Beranda blog Halaman 33

Pemkot Tual Luncurkan SAPA 129 untuk Tangani Kekerasan Perempuan-Anak

Penulis
redaksi.MN
-
0

Tual, Maluku.news – Pemerintah Kota Tual resmi meluncurkan layanan hotline SAPA 129, sebagai langkah strategis mempercepat penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Peluncuran ini berlangsung dalam kegiatan Sosialisasi Hak-Hak Perempuan yang digelar di Aula Balai Kota Tual, Senin (21/4/2025). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program 100 hari kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Wali Kota Tual, Akhmad Yani Renuat, mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu 2022–2024, tercatat 103 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Tual. Hingga April 2025, sudah ada 5 kasus baru, terdiri dari tiga kasus terhadap perempuan dan dua terhadap anak.

“Ini adalah persoalan serius. Penanganannya butuh sinergi antara keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, dan pemerintah,” tegas Wali Kota.

Sebagai bentuk tanggung jawab dan akses cepat terhadap layanan, Pemkot Tual menghadirkan SAPA 129, singkatan dari Sahabat Perempuan dan Anak – hotline nasional milik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA) yang dapat diakses melalui sambungan telepon bebas pulsa selama 24 jam.

Selain itu, masyarakat juga dapat menyampaikan pengaduan kekerasan melalui WhatsApp Dinas P3AP2KB Kota Tual di nomor 0812-4860-3575.

Secara nasional, kasus kekerasan terhadap perempuan terus meningkat. Pada 2023 tercatat 15.309 kasus dan naik menjadi 16.239 kasus di tahun 2024.

Untuk itu, Wali Kota juga mendorong penguatan lembaga layanan seperti P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) agar mampu memberikan pendampingan menyeluruh bagi korban.

“Penanganan ini dimulai dari keluarga. Tanamkan nilai kasih sayang sebagai benteng utama. Mari ciptakan Kota Tual yang damai, religius, dan harmonis,” pungkas Renuat.

Wali Kota Tual Lepas Jalan Salib, Ajak Warga Jaga Toleransi

Penulis
redaksi.MN
-
0

Tual, Maluku.news – Wali Kota Tual, Akhmad Yani Renuat, secara resmi melepas peserta Jalan Salib dalam rangka menyambut Kebangkitan Yesus Kristus, Minggu dini hari (21/4/2025) pukul 01.10 WIT.

Pelepasan berlangsung di depan Gedung Gereja Sion Tual dan diikuti ratusan jemaat dari berbagai sektor pelayanan. Wali Kota didampingi Kapolres Tual, Penjabat Sekda, serta sejumlah kepala OPD.

Dalam prosesi tersebut, Wali Kota menyerahkan obor induk kepada Ketua Klasis GPM PP Kei Kecil dan Kota Tual, Pdt. Irene Koljaan, yang didampingi perangkat Klasis, AMGPM, dan panitia kegiatan.

Rangkaian Jalan Salib kemudian menelusuri sejumlah unit pelayanan gereja, dan berakhir di Gereja Maranatha, Un Tual.

Dalam sambutannya, Wali Kota menekankan pentingnya nilai toleransi dan penguatan keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat.

“Paskah mengajarkan kita bahwa pengorbanan adalah jalan menuju kemenangan. Jangan pernah menyerah, teruslah bekerja dan berusaha,” ujar Renuat.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat menjaga ketertiban dan keamanan agar pembangunan di Kota Tual berjalan lancar demi kesejahteraan bersama.

Melalui kegiatan keagamaan ini, Wali Kota berharap semangat kebersamaan dan toleransi dapat terus tumbuh, serta menjadikan Tual kembali sebagai Kota Toleransi seperti yang pernah diraih sebelumnya.

DPRD Maluku Soroti Program Pemerintah Dinilai Belum Tepat Sasaran

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Anggota Komisi III DPRD Maluku, Rovik Akbar Afifudin, menyoroti sejumlah program pemerintah yang dinilai belum tepat sasaran di beberapa daerah saat pengawasan.

“Hasil pengawasan beberapa waktu lalu sebenarnya Ketua Komisi III yang nanti akan menjelaskan secara detail. Namun, dari yang kami lihat di beberapa daerah, pelaksanaan program masih belum tepat sasaran,” ujar Roviik di Ambon, Kamis (17/04/25).

