Beranda blog Halaman 9

Tantangan Efisiensi Anggaran: Pemkot Ambon Maksimalkan Sumber Pendapatan Daerah

0

AMBON, Maluku.news – Di tengah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, Pemerintah Kota Ambon berkomitmen untuk mengoptimalkan penerimaan daerah dengan memaksimalkan potensi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada.

Sambutan Wali Kota Ambon, yang disampaikan oleh Wakil Wali Kota Ely Toisutta, menegaskan bahwa transparansi dan keadilan sosial dalam pengelolaan anggaran menjadi kunci dalam peningkatan PAD.

“Dengan meningkatkan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana pendapatan daerah digunakan secara transparan, kita dapat memastikan bahwa proses pengumpulan PAD dapat dilakukan dengan adil dan memberikan manfaat langsung bagi warga,” ujar Ely Toisutta saat membuka Rapat Koordinasi dan Rekonsiliasi Pajak Daerah di Santika Hotel, Kamis (29/10/2025).

Salah satu langkah yang diambil Pemkot Ambon adalah memberlakukan berbagai opsi pungutan baru melalui UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Daerah (HKPD), yang mencakup pungutan untuk pajak kendaraan bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, serta pajak mineral bukan logam dan batuan.

Pada Triwulan III 2025, Pemkot Ambon berhasil meraih 93,37% dari target penerimaan PKB sebesar Rp22 miliar, dan 97,73% dari target BBNKB yang mencapai Rp10 miliar. Pemkot juga memperkenalkan inisiatif sweeping kendaraan tidak lengkap yang telah menjaring 1.268 kendaraan dan menghasilkan pajak senilai Rp262.437.151.

Roy de Fretes, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon, menambahkan bahwa efisiensi anggaran yang berlanjut memaksa Pemkot untuk lebih kreatif dalam mencari sumber pendapatan baru, termasuk melalui kolaborasi dengan pihak terkait untuk meningkatkan kesadaran pajak di masyarakat.

DPRD Maluku Desak Evaluasi Total Program MBG Usai Tragedi Keracunan Massal di Kairatu

0

Ambon, Maluku.News – Tragedi keracunan massal akibat konsumsi Makanan Bergizi Gratis (MBG) menimpa lebih dari seratus siswa di Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Maluku, pada Senin (20/10/2025). Peristiwa ini tidak hanya mengancam kesehatan para siswa, tetapi juga mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap keamanan program pemerintah tersebut.

Korban keracunan berasal dari sejumlah satuan pendidikan, di antaranya SD Inpres Talaga Ratu, MI 2 Kairatu, dan salah satu PAUD di Desa Kairatu. Setelah mengonsumsi makanan dari program MBG, para siswa mengalami gejala mual, muntah, dan pusing hingga harus dilarikan ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Insiden ini menimbulkan trauma mendalam, baik bagi para siswa maupun orang tua mereka.

Menanggapi kejadian tersebut, Anggota Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Ismail Marasabessy, menyampaikan keprihatinan mendalam atas dampak serius yang ditimbulkan terhadap kondisi fisik dan psikologis anak-anak.

“Keracunan yang terjadi di SBB ini sangat berpengaruh terhadap psikologis anak-anak kita. Hingga kini mereka masih takut mengonsumsi makanan bergizi gratis tersebut,” ujar Marasabessy kepada wartawan di Gedung DPRD Maluku, Karang Panjang, Ambon, Selasa (21/10/2025).

Menurutnya, peristiwa ini juga memicu kekhawatiran besar di kalangan orang tua. Banyak dari mereka kini melarang anak-anaknya untuk mengonsumsi makanan dari program MBG di sekolah.

“Ini menjadi cerita tersendiri, karena makanan bergizi yang seharusnya menyehatkan justru menimbulkan ketakutan. Orang tua kini lebih waspada dan tidak lagi mengizinkan anak-anak mereka memakan MBG dari sekolah,” ujarnya.

Politisi Partai NasDem tersebut menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG. Ia menekankan bahwa jika program tersebut merupakan kebijakan resmi pemerintah, maka pelaksanaannya harus dilakukan secara bertanggung jawab dengan menjamin kualitas dan keamanan pangan bagi siswa.

“Kalau MBG ini benar-benar bergizi, jalankan dengan penuh tanggung jawab. Tapi kalau justru menjadi racun bagi anak-anak, sebaiknya dihentikan karena tidak ada manfaatnya,” tegas Marasabessy.

Ia menjelaskan, program MBG saat ini masih dalam tahap awal dan baru diterapkan di beberapa wilayah di Kabupaten SBB, seperti Kairatu, Waimital (Gemba), dan Hatusua. Sementara sejumlah wilayah lainnya belum menerima program tersebut.

“Program ini harus dievaluasi sebelum diperluas ke daerah lain. Banyak orang tua kini khawatir dan enggan menerima MBG karena dampak dari kejadian kemarin,” tambahnya.

