Beranda blog Halaman 8

Komisi II DPRD Maluku Soroti Kuota dan Antrean Solar Subsidi

Penulis
redaksi.MN
-
0

Ambon, Maluku.news – Komisi II DPRD Maluku menyoroti mekanisme penyaluran dan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, khususnya solar subsidi, di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Ambon.

Persoalan keterbatasan kuota solar subsidi hingga antrean panjang kendaraan menjadi perhatian dalam rapat Komisi II DPRD Maluku bersama PT Pertamina Patra Niaga dan sejumlah lembaga penyalur SPBU, Jumat (28/8/2026).

Rapat yang berlangsung di Ruang Komisi II DPRD Maluku tersebut dipimpin Ketua Komisi II Irawady, SH, dan dihadiri sejumlah anggota komisi serta mitra terkait.

Irawady mengatakan, pembahasan dilakukan untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi, khususnya solar dan minyak tanah, berjalan sesuai ketentuan sekaligus mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

“Yang kita bahas hari ini terkait penyaluran, pendistribusian dan penentuan harga BBM sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019,” kata Irawady usai rapat.

Menurutnya, distribusi BBM subsidi harus dilakukan secara tepat agar tidak menimbulkan keresahan masyarakat, terutama akibat keterbatasan pasokan maupun antrean panjang kendaraan di sekitar SPBU.

Irawady mengakui salah satu persoalan yang ditemukan adalah adanya SPBU yang mendapatkan kuota solar subsidi relatif kecil. Bahkan, kata dia, terdapat SPBU yang kuotanya hanya sekitar satu ton per hari.

Kondisi tersebut dinilai perlu segera dicarikan solusi agar distribusi solar subsidi tidak terkonsentrasi pada titik tertentu yang akhirnya menyebabkan penumpukan kendaraan.

“Kalau kuotanya ditambah dan kendaraan bisa terbagi di beberapa titik SPBU yang menjual solar subsidi, saya kira antrean bisa diurai,” ujarnya.

Antrean Tak Selalu Berarti Kelangkaan

Irawady menegaskan, antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU tidak serta-merta menunjukkan adanya kelangkaan BBM atau kelalaian distributor.

Menurutnya, distribusi BBM subsidi memiliki mekanisme pembatasan berdasarkan kuota harian yang harus diterapkan masing-masing SPBU. Karena itu, pola pelayanan juga perlu diatur agar kendaraan tidak datang secara bersamaan.

Ia menyebut sejumlah SPBU menerapkan pola pelayanan sejak pukul 05.00 hingga sekitar pukul 07.00 atau 08.00 WIT sebelum aktivitas perkantoran dimulai. Pelayanan kemudian dilanjutkan pada siang hingga sore hari.

Ada pula SPBU yang menerapkan penghentian sementara dan kembali melanjutkan pelayanan pada jam berikutnya hingga kuota harian BBM subsidi terpenuhi.

“Kalau dijual sekaligus mulai jam lima pagi sampai kuota habis, ternyata antreannya justru bisa semakin panjang dan menimbulkan kemacetan. Karena itu perlu dibagi dalam beberapa waktu,” jelasnya.

Menurut Irawady, pembagian waktu pelayanan menjadi salah satu opsi untuk mengurai antrean sekaligus mengurangi dampak kemacetan di sekitar SPBU.

Selain kuota, kondisi geografis dan posisi sejumlah SPBU di Kota Ambon juga disebut menjadi faktor yang dapat memperparah antrean kendaraan.

Irawady mengatakan, terdapat SPBU yang berada di kawasan persimpangan maupun titik dengan tingkat kepadatan lalu lintas tinggi. Ketika antrean kendaraan mengular hingga badan jalan, kondisi tersebut berpotensi mengganggu arus lalu lintas.

Karena itu, solusi tidak hanya berkaitan dengan penambahan kuota, tetapi juga pengaturan pola pelayanan dan pemerataan distribusi BBM subsidi pada sejumlah titik.

DPRD Siapkan Data Kebutuhan 2027

Komisi II DPRD Maluku juga mendorong SPBU yang belum memiliki kuota penyaluran solar subsidi agar dapat mengusulkan kebutuhan tersebut melalui pemerintah daerah.

“Harus tersedia beberapa titik yang menjual solar subsidi. Kalau semua kendaraan terkonsentrasi di satu atau dua SPBU, antrean pasti panjang,” kata Irawady.

Di sisi lain, Komisi II DPRD Maluku mulai menginisiasi pengumpulan data kebutuhan BBM subsidi sebagai bahan pembahasan dan pengusulan kuota untuk tahun berikutnya.

Pengumpulan data tersebut akan melibatkan Pertamina dan pemerintah daerah, termasuk kebutuhan BBM subsidi di kabupaten/kota se-Maluku.

Irawady mengatakan, langkah tersebut penting karena penentuan kuota BBM subsidi untuk 2027 harus didukung data kebutuhan masyarakat yang valid.