Ia menegaskan bahwa ke depan, perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah harus lebih baik dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, bukan sekadar memenuhi kepentingan politik atau kekuasaan.

“Mengingat yang kami lihat, banyak program yang tidak tepat sasaran dan asal-asalan. Kami sudah sampaikan tadi ke Kepala Dinas PU, agar dengan keterbatasan anggaran, program ke depan benar-benar dimanfaatkan untuk masyarakat yang membutuhkan,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku, Ismail Usemahu menyatakan pihaknya siap mengevaluasi dan memperbaiki perencanaan program ke depan.

“Kami menerima semua masukan dari DPRD. Evaluasi akan kami lakukan agar ke depan program yang dirancang benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan, dengan memperhatikan skala prioritas dan efektivitas penggunaan anggaran,” ujar Kadis PU.

Ia juga menambahkan bahwa dinasnya akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah setempat agar proses identifikasi kebutuhan lapangan lebih akurat dan tidak hanya berdasarkan data administratif.

941 CPNS Resmi Ditetapkan, Wali Kota Ambon Ingatkan Disiplin dan Integritas

Penulis
redaksi.MN
-
0

Ambon, Maluku.news – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon secara resmi menetapkan sebanyak 941 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang akan mulai aktif menjalankan tugas per 1 Juli 2025 mendatang.

Proses rekrutmen CPNS tersebut merupakan hasil seleksi ketat dari total lebih dari 14.000 pelamar. Dari jumlah itu, hanya 947 peserta yang dinyatakan lulus. Namun, enam orang mengundurkan diri karena alasan pribadi dan keluarga, sehingga jumlah CPNS yang ditetapkan menjadi 941 orang.

Penetapan ini diumumkan usai pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang berlangsung, Rabu, (16/04/2025) di Maluku City Mall, Ambon.

Dalam sambutannya, Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, menegaskan bahwa status sebagai CPNS bukanlah sekadar pekerjaan, tetapi amanah dari negara dan bentuk kepercayaan dari Tuhan yang harus dijaga dengan integritas dan dedikasi tinggi.

“Menjadi CPNS bukan berarti bebas dan merasa hebat. Ini tanggung jawab besar. Tidak boleh ada ASN nongkrong di rumah kopi saat jam kerja, atau jalan-jalan di mall saat dinas. Semua akan diawasi,” tegas Wattimena di hadapan ratusan peserta yang hadir.

Ia juga menekankan bahwa Pemkot akan membentuk tim pemantau media sosial ASN, guna memastikan tidak ada penyalahgunaan platform digital serta menjaga etika dan citra ASN di ruang publik.

Dilarang Pindah Selama 10 Tahun

Wali Kota juga menegaskan adanya larangan pengajuan pindah instansi bagi CPNS yang telah ditetapkan, paling tidak selama 10 tahun pertama masa kerja.

“Yang sudah ditempatkan di Ambon, niatkanlah untuk mengabdi di Ambon. Cari pasangan hidup di sini juga, supaya betah,” ucapnya dengan nada berseloroh, namun disampaikan secara serius.

Pernyataan ini mencerminkan keinginan pemerintah untuk memastikan stabilitas dan kesinambungan pelayanan publik, serta mencegah rotasi pegawai yang berlebihan yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan.

Dalam era keterbukaan dan digitalisasi, Wali Kota menilai bahwa ASN dituntut untuk lebih adaptif, transparan, dan bertanggung jawab. Ia berharap seluruh CPNS mampu menunjukkan komitmen pelayanan sejak hari pertama bertugas.

“Kita butuh ASN yang tidak hanya kompeten, tapi juga melayani dengan hati. Jangan jadikan status CPNS sebagai batu loncatan, tapi sebagai jalan pengabdian,” pungkasnya.

Penetapan 941 CPNS ini menjadi bagian dari langkah strategis Pemkot Ambon dalam memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di sektor pemerintahan, khususnya untuk mengisi kekosongan di berbagai OPD yang selama ini mengalami keterbatasan tenaga kerja.