Sebagai langkah solutif, Marasabessy mengusulkan agar sekolah-sekolah yang belum menerima program MBG, khususnya di wilayah pegunungan, diberikan dana langsung untuk dikelola oleh pihak sekolah dengan pengawasan ketat dari pemerintah.

“Tidak mungkin pihak sekolah dengan sengaja memasak makanan untuk meracuni murid-muridnya sendiri. Jadi ada baiknya dana MBG diserahkan ke sekolah agar mereka bisa mengatur menu, kebersihan, dan pengawasan makanan dengan baik,” tandasnya.

Diketahui, dapur penyedia makanan MBG di wilayah tersebut dikelola oleh Eko Bidiona, penanggung jawab dari Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Al-Barqah Nahdliyin Waimital yang berlokasi di Jalan Trans Seram, Kecamatan Kairatu, Kabupaten SBB, Maluku.

Hingga kini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti keracunan serta mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas insiden tersebut.

Marasabessy juga mendesak agar Polres SBB segera mengusut tuntas kasus ini, karena diduga terdapat unsur kelalaian yang mengancam nyawa orang lain.

“Pihak kepolisian harus segera menindaklanjuti kasus ini. Jika terbukti lalai, dapur penyedia MBG tersebut harus dicabut izinnya,” tegasnya.

DPRD Maluku Jadwalkan RDP Bahas Dugaan Pencemaran Lingkungan Akibat Patahnya Tongkang PT Batutua di Pulau Wetar

0

Ambon, Maluku.News – Komisi II DPRD Provinsi Maluku dijadwalkan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan sejumlah pihak terkait insiden patahnya tongkang milik PT Batutua Tembaga Raya (BTR) di perairan Pulau Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD). Rapat ini merupakan tindak lanjut atas protes masyarakat yang menyoroti dugaan pencemaran lingkungan akibat kejadian tersebut.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Maluku, John Laipeny, kepada wartawan di Gedung Balai Rakyat, Karang Panjang, Ambon, Senin (20/10/2025), mengatakan bahwa RDP dijadwalkan berlangsung pada Selasa (21/10/2025) dengan menghadirkan pihak PT Batutua, Dinas Lingkungan Hidup, dan Inspektur Pertambangan.

“Sesuai jadwal, besok kami akan RDP dengan PT Batutua, Dinas Lingkungan Hidup, serta Inspektur Pertambangan untuk meninjau hasil kajian atas patahnya tongkang bermuatan material tambang yang diduga mencemari lingkungan di kawasan Pulau Wetar,” ujar Laipeny.

Langkah ini diambil setelah adanya aksi protes dan demonstrasi dari masyarakat yang menuntut transparansi serta kepastian mengenai dampak lingkungan akibat insiden tersebut. Menurut Laipeny, aspirasi masyarakat harus menjadi perhatian utama lembaga legislatif.

“Kami harus mengutamakan kepentingan rakyat karena suara masyarakat sudah sangat jelas melalui aksi protes di DPRD Maluku. Ini tidak bisa dibiarkan. Pada rapat sebelumnya PT Batutua tidak hadir, sementara hingga kini kami belum menerima hasil kajian resmi. Yang ada hanya kajian milik PT sendiri dan itu kami anggap tidak relevan karena bersifat sepihak,” tegasnya.

Ia menambahkan, setelah pelaksanaan RDP, Komisi II bersama Dinas Perikanan dan sejumlah ahli lingkungan akan melakukan peninjauan langsung ke lokasi patahnya tongkang di Pulau Wetar untuk memastikan sejauh mana dampaknya terhadap ekosistem laut di kawasan tersebut.

“Sampai sekarang kami belum memiliki data pembanding. Karena itu, besok PT Batutua wajib hadir dengan seluruh data pendukung. Begitu juga Dinas Lingkungan Hidup, harus membawa data valid agar kita bisa memastikan apakah benar terjadi pencemaran lingkungan atau tidak,” kata Laipeny.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa DPRD Maluku akan terus mengawal persoalan ini hingga ada kejelasan ilmiah dan pertanggungjawaban dari pihak perusahaan.

“Kami ingin hasil yang objektif dan transparan, supaya masyarakat mendapat kepastian, dan jangan sampai ada kesan bahwa persoalan ini ditutup-tutupi,” pungkas Laipeny.

Ketua DPRD Maluku Desak Pengelolaan Ruko Mardika Dikembalikan ke Pemerintah Provinsi

0

Ambon, Maluku.News – Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur G. Watubun, menegaskan komitmen lembaganya untuk terus mengawal penyelesaian persoalan pengelolaan Ruko Mardika Ambon yang hingga kini masih menuai polemik. Pernyataan tersebut disampaikan Watubun saat menerima aksi demonstrasi dari Aliansi Indonesia Komando Garuda Sakti di halaman Kantor DPRD Maluku, Senin (20/10/2025).