“Paling tidak kuota kita bisa pertahankan. Kalau memungkinkan, kita dorong agar ditambah sesuai kebutuhan riil masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan bahwa berdasarkan keterangan Pertamina dalam rapat, ketersediaan kuota BBM subsidi di Maluku hingga 31 Desember 2026 dipastikan tetap tersedia.

Dengan demikian, DPRD Maluku berharap persoalan yang muncul saat ini dapat diselesaikan melalui pembenahan mekanisme distribusi, pengaturan antrean, pemerataan kuota antar-SPBU, serta peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dan Pertamina.

“Jadi persoalannya bukan semata-mata kekurangan BBM. Mekanisme distribusi dan antrean juga harus kita benahi agar masyarakat tidak dirugikan,” pungkas Irawady.

BWS Maluku Salurkan 5.000 Liter Air Bersih ke Dusun Nahel

Penulis
redaksi.MN
-
0

AMBON, Maluku.news – Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku menyalurkan bantuan air bersih sebanyak 5.000 liter kepada masyarakat Dusun Nahel (Gunung Nona), Negeri Amahusu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, yang mengalami keterbatasan air bersih akibat kondisi kekeringan.

Bantuan tersebut disalurkan melalui Tim Satgas Penanganan Kekeringan BWS Maluku menggunakan satu unit mobil tangki berkapasitas 5.000 liter pada Kamis (27/8/2026) sekitar pukul 13.00 WIT.

Plt Kepala BWS Maluku, Ruslan Malik, mengatakan distribusi air bersih dilakukan setelah pihaknya menerima laporan dari masyarakat dan berkoordinasi dengan kepala dusun serta RT setempat terkait kondisi ketersediaan air bersih di wilayah tersebut.

Penyaluran ini merupakan bagian dari upaya BWS Maluku membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak kekeringan, khususnya di kawasan permukiman yang mengalami keterbatasan pasokan air bersih.

Berdasarkan rekapitulasi BWS Maluku, sebelum penyaluran pada 27 Agustus 2026, distribusi air bersih secara kumulatif telah mencapai 13.000 liter.

Dengan tambahan 5.000 liter pada Kamis, total distribusi air bersih yang telah disalurkan BWS Maluku hingga 27 Agustus 2026 mencapai 18.000 liter.

Kegiatan dropping air bersih tersebut berjalan lancar tanpa kendala berarti di lapangan. Bantuan langsung diarahkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat yang mengalami dampak kekeringan.

BWS Maluku melalui Tim Satgas Penanganan Kekeringan terus melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat dan masyarakat dalam memantau kondisi ketersediaan air bersih di wilayah yang terdampak.

Kondisi kekeringan menjadi perhatian karena keterbatasan sumber air dapat berdampak langsung terhadap kebutuhan sehari-hari masyarakat. Distribusi air melalui mobil tangki menjadi salah satu langkah tanggap untuk membantu memenuhi kebutuhan warga selama pasokan air belum kembali normal.

BWS Maluku diharapkan dapat terus melakukan pemantauan terhadap wilayah-wilayah yang mengalami keterbatasan air bersih sehingga penanganan dapat dilakukan secara cepat sesuai kondisi di lapangan.

Banggar DPRD Maluku Soroti Pendapatan dan Belanja APBD 2025

Penulis
redaksi.MN
-
0

Ambon, Maluku.news – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Maluku menyoroti tidak tercapainya target pendapatan daerah, rendahnya realisasi belanja, serta masih adanya kewajiban kepada pihak ketiga hingga berakhirnya Tahun Anggaran 2025.

Catatan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2025 di ruang rapat paripurna DPRD Maluku, Rabu (26/8/2026).

Sekretaris Banggar DPRD Provinsi Maluku, Farhatun Rabiah Samal, mengatakan berdasarkan hasil pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025, pendapatan daerah yang ditargetkan sebesar Rp3,05 triliun hanya terealisasi sekitar Rp2,7 triliun.

Menurut Farhatun, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku agar perencanaan pendapatan pada tahun-tahun berikutnya dilakukan secara lebih terukur dan realistis.

“Perencanaan anggaran pendapatan haruslah terukur, sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai, dan tidak mempengaruhi kemandirian fiskal daerah,” kata Farhatun, yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPRD Provinsi Maluku.

Banggar Dorong Optimalisasi Pendapatan

Selain memperbaiki perencanaan, Banggar mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan seluruh sumber pendapatan yang tersedia.

Upaya tersebut dinilai perlu dilakukan melalui koordinasi yang lebih intensif dengan pemerintah pusat, antar-OPD pengumpul pendapatan, maupun badan usaha milik daerah (BUMD).

Banggar juga meminta sistem pengelolaan pendapatan terus diperbaiki sehingga target yang telah ditetapkan dapat dicapai hingga akhir tahun anggaran.

“Optimalisasi sumber-sumber pendapatan harus terus dilakukan, termasuk melalui koordinasi dengan Pemerintah Pusat, antar OPD pengumpul dan BUMD, serta memperbaiki sistem pengelolaannya,” ujar Farhatun.

