rampen, dan rombongan, secara tak terduga menghentikan kendaraan di tengah perjalanan saat melintasi Desa Namto, Kecamatan Seram Utara Timur Seti, Kabupaten Maluku Tengah, Selasa (22/7/2025).

Di bawah terik matahari yang menyengat, perhatian Gubernur tiba-tiba tertuju pada hamparan lahan luas di sisi jalan. Tergerak oleh rasa ingin tahu dan kepedulian terhadap potensi daerah, ia turun dari kendaraan dan langsung memandangi lahan tersebut.

Di lokasi, orang nomor satu di bumi para raja-raja ini bertemu dengan tiga orang berpakaian keki, salah satunya Kepala Desa Namto, I Made Wirawan, yang sedang mendampingi proses persiapan perkebunan seluas 100 hektar yang ditanam kakao.

Program ini merupakan bantuan dari Kementerian Pertanian RI, Direktorat Jenderal Perkebunan, dengan anggaran senilai Rp2 miliar. Seluruh lahan merupakan milik masyarakat, dan melibatkan sekitar 200 keluarga petani setempat yang antusias menyambut peluang ekonomi baru ini.

Melihat hal tersebut, Kepala Dinas Pertanian, Ilham Tauda yang ikut dalam rombongan diminta untuk menyiapkan berbagai hal, terutama kesiapan petani. Berupa pendampingan sampai petani benar-benar menikmati hasilnya.

“Jadi hasilnya nyata dan tidak berhenti di penanaman saja. Petani harus diberdayakan dari hulu ke hilir, melakukan pendampingan sampai petani benar-benar merasakan hasilnya,”pinta Lewerissa.

Ia pun mencontohkan keberhasilan serupa di Desa Siatele, sambil menyatakan keyakinannya bahwa kakao bisa menjadi solusi ekonomi bagi masyarakat di wilayah-wilayah terpencil.

Atas perhatian Gubernur, Kepala Desa Namto, I Made Wirawan, menyampaikan rasa terima kasih atas kunjungan tak terduga tersebut. Ia menyebut kehadiran Gubernur memberikan semangat baru bagi masyarakat yang sedang memulai usaha pertanian berbasis kakao.

“Kami tidak menyangka Bapak Gubernur akan turun langsung ke sini. Ini menjadi penyemangat bagi kami semua. Kami siap bekerja dan berharap ada pendampingan teknis yang berkelanjutan,” ujar Made.

Program ini diharapkan menjadi titik awal kebangkitan kakao Maluku sebagai komoditas unggulan, sekaligus mengangkat taraf hidup masyarakat desa melalui pertanian yang berdaya saing.

Kunjungan spontan Gubernur Maluku di Desa Namto tidak hanya menyentuh tanah pertanian, tetapi juga menumbuhkan harapan baru bagi ratusan keluarga petani di pelosok Seram.

Tiakur, Maluku.news – Wakil Gubernur Maluku, H. Abdullah Vanath menghadiri sekaligus meresmikan Mall Pelayanan Publik ( MPP) Kabupaten Maluku Barat Daya bertempat di Ruko Kota Tiakur, Senin (21/7/2025).

Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya, Pimpinan Anggota DPRD Provinsi Maluku dari Fraksi Gerindra, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten MBD, Kakanwil Imigrasi Provinsi Maluku, Forkopimda MBD, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Pimpinan OPD Lingkup Kabupaten MBD, Pimpinan Instansi Vertikal dan Mitra Pelayanan, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat serta tamu undangan lainnya.

Mengawali Sambutannya, Vanath mengatakan Pemerintah Provinsi Maluku sangat menyambut baik dan memberikan apresiasi acara peresmian Mall Pelayanan Publik, yang merupakan Mall Pelayanam Publik pertama di Provinsi Maluku.

Dikatakan demikian, karena kehadiran MPP merupakan wujud nyata komitmen pemerintah Kabupaten MBD dalam memberikan pelayanan yang prima, mudah, cepat, dan transparan kepada seluruh Masyarakat, kata Vanath.