Dengan tambahan SDM baru ini, diharapkan pelayanan publik di Kota Ambon dapat menjadi lebih cepat, tepat, dan merata, serta semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja birokrasi.

Tiga Ranperda Strategis Diserahkan Pemkot Ambon ke DPRD

Penulis
redaksi.MN
-
0

Ambon, Maluku.news – Pemerintah Kota Ambon menyerahkan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) kepada DPRD Kota Ambon dalam Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024/2025, yang digelar Rabu (16/4/2025). Ketiga Ranperda tersebut dinilai penting dan strategis untuk menjawab kebutuhan masyarakat serta tantangan pembangunan Kota Ambon ke depan.

Rapat berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Ambon, dipimpin Ketua DPRD Moritz Tamaela, serta dihadiri oleh Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena, Wakil Wali Kota Elly Toisuta, Sekretaris Kota Robby Sapulette, para anggota DPRD, dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Transportasi, Penggalangan Dana, dan Masalah Sosial Jadi Fokus
Ranperda pertama yang diajukan Pemkot menyangkut sistem lalu lintas dan angkutan jalan. Wali Kota Bodewin Wattimena menegaskan, penataan transportasi menjadi kebutuhan mendesak seiring pertumbuhan kota.

“Kita perlu transportasi yang tertib, efisien, dan mendukung ekonomi. Perda ini dirancang untuk mengurangi kemacetan, menekan polusi, dan menciptakan sistem transportasi yang aman serta nyaman,” ujar Wattimena.

Ia juga mengusulkan pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) khusus transportasi guna meningkatkan pengelolaan retribusi jasa transportasi dan menambah pendapatan asli daerah.

Ranperda kedua berfokus pada pengaturan Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) di ruang publik. Aktivitas ini kerap dilakukan tanpa izin dan pengawasan, sehingga menimbulkan potensi penyalahgunaan.

“Kegiatan PUB harus bersifat sukarela, transparan, dan akuntabel. Maka dibutuhkan payung hukum yang jelas agar tidak disalahgunakan,” jelasnya.

Sementara Ranperda ketiga diarahkan untuk penanganan masalah sosial, khususnya keberadaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis yang jumlahnya terus meningkat di Ambon.

“Ini adalah bagian dari upaya menjadikan Ambon sebagai kota layak anak dan ramah disabilitas,” kata Wali Kota.

Ia mengungkapkan rencana pembangunan rumah singgah dan tempat penitipan anak, yang akan masuk dalam skema penganggaran APBD tahun mendatang.

Soroti Pemekaran Wilayah Demi Efektivitas Layanan Publik
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Wattimena turut menyinggung pentingnya pemekaran wilayah administratif, terutama pada desa dan negeri dengan beban layanan tinggi, seperti Batu Merah dan Urimessing.

“Beban sosial dan administratif di beberapa negeri sudah sangat tinggi. Pemekaran ini diperlukan untuk mendekatkan layanan tanpa menghilangkan identitas dan hak ulayat negeri adat,” tegasnya.

Pemekaran akan dilakukan dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, dan kesiapan infrastruktur, dengan tetap menjaga keberadaan dan nilai-nilai masyarakat adat.

Wali Kota Tegaskan Pentingnya Sinergi Lintas Lembaga
Menutup sambutannya, Wali Kota Ambon menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan kota sangat ditentukan oleh sinergi antara eksekutif dan legislatif. Ia mendorong semangat kolaborasi antar lembaga, tanpa mengesampingkan fungsi dan kewenangan masing-masing.

“Kita tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Perbedaan fungsi bukan hambatan, tetapi peluang untuk saling melengkapi dalam membangun Ambon yang lebih baik,” tandasnya.

DPRD Kota Ambon dijadwalkan akan melakukan pembahasan lebih lanjut terhadap tiga Ranperda tersebut dalam rapat-rapat komisi dan panitia khusus sebelum masuk tahap pengesahan.

Sinergi Politeknik Ambon dan Negeri Rutong Dorong Pembangunan Inklusif

Penulis
redaksi.MN
-
0

Wali Kota Ajak Bangun Ambon dari Negeri

Ambon, Maluku.news – Pemerintah Kota Ambon bersama Politeknik Negeri Ambon memperkuat sinergi dengan negeri adat lewat penyerahan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Baileo Negeri Rutong, Selasa (15/4/2025).