Di sisi belanja, Banggar mencatat belanja daerah Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp2,87 triliun. Namun, realisasinya hanya mencapai Rp2,56 triliun.

Farhatun mengatakan kondisi tersebut menjadi perhatian Banggar karena efektivitas dan efisiensi belanja daerah harus menjadi bagian penting dalam perencanaan anggaran ke depan.

Menurutnya, belanja daerah tidak hanya harus terserap secara optimal, tetapi juga diarahkan pada program dan kegiatan yang memberikan dampak langsung terhadap penyelesaian berbagai persoalan mendasar di Maluku.

Banggar secara khusus meminta pengalokasian dan pelaksanaan anggaran lebih difokuskan pada isu-isu krusial, seperti kemiskinan, pengangguran, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, serta aksesibilitas masyarakat.

“Perencanaan anggaran belanja harus benar-benar efektif dan efisien pelaksanaannya, terutama pada anggaran program atau kegiatan yang berkaitan dengan isu-isu krusial di Maluku,” jelasnya.

Banggar menilai pengelolaan belanja yang lebih tepat sasaran diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan perekonomian daerah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Maluku.

Utang Pihak Ketiga Jadi Perhatian

Selain persoalan pendapatan dan belanja, Banggar turut memberikan perhatian terhadap kewajiban kepada pihak ketiga yang belum terbayarkan hingga akhir 2025.

Farhatun mengatakan persoalan tersebut harus segera ditangani pemerintah daerah agar tidak terus menjadi beban terhadap keuangan daerah pada tahun anggaran berikutnya.

Untuk itu, Banggar mendorong pemerintah daerah menerapkan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pada saat yang sama, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta melakukan rasionalisasi dan efisiensi terhadap program maupun kegiatan yang dinilai hanya bersifat seremonial.

“Dengan demikian, utang kepada pihak ketiga dapat diselesaikan dan tidak menjadi beban bagi Pemerintah Daerah,” kata Farhatun.

Banggar berharap berbagai catatan tersebut menjadi bahan evaluasi Pemprov Maluku dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran berikutnya.

Perencanaan anggaran, menurut Farhatun, harus semakin realistis, terukur, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Catatan Banggar tersebut menjadi bagian dari pembahasan DPRD Provinsi Maluku terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebelum ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Benhur Watubun Dorong Maluku Gali Sumber Pendapatan Baru

Penulis
redaksi.MN
-
0

Ambon, Maluku.news – Ketua DPRD Maluku Benhur George Watubun meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Maluku tidak hanya mengandalkan optimalisasi sumber pendapatan yang telah ada, tetapi juga aktif menggali sumber-sumber pendapatan baru untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah.

Hal itu disampaikan Benhur seusai rapat paripurna DPRD Maluku terkait penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2025, Rabu (26/8/2026).

Menurut Benhur yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku, intensifikasi pendapatan harus benar-benar menghasilkan peningkatan penerimaan daerah. Kebijakan intensifikasi, kata dia, jangan sampai justru berdampak terhadap penurunan pendapatan.

“Selain mengintensifkan apa yang telah terjadi, intensifikasi itu harus untuk meningkatkan pendapatan, bukan untuk menurunkan pendapatan. Kemudian mencari sumber-sumber pendapatan baru yang belum digali, itu harus kita lakukan,” kata Benhur.

Ia mengatakan, optimalisasi pendapatan menjadi semakin penting di tengah dinamika kebijakan pemerintah pusat yang turut memengaruhi kondisi fiskal daerah.

Karena itu, Pemerintah Provinsi Maluku dituntut lebih kreatif dan inovatif dalam mengelola berbagai potensi daerah yang dapat menjadi sumber pendapatan.

Dorong Digitalisasi Pengelolaan Keuangan

Benhur juga menilai digitalisasi dan inovasi harus menjadi bagian dari pembenahan pengelolaan keuangan daerah.

Menurutnya, pemanfaatan teknologi dapat mendukung pengelolaan pendapatan agar lebih efektif sekaligus mendorong transparansi dalam tata kelola keuangan daerah.

“Ke depan penggunaan digitalisasi termasuk inovasi itu kerangka pikir yang paling penting untuk memperbaiki kinerja keuangan kita,” ujarnya.

Selain meningkatkan pendapatan, Benhur menekankan pentingnya memperbaiki kualitas belanja daerah. Menurut dia, keberhasilan APBD tidak semata-mata diukur dari tingkat penyerapan anggaran, tetapi dari manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.

“Pendapatan bagus dan pemanfaatan keuangan selanjutnya adalah untuk kepentingan-kepentingan yang jauh lebih produktif untuk menghadirkan kesejahteraan dan menurunkan angka kemiskinan,” kata Watubun.

APBD Harus Berpihak pada Rakyat

Benhur mengatakan DPRD Maluku akan terus mencermati pelaksanaan APBD sekaligus mendorong pemerintah daerah melakukan perbaikan pengelolaan keuangan secara berkelanjutan.

