Ambon, Maluku.news — DPRD Provinsi Maluku melakukan sinkronisasi data pembangunan infrastruktur untuk disampaikan kepada Komisi V DPR RI dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Ketua Komisi III DPRD Maluku, Alhidayat Wajo, mengatakan sinkronisasi tersebut dilakukan melalui pemetaan pembagian kewenangan pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, khususnya di sektor infrastruktur.
“Yang kami petakan adalah titik-titik pekerjaan infrastruktur, mulai dari yang sudah dikerjakan, sedang berjalan, hingga yang sudah direncanakan tetapi belum terealisasi,” ujar Wajo usai rapat kerja bersama enam mitra di Ambon, Senin (19/1/2026).
Menurutnya, data yang dikumpulkan mencakup berbagai lokasi pembangunan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.
Seluruh data tersebut nantinya akan diserahkan kepada Komisi V DPR RI dan Kementerian PUPR sebagai bahan sinkronisasi program pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah.
“Kami ingin memastikan pemerintah pusat mengerjakan apa, pemerintah provinsi mengerjakan apa, dan mana yang belum tersentuh pembangunan. Semua itu kami kumpulkan untuk disampaikan ke Komisi V dan Kementerian PU,” katanya.
Ia menegaskan, langkah sinkronisasi ini menjadi penting mengingat keterbatasan kemampuan fiskal daerah. Kondisi tersebut membuat Pemerintah Provinsi Maluku tidak lagi mampu membiayai pembangunan infrastruktur berskala besar secara mandiri.
“Kondisi fiskal daerah cukup lemah, sehingga pembangunan besar tidak bisa lagi dilakukan sendiri. Karena itu, perlu ada sinkronisasi dengan pemerintah pusat,” ujarnya.
Melalui langkah tersebut, DPRD Maluku berharap dapat memperoleh kepastian mengenai jadwal pelaksanaan serta besaran anggaran pembangunan infrastruktur yang akan dialokasikan pemerintah pusat di Maluku.
“Yang belum dikerjakan itu kapan dilaksanakan dan berapa anggarannya. Ini penting agar kami bisa menyampaikan informasi yang jelas kepada masyarakat,” kata Wajo.
Meski pemerintah pusat melakukan pemangkasan anggaran, Wajo menyebut pihaknya telah menerima komitmen bahwa sejumlah proyek infrastruktur, terutama pembangunan jalan, tetap akan dilaksanakan di beberapa wilayah di Maluku.
“Walaupun ada pemangkasan anggaran, pemerintah pusat berkomitmen tetap membangun jalan di titik-titik tertentu. Itu yang ingin kami pastikan,” tutupnya.