“ Jadi saat ini pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas Pelayanan Publik seperti diamanatkan dalam Undang – Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayan Publik”, .

Hal ini mewajibkan setiap badan publik termasuk Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota Se-Maluku untuk memenuhi standar pelayanan dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, cepat, mudah , terjangkau dan terukur, tutur Vanath.

Perlu diketahui, Mall Pelayanan Publik hadir sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang terintegrasi dalam satu tempat, katanya lagi.

“ Selama ini dalam pengurusan administrasi seperti perizinan, Administrasi kependudukan, Pajak Daerah, Layanan Kepolisian hingga Layanan BPJS dan mitra strategis lainnya dapat diakses dalam satu tempat sehingga Masyarakat tidak perlu berpindah dari kantor yang satu ke kantor yang lain dalam mengurus kepeluan tersebut sehingga bisa lebih efektif dan efisien”, jelas Vanath.

Peresmian MPP, lanjut Vanath hanyalah langkah awal, karena keberhasilan MPP tidak hanya ditentukkan oleh infrastruktur tetapi oleh kualitas pelayanan yang diberikan oleh seluruh stakeholder untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang ramah, responsive, dan professional dalam melayani Masyarakat.

Untuk itu, pemerintah provinsi terus mendorong sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/Kota seperti halnya Kaabupaten MBD supaya Pembangunan tidak hanya terpusat di kota-kota besar akan tetapi menyentuh pulau-pulau terluar, Kawasan perbatasan, dan komunitas-komunitas kecil, ungkapnya.

“ Pemerintah akan terus mendorong sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota agar Pembangunan tidak hanya dirasakan oleh kota-kota besar akan tetapi juga menyentuh pulau-pulau terluar dan perbatasan, sebab pemerintah hadir untuk melayani bukan untuk dilayani”, .

Dalam visi Gubernur dan wakil Gubernur tentang Transformasi Maluku menuju Maluku yang maju, adil dan Sejahtera menyongsong Indonesia Emas 2045 bisa tercapai jika seluruh komponen Masyarakat berjalan bersama pemerintah, saling menopang, saling mendukung dalam karya pelayanan dan pembangunan, tandasnya.

“ Saya juga mengajak seluruh Masyarakat MBD untuk turut serta menjaga dan memanfaatkan MPP ini dengan sebaik-baiknya, mari kita jadikan MPP sebagai wadah pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya”, Tambahnya.

Acara peresmian Mall Pelayanan Publik Kabupaten MBD ditandai dengan penekanan tombol sirene, penandatangan berita acara bersama Bupati MBD dilanjutkan dengan peresmian Blok D, peninjauan serta menyerahkan KTP kepada 2 masyarakat oleh Wakil Gubernur secara simbolis dan disaksikan secara langsung oleh Bupati MBD dan tamu undangan lainnya.

SBT, Maluku.news — Aroma perubahan mulai terasa di Desa Salagor Kota, Kecamatan Siritaun Wida Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT). Di tengah semangat membangun ekonomi kerakyatan, Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, memimpin langsung kegiatan penyerahan bantuan pertanian dan penanaman kopi jenis Liberika, Senin (21/07/2025).

Langkah ini menjadi momen penting bagi kebangkitan komoditas kopi lokal di Maluku. Bersama Ketua TP-PKK Provinsi Maluku, Maya Baby Rampen, Bupati SBT Fachri Husni Alkatiri, Wakil Bupati Miftah Wattimena, dan para pemangku kepentingan lainnya, Gubernur menanam kopi di lahan desa, menandai awal dari perubahan yang lebih besar.

Kegiatan ini merupakan lanjutan dari peluncuran 80.000 Koperasi Merah Putih oleh Presiden RI Prabowo Subianto, yang diikuti secara daring dari Desa Salagor Kota. Tak hanya menjadi simbol komitmen negara terhadap ekonomi desa, kegiatan ini juga membuka harapan baru bagi petani di wilayah timur Maluku.