Ia menegaskan, kebijakan fiskal tidak boleh berorientasi semata pada penyerapan anggaran. Setiap penggunaan APBD harus dapat diukur dari dampak dan manfaatnya bagi masyarakat.

“Di tengah situasi kita yang betul-betul dinamis dengan kebijakan pemerintah pusat, kita harus tetap memastikan bahwa setiap kebijakan dan penggunaan anggaran berpihak pada kepentingan rakyat,” ujarnya.

Menurut Benhur, penguatan kapasitas fiskal daerah harus berjalan beriringan dengan pembenahan tata kelola belanja. Dengan demikian, peningkatan penerimaan daerah dapat diarahkan pada program-program yang lebih produktif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Maluku.

DPRD Maluku Minta BPKH Libatkan Masyarakat Adat

Penulis
redaksi.MN
-
0

Ambon, Maluku.news – DPRD Maluku meminta pemerintah memperhatikan keberatan masyarakat adat terkait penetapan batas kawasan Taman Nasional Manusela di wilayah Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah.

Anggota DPRD Maluku Alhidayat Wajo mengatakan persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius, mengingat penetapan batas kawasan berkaitan langsung dengan wilayah yang selama ini menjadi ruang hidup dan wilayah kelola masyarakat adat.

“Karena itu kewenangan pemerintah pusat, tetapi pemerintah daerah memiliki tugas untuk menyampaikan kepada pemerintah pusat bahwa aspirasi masyarakat salah satunya harus mempertimbangkan kondisi wilayah masyarakat adat di sana,” kata Alhidayat kepada wartawan di Ambon, Rabu (19/8/2026).

Menurut Alhidayat, penetapan batas kawasan hutan merupakan kewenangan pemerintah pusat. Namun, proses tersebut seharusnya tetap memperhatikan keberadaan masyarakat hukum adat yang telah mendiami dan mengelola wilayah tersebut secara turun-temurun.

Pernyataan itu disampaikan menyusul keberatan masyarakat adat di sejumlah negeri di Seram Utara terhadap penetapan dan pergeseran batas kawasan Taman Nasional Manusela.

Sebelumnya, sebanyak 13 negeri adat mengunci wilayah pegunungan Seram Utara dengan sasi sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan penetapan batas kawasan.

Alhidayat menilai masyarakat adat memiliki hubungan historis dengan wilayah yang mereka tempati. Karena itu, keberadaan dan hak masyarakat adat perlu menjadi salah satu pertimbangan dalam proses penataan kawasan hutan.

“Masyarakat adat harus diperhatikan, harus dijunjung juga, karena mereka juga hidup bukan baru kemarin sore. Mereka hidup sebelum negara ini ada,” ujarnya.

Minta BPKH Turun ke Lapangan

Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, Alhidayat mendorong pemerintah membuka ruang dialog langsung dengan masyarakat adat.

Ia meminta Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) turun ke lapangan untuk bertemu masyarakat dan membahas persoalan batas kawasan secara terbuka.

“Penyelesaiannya mudah saja, yaitu BPKH turun temui masyarakat. Karena selama ini penetapan tapal batas tanpa melibatkan masyarakat hukum adat,” katanya.

Menurut dia, penetapan batas kawasan tidak semestinya hanya dilakukan berdasarkan keputusan administratif. Pemerintah dan masyarakat adat perlu duduk bersama untuk mencari titik temu mengenai batas wilayah.

Alhidayat juga menilai proses penetapan batas seharusnya disertai kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat adat yang dituangkan dalam berita acara.

“Kalau penetapannya lewat kesepakatan bersama masyarakat adat, kan ada kewajiban ketika melakukan penetapan batas maka harus ada berita acara kesepakatan antara pemerintah, dalam hal ini BPKH, dengan masyarakat adat. Hal ini yang selama ini tidak dilakukan,” ujarnya.

Dorong Persoalan Dibawa ke Pemerintah Pusat

Alhidayat mengatakan persoalan batas kawasan tidak hanya terjadi di Taman Nasional Manusela. Menurut dia, persoalan serupa juga ditemukan di sejumlah wilayah lain yang bersinggungan dengan wilayah masyarakat adat.

Karena itu, ia mendorong Komisi II DPR RI untuk membawa persoalan tersebut ke Kementerian Kehutanan sebagai mitra kerja pemerintah.

“Saya masih di Komisi II, kita minta ke Kementerian Kehutanan,” katanya.

Alhidayat sebelumnya juga menyoroti persoalan penetapan batas kawasan hutan di wilayah Kanikeh dan Manusela yang menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui BPKH.

Ia menegaskan pelibatan masyarakat adat penting dilakukan sebelum pemerintah menetapkan kebijakan yang berdampak terhadap wilayah tempat masyarakat menggantungkan kehidupan.

Bagi masyarakat adat di Seram Utara, persoalan batas kawasan bukan sekadar garis administratif pada peta. Batas tersebut berkaitan dengan ruang hidup, wilayah kelola, serta keberlanjutan kehidupan masyarakat yang telah berlangsung secara turun-temurun.

