AMBON, Maluku.News – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Maluku resmi menunjuk Alhidayat Wajo sebagai Ketua Komisi III DPRD Maluku menggantikan Javet Jemmy Patiselano. Pergantian ini merupakan bagian dari kebijakan internal PDIP dalam rangka penyegaran alat kelengkapan dewan.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Maluku, Andreas JW Taborat, menyampaikan bahwa rotasi posisi anggota fraksi di berbagai komisi merupakan langkah rutin yang dilakukan partai untuk memperkuat kinerja lembaga legislatif. “Tujuan rolling ini untuk memperkuat kinerja fraksi di masing-masing alat kelengkapan dewan, yang muaranya pada efektivitas kinerja DPRD secara umum,” kata Taborat di Ambon, Senin (10/11/2025).

Ia menegaskan, perubahan komposisi di alat kelengkapan dewan dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan, pengalaman, dan rekam jejak setiap anggota agar dapat berkontribusi maksimal sesuai bidang kerja. “Pergantian posisi ini adalah kebijakan internal PDIP dan sudah melalui pertimbangan matang,” tegasnya.

Dalam keputusan tersebut, Javet Jemmy Patiselano digeser dari Komisi III ke Komisi II DPRD Maluku, sementara posisi Ketua Komisi III kini dipercayakan kepada Alhidayat Wajo yang sebelumnya bertugas di Komisi II.

Alhidayat Wajo, anggota dewan dari daerah pemilihan Maluku Tengah, dikenal sebagai politisi muda PDIP yang aktif memperjuangkan isu pembangunan dan pelayanan publik. Ia diharapkan dapat membawa semangat baru dalam memimpin Komisi III DPRD Maluku.

Taborat menambahkan, penyegaran ini diharapkan mampu memperkuat peran fraksi dalam mendukung kinerja DPRD secara keseluruhan. “Kami berharap penyegaran ini menumbuhkan semangat baru dan memperkuat fungsi DPRD dalam memperjuangkan kepentingan rakyat Maluku,” tutup Taborat.

AMBON, Maluku.News – Komisi II DPRD Provinsi Maluku menilai penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 28 Tahun 2022 telah merugikan daerah, terutama sektor perikanan yang menjadi tulang punggung ekonomi Maluku.

Ketua Komisi II DPRD Maluku, Irawadi, menyebut regulasi tersebut mempersempit kewenangan daerah dalam menarik pajak dan retribusi perikanan. Akibatnya, pendapatan asli daerah (PAD) turun signifikan dan berimbas langsung terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“PAD kita jatuh, APBD tertekan. Ini bisa menjadi bom waktu bagi pemerintah pusat. Banyak pelabuhan perikanan yang sudah dibangun kini tidak berfungsi optimal karena aktivitas alih muatnya tidak lagi dilakukan di darat,” kata Irawadi kepada wartawan, Selasa (4/11/2025).

Ia menegaskan, kebijakan alih muat di laut (transshipment) telah menutup peluang daerah memperoleh retribusi dari aktivitas pelabuhan perikanan. Sebelumnya, hasil tangkapan ikan wajib didaratkan di pelabuhan daerah, sehingga menciptakan perputaran ekonomi bagi masyarakat setempat.

Komisi II mendesak pemerintah pusat segera mencabut Permenhub Nomor 28 Tahun 2022 dan mengembalikan mekanisme lama yang mewajibkan hasil tangkapan ikan didaratkan di pelabuhan perikanan daerah.

“Kalau aturan ini tidak direvisi, dampaknya sangat serius. Maluku akan kehilangan sumber utama pembiayaan pembangunan,” ujarnya.

Pernyataan Irawadi sekaligus membantah penjelasan Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Lotharia Latif, yang menyebut regulasi baru tersebut merupakan usulan dari wilayah timur Indonesia.

“Maluku tidak pernah mengusulkan aturan seperti ini. Kami tahu betul risikonya. Alasan bahwa ikan cepat rusak jika didaratkan juga tidak masuk akal, karena teknologi pengawetan ikan kita sudah maju,” tegasnya.

Irawadi menilai, kebijakan alih muat di laut lebih menguntungkan pengusaha besar dan merugikan masyarakat lokal serta pemerintah daerah. Ia meminta pemerintah pusat mendengar aspirasi daerah dan segera mengevaluasi kebijakan yang dianggap menekan ruang fiskal provinsi kepulauan seperti Maluku.

“Aturan ini bukan untuk rakyat, tapi untuk kepentingan segelintir pengusaha. Pemerintah harus segera evaluasi dan cabut aturan ini,” tutupnya.

AMBON, Maluku.News – DPRD Provinsi Maluku menyoroti dugaan pencemaran lingkungan akibat tumpahan oli bekas di kawasan pesisir Teluk Ambon, tepatnya di pantai Negeri Hative Besar. Dugaan pencemaran tersebut mencuat setelah warga melaporkan adanya bercak hitam menyerupai oli yang menempel di pasir dan batuan pantai pada akhir Oktober 2025.

Ketua Komisi II DPRD Maluku, Irawadi, mengatakan pihaknya telah meninjau langsung lokasi kejadian dan menemukan indikasi sisa tumpahan oli yang masih terlihat di pantai. Ia menyebut, DPRD akan memanggil sejumlah instansi terkait, antara lain Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Maluku, serta Pemerintah Negeri Hative Besar, untuk dimintai penjelasan.