Bantuan Nyata untuk Petani

Gubernur membawa serta berbagai bantuan dari Pemerintah Provinsi Maluku. Melalui Dinas Pertanian, disalurkan 1.400 kg pupuk NPK untuk petani kopi, 5.500 anakan bibit pala dan 5.500 anakan bibit cengkeh, 50 pacul dan 50 linggis untuk mendukung aktivitas pertanian. Tak ketinggalan, Dinas Kehutanan juga menyalurkan 2.000 anakan pala dan 2000 anakan cengkeh, 3 unit alat pengolah biji kopi kepada kelompok tani hutan, pemegang izin perhutanan sosial. Bantuan yang diberikan untuk juga kepada kelompok tani Desa sekitar seperti Kufar, kwaos, Milana.

Tak hanya memberikan alat dan pupuk, Pemerintah juga memberikan harapan dan peluang. Kopi bukan lagi hanya minuman, tetapi pintu menuju ekonomi mandiri di tingkat desa.

Kopi : Potensi Tersembunyi Maluku

Dalam sambutannya, Gubernur Hendrik menegaskan bahwa meskipun Maluku telah lama dikenal sebagai daerah rempah, seperti pala dan cengkeh, potensi kopi tidak boleh dipandang sebelah mata.

“Kopi jenis Tuni dan Liberika mulai dikenal luas oleh pecinta kopi, meski pengembangannya masih terbatas. Penanaman hari ini diharapkan jadi motivasi bagi para petani untuk mengembangkan kopi sebagai komoditas unggulan baru,” ujar Gubernur.

Ia juga menyebut bahwa perubahan gaya hidup saat ini menjadi peluang besar. Kopi kini digemari semua kalangan, termasuk anak muda, dan kedai kopi tumbuh pesat di berbagai penjuru Maluku.

“Saya berharap Asosiasi Kopi Maluku (Askoma) yang diisi oleh anak-anak muda bisa terus memperkenalkan kopi khas Maluku, bermitra dengan petani, dan menjadi jembatan antara produksi dan pasar,” lanjutnya.

Dorongan Penuh dari Pemerintah

Pemerintah Provinsi Maluku, tegas Gubernur, akan terus mendukung pengembangan kopi secara terpadu, dari budidaya hingga hilirisasi.

“Kami tidak hanya menanam pohon hari ini. Kami menanam harapan, ekonomi baru, dan kebanggaan akan produk lokal Maluku yang bisa mendunia,” pungkasnya.

Dengan semangat gotong royong, sinergi pemerintah, petani, dan generasi muda, kopi Liberika dari SBT kini bukan sekadar tanaman, melainkan simbol masa depan yang lebih mandiri, hijau, dan menjanjikan untuk Bumi Raja-Raja.

SBT, Maluku.news – Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menunjukkan komitmennya dalam mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan di daerah dengan menghadiri peluncuran nasional 80.000 Koperasi Merah Putih oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, secara daring dari Desa Administratif Salagor Kota, Kecamatan Siritaun Wida Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Senin (21/07/2025).

Koperasi Merah Putih Desa Salagor menjadi salah satu dari 16 koperasi percontohan yang mendapat kehormatan berdialog langsung secara daring dengan Presiden, Koperasi ini telah mengembangkan berbagai unit usaha produktif seperti pengolahan sagu, klinik dan apotek, sembako, simpan pinjam, BRI Link, agen minyak tanah, dan gerai usaha lainnya.

Gubernur Maluku didampingi Bupati dan Wakil Bupati SBT Fachri Husni Alkatiri dan Miftah Wattimena, serta Ketua TP-PKK Provinsi Maluku Maya Baby Rampen, disambut meriah oleh siswa-siswa Negeri Salagor dan masyarakat setempat, lengkap dengan adat penyematan saraun.

Gubernur Maluku dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur dan kebanggaannya atas pencapaian Desa Salagor Kota sebagai bagian dari koperasi percontohan nasional.

“Ini bukan hanya kebanggaan bagi Kabupaten SBT, tapi juga kebanggaan bagi seluruh masyarakat Maluku. Dari 1.235 koperasi Merah Putih di Maluku, Salagor menjadi wajah percontohan di tingkat nasional,” ujar Gubernur.