Kegiatan ini menandai penguatan kemitraan antara dunia akademik, pemerintah, dan masyarakat adat dalam mendorong pembangunan berbasis potensi lokal.

Penyerahan hasil pengabdian masyarakat itu merupakan bagian dari kerja sama kemitraan Pentahelix, yang melibatkan lima unsur penting: pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media.

Negeri Rutong Jadi Model Kolaborasi Pembangunan
Raja Negeri Rutong, Reza Valdo Maspaitella, menyatakan kegiatan ini menjadi salah satu wujud nyata kontribusi dunia pendidikan tinggi bagi pembangunan negeri adat. Ia menekankan pentingnya membangun kemitraan jangka panjang dan inklusif.

“Hari ini kita menyaksikan hasil dari kerja sama strategis dengan Politeknik Negeri Ambon. Ini bukan hanya kebanggaan bagi Negeri Rutong, tapi juga bisa menjadi inspirasi bagi negeri-negeri adat lainnya,” kata Reza.

Ia menambahkan, sebagai Ketua Latu Pati, dirinya mendorong agar Rutong dijadikan percontohan pembangunan kolaboratif di wilayah Nusaniwe, Teluk Ambon, hingga Leitimur Selatan.

Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, dalam sambutannya menegaskan bahwa pembangunan kota tidak bisa hanya terpusat di wilayah perkotaan. Ia mendorong pembangunan harus dimulai dari desa dan negeri adat.

“Wajah Kota Ambon sesungguhnya ada di negeri-negeri adat. Karena itu, saya ajak seluruh elemen termasuk perguruan tinggi, untuk turun langsung menjawab kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

Ia menyampaikan bahwa sejak 2022, Pemerintah Kota telah menjalin komunikasi intensif dengan Politeknik Negeri Ambon guna memperkuat kontribusi kampus vokasi dalam pembangunan berbasis masyarakat.

“Politeknik Negeri Ambon membawa nama kota ini. Maka kontribusinya harus berdampak langsung bagi masyarakat Ambon,” lanjutnya.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota memaparkan sejumlah program prioritas, termasuk penguatan UMKM dan industri kreatif. Pemerintah berencana mengembangkan empat titik ekosistem ekonomi kreatif yang terintegrasi dengan program “Ambon City of Music.”

“Kami tidak ingin UMKM jalan sendiri. Kami beri mereka ruang, akses, dan fasilitas agar mereka tumbuh jadi kekuatan ekonomi baru di kota ini,” ujarnya.

Program ini diharapkan dapat menekan angka pengangguran, meningkatkan kesejahteraan, dan menjadikan Ambon sebagai kota kreatif dan berdaya saing tinggi.

Wali Kota juga menantang kampus vokasi tersebut untuk menciptakan teknologi tepat guna bagi sektor perikanan, khususnya dalam mengatasi kerugian nelayan akibat hasil tangkapan yang tidak terjual.

“Saya minta dibuatkan alat pengering ikan atau teknologi lain yang bisa memperpanjang masa simpan. Ini kebutuhan nyata di lapangan,” ujarnya.

Ia menyebut kawasan Jasirah, Leitimur Selatan, dan Nusaniwe sebagai wilayah prioritas pengembangan sentra perikanan rakyat. Dalam jangka panjang, Pemkot juga merancang pembangunan cold storage dan sistem logistik terintegrasi.

“Saat panen besar, harga anjlok. Kalau kita punya stok dan sistem distribusi yang baik, kita bisa bantu nelayan dan jaga stabilitas harga,” pungkasnya.

Kegiatan penyerahan hasil pengabdian masyarakat ini menjadi penegasan bahwa pendidikan tinggi tidak boleh terisolasi dari kebutuhan masyarakat. Pemerintah Kota Ambon berharap kerja sama ini dapat diperluas ke negeri-negeri adat lainnya.

Kolaborasi antara kampus, pemerintah, dan masyarakat adat ini menjadi momentum penting untuk menyatukan mimpi, komitmen, dan aksi nyata demi mewujudkan Ambon yang inklusif, kreatif, dan sejahtera.

