Ambon, Maluku.news – DPRD Maluku mendesak Perusahaan Daerah (PD) Panca Karya segera menuntaskan seluruh persiapan agar KMP Bahtera Nusantara kembali beroperasi pada pertengahan Agustus 2026.

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Alhidayat Wajo, mengatakan pengoperasian kapal tersebut tidak boleh kembali mengalami penundaan karena keberadaannya dibutuhkan untuk mendukung konektivitas transportasi laut dan pelayanan masyarakat di wilayah kepulauan Maluku.

“Kami memberikan batas waktu, agar Bahtera Nusantara sudah kembali beroperasi sekitar pertengahan Agustus. Setelah itu, kapal-kapal lain yang rutenya masih vakum juga harus segera menyusul. Ini menjadi perhatian serius kami,” kata Wajo saat dihubungi dari Ambon, kamis (6/8/2026).

Menurutnya, Komisi III telah meminta manajemen PD Panca Karya segera menuntaskan pekerjaan perbaikan, terutama pada sektor mesin dan berbagai kendala teknis yang selama ini menyebabkan KMP Bahtera Nusantara tidak dapat melayani masyarakat.

Wajo menegaskan pengoperasian kembali Bahtera Nusantara menjadi langkah awal yang harus diprioritaskan sebelum perusahaan daerah tersebut mengaktifkan armada lainnya yang hingga kini belum beroperasi.

“Setelah Bahtera Nusantara, kapal-kapal lain juga harus segera dioperasikan kembali, termasuk yang melayani rute Seram Bagian Timur–Seram Bagian Barat–Tual hingga Ambon,” ujarnya.

DPRD Kawal Pemulihan Armada

Wajo menjelaskan pemulihan armada PD Panca Karya penting karena masih banyak masyarakat di wilayah kepulauan yang bergantung pada transportasi laut sebagai akses utama mobilitas orang maupun distribusi barang.

Karena itu, Komisi III DPRD Maluku akan terus mengawal proses perbaikan dan pengoperasian seluruh armada agar layanan pelayaran yang sempat terhenti dapat kembali berjalan secara bertahap.

“Kami ingin seluruh rute yang selama ini vakum bisa kembali aktif, sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin baik dan konektivitas antar pulau di Maluku dapat kembali normal,” tegasnya.

Menurut Wajo, pengoperasian kembali armada PD Panca Karya tidak hanya berkaitan dengan aspek pelayanan transportasi, tetapi juga memiliki peran dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat antarpulau.

Ia menambahkan, DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja PD Panca Karya agar perusahaan daerah tersebut mampu menjalankan tugasnya secara optimal sebagai penyedia layanan transportasi laut.

Pengawasan tersebut diperlukan untuk memastikan armada yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara maksimal dan rute-rute yang selama ini vakum dapat kembali melayani masyarakat.

Bagi DPRD Maluku, keberadaan transportasi laut yang berjalan baik menjadi salah satu kebutuhan penting dalam menjaga konektivitas wilayah kepulauan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di Maluku.

Ambon, Maluku.news – DPRD Maluku mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku segera mengambil langkah strategis untuk menghadapi tekanan fiskal yang semakin berat. Hingga akhir Juli 2026, kepastian pinjaman daerah lebih dari Rp1 triliun kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI disebut belum diperoleh.

Ketua DPRD Maluku, Benhur George Watubun, meminta Pemprov Maluku tidak membiarkan proses pengajuan pinjaman tersebut berlarut tanpa kepastian mengenai besaran pembiayaan yang akan disetujui PT SMI.

“Hingga kini belum ada kepastian besaran pinjaman dari SMI yang disetujui. Pemprov Maluku harus memberikan kejelasan mengenai proses pinjaman tersebut,” kata Benhur di Ambon, Selasa (28/7/2026).

Menurut Benhur, ketidakpastian mengenai pinjaman tersebut perlu segera diantisipasi dengan menyiapkan alternatif pembiayaan. DPRD Maluku mulai mendorong kemungkinan skema pembiayaan lain, salah satunya melalui Bank Maluku-Malut.

“Kalau memang proses dengan SMI belum ada kepastian, harus ada alternatif. Salah satunya bisa melihat kemungkinan pembiayaan melalui Bank Maluku Malut,” ujarnya.