Lebih lanjut, Gubernur menyampaikan dukungan penuh atas gagasan Bupati SBT untuk menjadikan kabupaten ini sebagai pusat pengembangan industri sagu nasional, apalagi Maluku merupakan provinsi ketiga dengan lahan sagu terluas di Indonesia, dan 35.000 hektar di antaranya berada di SBT.

“Sagu adalah anugerah Tuhan bagi kita orang Maluku. Ia tahan hama dan perubahan iklim. Ini sejalan dengan program Asta Cipta Presiden Prabowo, terutama di bidang ketahanan pangan dan ekonomi hijau. Saya berkomitmen mendukung SBT sebagai ikon industri sagu nasional,” tegasnya.

Dalam rencana jangka panjang, Gubernur menargetkan industri sagu di SBT dapat mulai berproduksi pada tahun 2029, bahkan lebih cepat jika seluruh infrastruktur pendukung segera dibangun. Ia juga mengajak masyarakat untuk mendukung hilirisasi produk sagu dan menjadikannya identitas pangan lokal Maluku.

Selain itu, Gubernur juga menyampaikan sejumlah program strategis pemerintah pusat yang akan dibawa ke SBT, di antaranya pembangunan Sentra Pelayanan Pangan dan Gizi (SPPG) untuk penyediaan makanan bergizi gratis bagi siswa, balita, dan ibu hamil, pemeriksaan kesehatan gratis, serta pembangunan rumah sakit representatif berstandar nasional yang akan hadir di beberapa wilayah Maluku, termasuk SBT.

“Katong harus bersabar dan optimis. Program pemerintah memang bertahap, tapi pasti. Kita sambut dengan sukacita karena ini semua demi kesejahteraan rakyat,” ujar Gubernur.

Sementara itu, Bupati SBT Fachri Husni Alkatiri menyampaikan apresiasi atas perhatian Presiden dan kehadiran Gubernur di tengah masyarakat Salagor. Ia menyebut peluncuran Koperasi Merah Putih menjadi momentum penting dalam penguatan ekonomi kerakyatan di tingkat desa.

“Terima kasih atas keistimewaan ini. Desa Salagor menjadi bagian dari sejarah koperasi nasional, dan menjadi satu-satunya dari Maluku yang berkesempatan berdialog langsung dengan Presiden. Ini kebanggaan bagi kami,” ujar Bupati.

Acara juga diisi dengan penandatanganan kerja sama antara Pemerintah Desa Salagor dan Koperasi Merah Putih, serta antara Puskesmas dan Koperasi, yang disaksikan langsung oleh Kadis Kesehatan dan Kadis Koperasi Kabupaten SBT.

SALAGOR, Maluku.news — Aroma perubahan mulai terasa di Desa Salagor Kota, Kecamatan Siritaun Wida Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT). Di tengah semangat membangun ekonomi kerakyatan, Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, memimpin langsung kegiatan penyerahan bantuan pertanian dan penanaman kopi jenis Liberika, Senin (21/07/2025).

Langkah ini menjadi momen penting bagi kebangkitan komoditas kopi lokal di Maluku. Bersama Ketua TP-PKK Provinsi Maluku, Maya Baby Rampen, Bupati SBT Fachri Husni Alkatiri, Wakil Bupati Miftah Wattimena, dan para pemangku kepentingan lainnya, Gubernur menanam kopi di lahan desa, menandai awal dari perubahan yang lebih besar.

Kegiatan ini merupakan lanjutan dari peluncuran 80.000 Koperasi Merah Putih oleh Presiden RI Prabowo Subianto, yang diikuti secara daring dari Desa Salagor Kota. Tak hanya menjadi simbol komitmen negara terhadap ekonomi desa, kegiatan ini juga membuka harapan baru bagi petani di wilayah timur Maluku.