Pemkot Ambon Luncurkan Program Ketahanan Pangan Terpadu Tahun 2025

Penulis
redaksi.MN
-
0

Ambon, Maluku.news – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon resmi membuka Program Nasional Ketahanan Pangan Terpadu Tahun 2025, dalam sebuah kegiatan yang berlangsung di Ruang Vlissingen, Balai Kota Ambon, pada Jumat (tanggal 13/6/2025) pukul 08.30 WIT.

Acara ini dihadiri oleh Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena, para camat, kepala desa/lurah, pimpinan OPD Pemkot Ambon, Kepala Balai POM Kota Ambon Tamran Ismail, serta sejumlah undangan dari berbagai instansi terkait.

Dalam sambutannya, Wattimena menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi dan masyarakat dalam membangun ketahanan pangan yang tangguh dan berkelanjutan di Kota Ambon.

“Ketahanan pangan tidak bisa hanya dibebankan pada satu lembaga. Ini tanggung jawab kita bersama—pemerintah, masyarakat, sekolah, dan pasar. Kita butuh sinergi agar Ambon menjadi kota pangan yang mandiri, sehat, dan aman,” ujarnya.

Program ini dianggap selaras dengan sejumlah kebijakan nasional, termasuk Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman (GMPA) dan program pemberian makanan bergizi gratis bagi anak sekolah yang dicanangkan pemerintah pusat.

Pemkot Ambon menaruh perhatian serius terhadap penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas gizi masyarakat, dengan mendorong pemanfaatan anggaran desa untuk menciptakan sumber makanan yang bergizi dan aman.

Wali Kota juga mengapresiasi peran Balai POM dalam memberikan dukungan terhadap intervensi program pangan, terutama dalam edukasi dan pengawasan pangan di tingkat komunitas.

“Kerjasama yang sudah ditandatangani antara dinas terkait, sekolah, dan pasar bukan hanya formalitas. Harus jadi komitmen nyata,” tegas Wattimena.

Selain aspek produksi dan distribusi pangan, Wali Kota menyoroti pentingnya pengawasan intensif terhadap makanan, baik di restoran, usaha rumah tangga, maupun jajanan pasar.

Pemkot Ambon bahkan berencana membentuk tim pengawasan terpadu yang akan bertugas mengontrol kualitas pangan, khususnya saat perayaan hari-hari besar keagamaan, guna mencegah potensi keracunan makanan akibat makanan yang tidak higienis.

“Kebersihan, penyimpanan, dan keamanan makanan adalah hal mendasar. Kontaminasi bisa terjadi kapan saja, dan itu harus dicegah dengan pengawasan aktif,” katanya.

Balai POM Dorong Perkuat Advokasi dan Pengawasan Pangan

Sementara itu, Kepala Balai POM Kota Ambon, Tamran Ismail, S.Si., MP, menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan tiga program terpadu untuk mendorong penguatan ketahanan pangan, sejalan dengan amanat Undang-Undang dan PP No. 86 Tahun 1999 tentang Ketahanan Pangan.

Menurutnya, pengawasan, pembinaan, dan pendampingan menjadi tiga kunci utama dalam menjamin keamanan dan kualitas pangan, dari tingkat pusat hingga desa.

Ia juga mengingatkan bahwa anggaran desa yang diarahkan untuk ketahanan pangan harus mempertimbangkan aspek keamanan.

“Banyak kasus keracunan makanan terjadi karena lemahnya kontrol. Bahkan, pangan impor pun tidak luput dari risiko. Program Food Happy kami hadirkan untuk membantu mencegah itu semua,” ujar Tamran.

Dengan peluncuran program ini, Pemkot Ambon berharap mampu membangun kemandirian pangan berbasis komunitas, sekaligus memperkuat daya tahan masyarakat terhadap inflasi pangan, gizi buruk, dan potensi ancaman kesehatan dari pangan tidak aman.

Program ini juga menjadi bagian dari visi Ambon untuk menjadi kota sehat, sejahtera, dan berkelanjutan di tengah tantangan ekonomi dan iklim yang terus berubah.

DPRD Maluku Gelar Rapat Koordinasi Bersama DPR dan DPD RI

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – DPRD Provinsi Maluku menggelar rapat bersama dengan Anggota DPR dan DPD RI Daerah Pemilihan (Dapil) Maluku.