“Kami sudah mengeluarkan rekomendasi kepada aparat penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Tinggi, dan Polda Maluku untuk mengusut masalah pasar tersebut,” ujar Watubun di hadapan para pendemo.

Watubun menjelaskan, DPRD Maluku telah menjalankan fungsinya dengan memberikan rekomendasi dan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Ruko Mardika. Namun, ia menegaskan bahwa proses hukum sepenuhnya merupakan kewenangan aparat penegak hukum.

“Tugas DPRD adalah melakukan pengawasan dan uji petik di lapangan. Namun kewenangan proses hukum tetap berada di tangan penegak hukum,” tegasnya.

Lebih lanjut, Watubun mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat DPRD akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak-pihak terkait untuk memperjelas sejumlah temuan di lapangan. Temuan itu termasuk dugaan adanya pungutan liar (pungli) dan penyimpangan dalam pengelolaan Ruko Mardika Ambon.

“LSM yang menyuarakan aspirasi masyarakat juga akan kami undang dalam rapat tersebut agar perkembangan penanganan kasus ini bisa diketahui secara terbuka dan transparan oleh publik,” jelas Watubun.

Ia menegaskan, jika ditemukan adanya pelanggaran hukum atau penyimpangan administratif, DPRD akan meneruskan hasil temuan itu kepada aparat penegak hukum. Selain itu, pihaknya juga akan memberikan rekomendasi kepada Gubernur Maluku agar menindak tegas pihak ketiga yang terbukti melanggar ketentuan kerja sama.

Watubun menambahkan, kontrak kerja sama pengelolaan Ruko Mardika yang telah berakhir seharusnya tidak diperpanjang, dan seluruh proses pengelolaan harus dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi Maluku.

“Kontrak yang sudah berakhir jangan lagi diperpanjang. Pengelolaan Ruko Mardika harus dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi agar pengaturannya bisa lebih tertib dan memberi manfaat maksimal bagi daerah,” ujarnya.

Ketua DPRD Maluku itu juga berharap agar seluruh kebijakan terkait Ruko Mardika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

“Kami berharap seluruh kebijakan di Ruko Mardika dilaksanakan sesuai aturan agar kontribusinya terhadap pemerintah dan rakyat Maluku benar-benar dapat dirasakan,” tutup Watubun.

Wali Kota Yani Renuat Harap Kunjungan Wapres Gibran Dorong Percepatan Pembangunan Tual

0

Tual, Maluku.news – Wali Kota Tual Akhmad Yani Renuat menyampaikan apresiasi tinggi atas kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka di Kota Tual, Rabu (15/10/2025). Ia optimistis kunjungan tersebut membawa dampak positif bagi percepatan pembangunan di berbagai sektor strategis yang menjadi kebutuhan masyarakat kepulauan.

Kepada wartawan, Wali Kota menegaskan sejumlah sektor prioritas yang membutuhkan perhatian khusus pemerintah pusat, yakni perikanan, kelautan, pendidikan, kesehatan, dan pariwisata. Menurutnya, karakteristik Tual sebagai daerah kepulauan mengharuskan pembangunan yang berbasis pada potensi masyarakat lokal.

“Sebelum kunjungan ini, kami sudah mengusulkan kepada protokoler kepresidenan bahwa basis pembangunan haruslah masyarakat. Tual adalah wilayah kepulauan, sehingga pengembangannya harus berpijak pada kekuatan utama yaitu sektor perikanan dan kelautan,” tegasnya.

Wali Kota Renuat mengaku telah mengusulkan agar Wapres Gibran dapat mengunjungi PT SIS, salah satu pilar penggerak utama ekonomi perikanan di wilayah tersebut. Meskipun agenda yang padat membuat Wapres tidak sempat mengunjungi perusahaan itu, Wali Kota tetap berharap pemerintah pusat memberikan perhatian khusus terhadap sektor perikanan yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal.

“PT SIS bergerak di sektor perikanan khususnya untuk nelayan. Kami sangat berharap pemerintah pusat memberikan perhatian besar demi keberlanjutan sektor ini,” tutupnya.

Sapulette Pastikan Semua Pengaduan Warga Akan Direspon oleh OPD Terkait

0

AMBON, Maluku.news – Pemerintah Kota Ambon memastikan bahwa setiap pengaduan, keluhan, dan permohonan yang disampaikan oleh warga akan dijawab dengan tindakan nyata oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Hal ini disampaikan oleh Plh Sekretaris Kota Ambon, Roby Sapulette, dalam keterangannya kepada pers di Balai Kota Ambon, Jumat (10/10/2025).