Bantuan Nyata untuk Petani

Gubernur membawa serta berbagai bantuan dari Pemerintah Provinsi Maluku. Melalui Dinas Pertanian, disalurkan 1.400 kg pupuk NPK untuk petani kopi, 5.500 anakan bibit pala dan 5.500 anakan bibit cengkeh, 50 pacul dan 50 linggis untuk mendukung aktivitas pertanian. Tak ketinggalan, Dinas Kehutanan juga menyalurkan 2.000 anakan pala dan 2000 anakan cengkeh, 3 unit alat pengolah biji kopi kepada kelompok tani hutan, pemegang izin perhutanan sosial. Bantuan yang diberikan untuk juga kepada kelompok tani Desa sekitar seperti Kufar, kwaos, Milana.

Tak hanya memberikan alat dan pupuk, Pemerintah juga memberikan harapan dan peluang. Kopi bukan lagi hanya minuman, tetapi pintu menuju ekonomi mandiri di tingkat desa.

Kopi : Potensi Tersembunyi Maluku

Dalam sambutannya, Gubernur Hendrik menegaskan bahwa meskipun Maluku telah lama dikenal sebagai daerah rempah, seperti pala dan cengkeh, potensi kopi tidak boleh dipandang sebelah mata.

“Kopi jenis Tuni dan Liberika mulai dikenal luas oleh pecinta kopi, meski pengembangannya masih terbatas. Penanaman hari ini diharapkan jadi motivasi bagi para petani untuk mengembangkan kopi sebagai komoditas unggulan baru,” ujar Gubernur.

Ia juga menyebut bahwa perubahan gaya hidup saat ini menjadi peluang besar. Kopi kini digemari semua kalangan, termasuk anak muda, dan kedai kopi tumbuh pesat di berbagai penjuru Maluku.

“Saya berharap Asosiasi Kopi Maluku (Askoma) yang diisi oleh anak-anak muda bisa terus memperkenalkan kopi khas Maluku, bermitra dengan petani, dan menjadi jembatan antara produksi dan pasar,” lanjutnya.

Dorongan Penuh dari Pemerintah

Pemerintah Provinsi Maluku, tegas Gubernur, akan terus mendukung pengembangan kopi secara terpadu, dari budidaya hingga hilirisasi.

“Kami tidak hanya menanam pohon hari ini. Kami menanam harapan, ekonomi baru, dan kebanggaan akan produk lokal Maluku yang bisa mendunia,” pungkasnya.

Dengan semangat gotong royong, sinergi pemerintah, petani, dan generasi muda, kopi Liberika dari SBT kini bukan sekadar tanaman, melainkan simbol masa depan yang lebih mandiri, hijau, dan menjanjikan untuk Bumi Raja-Raja.

SBT, Maluku.news — Di tengah semangat membara membangun negeri, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa kembali menunjukkan komitmennya terhadap masa depan anak-anak bangsa. Dengan wajah berseri dan senyum tulus, ia meletakkan batu pertama pembangunan Dapur Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Walang Tengah, Senin (21/7/2025).

Bukan sekadar seremoni, peletakan batu pertama ini menjadi simbol awal hadirnya harapan baru bagi generasi muda di pelosok Maluku. Lokasi dapur MBG berdiri di atas lahan hibah dari tokoh masyarakat Abdul Radak Kelrey, sebagai bentuk dukungan penuh terhadap program nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Turut hadir dalam momen bersejarah itu, Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur (SBT), Fachri Husni Alkatiri dan Miftah Wattimena, Ketua TP-PKK Provinsi Maluku Maya Baby Rampen, serta para tokoh adat, pemangku kepentingan, dan masyarakat setempat yang antusias menyambut program ini.

“Anak-anak di wilayah ini belum mendapatkan makanan bergizi gratis. Karena itu, kita harus mulai dari membangun dapurnya dulu. Kalau dapur sudah ada, baru kita usulkan ke Pemerintah Pusat lewat Badan Gizi Nasional,” jelas Gubernur dalam sambutannya.

Menurutnya, sekitar 40 ribu siswa di Maluku telah mendapatkan manfaat dari program MBG, namun jumlah itu masih jauh dari harapan. Ia menegaskan, pembangunan dapur MBG sangat penting untuk menjangkau lebih banyak anak-anak, termasuk ibu hamil dan balita yang memerlukan asupan gizi tambahan.

