Ambon, Maluku.news – Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur George Watubun, melontarkan kritik keras terhadap aktivitas PT Batulicin Beton Asphalt (BBA) di Pulau Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara. Ia menegaskan bahwa perusahaan tersebut telah menabrak sejumlah aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Hal ini disampaikan Watubun dalama rapat bersama dengan sejumlah instansi teknis yang digelar di ruang paripurna DPRD Maluku, Selasa (08/07/25). Rapat turut dihadiri Biro Hukum Setda Maluku, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Dinas Lingkungan Hidup.

“PT BBA ini jangan main-main. Apa yang dilakukan DPRD justru demi menjaga kehormatan Gubernur sebagai pimpinan daerah, menjaga marwah daerah, dan masyarakat. Jangan seenaknya menabrak aturan. DPRD ini tidak menggunakan ‘hukum rimba’ tapi hukum yang sah dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Watubun dengan nada tinggi.

Ia mengungkapkan bahwa PT BBA telah melakukan aktivitas pengangkutan material ke Merauke tanpa mengantongi izin eksploitasi yang sah.

“Bayangkan, belum ada izin eksploitasi, tapi mereka sudah keruk 263 ribu ton material. Itu tidak bisa dibenarkan. Kami ingin kejelasan: titik pemuatan di Merauke itu di mana? Sampai hari ini tidak ada penjelasan yang valid,” ujarnya.

Watubun juga menyoroti dalih proyek strategis nasional (PSN) yang kerap digunakan sebagai tameng. Menurutnya, status PSN tidak serta-merta melegalkan pelanggaran hukum.

“Kalau merasa proyek strategis nasional, bukan berarti boleh langgar aturan. Kalau ingin ubah aturan, cabut dulu undang-undangnya atau buat peraturan pemerintah baru. Sepanjang belum ada itu, ya DPR tetap mengacu pada undang-undang yang berlaku. Ini bukan aturan pribadi,” tegasnya.

Tak hanya itu, Watubun juga mempertanyakan manfaat konkret proyek terhadap masyarakat sekitar. Ia menilai, penggunaan material dari luar daerah justru mengabaikan potensi lokal.

“Informasi yang kami dapat, material itu untuk membangun jalan. Tapi kenapa tidak pakai material lokal dari desa-desa sekitar? Apa urgensinya harus datangkan dari tempat yang jauh? Ada apa di balik ini?” sindirnya.

DPRD, kata Watubun, tidak akan tinggal diam terhadap praktik yang dianggap melanggar dan merugikan daerah.

“Kami tidak akan membiarkan sesuatu yang tidak jelas, hanya berdasarkan informasi lisan, tanpa bukti dan pertanggungjawaban resmi. Jangan lagi jual-jual nama proyek strategis nasional untuk kepentingan sepihak. Daerah ini harus diselamatkan,” pungkasnya.

Ambon, Maluku.news – DPRD Maluku desak penghentian sementara tambang PT Batulicin di Kei Besar, soroti potensi pelanggaran hukum dan risiko ekologis.

Aktivitas tambang milik PT Batulicin di Pulau Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara, kembali menuai sorotan tajam. DPRD Provinsi Maluku melalui rapat gabungan Komisi I dan II, Selasa (08/07/25), mendesak penghentian sementara seluruh kegiatan pertambangan perusahaan tersebut.

Anggota DPRD Maluku, Al Hidayat Wajo, mempertanyakan legalitas operasi tambang yang dinilainya belum mengantongi dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) yang sah, namun telah melakukan pengangkutan material dalam jumlah masif.

“Material yang diangkut sudah lebih dari 263 ribu ton. Ini bukan angka kecil. Dan semua ini dilakukan tanpa kepastian hukum atas izin lingkungan. Ini sangat berbahaya,” ujar politisi PDI Perjuangan itu di ruang paripurna DPRD Maluku.

Hidayat menegaskan, kegiatan pertambangan di Kei Besar berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang secara tegas melarang aktivitas pertambangan di pulau kecil.

“Pasal 35 UU itu jelas melarang tambang di pulau kecil seperti Kei Besar. Maka izinnya wajib ditinjau ulang. Ini bukan sekadar pelanggaran administratif, ini soal keberlanjutan dan keselamatan lingkungan,” tegasnya.

Ia juga menyoroti peran Pemerintah Provinsi Maluku yang dinilai pasif dalam merespons persoalan tersebut. Hidayat meminta Biro Hukum Pemprov bersikap tegas dan terbuka terkait siapa yang akan bertanggung jawab jika terjadi kerusakan lingkungan.

“Kalau Pemprov siap menanggung dampaknya, nyatakan secara tertulis. Masyarakat punya hak tahu siapa yang bertanggung jawab jika pulau ini rusak,” kata Hidayat.

Rapat tersebut turut dihadiri perwakilan Dinas ESDM, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perikanan, serta Biro Hukum Pemprov Maluku. DPRD mendesak agar seluruh proses perizinan ditinjau ulang secara menyeluruh, dengan melibatkan masyarakat adat dan warga lokal dalam pengambilan keputusan.

DPRD menegaskan komitmennya sejak awal untuk menolak aktivitas pertambangan di wilayah-wilayah yang rawan dampak ekologis. “Jangan sampai kita diam saat bencana lingkungan sedang dipersiapkan di depan mata,” tutur Hidayat.

Ambon, Maluku.news – Polemik kepemilikan lahan eks Pertanian Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, seluas 31 hektar kembali mencuat. Sebanyak 195 Kepala Keluarga (KK) yang telah bermukim di lokasi itu selama lebih dari 65 tahun, mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) Maluku memberikan kejelasan hukum atas status tanah yang mereka tempati.

Meski persoalan ini sudah bergulir lama, warga tetap berharap adanya kepastian status, termasuk kemungkinan pemutihan lahan dengan tetap memenuhi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan.

“Ini sebenarnya pembahasan yang sudah cukup lama. Kami ingin tahu sejauh mana proses yang telah dilakukan Pemda, termasuk pembentukan tim dan tahapan teknis lainnya,” ujar Anggota Komisi I DPRD Maluku, Edison Sarimanelai di Ambon, Selasa (08/07/25).

Edison menegaskan, warga tidak menuntut lahan tersebut secara cuma-cuma. Mereka, lanjutnya, bersedia membayar sepanjang prosedurnya jelas dan adil. Bahkan beberapa warga sudah melengkapi dokumen administratif, seperti KTP, sebagai bagian dari pengurusan legalitas lahan.

Di atas lahan tersebut saat ini telah berdiri ratusan rumah milik pensiunan dan keluarga yang sudah lama menetap. Beberapa bahkan telah menempati kawasan tersebut sejak lebih dari enam dekade lalu.

Pemda sendiri, kata Edison, dalam rapat bersama mengakui bahwa lahan eks pertanian tersebut merupakan aset negara. Karena itu, tidak bisa serta-merta dilepaskan tanpa mekanisme yang sesuai aturan.

“Ini aset negara, ada regulasi yang mengatur pemanfaatannya. Kalau pun ada kebijakan pemutihan atau pelepasan hak, tetap harus disertai dengan pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Ia memastikan, Komisi I DPRD Maluku akan terus mengawal proses ini agar aspirasi masyarakat dapat terakomodasi, sekaligus memastikan penyelesaian konflik agraria berjalan sesuai hukum dan keadilan.