Ambon, Maluku.news – Seminar Nasional Kehutanan bertemakan “Transformasi Pembangunan Kehutanan Menuju Tata Kelola Hutan Berkelanjutan”, secara resmi telah dibuka oleh Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie yang ditandai dengan pemukulan tifa, pada Kamis, (24/10/2024), bertempat di Hotel Santika Premiere Ambon.

Ketika berbicara tentang pengelolaan hutan berkelanjutan Sadali dalam sambutannya mengatakan, ada berbagai persoalan mendasar di Provinsi Maluku, dimana masih tingginya angka kemiskinan masyarakat di dalam maupun di sekitar hutan.

“Hal ini harus kita perhatikan, karena hidup di dalam hutan dengan potensi yang begitu besar, masih miskin, berarti ada cara yang belum pas untuk diterapkan,” tegas Sadali.

Dirinya juga menjelaskan, bahwa sampai sekarang masih ada klaim masyarakat hukum adat atas kawasan hutan yang berpotensi menimbulkan konflik teritorial.

“Dengan demikian pola kelola pembangunan kehutanan kedepan harus berbasis kearifan lokal pada pulau-pulau kecil,” ujarnya.

Ia menegaskan, dengan adanya perizinan berusaha pemanfaatan hutan, maka selanjutnya perlu diterapkan pola pengawasan dan pengendalian, yang dilakukan secara bersama-sama untuk mewujudkan pembangunan kehutanan berkelanjutan.

“Diharapkan sebentar nanti dalam diskusi di Seminar Nasional, ada rekomendasi konstruktif yang akan disampaikan, sebagai bahan kajian lebih lanjut khusus bagi Pemerintah Pusat, dalam mengeluarkan berbagai kebijakan regulasi, yang harus disesuaikan dengan kondisi kekinian geografis masing-masing wilayah,” ungkap Sadali.

Penjabat Gubernur Maluku, berharap agar peserta dapat aktif mengikuti Seminar Nasional ini, dengan sharing tukar pendapat, serta berdiskusi untuk saling melengkapi, dalam rangka membuat rekomendasi konstruktif bagi pemerintah pusat, dalam mengambil kebijakan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hadir juga pada kesempatan itu Rektor Universitas Pattimura, Rektor Universitas Darussalam, Universitas Muhammadiyah, Pejabat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Pimpinan OPD Lingkup Pemprov Maluku, Kepala UPT KLHK Wilayah Provinsi Maluku, Akademisi dan Mahasiswa Kehutanan Lintas Perguruan Tinggi, Ketua Dewan Kehutanan Provinsi Maluku, Ketua Ahli Perubahan Iklim dan Kehutanan RI, Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Wilayah Maluku, Lembaga Swadaya Masyarakat, para Narasumber, serta Mitra Pembangunan Kehutanan.

Ambon, Maluku.news – Sadali Ie Penjabat Gubernur Maluku membuka secara resmi The 6th Internasional Conference and Consolidation on Indegenous Religion (ICIR 6), di Institus Agama Kristen Negeri Ambon, pada Rabu (23/10/2024)

Hadir juga pada kesempatan itu Pj Walikota Ambon, Koordinator ICIR, Rektor IAKN Ambon beserta seluruh Civitas Akademika, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, Pimpinan Umat Beragama, Narasumber, Panitia Penyelenggara, Komnas Perempuan dan seluruh jajaran, serta berbagai pihak terkait.

Atas nama Pemerintah Daerah dan masyarakat Provinsi Maluku, Sadali menyampaikan selamat datang kepada seluruh peserta seminar di Kota Ambon Ibu Kota Provinsi Maluku, serta memberikan apresiasi kepada IAKN Ambon atas penyelenggaraan kegiatan bertaraf Internasional, sekaligus momen ini turut memperkenalkan Provinsi Maluku dan Kota Ambon, agar semakin dikenal di mata dunia internasional yang dikemas dalam bentuk kegiatan akademik.

“Konferensi Internasional yang dilaksanakan saat ini, tentu akan menawarkan suatu platform unik yang berkelanjutan, tentang perkembangan demokrasi dalam beberapa dekade dewasa ini,” jelasnya.

Sadali mengatakan hal inilah yang memungkinkan dosen, peneliti, aktivis, praktisi dan mahasiswa untuk memperluas pengetahuan dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan dan praktek demokrasi keseharian.