“Setiap keluhan atau permohonan yang disampaikan oleh masyarakat, khususnya pada kegiatan WAJAR (Warga Ambon Jelaskan Aspirasi Rakyat), akan segera diproses dan dilayani oleh OPD terkait sesuai dengan tupoksinya. Kami berkomitmen untuk memberikan respons yang cepat dan tepat,” ujar Sapulette.

Menurutnya, pengaduan yang masuk akan segera ditindaklanjuti, meskipun ada beberapa masalah, terutama yang berkaitan dengan infrastruktur, yang memerlukan waktu lebih lama. Hal ini karena penganggaran untuk proyek-proyek infrastruktur harus melalui proses penetapan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang tidak bisa langsung dikerjakan begitu saja.

“Untuk masalah infrastruktur, memang ada tahapan-tahapan tertentu, seperti pembiayaan dan penetapan anggaran. Namun, kami akan terus berusaha agar setiap keluhan masyarakat bisa diselesaikan dalam waktu yang wajar,” lanjut Sapulette.

Sapulette juga mengimbau masyarakat untuk tidak ragu menyampaikan keluhan atau pengaduan mereka pada kegiatan WAJAR yang digelar Pemkot Ambon. Menurutnya, keterlibatan aktif masyarakat sangat penting dalam menjaga kelancaran pelayanan publik.

“Kami menghimbau warga untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan ini dan menyampaikan masalah yang mereka hadapi. Pemerintah Kota Ambon berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi warga,” tambahnya.

Dengan adanya sistem pengaduan ini, Pemkot Ambon berharap dapat semakin memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, serta memastikan bahwa setiap masalah yang ada bisa diselesaikan dengan efisien dan transparan.

Pemilihan Duta Qasidah Maluku 2025 Resmi Digelar di Ambon

0

Wagub: Penyelenggaraan LASQI Langkah Nyata Perkuat Nilai Keagamaan dan Kebersamaan di Maluku

Ambon, Maluku.news – Pemilihan Duta Qasidah Provinsi Maluku 2025 resmi digelar Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) LASQI Nusantara Jaya Maluku pada 8–10 Oktober 2025 di Islamic Center Ambon. Mengusung tema “Festival Seni Islam sebagai Wadah Ekspresi dan Prestasi”, ajang ini dibuka oleh Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath, Rabu (8/10).

Sebanyak 363 peserta dan official dari enam kabupaten/kota ikut berpartisipasi, yakni Maluku Tengah (54 peserta), Seram Bagian Timur (113), Buru Selatan (12), Buru (34), Seram Bagian Barat (60), dan Kota Ambon (89 peserta).

Pembukaan dihadiri Anggota DPD RI Novita Anakotta, Anggota DPR RI Saadiah Uluputty, pimpinan DPRD Maluku, Bupati dan Wali Kota, Kakanwil Kemenag Maluku, pimpinan OPD, serta Ketua DPD LASQI kabupaten/kota se-Maluku.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur (Wagub) Abdullah Vanath mengapresiasi penyelenggaraan LASQI sebagai langkah nyata memperkuat nilai keagamaan dan kebersamaan di Maluku. Ia menyebut ajang ini sebagai “lompatan besar” di bawah kepemimpinan Ketua DPW LASQI Maluku, Rohani Vanath.

“Rencana pembangunan bukan hanya fisik, tapi juga jiwa dan rasa percaya. Kolaborasi antar umat beragama, seperti paduan suara non-muslim yang ikut tampil, menjadi simbol kebersamaan dalam keberagaman,” ujar Vanath.

Ia juga berharap LASQI dapat menjadi wadah pembinaan generasi muda sebagai duta perdamaian di daerah.

“Hasilnya bukan semata siapa juara, tapi bagaimana peserta bisa menjadi juru damai di lingkungannya. Lakukan dengan jujur dan profesional, tanpa ‘cawe-cawe’,” tegasnya.

Ketua DPW LASQI Maluku, Rohani Vanath, menegaskan penyelenggaraan berlangsung jujur, transparan, dan profesional untuk melahirkan talenta terbaik yang mampu membawa nama Maluku ke tingkat nasional.

“LASQI menjadi wadah pembinaan karakter generasi muda agar terhindar dari perilaku negatif. Kami membuka ruang seluas-luasnya bagi pelajar SD, SMP, dan SMA untuk berkarya,” ujarnya.

Ketua Panitia Ayu Hasanusi menambahkan, kegiatan itu tidak hanya berfokus pada kompetisi tetapi juga pelestarian budaya dan dakwah Islam.

“Festival ini menjaga semangat persatuan dan mencari bibit unggul yang akan mewakili Maluku di Festival Qasidah Nasional di Kendari nanti,” katanya.

Pemilihan Duta Qasidah Maluku 2025 mempertandingkan 17 kategori lomba, termasuk eksibisi fashion show Islami. Pemenang terbaik akan mewakili Provinsi Maluku pada Festival Qasidah Nasional di Kendari, November 2025.

