Ambon, Maluku.news – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon melalui Dinas Koperasi dan UKM tengah melakukan penataan ulang terhadap regulasi usaha koperasi di Kota Ambon. Langkah ini sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang turut mengatur aktivitas koperasi, khususnya koperasi yang menjalankan usaha jasa keuangan seperti Koperasi Simpan Pinjam (KSP).

Hal ini disampaikan oleh Plt. Kepala Dinas Koperasi Kota Ambon, Vebyana Siegers, SE, M.Si, di Ambon, Kamis (23/01/2025).

“Undang-Undang ini mewajibkan kami untuk segera melakukan penataan, termasuk melalui sosialisasi dan sensus koperasi aktif di Kota Ambon,” ujar Siegers.

• Open Loop dan Close Loop, Koperasi Harus Pilih Salah Satu
  Dalam penerapan regulasi baru ini, koperasi akan diklasifikasikan dalam dua kategori, yakni open loop dan close loop.
• Close loop adalah koperasi dengan sistem keanggotaan tertutup, sesuai UU Nomor 25 Tahun 1992, di mana hanya anggota yang memiliki hak dan kewajiban dalam koperasi tersebut.

Sementara itu, open loop adalah koperasi yang telah melayani masyarakat secara luas, seperti halnya lembaga keuangan non-bank, sehingga pengawasannya akan langsung berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Setelah sensus dilakukan, koperasi wajib menyatakan diri apakah masuk kategori open loop atau close loop. Keduanya tidak bisa dipilih secara bersamaan,” tegas Siegers.

Jika koperasi memilih menjadi open loop, maka secara otomatis harus tunduk pada regulasi dan pengawasan OJK. Sedangkan koperasi yang tetap berada dalam skema close loop akan tetap berada di bawah pengawasan pemerintah daerah.

236 Koperasi Aktif, 677 Terdaftar
Dari data yang dihimpun Dinas Koperasi Kota Ambon, saat ini terdapat 677 koperasi yang terdaftar, namun hanya 236 koperasi yang masih aktif menjalankan operasionalnya.

Siegers juga mengungkapkan bahwa Kementerian Koperasi dan UKM RI telah melakukan survei terhadap beberapa koperasi di Ambon tanpa melibatkan Pemkot, dan telah merekomendasikan sejumlah koperasi masuk kategori open loop. Namun, banyak koperasi lebih memilih tetap berada di kategori close loop, yang menjadi perhatian serius Dinas Koperasi.

“Kami akan bersurat kepada Dinas Koperasi Provinsi Maluku untuk meneruskan persoalan ini ke Kementerian Koperasi, agar ada kejelasan dan pendampingan,” pungkasnya.

Ambon, Maluku.news – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon akan mengalokasikan dana sebesar Rp3,5 miliar untuk pengadaan 10 unit mobil dinas pada tahun anggaran 2025. Langkah ini diambil untuk mengisi kekosongan kendaraan dinas yang masih dialami sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkot Ambon.

“Dari 10 kendaraan dinas tersebut, dua unit diperuntukkan bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon terpilih yang akan segera dilantik,” ujar Penjabat Sekretaris Kota Ambon, Robby Sapulette, kepada wartawan di Balai Rakyat Ambon, Rabu (15/1/2025).

Ia mengungkapkan, delapan unit lainnya akan didistribusikan kepada sejumlah pimpinan OPD eselon II yang hingga kini belum memiliki kendaraan dinas operasional.

“Ini soal kebutuhan kerja. Kasihan, ada pimpinan OPD yang sampai harus menggunakan jasa ojek atau grab untuk mobilitas,” ungkap Sapulette.

Pengadaan mobil dinas tersebut, lanjut dia, akan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni tahun 2025. Ia menegaskan, kebijakan ini tidak melanggar aturan karena larangan pengadaan barang dan jasa yang diterbitkan pemerintah pusat hanya berlaku untuk anggaran yang bersumber dari APBN.

“Kalau tidak salah ada 10 unit, semuanya roda empat dan diperuntukkan bagi pejabat eselon II. Jadi ini tidak bertentangan dengan kebijakan pusat karena menggunakan APBD,” jelasnya.