“Sebagai suatu diskusi akademi yang beragam dan menarik, konferensi ini akan menyajikan berbagai presentasi, artikel dan proses diskusi yang melibatkan pemikiran terkini, dan penelitian terbaru dalam berbagai disiplin ilmu, bahkan mungkin ditampilkan temuan atas hasil riset terbaru,” tambah Sadali.

Dengan demikian, Sadali menyampaikan, dosen, peneliti dan mahasiswa memiliki kesempatan untuk mengikuti dan mendapatkan perkembangan terbaru dalam perspektif demokrasi terkini.

“Pada seminar internasional ini akan didengar juga berbagai perspektif ilmu, terkait dengan demokrasi saat ini, topik yang disajikan sangat menarik, seperti konsolidasi masyarakat sipil sebagai pelaksana demokrasi, kebebasan beragama dan berkeyakinan, seni dan demokrasi serta berbagai topik lainnya,” ungkapnya.

Sadali berharap konferensi internasional ini, akan memberikan kesempatan bagi peserta, untuk berinteraksi dengan rekan sejawat dari berbagai latar belakang, dosen, peneliti dan mahasiswa, agar dapat berkenalan dengan peneliti akademisi dan praktisi lainnya dari berbagai daerah dan dari Perguruan Tinggi Luar Negeri untuk berkontribusi dalam pengembangan karir di masa depan.

Ambon, Maluku.news – Dengan mengusung tema “Merangkai Toleransi dalam rangka Menyukseskan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang Aman, Damai dan Kondusif”, maka Pemerintah Provinsi Maluku melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, menggelar Rapat Koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), pada Selasa (22/10/2024) di Hotel Marina Ambon.

Kegiatan ini dibuka oleh Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie yang ditandai dengan pemukulan Tifa.

Atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, Sadali menyampaikan apresiasi dengan terlaksananya kegiatan ini dalam rangka meningkatkan fungsi dan peran FKUB dalam menjaga keselarasan dan memastikan terawatnya kerukunan umat beragam secara menyeluruh di Provinsi Maluku.

“Indonesia adalah bangsa besar yang sangat kaya di dalamnya ada berbagai pulau, bahkan suku dan budaya, dengan jumlah penduduk kurang lebih 270 juta jiwa, sama dengan Maluku yang memiliki jumlah penduduk yang tersebar di berbagai pulau dengan penduduk 1,8 juta jiwa,” tambah Sadali.

Dengan jumlah penduduk yang besar inilah, Sadali mengharapkan dapat hidup secara berdampingan, karena Provinsi Maluku dikenal dengan hidup orang basudara yakni “ale rasa beta rasa”, “potong di kuku rasa di daging,” sebagai kearifan lokal yang harus dirawat dan dijaga agar tidak mudah terpecah-belah oleh sekelompok atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan kondisi politik saat ini.

“Apabila kondisi ini tidak dirawat dan dikelola dengan baik maka akan berpotensi untuk dijadikan pintu masuk untuk memecah belah, tetapi saya yakin Maluku sudah baik dengan toleransi agama yang cukup tinggi, sehingga diharapkan pelaksanaan Pilkada nanti bisa dilaksanakan secara aman, lancar, demokratis, dengan berbagai latar belakang, suku agama yang kita rajut selama ini,” tegas Sadali.

Untuk itu, Sadali menyatakan kampanye kerukunan umat beragama harus senantiasa kita gaungkan dan galakkan untuk mengantisipasi terjadinya pertikaian dan konflik diantara umat beragama, sehingga kehidupan damai dan harmonis di tengah-tengah masyarakat bisa dipelihara bersama.

“Pemerintah Daerah senantiasa mendorong dan berupaya semaksimal mungkin, agar tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan harmonis, di tengah perbedaan suku dan agama tetap terjaga, tentunya dengan dukungan dan partisipasi dari berbagai pihak dan elemen masyarakat, terutama dari kalangan Tokoh Agama, melalui sinergitas dari berbagai kalangan masyarakat,” ungkapnya.

Ia menambahkan, pada 27 November 2024 akan dilaksanakan Pilkada Serentak di Indonesia termasuk di Maluku, mengelola hal ini bukanlah pekerjaan yang mudah mengingat kondisi Maluku adalah wilayah kepulauan, oleh sebab itu diharapkan dapat menjadi perhatian bersama seluruh jajaran KPU, Bawaslu, TNI/Polri termasuk FKUB, agar pilkada serentak dapat berjalan dengan aman dan sukses.

Hadir juga mengikuti kegiatan dimaksud yakni Danrem 151/Binaiya, Para Tokoh Agama, Pimpinan OPD terkait Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, beserta pihak terkait lainnya.