Kota Ambon Catat Penurunan Kemiskinan, BPS Apresiasi Upaya Pemkot

0

AMBON, Maluku.news – Tahun 2025 menjadi tahun yang membanggakan bagi Kota Ambon, di mana tingkat keparahan kemiskinan (P2) tercatat menurun menjadi 0.08 persen. Ini menunjukkan penurunan yang signifikan dibandingkan dengan tahun 2024 yang berada di angka 0.16 persen, serta 2023 yang tercatat 0.14 persen dan 2022 dengan 0.09 persen.

Plt. Kepala BPS Kota Ambon, Paulin Gaspersz, menyatakan bahwa penurunan angka keparahan kemiskinan ini merupakan indikasi positif bagi pengurangan ketimpangan sosial di Ambon.

“Penurunan ini sangat baik karena semakin kecil ketimpangannya, semakin mudah bagi kita untuk mengatasi kemiskinan,” katanya saat ditemui di Balai Kota pada Senin (6/10/2025).

Indikator keparahan kemiskinan mengukur kedalaman dan ketimpangan pengeluaran di kalangan penduduk miskin. Menurunnya angka keparahan kemiskinan di Ambon berarti kondisi kemiskinan semakin merata, yang memudahkan proses pengentasan kemiskinan.

Paulin juga memberikan apresiasi terhadap pemerintah Kota Ambon yang secara aktif melaksanakan berbagai program pemberdayaan sosial dan bantuan sosial untuk mengurangi kemiskinan. Ia menilai, program ini sangat efektif dalam mempercepat proses pengurangan kemiskinan di kota ini.

Pelanggaran Seleksi PPPK di MBD, Bupati Jangan Cuma Lips Service

0

Ambon, Maluku.news – Praktisi hukum dan pengamat politik Fredi Moses Ulemlem mendesak Bupati Maluku Barat Daya (MBD) Benyamin Thomas Noach bertindak tegas terhadap pelanggaran seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di kabupaten tersebut. Desakan itu disampaikan dari Jakarta kepada media ini, di Ambon, Minggu (5/10).

Ulemlem mengapresiasi pernyataan Bupati Noach yang berjanji menindak tegas setiap bentuk penyimpangan dalam proses seleksi PPPK. Pernyataan itu disampaikan usai menerima laporan Panitia Khusus (Pansus) DPRD terkait dugaan pelanggaran administratif dan lemahnya transparansi dalam seleksi PPPK.

Meskipun Noach sudah ucap janji, menurut Ulemlem, hal itu tidak cukup. Ia Publik mendesak pemerintah tidak hanya berhenti pada pembatalan calon PPPK yang terbukti lakukan pemalsuan berkas. Tindakan tegas juga harus menyentuh aparat internal yang terlibat.

Pemerintah daerah, kata Ulemlem, tidak boleh hanya batalkan status calon PPPK bermasalah tetapi harus ada tindakan hukum tegas terhadap oknum ASN di Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah yang ikut terlibat dalam praktik pemalsuan dokumen saat pendaftaran.

“Sebagai anak daerah, kami akan lakukan pelaporan pidana sebagai agen of change dan agen of control dari masyarakat sipil kepada aparat kepolisian,” tegas Ulemlem.

Ia menambahkan, pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan aparat hukum yakni dengan Kapolda Maluku melalui pesan WhatsApp.

“Kami sudah komunikasi dengan Kapolda, dan sudah dihubungi Bidkum Polda Maluku agar segera dilaporkan untuk ditangani. Sebab di beberapa daerah seperti Aceh, Nias, dan Banggai Kepulauan, juga telah diproses hukum dugaan pemalsuan dokumen CPPPK,” jelasnya.

Ulemlem juga mengapresiasi Bupati Noach yang berjanji akan serius tindaklanjuti hasil pemeriksaan Pansus DPRD. Bahkan Noach pastikan, jika terbukti ada pelanggaran, pelantikan ditunda.

“Janji ini jangan sekadar lips service,” tegas Ulemlem.

Dia pun memberi saran, langkah yang harus ditempuh pemerintah daerah adalah
penegakan hukum tanpa pandang bulu terhadap ASN yang terbukti terlibat, pengawasan independen dengan melibatkan DPRD dan aparat penegak hukum, pemulihan hak pelamar yang dirugikan akibat dugaan permainan dalam seleksi. Selain itu, harus ada ransparansi penuh atas data pelanggaran dan sanksi yang dijatuhkan.

Di Sayidan 1946, Pernah Ada Mubes Diaspora Maluku Nan Heroik

0

“Di Sayidan di jalanan
Angkat sekali lagi gelasmu kawan
Di Sayidan di jalanan
Tuangkan air kedamaian”

Penggalan lirik lagu “Di Sayidan” oleh Shaggydog (2003) di atas, sangat populer di Indonesia. Penyanyi reggae Maluku pun gemar melantunkannya, dan disukai para muda Maluku.

