Ambon, Maluku.news – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon mencetak sejarah sebagai daerah pertama di Provinsi Maluku yang membentuk Tim Teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi tingkat desa dan negeri. Langkah ini merupakan tindak lanjut atas rekomendasi resmi dari Ombudsman RI Perwakilan Maluku guna memperkuat layanan publik di pemerintahan terbawah.

Kepala Bagian Pemerintahan Kota Ambon, Alfian Lewenussa, S.STP, M.Si, menjelaskan, pembentukan Tim Teknis SPM ini telah diatur secara resmi dalam Keputusan Wali Kota Ambon Nomor 1910 Tahun 2024. Tim ini akan bertugas menyusun, menerapkan, dan mengevaluasi Standar Pelayanan Minimal pada seluruh desa dan negeri di wilayah administrasi Kota Ambon.

“Ini sebagai bentuk nyata pelaksanaan rekomendasi Ombudsman. Kota Ambon menjadi daerah pertama yang mengambil langkah konkret dalam reformasi pelayanan publik di level paling bawah,” ujar Lewenussa kepada wartawan, Jumat (10/1/2025).

SPM Jadi Ukuran Mutu Layanan Publik
Menurut Lewenussa, selama ini memang ada pelaksanaan layanan publik di desa dan negeri, tetapi cenderung tidak terdokumentasi secara baik serta belum mengacu pada standar yang terukur. Karena itu, kehadiran Tim Teknis menjadi penting untuk menertibkan dan mengukur layanan publik secara akuntabel.

“Tim ini akan mulai dengan menginventarisasi jenis layanan yang diberikan di masing-masing desa dan negeri. Setelah itu disusun parameter dan standar minimal yang harus dijalankan, sehingga pelayanan tidak lagi abstrak atau tergantung gaya kepemimpinan,” jelasnya.

Langkah ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi, serta upaya pemerintah untuk membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis kinerja, hingga ke tingkat desa dan negeri.

Rapor SPM untuk Evaluasi dan Pengawasan
Alfian menambahkan, ke depan, setiap perangkat desa dan negeri di Kota Ambon diharapkan dapat menyusun laporan pelaksanaan SPM secara berkala. Laporan tersebut akan menjadi dasar evaluasi bagi pemerintah kota maupun lembaga eksternal seperti Ombudsman RI.

“SPM bukan hanya kewajiban administrasi, tapi hak dasar masyarakat atas pelayanan publik yang berkualitas. Kita ingin semua kepala desa dan raja sadar betul bahwa standar ini harus ditegakkan,” katanya.

Dengan adanya laporan berkala tersebut, pemerintah daerah juga dapat mengetahui secara cepat apakah ada desa atau negeri yang abai atau belum mampu memberikan layanan sesuai standar.

Dorong Daerah Lain Ikut Langkah Ambon
Lewenussa berharap, inisiatif Kota Ambon ini bisa menjadi contoh dan pemicu bagi daerah lain di Provinsi Maluku untuk segera membentuk Tim Teknis SPM di desa dan negeri masing-masing.

“Ini adalah bagian dari upaya membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Tidak ada lagi alasan bagi layanan publik untuk tidak terukur, tidak jelas, atau tidak merata,” tegasnya.

Pembentukan Tim Teknis SPM ini juga menunjukkan bahwa Pemkot Ambon menaruh perhatian serius terhadap rekomendasi Ombudsman, bukan sekadar formalitas, tetapi dilaksanakan dengan aksi nyata dan terukur di lapangan.

Dengan demikian, Kota Ambon menegaskan komitmennya sebagai pionir reformasi pelayanan publik desa dan negeri di Maluku—sebuah langkah maju menuju pemerintahan yang benar-benar berpihak kepada masyarakat hingga ke akar rumput.