Program MBG sendiri merupakan bagian dari kebijakan prioritas Presiden Prabowo yang bertujuan memastikan seluruh anak Indonesia mendapat gizi seimbang setiap hari agar tumbuh cerdas, kuat, dan sehat.

“Makanan bergizi itu bukan sekadar kenyang. Itu adalah investasi jangka panjang. Anak-anak yang makan bergizi bisa berpikir lebih baik, tubuhnya lebih kuat, dan daya ingatnya meningkat. Mereka adalah masa depan bangsa ini,” kata Gubernur dengan penuh semangat.

Dalam kegiatan daring peluncuran 80.081 Koperasi Merah Putih yang diikuti langsung dari Desa Salagor Kota, Presiden RI menargetkan seluruh Stasiun Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Indonesia, termasuk dapur MBG, sudah harus beroperasi penuh sebelum Oktober 2025.

Gubernur memastikan, Pemerintah Provinsi Maluku siap bersinergi dengan seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk mengejar target nasional tersebut.

“Kami akan jalankan tanggung jawab ini bersama. Apa yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten akan dijalankan, dan kami di provinsi siap mendukung. Tujuan kita sama memastikan anak-anak sekolah mendapat haknya makanan bergizi dari negara,” tandasnya.

Mengakhiri sambutannya, Gubernur meminta dukungan doa dari seluruh masyarakat agar program mulia ini dapat berjalan lancar dan membawa manfaat nyata bagi rakyat Maluku.

“Mohon doa restunya, agar apa yang menjadi program terbaik dari Bapak Presiden bisa terlaksana dengan baik di daerah kita tercinta,” tuturnya.

SBT, Maluku.news  —  Dalam semangat membangun generasi emas Maluku sejak usia dini, Bunda PAUD Provinsi Maluku, Maya Baby Lewerissa, melakukan kunjungan penuh makna ke PAUD Gumumae-Bula, Senin (21/07/2025). Kunjungan ini menjadi momen penuh keceriaan sekaligus penguatan komitmen terhadap pendidikan anak usia dini yang berkualitas, inklusif, dan berlandaskan kasih sayang.

Didampingi langsung oleh Bunda PAUD Kabupaten SBT, Ika Fachri Alkatiri, yang juga merupakan Ketua TP-PKK SBT, rombongan disambut meriah dengan tarian selamat datang yang dibawakan oleh anak-anak PAUD. Senyum polos dan gerak-gerik lincah para peserta didik menjadi simbol semangat masa depan yang cerah.

PAUD Gumumae-Bula saat ini menaungi 110 murid dengan dukungan 11 tenaga pendidik yang berdedikasi. Selain sebagai pusat pembelajaran anak usia dini, fasilitas ini juga terintegrasi dengan posyandu, mencerminkan sinergi antara pendidikan dan pelayanan kesehatan dasar bagi anak-anak dan ibu balita.

Dalam sambutannya, Kepala Sekolah PAUD Gumumae, Umi Arei, mengungkapkan rasa syukur dan apresiasi atas kunjungan Bunda PAUD Provinsi Maluku.

“Kehadiran Ibu Maya menjadi semangat dan motivasi tersendiri bagi kami semua, terlebih untuk para guru dan anak-anak. Ini bentuk perhatian yang luar biasa bagi dunia pendidikan anak usia dini di daerah kami,” ucapnya.

Pada kesempatan tersebut, Bunda PAUD Provinsi tak hanya menyapa dan menyemangati anak-anak, tetapi juga menyerahkan secara simbolis makanan bergizi bagi para peserta didik sebagai bagian dari upaya pemenuhan gizi seimbang. Gizi, menurutnya, menjadi pondasi penting dalam tumbuh kembang anak selain pendidikan.

Dalam arahannya kepada para pendidik, Bunda PAUD Maluku, Maya Baby Lewerissa menekankan pentingnya membangun hubungan kasih dalam proses belajar-mengajar.