Ia menilai, alternatif pembiayaan diperlukan agar pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang cukup untuk menjalankan program pembangunan sekaligus memenuhi kewajiban pemerintahan.

Tekanan fiskal yang dihadapi Pemprov Maluku, kata Benhur, tidak hanya berkaitan dengan rencana pinjaman kepada PT SMI. Pemerintah daerah juga masih menghadapi sejumlah kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga.

Kondisi tersebut dinilai semakin mempersempit ruang fiskal Pemprov Maluku dalam membiayai program pembangunan maupun memenuhi kebutuhan belanja pemerintahan.

DPRD juga menyoroti pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Maluku. Hingga akhir Juli 2026, pembayaran TPP disebut baru terealisasi untuk dua bulan, yakni Januari dan Februari.

Kondisi tersebut menjadi perhatian DPRD karena menyangkut hak pegawai sekaligus menjadi gambaran mengenai tekanan yang dihadapi keuangan daerah.

Benhur meminta Pemprov Maluku segera menyampaikan perkembangan terakhir terkait proses pinjaman PT SMI, termasuk besaran pembiayaan yang telah mendapat kepastian serta kebutuhan pembiayaan yang harus segera dipenuhi.

Menurutnya, pemerintah daerah juga perlu mempersiapkan skenario alternatif apabila pinjaman dari PT SMI belum dapat direalisasikan sesuai kebutuhan.

DPRD Maluku menilai langkah cepat diperlukan agar persoalan fiskal tidak semakin berlarut dan berdampak terhadap pelaksanaan program pembangunan serta pelayanan publik.

“Jangan hanya menunggu kepastian dari SMI. Kalau belum ada kepastian, pemerintah harus menyiapkan langkah lain agar kebutuhan daerah tetap dapat ditangani,” katanya.

Ia berharap Pemprov Maluku dapat mengambil keputusan berdasarkan kondisi fiskal yang ada dengan tetap memperhatikan kemampuan daerah dalam memenuhi kewajiban pembiayaan di masa mendatang.

Bagi DPRD Maluku, kejelasan skema pembiayaan menjadi penting agar pemerintah daerah dapat menjaga keberlangsungan pembangunan, memenuhi kewajiban keuangan, serta memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.

DPRD kini menunggu langkah konkret Pemprov Maluku untuk memberikan kepastian mengenai proses pinjaman PT SMI sekaligus menyiapkan alternatif pembiayaan apabila skema tersebut belum dapat direalisasikan.

Ambon, Maluku.news – Komisi III DPRD Maluku mendesak manajemen Perusahaan Daerah Panca Karya (PD PK) segera menyelesaikan perbaikan Kapal Motor (KM) Bahtera Nusantara 02 agar kembali melayani masyarakat.

Kapal tersebut berhenti beroperasi sejak mengalami kerusakan mesin pada Desember 2025. Berdasarkan hasil rapat kerja Komisi III bersama Dewan Pengawas dan manajemen PD Panca Karya, kapal ditargetkan kembali beroperasi pada pertengahan Agustus 2026.

Ketua Komisi III DPRD Maluku, Alhidayat Wajo, mengatakan pihaknya telah memperoleh penjelasan dari Dewan Pengawas dan manajemen PD Panca Karya mengenai perkembangan proses perbaikan kapal.

“Kami telah mendengarkan penjelasan dewan pengawas bersama manajemen PD PK dalam rapat kerja bersama komisi yang menyatakan mesin kapal yang baru segera tiba sehingga dapat dilakukan perbaikan agar kapal itu bisa beroperasi kembali,” kata Alhidayat, Minggu (26/7/2026).

Ia menjelaskan, mesin pengganti KM Bahtera Nusantara 02 sedang dalam proses pengiriman dari Surabaya, Jawa Timur, menuju Ambon. Setelah mesin tiba, perbaikan kapal akan segera dilakukan dengan target penyelesaian sebelum pertengahan Agustus 2026.

Jika proses perbaikan berjalan sesuai rencana, kapal tersebut diharapkan kembali melayani rute Ambon–Banda–Tual yang selama ini menjadi salah satu jalur penting bagi mobilitas masyarakat antarpulau.