Rapat yang berlangsung di ruang paripurna rumah rakyat, karang panjang, Ambon, senin (14/05/2025), guna membahas berbagai persoalan yang ada di Maluku, dan menjadi bahan masukan kepada wakil rakyat di senayan, untuk menyuarakan ke Pemerintah Pusat.

Sayangnya dari 8 Anggota DPR dan DPD RI, hanya 6 yang hadir dalam rapat dipimpin Ketua DPRD Maluku, Benhur Watubun. Masing-masing 3 dari Anggota DPR RI, Mercy Barends, Saaidah Uluputty, Alimudin Kolatlena dan 3 Anggota DPD RI, Novita Anakotta, Nono Sampono, Boy Latuconsina. Sementara dua lainnya, Widya Pratiwi Murad Anggota DPR dan Anna Latuconsina Anggota DPD tidak hadir.

Walaupun tanpa kehadiran dua wakil rakyat di senayan, namun rapat terbuka yang berlangsung dengan penuh kekeluargaan hampir kurang lebih 3 jam ini, menghasilkan berbagai banyak masukan untuk menjadi aspirasi keenam wakil rakyat di senayan.

Masukan yang disampaikan, diantaranya persoalan kelistrikan yang masih belum menjangkau daerah terpencil, begitu juga akses transportasi jalan dan jembatan, kesehatan, hingga pendidikan termasuk sarana prasarana penunjang.

Persoalan lainnya yang juga disuarakan berkaitan dengan transfer ke daerah, serta dana bagi hasil potensi sumber daya alam, dalam hal ini perikanan. Walaupun memiliki andil besar untuk pendapatan negara, namun dana yang didapat dari potensi yang dimiliki terlalu kecil, mengingat lewat kebijakan pemerintah pusat, dana yang di dapat dari hasil raup laut Maluku, dibagi ke semua daerah se-Indonesia termasuk daerah tidak penghasil.

Selain itu juga persoalan Kouta haji, pertanian, kehutanan lingkungan hidup, energi sumber daya mineral, dalam hal ini gunung Botak, Blok Masela serta SDM penunjang, bahkan hak masyarakat adat juga dibahas dalam rapat ini.

Merespon aspirasi anggota DPRD Maluku, Anggota DPR RI Saadiah Uluputty mengaku semua masukan yang disampaikan telah disuarakan dalam rapat bersama mitra pemerintah pusat.

“Apa yang sudah disampaikan sudah kita teriak. Saya sampaikan secara keras di pusat sampai pukul meja, rabe kertas,”ucapnya.

Namun menurutnya, perlu ada gerakan dari bawah agar direspon pemerintah pusat. Hal ini tentu membutuhkan komitmen untuk berjuang bersama, sehingga apa yang menjadi harapan daerah dan masyarakat Maluku dapat direspon pemerintah pusat.

“Saya cukup kecewa karena di daerah tidak ada gerakan. Artinya apa yang kita bicarakan hari ini kita bergerak bersama. Kalau sebelumnya tidak ada bersama dengan pemerintah, maka sudah saatnya kita membangun komitmen untuk berjuang bersama,”harap Saadiah

DPRD Maluku Komitmen Selesaikan Konflik Antar Warga

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – DPRD Provinsi Maluku menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi di sejumlah wilayah, khususnya di Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku Tengah., SBT dan KKT Langkah ini diambil sebagai respons atas meningkatnya konflik sosial yang mengganggu stabilitas dan keamanan masyarakat.

Pimpinan dan anggota menyesali pertikaian tersebut dan tentu kita menyampaikan rasa belasungkawa atas jatuhnya korban jiwa dalam pertikaian tersebut,” ujar Ketua DPRD Maluku Benhur G Watubun saat pimpin rapat paripurna, Senin (14/04/25)

Menurutnya DPRD harus mendorong pemerintah Daerah untuk persoalan batas tanah yang sering memicu pertikaian dan dapat diselesaikan dengan baik, tentunya didukung oleh DPRD Maluku.

Tak hanya itu untuk Pangdam dan Kapolda Maluku untuk mengatensikan pos- pos keamanan di bangun dengan pendekatan persuasif dilakukan untuk daerah-daerah yang rawan konflik tentu ini menjadi pemicu dan informasi sebelum penanganan itu harus didahului sebelum terjadi konflik.