Untuk dua unit kendaraan dinas Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pemkot Ambon menganggarkan sekitar Rp1,7 miliar. Kedua kendaraan ini menjadi prioritas pengadaan karena terkait persiapan pelantikan kepala daerah definitif yang dijadwalkan dalam waktu dekat.

“Karena pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota sudah dekat, maka keduanya jadi prioritas,” tambahnya.

Sebelumnya, sejumlah pimpinan OPD diketahui masih belum difasilitasi kendaraan dinas, kondisi ini dinilai menghambat efektivitas mobilitas dan pelaksanaan tugas pemerintahan sehari-hari.

Kebijakan ini menjadi salah satu bentuk komitmen Pemerintah Kota Ambon untuk mendukung kelancaran operasional perangkat daerah dalam menjalankan program pembangunan dan pelayanan publik secara optimal.

Ambon, Maluku.news – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) agar berperan aktif menjaga stabilitas keamanan dan kenyamanan masyarakat, menyusul insiden yang terjadi pada Minggu pagi di ibu kota Provinsi Maluku.

Penegasan ini disampaikan Plt Sekretaris Kota Ambon, Robby Sapulette, saat memimpin apel pagi bersama ASN dan pegawai non-ASN di halaman Balai Kota Ambon, Senin (14/01/2025).

Sapulette menyatakan bahwa insiden yang terjadi merupakan peristiwa biasa yang tidak boleh dibesar-besarkan, apalagi digiring menjadi isu bernuansa SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan).

“ASN harus berperan menyampaikan kepada masyarakat bahwa ini insiden biasa, bukan isu SARA. Jangan sampai ada pihak-pihak yang menggiring opini publik ke arah konflik yang bisa memecah belah masyarakat,” tegasnya.

ASN Diingatkan Jadi Komunikator Damai
Ia menekankan pentingnya peran ASN sebagai garda terdepan dalam komunikasi pemerintahan. ASN harus mampu meredam kegaduhan publik dan mengedukasi masyarakat agar tidak mudah percaya pada informasi yang tidak jelas sumbernya.

“Kita tidak bisa tinggal diam melihat masyarakat terpancing oleh provokasi. ASN harus jadi komunikator damai yang memberikan informasi jernih dan menenangkan,” kata Sapulette.

Peringatan soal Kinerja dan Laporan Keuangan
Dalam kesempatan yang sama, Sapulette juga menyampaikan sejumlah poin penting terkait kinerja ASN dan pegawai non-ASN, termasuk seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tahap kedua yang masih berlangsung.

Ia mengingatkan bahwa proses pendaftaran seleksi P3K akan ditutup pada 15 Februari 2025. Kesempatan ini diberikan bagi pegawai non-ASN yang belum berhasil lolos seleksi sebelumnya.

“Silakan manfaatkan momen ini sebaik mungkin. Kita berikan ruang bagi pegawai non-ASN untuk bersaing secara sehat dan transparan,” jelasnya.

Terkait pengelolaan keuangan daerah, Sapulette menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk segera menuntaskan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun Anggaran 2024. Hal ini penting karena Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan segera turun melakukan audit.

“Laporan keuangan harus tuntas sebelum pemeriksaan BPK. Kita ingin Ambon bebas dari predikat Disclaimer, dan ini membutuhkan komitmen semua pihak,” tandasnya.

Wujudkan Pemerintahan Bersih dan Transparan
Pemerintah Kota Ambon, lanjut Sapulette, berkomitmen keluar dari opini Disclaimer yang selama beberapa tahun terakhir melekat dalam penilaian keuangan daerah. Untuk itu, seluruh ASN dituntut bekerja lebih cepat, akurat, dan taat aturan, terutama dalam hal administrasi keuangan.

Ia mengingatkan bahwa ASN bukan semata pelaksana teknis, tetapi juga wajah dari pemerintahan yang harus mampu menunjukkan akuntabilitas dan profesionalisme.

“Kita harus buktikan bahwa ASN bukan hanya pelaksana teknis, tapi juga garda depan dalam menjaga stabilitas daerah dan mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel,” tutupnya.

Langkah ini diambil sebagai bagian dari penguatan peran ASN dalam menjaga suasana kondusif di tengah masyarakat, sekaligus mendorong transformasi pelayanan publik yang lebih baik dan tanggap terhadap dinamika sosial.