“Dari sumbernya kita belum tahu, dari kapal mana. Tapi masih ada sisa tumpahan yang terlihat di pantai. Nanti kita akan berkoordinasi dengan dinas terkait, termasuk KSOP dan DLH,” kata Irawadi kepada wartawan, Senin (3/11/2025).

Ia menambahkan, DPRD akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) gabungan antara Komisi II dan Komisi III, karena persoalan ini menyangkut dua bidang, yakni lingkungan hidup dan perhubungan laut. “Nanti kita agendakan rapat bersama Komisi III dan Komisi II. KSOP ada di Komisi III, sedangkan DLH di Komisi II,” ujarnya.

Selain menindaklanjuti kasus ini, DPRD juga mendorong penyusunan peraturan daerah (Perda) tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) untuk memperkuat pengawasan di laut. “Ini bukan kejadian pertama. Maka kita akan bentuk perda terkait B3. Karena laut adalah kewenangan provinsi, kita harus perkuat payung hukumnya,” tegasnya.

Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku telah mengambil sampel air laut dan bahan yang diduga oli untuk dilakukan uji laboratorium. Hasil uji tersebut diperkirakan keluar dalam waktu 14 hari.

“Dari pengambilan sampel air laut maupun bahan yang diduga oli, saat ini masih diuji di laboratorium. Hasilnya nanti bisa kami sampaikan saat rapat dengar pendapat,” jelas Sylvia, pengawas DLH Maluku.

DLH juga mengimbau warga setempat untuk sementara tidak beraktivitas di area pantai hingga kondisi dinyatakan aman. “Kami sudah arahkan warga, terutama anak-anak, agar sementara tidak mandi di pantai. Nelayan juga diminta tidak melaut dulu,” kata Sylvia.

Menurut hasil pantauan tim DLH, sebaran bahan pencemar mencapai sekitar 100 meter di pesisir Hative Besar. Namun, hingga kini belum diketahui kapal mana yang menjadi sumber tumpahan. “Wilayah itu dilalui kapal besar maupun kapal nelayan lokal, jadi kami belum bisa memastikan sumber pencemar,” ujarnya.

DPRD Maluku meminta agar KSOP dan DLH segera menuntaskan penyelidikan, menelusuri sumber tumpahan, dan menindak pihak yang bertanggung jawab. Dewan menilai insiden pencemaran laut ini harus menjadi pelajaran penting agar pengawasan lingkungan di perairan Teluk Ambon lebih diperketat.

AMBON, Maluku.News – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri resmi menetapkan Benhur George Watubun sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku masa bakti 2025–2030. Penetapan tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Internal DPP PDI Perjuangan, Dolfie Othniel Fredric Palit, saat membuka Konferensi Daerah (Konferda) ke-VI DPD PDI Perjuangan Maluku di Hotel Santika, Ambon, Minggu (2/11/2025).

Dalam struktur kepengurusan yang baru, Nancy Purmiasa ditetapkan sebagai sekretaris dan Andreas Taborat sebagai bendahara. Selain itu, sebanyak 24 fungsionaris DPD juga dikukuhkan untuk memperkuat mesin partai dalam masa kepemimpinan lima tahun ke depan.

Benhur Watubun, yang juga Ketua DPRD Provinsi Maluku, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Ketua Umum dan jajaran DPP atas kepercayaan yang diberikan. Dalam pidato perdananya, ia berkomitmen menjalankan amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab dan memastikan PDIP Maluku tetap solid, ideologis, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

“Amanah ini akan kami jalankan dengan tanggung jawab penuh. Kami akan menjaga marwah partai, memperkuat struktur organisasi, dan memastikan PDI Perjuangan tetap dekat dengan rakyat,” kata Benhur.

Benhur menegaskan, fokus utama kepemimpinannya mencakup tiga agenda penting: penguatan ideologi partai, konsolidasi organisasi, dan peningkatan kinerja elektoral. Ia menyebutkan bahwa pembentukan struktur yang ramping namun efektif menjadi langkah awal untuk memastikan kaderisasi berjalan baik dan semangat Pancasila terus mengakar dalam setiap gerakan politik partai.

“Kami akan membentuk struktur partai yang efisien, memastikan regenerasi berjalan dengan baik, agar nilai gotong royong tetap menjadi roh perjuangan politik PDIP di Maluku,” ujarnya.

Dalam pidato politiknya, Benhur juga mengumumkan target PDIP Maluku untuk meningkatkan perolehan kursi di DPRD Provinsi Maluku dari delapan menjadi sembilan atau sepuluh kursi pada periode berikutnya. Menurutnya, target ini realistis jika seluruh kader bekerja kompak, disiplin, dan fokus pada kerja-kerja politik yang menyentuh masyarakat.

“Target kami jelas, menaikkan jumlah kursi di DPRD. Dengan semangat kebersamaan dan kerja kolektif, kita bisa mencapai itu,” tegas Benhur.

Benhur menutup pidatonya dengan ajakan kepada seluruh kader untuk menjaga soliditas dan loyalitas terhadap partai. Ia menegaskan, PDI Perjuangan Maluku akan menjadi kekuatan utama yang mengawal kepentingan rakyat dan memastikan kebijakan politik berpihak pada kesejahteraan masyarakat.