Karena itu, DPRD Maluku mendorong penyelesaian persoalan batas Taman Nasional Manusela dilakukan secara terbuka dengan melibatkan pemerintah, masyarakat adat, dan pihak terkait.

Dialog dan kesepakatan bersama dinilai penting untuk mencari penyelesaian sekaligus memastikan penataan kawasan hutan tetap memperhatikan kepentingan konservasi dan hak masyarakat adat.

Benhur Watubun Minta Kebijakan Pembangunan Perhatikan Karakter Kepulauan Maluku

Penulis
redaksi.MN
-
0

Hendrik Lewerissa : Kemajuan Lahir dari Keberanian Berubah

Ambon, Maluku.news – Ketua DPRD Provinsi Maluku Benhur George Watubun meminta pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap karakter Maluku sebagai daerah kepulauan dalam setiap kebijakan pembangunan dan pelayanan publik.

Menurut Benhur, kondisi geografis Maluku yang terdiri atas banyak pulau menjadi salah satu faktor yang menyebabkan biaya pembangunan dan pelayanan publik relatif tinggi. Karena itu, karakteristik wilayah kepulauan perlu diakomodasi dalam kebijakan pemerintah, termasuk dalam skema transfer keuangan ke daerah.

Hal tersebut disampaikan Benhur dalam Rapat Paripurna DPRD Maluku dalam rangka memperingati HUT ke-81 Provinsi Maluku di Ruang Rapat Paripurna DPRD Maluku, Rabu (19/8/2026).

Dalam pidatonya, Benhur mengapresiasi berbagai capaian pembangunan yang telah diraih Maluku. Namun, ia menilai masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang membutuhkan kebijakan khusus dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

“Sebagai daerah kepulauan, kebutuhan pelayanan publik sangat mahal karena masyarakat tersebar di banyak pulau. Karakter biaya kepulauan belum sepenuhnya terakomodasi dalam formula pembagian dana alokasi umum,” kata Benhur.

Karena itu, ia mendorong agar kebijakan transfer keuangan ke daerah turut mempertimbangkan karakteristik wilayah kepulauan. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antara Maluku dan daerah lainnya.

Benhur juga berharap pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan dapat segera membuahkan hasil. Regulasi tersebut dinilai penting untuk memperkuat posisi daerah kepulauan sekaligus mendukung pembangunan dan konektivitas antarpulau.

Pembangunan Harus Beri Manfaat bagi Masyarakat

Selain persoalan anggaran dan regulasi daerah kepulauan, DPRD Maluku turut menyoroti pengelolaan sumber daya alam serta pelaksanaan berbagai proyek strategis di daerah.

Benhur menegaskan pembangunan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Maluku. Ia juga meminta pemerintah memastikan hak-hak masyarakat adat tetap terlindungi dalam setiap kebijakan pembangunan.

“Pembangunan tidak boleh mengorbankan masyarakat adat yang secara turun-temurun menjaga dan mengelola wilayahnya,” ujarnya.

Menurut Benhur, perlindungan terhadap masyarakat hukum adat harus diwujudkan melalui kepastian hukum dan kebijakan pembangunan yang menghormati hak-hak masyarakat.

Di tengah berbagai tantangan pembangunan tersebut, Benhur mengajak seluruh masyarakat Maluku memperkuat persatuan dan mempertahankan budaya hidup orang basudara.

Nilai pela gandong, kata dia, merupakan modal sosial yang penting dalam menjaga persatuan sekaligus menjadi kekuatan masyarakat Maluku menghadapi berbagai tantangan pembangunan.

“Marilah kita bersatu, terus berbuat baik, saling mendukung dan bersama-sama bekerja untuk kemajuan daerah serta kesejahteraan masyarakat Maluku,” katanya.

Benhur turut memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah, pemerintah kabupaten dan kota, dunia usaha, perbankan, BUMN, BUMD, serta seluruh masyarakat yang telah berkontribusi dalam pembangunan Maluku.

Hendrik: Kemajuan Lahir dari Keberanian Berubah

Sementara itu, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa mengatakan Maluku dibangun atas keberagaman, dengan banyak pulau, negeri, adat istiadat, dan budaya. Namun, seluruh keragaman tersebut tetap berada dalam satu rumah besar dan satu kebangsaan, yakni Indonesia.

“Kita orang Maluku adalah orang-orang yang dibesarkan dengan tradisi dan kearifan para leluhur, dengan rasa bersatu dan semangat untuk maju,” ujar Hendrik.

Ia mengatakan perjalanan Maluku tidak dapat dipisahkan dari tradisi, kearifan lokal, dan semangat persaudaraan yang diwariskan para leluhur.

Hendrik juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD Maluku, pemerintah kabupaten dan kota, Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para raja, dunia usaha, perbankan, partai politik, serta seluruh masyarakat yang selama ini mendukung pembangunan daerah.

Menurutnya, pemerintah bersama masyarakat akan terus menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Ia mengakui masih terdapat sejumlah target pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik yang belum tercapai secara maksimal.