KM Bahtera Nusantara 02 sebelumnya mengalami gangguan mesin saat melayani angkutan mudik pada Desember 2025. Gangguan terjadi di sekitar Tanjung Alang ketika kapal berada dalam perjalanan dari Ambon menuju Banda dan Tual.

Akibat kerusakan tersebut, kapal tidak dapat melanjutkan pelayaran dan harus ditarik menggunakan kapal tugboat hingga kembali ke wilayah perairan Teluk Ambon.

Alhidayat menilai pengoperasian kembali KM Bahtera Nusantara 02 penting untuk mendukung konektivitas antarpulau di Maluku. Selain melayani mobilitas masyarakat, keberadaan kapal tersebut dinilai dapat mendukung pengembangan sektor pariwisata.

Menurutnya, Kepulauan Banda merupakan salah satu destinasi wisata unggulan Maluku yang memiliki potensi sejarah dan budaya serta menjadi tujuan wisatawan domestik maupun mancanegara.

“Pulau Banda merupakan pusat wisata sejarah dan budaya yang selalu diinginkan turis mancanegara maupun domestik. Kalau rute pelayaran Ambon–Banda berjalan lancar dan dilayani KM Bahtera Nusantara, tentunya sangat mendukung program pengembangan pariwisata,” ujarnya.

Ia menambahkan, target pengoperasian kembali KM Bahtera Nusantara 02 pada pertengahan Agustus 2026 merupakan salah satu kesimpulan utama dalam rapat kerja Komisi III bersama Dewan Pengawas dan Direksi PD Panca Karya.

Komisi III, kata Alhidayat, akan terus mengawal proses perbaikan hingga kapal benar-benar dapat kembali melayani masyarakat.

Selain KM Bahtera Nusantara 02, DPRD Maluku juga mendorong PD Panca Karya segera mengaktifkan armada lainnya yang masih belum beroperasi pada sejumlah jalur pelayaran.

Menurutnya, keberadaan armada yang memadai sangat dibutuhkan mengingat karakteristik geografis Maluku sebagai provinsi kepulauan dengan mobilitas masyarakat yang sangat bergantung pada transportasi laut.

“Kami akan turut mengawal proses perbaikan hingga seluruh armada PD Panca Karya yang selama ini tidak beroperasi dapat kembali melayani masyarakat, terutama pada rute-rute pelayaran yang menjadi kebutuhan utama warga di Maluku,” kata Alhidayat.

Komisi III berharap target pengoperasian kembali KM Bahtera Nusantara 02 dapat direalisasikan tepat waktu sehingga pelayanan transportasi laut bagi masyarakat kembali normal dan konektivitas antarpulau semakin baik.

Ambon, Maluku.news – DPRD Maluku ikut mengawal proses Pemerintah Provinsi Maluku dalam mendapatkan hak Participating Interest (PI) 10 persen pada pengelolaan Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT).

Selain memperjuangkan hak daerah, DPRD juga mendorong agar masyarakat Maluku tidak hanya menjadi penonton dalam pengembangan proyek strategis nasional tersebut, tetapi dapat terlibat secara langsung melalui penguatan konten lokal, kesempatan kerja, dan peluang usaha.

Anggota Komisi III DPRD Maluku, Rovik Akbar Afifudin, mengatakan proses pengurusan PI 10 persen Blok Masela masih berjalan. Namun, menurut dia, proses tersebut menghadapi kendala pada tahapan administrasi yang perlu diselesaikan melalui koordinasi dengan sejumlah pemerintah kabupaten, terutama daerah penghasil.

“Proses pengurusan PI 10 persen Blok Masela saat ini jalan, tetapi masih mengalami stagnasi pada tahapan administrasi yang perlu diselesaikan, termasuk koordinasi dengan sejumlah pemerintah kabupaten, khususnya daerah penghasil,” kata Rovik di Ambon, Minggu (26/7/2026).

Menurut Rovik, PI 10 persen merupakan hak daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku. Karena itu, DPRD Maluku akan terus mengawal proses tersebut agar berbagai persoalan administrasi dan koordinasi antarpemerintah daerah dapat segera diselesaikan.

“PI 10 persen itu sesuai aturan yang berlaku memang sudah menjadi hak daerah ini dan prosesnya masih berjalan, hanya saja masih ada beberapa hal yang perlu dikoreksi dan dikomunikasikan, terutama dengan kabupaten penghasil,” ujarnya.