Selain itu, peredaran miras dan penyebaran narkoba keberadaan bandar narkoba, saya minta ketegasan dari Kapolda Maluku untuk mengusut tuntas masalah ini. Karena ini salah satu pemicu selain miras yang beredar di masyarakat.

Masalah bandar narkoba ini sudah kami ingatkan untuk harus diperhatikan dan yang membekengi juga harus di proses, sehingga jangan sampai kartel- kartel kecil ini berkeliaran di Maluku secara ilegal dan membodohi masyarakat dari yang pejabat sampai masyarakat buasa dimintakan untuk menjadi perhatian kita semua.

Tentunya dengan mengedepankan proses kepentingan masyarakat dan menjaga stabilitas keamanan

Dengan berbagai langkah ini, DPRD Maluku berharap terciptanya kembali situasi aman, damai, dan kondusif demi kesejahteraan masyarakat.

DPRD Maluku Gelar Rapat Paripurna LKPJ T.A 2024

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku menggelar rapat paripurna dalam rangka penyerahan Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Maluku Tahun Anggaran 2024. Agenda ini berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Maluku, Senin (14/04/25)

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Maluku Benhur G Watubun dan dihadiri oleh Gubernur Maluku, dan Wagub,,Wakil Ketua DPRD, anggota dewan, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam rapat paripurna ini, Gubernur mengatakan bahwa Pemerintah Daerah telah menyerahkan Dokumen LKPJ kepada DPRD Provinsi Maluku pada tanggal 24 Maret 2025, namun bertepatan dengan agenda hari libur keagamaan, reses anggota DPRD dan Cuti Nasional, maka Rapat Paripurna baru dapat dilaksakan hari ini.

Dokumen LKPJ yang disampaikan saat ini, terang Gubernur adalah untuk melaporkan kinerja pemerintahan pada masa sebelumnya, sebelum dirinya dan Abdullah Vanath menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, namun substansi hasil evaluasi berupa perbaikan terhadap proses pembangunan pada tahun sebelumnya tetap merupakan hal yang penting sebagai masukan perbaikan proses pembangunan saat ini maupun masa mendatang.

Dalam Pidatonya Gubernur juga mengingatkan tentang tema Pembangunan yakni pemantapan daya saing daerah melalui peningkatan ekonomi, penguatan SDM dan konektivitas, tema tersebut ini akan mengarahkan berbagai kebijakan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan.

Lebih Lanjut Lewerissa menjelaskan bahwa laporan masyarakat dan pada Laporan LKPJ ini juga menyajikan kondisi keuangan Provinsi Maluku pada Tahun 2024 bersifat sementara,

“LKPJ ini belum di Audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan sehingga bersifat sementara, dan jika telah di audit akan kami sampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat,” ujar Gubernur.

Gubernur berharap Evaluasi LKPJ tahun 2024, hendaknya dilakukan secara objektif dalam paradigma yang dilandasi semangat kemitraan, rekomendasi yang konstruktif dari anggota dewan yang terhormat akan sangat bermakna pada kemajuan daerah di berbagai bidang pembangunan.

Sebelum menutup pidatonya, Gubernur Maluku menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk senantiasa menjaga kemanan dan ketertiban diwilayah masing masing.

“Jangan mudah terpengaruh oleh berita yang tidak benar, berita hoax dan isu isu yang menyesatkan, mari kita bersatu dalam bingkai Orang Basudara, Potong dikuku rasa di daging, Ale rasa Beta Rasa, sagu salempeng dibagi dua,” tutup lewerisa.

Sementara itu, Ketua DPRD Maluku Benhur Watubun dalam sambutannya menyakini penyampaian LKPJ dilakukan semata-mata demi kemajuan masyarakat Maluku dan Daerah Maluku tercinta.

Ia juga mendukung imbauan Gubernur kepada masyarakat agar jangan percaya kepada berita hoaks, dimana masyarakat harus saling menyampaikan setiap informasi persoalan yang terjadi agar terverifikasi dengan baik, sehingga kebijakan yang dilakukan muaranya untuk menjaga stabilitas di Maluku

1...323334...280Halaman 33 dari 280