Peringatan HUT ke-81 Provinsi Maluku menjadi momentum untuk mengevaluasi capaian pembangunan sekaligus memperkuat komitmen pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi tantangan ke depan.

Pemerataan pembangunan, penguatan kebijakan bagi daerah kepulauan, perlindungan masyarakat adat, serta peningkatan konektivitas antarpulau menjadi sejumlah agenda penting untuk mendorong pembangunan Maluku yang lebih merata dan berkeadilan.

DPRD Maluku Dorong Penyelesaian RUU Provinsi Kepulauan

Penulis
redaksi.MN
-
0

Ambon, Maluku.news – DPRD Maluku mendukung percepatan penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Provinsi Kepulauan sebagai salah satu upaya mengatasi ketimpangan pembangunan dan tingginya biaya pelayanan publik di wilayah kepulauan.

Ketua DPRD Maluku Benhur George Watubun mengatakan, karakter geografis Maluku yang terdiri atas banyak pulau menyebabkan penyelenggaraan pelayanan publik membutuhkan biaya yang relatif tinggi. Karena itu, diperlukan regulasi yang mampu memberikan kebijakan pembangunan yang lebih sesuai dengan kondisi daerah kepulauan.

“Berbagai ketimpangan pembangunan antarwilayah kepulauan seperti Maluku menjadi perhatian serius, sehingga pada momentum usia ke-81 provinsi ini bisa dijadikan evaluasi dalam mendorong pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan,” ujar Benhur di Ambon, Rabu (19/8).

Pernyataan tersebut disampaikan Benhur saat memimpin Rapat Paripurna DPRD Maluku dalam rangka memperingati HUT ke-81 Provinsi Maluku. Rapat tersebut dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa-Abdullah Vanath, pimpinan dan anggota DPRD, anggota DPD RI dan DPR RI asal Maluku, para bupati dan wali kota, serta Forkopimda.

Menurut Benhur, usia 81 tahun merupakan perjalanan panjang yang patut disyukuri sekaligus menjadi momentum untuk mengevaluasi berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat.

“Berbagai capaian pembangunan yang telah diraih patut diapresiasi, namun kondisi Maluku saat ini masih menunjukkan adanya ketertinggalan bila dibandingkan sejumlah provinsi lain, terutama dalam aspek pembangunan, pelayanan publik dan kesehatan,” katanya.

Ia menilai penyelesaian RUU Provinsi Kepulauan penting untuk memperkuat konektivitas antarpulau sekaligus mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Benhur juga mengingatkan agar peringatan HUT Provinsi Maluku tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan seremonial. Momentum tersebut, kata dia, harus menjadi ruang evaluasi bagi seluruh elemen masyarakat mengenai kontribusi masing-masing dalam pembangunan daerah.

Perhatian terhadap Blok Masela

Selain memperjuangkan RUU Provinsi Kepulauan, DPRD Maluku juga menaruh perhatian terhadap pembangunan Blok Masela yang kini telah memasuki tahap pembangunan.

Benhur berharap pengelolaan Blok Masela memberikan manfaat nyata bagi pembangunan Maluku. Masyarakat Maluku, menurut dia, harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembangunan dan pengelolaan potensi strategis tersebut.

Ia juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat sejalan dengan pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945.

“Mari kita terus berjuang agar negara dapat memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat adat dengan hadirnya UU tentang Masyarakat Hukum Adat tanpa menghilangkan kewenangan negara, sekaligus memastikan pembangunan tidak mengorbankan masyarakat adat yang telah secara turun-temurun menjaga dan mengelola wilayah,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa mengatakan Maluku dibangun atas keberagaman dengan banyak pulau, negeri, adat istiadat dan budaya, tetapi tetap berada dalam satu rumah besar dan satu kebangsaan, yakni Indonesia.

“Lewat momentum ini, kita tidak hanya menyaksikan bertambahnya usia sebuah daerah, tetapi sedang merayakan semangat para pendahulu, menghormati jasa para pahlawan, para raja, tokoh adat, tokoh agama yang telah menyumbangkan tenaga dan pikiran, bahkan jiwa dan raga demi tegaknya Merah-Putih di Bumi Raja-Raja,” ujar Lewerissa.

Ia mengatakan kemajuan tidak lahir dari kenyamanan, melainkan dari keberanian untuk berubah, kesungguhan menghadapi tantangan, serta kesediaan seluruh elemen masyarakat untuk berjalan bersama.

Kibar Merah Putih di Dasar Laut, Pattra 28 Bukan Kaleng-Kaleng

Penulis
rudy.fofid
-
0

Ambon, Maluku.News – Rasa haru dan bangga menyelimuti para anggota Sispala Pattra 28 SMA Negeri 1 Ambon di perairan Morella, Maluku Tengah, Senin (17/8/2026). Mereka bersalaman dan berpelukan usai sukses melaksanakan tugas di dasar laut.