Selain persoalan PI, Rovik menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat lokal dalam pengembangan Blok Masela. Menurutnya, proyek strategis nasional tersebut harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Maluku.

“Kami juga mendorong masyarakat agar tidak hanya sekadar menjadi penonton dalam proyek strategis nasional ini, tetapi harus turut terlibat dalam pengelolaan konten lokal sehingga benar-benar mampu memberdayakan mereka,” katanya.

Ia mengatakan pemerintah daerah telah membahas penguatan konten lokal bersama pihak pelaksana proyek. Langkah tersebut diharapkan membuka ruang yang lebih besar bagi pelaku usaha lokal dan tenaga kerja asal Maluku untuk mengambil bagian dalam aktivitas ekonomi yang muncul dari pengembangan Blok Masela.

Rovik menilai keterbatasan kapasitas pengusaha maupun sumber daya manusia lokal tidak boleh dijadikan alasan untuk mengurangi keterlibatan masyarakat daerah.

Sebaliknya, kondisi tersebut harus dijawab pemerintah melalui program peningkatan kapasitas yang terarah agar masyarakat lokal memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri migas dan sektor pendukungnya.

“Sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyiapkan sumber daya manusia yang andal lewat pendidikan, pelatihan kerja, dan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar agar masyarakat Maluku memiliki kompetensi yang dibutuhkan,” katanya.

Menurutnya, kesiapan sumber daya manusia perlu dilakukan sejak sekarang mengingat pengembangan Blok Masela berpotensi membuka peluang kerja dan usaha dalam jumlah besar.

Karena itu, pemerintah daerah diminta segera memetakan kebutuhan tenaga kerja serta menyiapkan program pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan industri.

DPRD Maluku optimistis pengoperasian Blok Masela dapat memberikan dampak ekonomi yang luas bagi daerah. Namun, manfaat tersebut menurut Rovik harus dipastikan melalui kebijakan yang memberikan ruang bagi masyarakat dan pelaku usaha lokal untuk terlibat secara nyata.

Dengan demikian, keberadaan Blok Masela tidak hanya memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah melalui hak PI, tetapi juga mampu meningkatkan kesempatan kerja, kapasitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan usaha lokal di Maluku.

Ambon, Maluku.news – Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur George Watubun, menegaskan komitmennya memperjuangkan perlindungan hak-hak serta tanah ulayat masyarakat hukum adat di Maluku di tengah meningkatnya pembangunan dan investasi nasional.

Menurut Benhur, kepastian hukum bagi masyarakat adat menjadi kebutuhan mendesak agar hak atas tanah dan wilayah adat tidak terabaikan dalam proses pembangunan maupun investasi.

Karena itu, DPRD Maluku mendorong DPR RI mempercepat pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Hukum Adat di tingkat nasional. Di tingkat daerah, DPRD Maluku juga mempercepat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Masyarakat Hukum Adat.

“Walaupun sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mempertegas amanat Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945, kenyataannya masih banyak masyarakat adat yang mengeluhkan hutan dan tanah ulayat mereka diambil secara sepihak,” tegas Benhur di Ambon, Rabu (22/7/2026).

Ia menilai masyarakat hukum adat di Maluku masih hidup, berkembang, dan menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karena itu, negara dinilai memiliki kewajiban memberikan kepastian hukum sekaligus memastikan hak-hak masyarakat adat terlindungi.

Benhur mengatakan, regulasi yang kuat diperlukan agar masyarakat adat tidak hanya menjadi pihak yang terdampak ketika wilayah mereka masuk dalam kawasan pembangunan atau investasi.

Menurutnya, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat melalui regulasi nasional maupun daerah harus menempatkan mereka sebagai subjek pembangunan. Dengan demikian, setiap kebijakan yang berkaitan dengan wilayah adat dapat dilakukan dengan memperhatikan hak dan kepentingan masyarakat setempat.

“Pengakuan yang jelas melalui undang-undang maupun peraturan daerah akan menempatkan masyarakat hukum adat sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek. Keberadaan regulasi ini penting agar setiap kebijakan pemerintah dan investasi tetap menghormati hak adat serta melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan,” ujar Benhur.

Sebagai langkah konkret di tingkat daerah, DPRD Maluku melalui inisiatif Komisi I telah merampungkan tahap awal penyusunan Raperda tentang Masyarakat Hukum Adat.