Ambon, Maluku.news – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon akan mulai menerapkan sistem parkir digital di tiga ruas jalan utama, yakni Jalan A.Y. Patty, Jalan A.M. Sangadji, dan Jalan Diponegoro, pada akhir Januari 2025. Kebijakan ini merupakan bagian dari transformasi menuju kota pintar atau smart city.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon, Roby Sapulette, menjelaskan saat ini pihaknya masih menunggu pengadaan peralatan parkir digital yang diajukan melalui PT Bank Maluku-Maluku Utara kepada pihak vendor.

“Sesuai rencana, penerapan sistem pembayaran parkir digital akan dimulai akhir Januari. Namun masih menunggu kesiapan perangkat dari vendor,” kata Roby di Ambon, Senin (9/1/2025).

Sebelum sistem ini diberlakukan secara penuh, Dishub akan melakukan sosialisasi dan uji coba kepada masyarakat, khususnya pengguna kendaraan roda dua dan roda empat.

“Sosialisasi akan digelar selama satu hingga dua pekan. Tujuannya agar pengguna memahami sistem pembayaran parkir yang berbasis digital,” ujarnya.

Menurut Roby, sebanyak 50 unit perangkat digital akan dipasang di tiga lokasi tersebut. Sistem parkir ini akan langsung dikelola oleh Pemerintah Kota Ambon tanpa melalui pihak ketiga.

“Transformasi ini adalah bagian dari upaya digitalisasi pelayanan publik yang menyesuaikan perkembangan teknologi. Proses parkir akan dilakukan dengan pemindaian melalui aplikasi atau menggunakan uang elektronik, sehingga saldo pengguna akan terpotong otomatis,” jelasnya.

Untuk kendaraan roda empat, sistem pembayaran akan bersifat progresif atau dihitung per jam parkir. Sementara bagi kendaraan roda dua, diberlakukan tarif sekali bayar untuk setiap kali parkir.

Ia menambahkan, pengelolaan parkir di ruas jalan lain tetap dilakukan melalui sistem tender kepada pihak ketiga.

Roby berharap, kebijakan parkir digital ini dapat meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ambon, khususnya dari sektor retribusi parkir.

“Tahun 2022, target retribusi parkir sebesar Rp5,5 miliar dan realisasinya mencapai Rp6 miliar. Untuk 2023, target meningkat menjadi Rp8 miliar. Kami optimistis sistem baru ini akan mendorong pencapaian target tersebut,” pungkasnya.

Penerapan parkir digital juga merupakan bagian dari program nasional literasi digital yang diintegrasikan dalam pengembangan Ambon sebagai kota cerdas.

Ambon, Maluku.news – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon melalui Dinas Perhubungan (Dishub) resmi membuka pendaftaran bagi calon mitra pengelola parkir untuk Tahun Anggaran 2025. Hingga kini, tercatat sudah delapan penyedia jasa yang mendaftarkan diri.

Ketua Tim Pemilihan Mitra Kerja Sama Parkir TA 2025, Nevi Uktolseya, menjelaskan pendaftaran dibuka setelah sebelumnya digelar rapat penjelasan teknis. Penutupan pendaftaran dijadwalkan pada Senin, 13 Januari 2025, dan akan dilakukan secara terbuka bersama seluruh peserta.

“Penutupan akan dilakukan secara transparan di hadapan semua penyedia, agar tidak ada dugaan kecurangan dari panitia,” ujar Nevi di Ambon, Rabu (8/1/2025).

Nevi memaparkan bahwa seluruh persyaratan pendaftaran telah disusun mengacu pada Permendagri Nomor 22, khususnya Pasal 28 hingga 30 yang mengatur kerja sama pemerintah daerah dengan pihak ketiga.

Beberapa persyaratan utama yang harus dipenuhi antara lain:

1. Personel Bersertifikat
   Calon mitra wajib memiliki personel yang telah mengikuti pelatihan atau kursus di bidang perparkiran, baik untuk skema on street (di badan jalan) maupun off street (area parkir dalam lokasi tertutup seperti Maluku City Mall).
2. Dokumen Administrasi Lengkap
   Perusahaan harus memiliki akta pendirian, Nomor Induk Berusaha (NIB), dan terdaftar dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sesuai.
3. Kantor Cabang di Ambon
   Jika perusahaan berasal dari luar daerah, diwajibkan memiliki kantor cabang di Kota Ambon.
4. Kelengkapan Peralatan Operasional
   Mitra harus memiliki peralatan penunjang seperti tongkat lampu pengatur lalu lintas dan perlengkapan teknis lainnya.
5. Pengalaman Minimal Satu Tahun
   Perusahaan harus memiliki pengalaman minimal satu tahun dalam pengelolaan parkir, baik secara langsung maupun sebagai subkontraktor.