Para penyelam Pattra 28 yang menyelam ke dasar laut untuk pembentangan bendera adalah Ahmad Razak, Ferdinand Albert Siwabessy, Darel Wenno, Alvander Samual, Cliford Pasanea, Jessyca Evelin Berhitu, Frania Siwalette, dan Amelina Dwi Zaskia. Mereka didampingi tiga instruktur selam dari Ambon Dive Explore yakni Zainal Renuat, Dedy Laturua, dan Amiludin Kilkoda.

Ahmad Razak Karnudu, Ferdinand Alberth Siwabessy, dan Jessyca Evelin Berhitu mengaku sangat bangga bisa dipercaya untuk melaksanakan tugas di dasar laut. Ketiganya pun bertekad, jika ada kesempatan melakukan hal yang sama di masa depan, mereka ingin melakukannya lagi di tempat berbeda.

“Kalau kelak saya jadi Marinir Angkatan Laut, saya ingin melakukannya lagi,” ujar Ahmad Razak Karnudu.

Ahmad, Alberth, dan Jessyca ungkapkan, sempat mendapat kesulitan di dasar laut karena arus lumayan kencang. Untungnya mereka sudah menyiapkan pemberat di lingkar pinggul sehingga bisa mengatur posisi.

Alberth yang duduk di Kelas XII F-10, menyebutkan, mereka sedikit terbawa arus tetapi semua anggota tim saling menopang sehingga bisa sanggup melawan arus.

“Beta sempat kesulitan mengikat bendera pada ikatan pertama, karena saat itulah arus agak kencang. Setelah tiga ikatan selesai, barulah kita saling memberi isyarat sehingga bendera bisa dibentangkan,” ungkap Alberth.

Ahmad yang membawa bendera dari darat sampai ke dasar laut, juga sempat punya kesulitan. Air merembes ke dalam masker, sehingga mengganggu pernafasan. Beruntung dia tetap tenang dan tidak panik. Dengan teknik olah nafas, dia bisa membuang rembesan air laut, dan sanggup melaksanakan tugas sampai selesai.

Ketua Panitia HUT Ke-81 RI Pattra 28 Jessyca Evelin Berhitu, siswa kelas XII F-1 mengaku bangga dengan kegiatan pengibaran bendera di dasar laut.

“Bangga dan puas karena kerja keras tidak terbuang sia-sia. Apalagi, acara ini nyaris tidak terlaksana karena terdapat sejumlah kekurangan. Namun berkat dukungan Kepala SMA Negeri 1 Ambon dan senior-senior Pattra 28, juga instruktur selam dari Ambon Dive Explore, akhirnya kegiatan pengibaran bendera bisa terlaksana.

Jessyca yang juga turun ke dasar laut menyebutkan, dia pun sempat ada gangguan teknis, yakni regulator yang bergeser dari posisinya. Akan tetapi, dengan tenang, dia bisa posisi regulator kembali normal.

Bagaimanapun, Ahmad, Albert, Jessyca, dan kawan-kawannya di Pattra 28 telah membuat sejarah dan kenangan manis dengan tangannya sendiri. Mereka telah menjadi sumber inspirasi baru untuk angkatan ini, maupun angkatan-angkatan yang akan datang.

“Dengan keberhasilan mengibarkan bendera di dasar laut ini menjadi bukti bahwa Pattra 28 bukan kaleng-kaleng”, ujar Kepala SMA Negeri 1 Dra. E. Laturiuw, M.Si, di Morella, usai pengibaran bendera Merah Putih di dasar laut.

Sispala Pattra 28 SMA Negeri 1 Ambon Sukses Kibar Merah Putih di Dasar Laut

Penulis
rudy.fofid
-
0

Ambon, Maluku.News – Kelompok Siswa Pencinta Alam (Sispala) Pattra 28 SMA Negeri 1 Ambon sukses menaikkan Bendera Merah Putih di dasar laut, perairan Negeri Morella, Maluku Tengah, Senin (17/8/2026). Selain mengibarkan Bendera Merah Putih, para penyelam Pattra 28 lebih dulu mengibarkan bendera SMA Negeri 1 Ambon dan Bendera Pattra 28 secara berdampingan.

Mendahului pengibaran bendera di dasar laut, rangkaian acara lainnya dilakukan di bibir pantai. Anggota senior Pattra 28 Ipda Subagio Riyadi, SH bertindak sebagai Komandan Upacara, sedangkan Kepala SMA Negeri 1 Dra. E. Laturiuw, M.Si menjadi Pembina Upacara. Hadir pula di lokasi upacara, Sekretaris Komite Sekolah H. Ir Yusrain Uluputty, guru Steanly Haurissa SE, dan para lulusan SMA Negeri 1 Ambon yang merupakan anggota senior Pattra 28.

Dalam upacara itu, Kepala SMA Negeri 1 Dra. E. Laturiuw, M.Si menerima bendera dari Pembina Pattra 28 Tommy Salu, S.Pd. Kepala sekolah kemudian menyerahkan bendera kepada anggota Pattra 28 Ahmad Razak Karnudu. Ahmad dkk langsung membawa Bendera Merah Putih ke dasar laut, dengan peralatan selam lengkap.