Nama Sayidan pun seakan tersimpan di hati. Akan tetapi tidak banyak yang tahu, Sayidan punya sejarah emas dengan Maluku. Sayidan adalah salah satu tempat orang-orang diaspora Maluku membuat gerakan politik secara heroik.

Para pejuang yang tadinya ada di berbagai medan pertempuran, tiba-tiba diajak duduk di meja sidang. Musyawarah Besar (Mubes) Masyarakat pernah digelar di Sayidan 2, Yogyakarta, 12-14 Februari 1546.

Pramudya Ananta Toer dkk dalam Buku Kronik Revolusi Indonesia Jilid 2 (1946) menyebutkan, Konferensi Maluku diikuti utusan Maluku dari Jawa-Madura. Ada 54 cabang perkumpulan Maluku, 200 pemuda Ambon hadir di Sayidan 2.

Sejarawan I.O. Nanulaitta dalam buku Mr. Johanes Latuharhary, Hasil Karya dan Pengabdiannya (2009) menggambarkan Mubes Maluku tersebut diselenggarakan dalam suasana “mabuk pertempuran”.

Beginilah ringkasan paparan Nanulaitta tentang Mubes tersebut. Kisahnya, pada bulan Januari 1946, Kantor Gubernur Maluku pindah dari Jakarta ke Yogyakarta, karena pemerintah pusat pindah ke sana. Gubernur Mr Johanes Latuharhary berkantor di Margokridongo 2.

Latuharhary bersama organisasi Angkatan Pemuda Indonesia (API) Ambon secara cepat mempersiapkan Mubes Maluku. Tujuannya untuk konsolidasi perjuangan orang Maluku.

Panitia mengundang seluruh elemen Maluku. Mereka itu para pemuka Maluku, para Kepala Kantor Pembantu Gubernur Maluku, para pemimpin pemuda, dan para komandan di berbagai front.

Sebelum Mubes, datanglah orang Maluku ke Ibukota Revolusi itu. Layskar API-AMBON dari Front Bandung Selatan datang dipimpin Lambert Pelupessy dan Frits Pupella. Mereka membawa sebuah panser. Seorang tawanan Tentara Gurkha dan persenjataan lengkap, juga dibawa sebagai bukti perjuangan melawan Inggris.

Dari Front Surabaya, datang layskar PRI-Maluku dipimpin Sam Malessy, dr. Siwabessy, Mohammad Padang, Kolibonso, Herman Pieters, M. Sapia. Mereka pun membawa persenjataan.

Dilukiskan, rombongan Maluku dari Jawa Timur sungguh menarik perhatian karena keunikannya. Pemuda Mohammad Padang, Sam Malessy, M. Sapia, semuanya berambut gondrong, brewok, jenggot panjang sampai ke perut. Mereka membawa beenkap dan niponto (Pedang Jepang) serta pistol di pinggang.

Hampir semua pemuda front berambut gondrong. Mereka bertekad tidak cukur rambut dan jenggot sebelum Indonesia merdeka seratus persen. Anggota-anggota layskar yang lain bawa senjata lengkap dengan kain berang di kepala.

Kepala-kepala Kantor Pembantu Gubernur Maluku dan para pemuda dengan pemimpin-pemimpinnya berdatangan dari seluruh Jawa dan Sumatera.

Para pemuda dan pemudi AMIM Yogyakarta, ibu-ibu serta om-om sangat sibuk mengatur tempat penginapan, tempat sidang, pengangkutan dan makanan para peserta konperensi.

Pada resepsi pembukaan, 12 Februari 1946 Gedung Saidan 2, bekas gedung Balai Pemuda Protestan yang didekorasi semarak. Intelijen datang memeriksa semua sudut gedung dan mengamankan ruang resepsi, karena Presiden Sukarno akan hadir.

Sekitar jam 6.00 sore, layskar Maluku mengadakan “show of force” di Kota Yogyakarta. Dari Margokridonggo 2, mereka bergerak di depan sebuah panser penuh dengan para pejuang Maluku, diikuti oleh sedan Gubernur Maluku dan isteri. Di atas mobil dipasang pom-pom 12,7 mm.

Di samping sedan, berlari-lari pasukan bersenjata, badan berbelit pelor, kepala berikat kain berang, berambut gondrong.

Rombongan bergerak perlahan-lahan melalui Malioboro menuju ke Saidan 2. Rakyat sepanjang jalan berdiri menonton dan bertanya-tanya.

“Ada apa?”
“Tentara mana?”

Ada yang bilang, “itu tentara Ambon!”
“Kok, tentara Blanda item di sini?” sambut penonton yang lain.

Setiba di Saidan 2, Gubernur dan isteri disambut dengan pekikan.