Nevi menambahkan, sejumlah pihak sempat meminta agar syarat pengalaman dihapus. Namun, pihaknya tetap merujuk pada ketentuan Permendagri yang mewajibkan bukti bonafiditas dan rekam jejak perusahaan.

“Pengalaman ini penting. Kita tidak bisa menyerahkan pengelolaan potensi PAD kepada pihak yang tidak relevan latar belakangnya. Ini bukan sekadar soal retribusi, tapi juga tentang pengendalian arus lalu lintas,” tegasnya.

Ia menegaskan bahwa pengelolaan parkir harus dilakukan oleh penyedia yang tidak hanya mampu secara administrasi, tetapi juga memiliki komitmen untuk membantu pemerintah mengurai kemacetan, terutama di pusat ibu kota provinsi.

“Kami butuh mitra yang punya kompetensi, pengalaman, dan integritas. Semua itu akan jadi dasar dalam sistem penilaian dan pembobotan calon penyedia,” pungkas Nevi.

Ambon, Maluku.news – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon pada tahun 2025 menerima alokasi Dana Desa sebesar Rp33,81 miliar untuk disalurkan ke 30 desa dan negeri di wilayah kota. Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya Rp32,25 miliar.

“Tahun ini Kota Ambon menerima alokasi sebesar Rp33,81 miliar, atau naik dari tahun 2024,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Desa (DP3AMD) Kota Ambon, Meggy Lekatompessy, di Ambon, Selasa (7/1/2025).

Ia menjelaskan, besaran dana yang diterima setiap desa atau negeri ditentukan berdasarkan empat indikator utama, yaitu jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, serta indeks kesulitan geografis.

“Setiap desa dan negeri memiliki nilai alokasi yang berbeda, tergantung komposisi dan kondisi wilayahnya,” ujar Meggy.

Dari total 30 desa dan negeri, Negeri Batu Merah di Kecamatan Sirimau tercatat menerima alokasi tertinggi yakni sebesar Rp3,74 miliar. Sementara Negeri Passo di Kecamatan Baguala mendapat Rp1,77 miliar. Di sisi lain, Negeri Naku di Kecamatan Leitimur Selatan menerima alokasi terendah, yakni Rp641,3 juta.

Lebih lanjut, Meggy menjelaskan bahwa komposisi pembagian Dana Desa menggunakan bobot 35 persen untuk jumlah penduduk, 25 persen untuk jumlah warga miskin, 10 persen untuk luas wilayah, dan sisanya berdasarkan indeks kesulitan wilayah.

Selain penyaluran, pihaknya juga menekankan pentingnya pemanfaatan Dana Desa yang tepat sasaran. Pemerintah pusat telah menetapkan empat prioritas utama penggunaan Dana Desa, yaitu:

1. Pendataan desa dan pemetaan potensi serta sumber daya lokal
2. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi
3. Penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting
4. Pengembangan desa wisata dan desa inklusif

“Dana Desa juga diarahkan untuk meningkatkan interaksi dan peran perempuan desa serta membangun kelembagaan yang adaptif terhadap budaya dan perkembangan zaman,” jelasnya.

Saat ini, proses verifikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tengah dilakukan oleh DP3AMD. Beberapa desa telah menetapkan APBDes dan siap mencairkan Dana Desa tahap pertama, sementara lainnya masih dalam tahap finalisasi.

“Setelah seluruh desa selesai menetapkan APBDes, barulah pencairan tahap pertama Dana Desa bisa dilakukan,” pungkas Meggy.