Di dasar laut, Ahmad Razak Karnudu dan Ferdinand Alberth Siwabessy menjadi petugas pengibar bendera. Penyelam Pattra 28 lainnya yang ikut dalam upacara di dasar laut adalah Darel Wenno, Alvander Samual, dan Cliford Pasanea. Pattra 28 juga mengyertakan penyelam puteri Jessyca Evelin Berhitu, Frania Siwalette, dan Amelina Dwi Zaskia. Para penyelam belia ini didampingi tiga instruktur selam dari Ambon Dive Explore yakni Zainal Renuat, Dedy Laturua, dan Amiludin Kilkoda.

Keberhasilan Sispala Pattra 28 mengibarkan bendera di dasar laut ini, menjadi catatan sejarah sendiri dunia pencinta alam Maluku. Dari penelusuran terhadap laporan media massa, pengibaran bendera di dasar laut pernah dilakukan gabungan sispala di Bali, tahun 2024. Sedangkan di Maluku, inilah sispala pertama yang melakukan pengibaran bendera di dasar laut.

Kepala SMA Negeri 1 Dra. E. Laturiuw, M.Si sangat mengapresiasi inisiatif Pattra 28. Ia menyampaikan penghargaan kepada tim pembina yang sudah anak-anak muda Indonesia dan siswa SMA Negeri 1 Ambon menjadi pencinta alam.

“Sejak berdiri tahun 1995, Pattra akhirnya bisa membentangkan Bendera Merah Putih di dasar laut. Kegiatan ini bukan seremoni semata melainkan membentuk karakter siswa, terutama jiwa patriotisme untuk mengisi kemerdekaan,” ujar Laturiuw, saat menyampaikan wejangan sebagai pembina upacara.

Anos Yermias Apresiasi Pelayanan Terpadu Administrasi Kependudukan di Ambon

Penulis
redaksi.MN
-
0

Ambon, Maluku.news – Legislator DPRD Maluku Anos Yermias mengapresiasi pelaksanaan Pelayanan Terpadu Kepemilikan Status Hukum Perkawinan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi masyarakat Kota Ambon.

Menurut Anos, program yang dilaksanakan Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) bersama TP-PKK Kota Ambon tersebut penting, terutama bagi pasangan yang telah melangsungkan perkawinan secara agama tetapi belum memiliki pencatatan perkawinan secara resmi dalam administrasi negara.

Ia menilai pencatatan perkawinan tidak sekadar berkaitan dengan kepemilikan dokumen, tetapi menyangkut kepastian status hukum suami, istri, dan anak dalam sebuah keluarga.

“Status perkawinan yang tercatat memiliki hubungan erat dengan berbagai dokumen kependudukan serta memberikan kepastian hukum bagi suami, istri, dan terutama anak-anak dalam keluarga,” ujar Anos di Ambon, Jumat (7/8/2026).

Ia juga mengapresiasi pendekatan pelayanan yang diberikan Pemkot Ambon kepada masyarakat dari berbagai latar belakang agama.

Berdasarkan informasi Pemkot Ambon, masyarakat Muslim difasilitasi melalui layanan isbat nikah pada 24 Agustus 2026. Sementara masyarakat Kristen Protestan dan Katolik difasilitasi melalui pelayanan pernikahan dan pencatatan pada 28 Agustus 2026.

Adapun pendaftaran pelayanan tersebut berlangsung pada 3 hingga 21 Agustus 2026.

Anos menilai program pelayanan terpadu tersebut merupakan bentuk pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat. Pemerintah, kata dia, tidak hanya menunggu warga datang mengurus administrasi, tetapi turut membuka akses agar masyarakat memperoleh dokumen kependudukan sekaligus kepastian hukum.

Karena itu, ia berharap masyarakat Kota Ambon yang memenuhi persyaratan dapat memanfaatkan pelayanan tersebut dengan sebaik-baiknya.

Di sisi lain, Anos mendorong pemerintah memperluas sosialisasi hingga ke tingkat kecamatan, kelurahan/negeri, RT/RW, serta komunitas keagamaan. Langkah tersebut dinilai penting agar informasi mengenai pelayanan administrasi kependudukan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

“Pelayanan administrasi kependudukan mungkin terlihat sederhana, tetapi dampaknya sangat besar bagi kehidupan sebuah keluarga,” katanya.

Menurut Anos, ketika perkawinan telah tercatat, status hukum sebuah keluarga menjadi lebih jelas. Demikian pula dengan tertib administrasi kependudukan yang dapat memperkuat perlindungan terhadap hak-hak setiap anggota keluarga.

Ia berharap program pelayanan terpadu tersebut tidak berhenti pada pelaksanaan tahun ini, tetapi dapat terus dilaksanakan dan dikembangkan sehingga semakin banyak masyarakat memperoleh pelayanan administrasi kependudukan yang mudah, cepat, terjangkau, dan memberikan kepastian hukum.

“Ambon maju ketika pemerintah hadir dan pelayanan publik semakin dekat dengan masyarakat,” pungkas Anos.

1...789...291Halaman 8 dari 291