“Merdeka!!! merdeka!!! merdeka!!!”

Jalan-jalan di sekitar gedung sudah ditutup dan dijaga ketat oleh pasukan-pasukan Maluku dan tentara pengawal presiden.

“Show of force” ini ada suatu “psychological show” kepada rakyat ibukota revolusi dan para pejuang serta layskar-layskar yang ada di Yogyakarta. Mereka ini pejuang-pejuang serta layskar-layskar Maluku dari front pertempuran. Karena rakyat minta bukti, maka sore hari itu putera-putera Maluku memberi bukti.

Menjelang jam 19.00, telah hadir para pemuka dan inteligensia Maluku seperti Ir. Putuhena (Menteri Pekerjaan Umum), dr. J. Leimena (sebulan kemudian diangkat menjadi Menteri Muda Kesehatan), dr. Picauly, dr Samallo, dr. Siwabessy, dr. Pais, dr. Latupeirissa, dr. Pattirajawane, dr. M. Haulussy, dr. Agustijn, dr. G. Rehatta, Abdul Mutalib Sangadji, A. Tahya, G. Tapiheru, bekas anggota-anggota SA, Kepala-Kepala Kantor Pembantu Gubernur Maluku, J.de Fretes, Rob Akyuwen, Boetje Tahalele, Frans Pattiasina, Alex Hukom, Ds. Thorn Pattiasina, Wim Tutupoly, An Latuasan, Saar Sopacua, Ny. Siwabessy-Poetiray, Kity Manusama.

Datang pula pemuda-pemudi dari Front Surabaya, Bandung Selatan, Bogor, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang, Magelang, Yogya, Solo, Purwokerto, Purworejo, Cilacap, Madiun, Kediri, Mojokerto, Malang, Lawang, Bondowoso dan Palembang.

Juga telah hadir para pemimpin pemuda lain, partai dan badan-badan perjuangan serta para pembesar pemerintahan Maluku, yang dengan gagah berani mempertahankan proklamasi dan membela Republik Indonesia di front depan medan pertempuran.

Beberapa menit sebelum jam 19.00, Presiden Soekarno tiba disambut pekik “merdeka!” dari ratusan mulut.

Resepsi dibuka dengan “Indonesia Raya”, yang dinyanyikan dengan terharu oleh ratusan hadirin.
Gubernur Maluku dalam laporan kepada Presiden secara singkat membentangkan perjuangan putera-putera Maluku dari zaman pergerakan, melalui zaman Jepang, dan proklamasi kemerdekaan hingga saat itu.

Presiden dalam sambutannya menggembleng para hadirin dengan semangat patriotisme berapi-api. Hadirin menyambut dengan tepuk tangan riuh-rendah dan pekik “merdeka”.

Presiden Soekarno menutup pidato dengan kata-kata yang tidak akan dilupakan oleh mereka yang hadir.

“Saya menyatakan terima kasih sebesar-besarnya dan memberi ere-saluut kepada pemuda-pemuda Maluku, yang dengan gagah berani membela Republik Indonesia di semua medan pertempuran”.

Gegap-gempita, riuh-rendah, sorak-sorai, tepuk tangan yang ramai, hadirin berdiri memberi ovasi kepada Presidennya, sebagai tanda terima kasih atas penghargaannya.

Sambutan Presiden itu dicetak dengan huruf-huruf besar di surat-surat kabar “Kedaulatan Rakyat” dan “Nasional” pada hari esok dan dibaca oleh ribuan rakyat. Inilah titik balik bagi penghapusan kecurigaan rakyat terhadap orang-orang Ambon.

Hari kedua, 13 Februari, pagi jam 8.00. Yogyakarta bermandikan sinar surya. Hawa makin panas. Para peserta musyawarah berkumpul di ruang sidang Sayidan 2.

Semangat dan suasana revolusi meliputi hadirin. Di depan gedung pasukan-pasukan rakyat bersimpang-siur. Rakyat berkelompok berdiri menonton seorang Gurkha, yang dibawa oleh pejuang-pejuang
Bandung Selatan.

Orang sudah banyak mendengar melalui radio dan membaca tentang tentara Gurkha. Macam apa orangnya? Nah, di sana dia berdiri, di serambi depan tempat sidang.

Ruang penuh sesak ketika Gubernur Maluku, didampingi Sekretaris J.de Fretes dan pimpinan panitia, mengambil tempat.

Ketua Panitia membuka sidang dengan pekik “merdeka!” lalu menyampaikan selamat datang.
Pimpinan kemudian diserahkan kepada Gubernur Latuharhary. Pagi itu sidang mendengar uraian dan pengarahan dari Gubernur Maluku, sekretaris dan laporan para kepala kantor.

Sore hari, sidang mendengar laporan dari wakil organisasi-organisasi pemuda Maluku, yang didahului oleh laporan Robert Akyuwen mengenai Kongres Pemuda Republik Indonesia yang di dalamnya ia mewakili Pemuda Maluku.