Ia juga mengajak anak-anak untuk rajin belajar dan menikmati proses pendidikan dengan sukacita.

“Belajar itu menyenangkan. Jangan takut salah, jangan takut mencoba. Tugas kita semua adalah memastikan anak-anak tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, sehat, dan bahagia,” tambahnya.

Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian agenda kerja Bunda PAUD Maluku di Kabupaten Seram Bagian Timur yang menyasar berbagai titik layanan pendidikan anak usia dini. Komitmen ini sejalan dengan visi Pemerintah Provinsi Maluku untuk memperkuat fondasi pendidikan sejak usia dini dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah daerah, PKK, hingga keluarga sebagai lingkungan pertama pendidikan anak.

Dengan semangat kolaborasi, cinta, dan kepedulian, PAUD bukan sekadar tempat bermain dan belajar, melainkan taman pertama pembentukan karakter generasi Maluku masa depan.

MBD, Maluku.news – Wakil Gubernur Maluku, H. Abdullah Vanath menghadiri sekaligus meresmikan Lima Terminal Khusus Tempat Pemeriksaan Keimigrasian di Kabupaten Maluku Barat Daya, Senin (21/7/2025).

Hadir dalam acara tersebut yakni Perwakilan Forkopimda Provinsi Maluku, Bupati Kabupaten MBD, Forkopimda Kabupaten MBD, Pimpinan OPD Kabupaten MBD serta tamu undangan lainnya.

Mengawali sambutannya, Vanath memberikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat mulai dari pembangunan hingga pengresmian terminal dalam rangka mendukung kelancaran lalu lintas orang dan barang serta pengawasan keimigrasian yang efisien.

Dikatakan demikian, karena keberadaan Terminal Khusus Tempat Pemeriksaan Keimigrasian merupakan wujud kehadiran negara dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara.

Selain itu, memberikan dampak nyata adanya interaksi antara Indonesia dan Timor Leste pada sektor Ekonomi (perdagangan) maupun sektor Pariwisata (kunjungan wisatawan manca negara) yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dijelaskan lagi, karena kehadiranTerminal Khusus Tempat Pemeriksaan Keimigrasian dapat mengoptimalkan pengawasan keimigrasian untuk mencegah pelanggaran dan tindak pidana keimigrasian seperti People Smuggling, Human Trafficking, Penyeludupan narkoba, dan senjata api, jelas Vanath.

“Oleh karena itu, pemeriksaan keimigrasian sangat diperlukan, mengingat pulau- pulau di Kabupaten MBD terdapat lalu lintas Warga Negara Asing (WNA) Timor Leste yang melakukan kegiatan ekonomi, sosial budaya dan hubungan kekeluargaan”, tuturnya lagi.

Terminal Khusus Tempat Pemeriksaan Keimigrasian, lanjut Vanath dapat memberikan manfaat seperti halnya tempat perlintasan masuk dan keluar orang ke wilayah Indonesia melalui Kabupaten MBD, memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan fasilitas Layanan keimigrasian.

Bukan itu saja, manfaat lainnya adalah memudahkan pegawasan terhadap WNA yang beraktivitas pada pulau terluar, meningkatkan sinergitas dan kolaborasi aktif antar instansi, terjaganya stabilitas keamanan dan kedaulatan negara serta terciptanya pertumbuhan ekonomi demi kesejahteraan rakyat.

Diharapkan, dengan adanya pembentukan Terminal Khusus Tempat Pemeriksaan Keimigrasian dapat menjadi rujukan awal menuju Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di kabupaten MBD.

Untuk diketahui, pemerintah daerah telah mengusulkan PLBN dan telah mendapat respon positif dari Bapak Presiden RI melalui surat Menteri Sekretaris Negara kepada 3 menteri masing-masing Menteri Keuangan RI, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri RI, kata Vanath.

“ Melalui Terminal Khusus Tempat Pemeriksaan Keimigrasian masyarakat dapat melakukan proses keimigrasian dalam melakukan perjalanan ke Luar Negeri akan lebih mudah”, tutur Vanath.