Benhur memastikan proses pembahasan akan dilanjutkan melalui uji publik dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Menurutnya, keterlibatan masyarakat adat menjadi bagian penting agar aturan yang disusun benar-benar mampu menjawab kebutuhan di lapangan.

Para Raja, Majelis Latupati, akademisi, organisasi kemasyarakatan, serta pegiat masyarakat adat akan dilibatkan dalam proses tersebut.

DPRD Maluku berharap seluruh elemen dapat memberikan masukan terhadap substansi Raperda sehingga regulasi yang dihasilkan memiliki landasan yang kuat sekaligus dapat diterapkan secara efektif.

“Intinya, DPRD menginginkan semua pemangku kepentingan hadir dalam satu ruang bersama untuk menyempurnakan substansi Raperda ini. Ini akan menjadi Perda payung bagi kabupaten dan kota se-Maluku dalam menetapkan masyarakat hukum adat di wilayahnya masing-masing,” pungkasnya.

Benhur menegaskan, perlindungan masyarakat hukum adat harus berjalan seiring dengan agenda pembangunan daerah. Menurutnya, investasi dan pembangunan tetap dapat dikembangkan sepanjang pelaksanaannya memberikan kepastian hukum serta menghormati hak masyarakat adat.

Dengan adanya regulasi yang lebih kuat, DPRD Maluku berharap proses pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di kabupaten dan kota dapat memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat maupun pemerintah.

Ambon, Maluku.news – DPRD Provinsi Maluku terus mempercepat penyelesaian agenda legislasi tahun 2026. Memasuki triwulan III, pembahasan sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) telah berjalan sesuai tahapan dengan target seluruh Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026 dapat dituntaskan tepat waktu.

Sekretaris DPRD Maluku, Farhatun Rabiah Samal, mengatakan sebanyak tujuh Ranperda telah menyelesaikan tahapan studi banding sebagai bagian dari proses penyusunan regulasi.

Selanjutnya, ketujuh Ranperda tersebut akan memasuki pembahasan tahap I bersama organisasi perangkat daerah (OPD) dan para pemangku kepentingan sebelum dilanjutkan ke tahapan uji publik.

“Selanjutnya Ranperda tersebut memasuki pembahasan tahap pertama bersama OPD dan para pemangku kepentingan sebelum dilanjutkan ke tahapan uji publik,” kata Farhatun kepada wartawan di Gedung DPRD Maluku, Ambon, Rabu (22/7/2026).

Selain tujuh Ranperda tersebut, DPRD Maluku saat ini juga memfokuskan pembahasan Ranperda usulan Pemerintah Provinsi Maluku tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha.

Ranperda tersebut sedang dibahas oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Maluku. Pembahasan dilakukan secara intensif dengan melibatkan berbagai pihak untuk menyempurnakan substansi regulasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Farhatun mengatakan, terdapat pula empat Ranperda yang telah menyelesaikan tahapan studi banding dan bersiap memasuki uji publik setelah sebelumnya melalui pembahasan tahap II bersama OPD dan para pemangku kepentingan.

Progres tersebut menjadi bagian dari upaya DPRD Maluku menjaga kesinambungan agenda legislasi daerah. Pada 2025, DPRD Maluku sebelumnya berhasil menetapkan empat Perda inisiatif DPRD.

Dengan tahapan pembahasan yang terus berjalan, DPRD Maluku optimistis seluruh agenda yang masuk dalam Propemperda 2026 dapat diselesaikan sesuai jadwal.

Sejumlah Ranperda yang tengah dibahas antara lain Ranperda tentang Pengelolaan Sampah, Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Penyelenggaraan Kearsipan, Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah, serta Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Selain itu, terdapat sejumlah regulasi strategis lain yang sedang diproses sesuai tahapan pembentukan peraturan daerah.

Farhatun berharap seluruh regulasi yang dihasilkan DPRD Maluku bersama Pemerintah Provinsi Maluku nantinya tidak hanya memenuhi kebutuhan legislasi daerah, tetapi juga dapat menjadi landasan hukum dalam mendukung pembangunan dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Regulasi tersebut juga diharapkan mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat serta menciptakan iklim yang mendukung aktivitas dunia usaha di Provinsi Maluku.