Laporan para kepala kantor dan wakil-wakil pemuda berkisar pada beberapa isu:

(a) Keadaan masyarakat Maluku setempat menghadapi berbagai perkembangan revolusi;
(b) Masalah tahanan orang Maluku di banyak tempat; (c) kegiatan dan perjuangan para pemuda;
(d) keinginan para pemuda bersatu dalam satu saja organisasi pusat yang kuat;
(e) keinginan para pemuda untuk segera memindahkan perjuangan ke daerah Maluku.

Sidang kemudian dibagi dalam seksi-seksi untuk membicarakan masalah politik, sosial, ekonomi dan kepemudaan yang dihadapi masyarakat Maluku. Sampai subuh seksi-seksi bekerja non-stop.

Esoknya, 14 Februari, sidang dimulai dengan perdebatan mengenai organisasi pemuda, dipimpin oleh J. de Fretes dan Rob Akyuwen. Pada waktu pembicaraan mengenai nama organisasi, suasana menjadi panas. API – AMBON Jakarta dan Bandung mempertahankan nama mereka.

PRI-MALUKU dari Jawa Timur tidak mau melepaskan nama mereka. Dua-duanya mempunyai alasan psikologis perjuangan, karena nama mereka telah terkenal luas dalam masyarakat dan di medan pertempuran.

Pemuda-pemuda dari Jawa Tengah lebih condong pada peleburan semua organisasi dalam satu saja wadah dengan satu saja nama. Perdebatan sengit terjadi, adu argumentasi yang pada waktu-waktu tertentu meledak dengan ancam-mengancam, banting-membanting pistol di meja, gertak-menggertak dengan kokang senjata.

Bukan main panasnya watak orang Maluku. Bisa terbakar, nihil. Seram melihat para pejuang yang gondrong, brewok dan berjenggot panjang bersitegang leher. Maklumlah suasana panas di medan pertempuran dibawa oleh pemuda-pemuda yang masih mabuk pertempuran ke dalam ruang sidang.

Darah yang mendidih, lambat laun ditenangkan oleh tokoh-tokoh tua seperti Latuharhary, dr. J. Leimena, Ir. Putuhena, Abdul Mutalib Sangadji, Bram Tahya dan lain-lain.

Akhirnya rasio memperoleh kemenangan atas emosi dan lahirlah dari api perdebatan itu organisasi Pemuda Indonesia Maluku (PIM), berkedudukan di Yogyakarta.
Disetujui pula Anggaran Dasarnya dengan asas tujuan: Kemauan yang luhur dari Pemuda Indonesia Maaluku untuk bersama-sama dengan lain-lain badan pergerakan mempertahankan dan menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia Merdeka.

Sebagai Ketua Umum terpilih J. de Fretes dengan Sekretaris Robert Akyuwen. Juga diputuskan Rob Akyuwen tetap mewakili PIM di dalam BKPRI (Badan Kongres Pemuda Republik Indonesia).

Rencana kerja yang disusun di dalam musyawarah itu antara lain:
(a) Rencana perjuangan kantor Gubernur Maluku;
(b) Rencana perjuangan pemuda;
(c) Rencana perjuangan ke Maluku.

Beberapa resolusi dihasilkan antara lain:
(a) Pernyataan bahwa masyarakat Maluku berjuang mempertahankan Republik Indonesia.
(b) Menyerukan dan mendesak kepada tentara Sekutu supaya secepat mungkin menarik diri dari dan meninggalkan Indonesia;
(c) Menyerukan pemerintah dan badan-badan perjuangan di berbagai daerah supaya membebaskan orang-orang Maluku yang ditahan.

Musyawarah besar itu ditutup dengan malam ramah-tamah, berdendang dan menari semalam suntuk bersama masyarakat Maluku di Yogyakarta.

Menurut Nanulaitta, Mubes ini merupakan titik batik dalam hal pandangan masyarakat di Jawa dan Sumatera terhadap orang-orang Ambon. Mubes itu merupakan pembulatan tekad dan suatu gerakan persatuan dan kesatuan yang nyata, yang menempatkan Maluku dan rakyatnya untuk selam-lamanya dalam wadah Republik Indonesia, yang merdeka dan berdaulat dari Aceh sampai Merouke.
Kecurigaan, keraguan, sikap waswas timbal-balik, baik di kalangan masyarakat Indonesia umumnya, maupun di kalangan masyarakat Maluku, berubah total, karena Maluku memberi bukti nyata dalam perjuangan mempertahankan Republik Indonesia.

(Diringkas oleh Rudi Fofid dari Buku Mr. Johanes Latuharhary, Hasil Karya dan Pengabdiannya, I.O. Nanulaitta, 2009, dengan tambahan seperlunya)