Beranda blog Halaman 52

Pelantikan Wali Kota Ambon di Jakarta, Pemkot Siapkan Rp80 Juta

Penulis
redaksi.MN
-
0

Ambon, Maluku.news – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon mengalokasikan anggaran sebesar Rp80 juta untuk mendukung pelaksanaan resepsi pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon terpilih, Bodewin Wattimena dan Ely Toisuta, yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta, 20 Februari 2025.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bagian Pemerintahan Kota Ambon, Alfian Lewenussa, saat ditemui di Balai Kota Ambon, Rabu (12/2/2025). Ia menyebut, anggaran tersebut difokuskan untuk makan dan minum dalam acara resepsi pelantikan.

“Anggaran Rp80 juta hanya untuk makan-minum resepsi pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Jakarta. Tidak termasuk biaya pakaian dinas dan atribut pelengkap,” jelas Lewenussa.

Ia menambahkan, untuk pakaian dinas pelantikan, Pemkot juga menyiapkan anggaran terpisah, termasuk untuk keperluan seragam resmi kepala daerah, dengan perkiraan biaya mencapai Rp15 juta.

Acara resepsi pelantikan ini akan dihadiri oleh keluarga inti pasangan kepala daerah terpilih, kolega dekat, dan tokoh masyarakat. Diketahui, pelantikan kepala daerah dari berbagai kabupaten/kota di Indonesia akan dilakukan secara serentak di Jakarta, di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri.

“Lokasi resepsi satu tempat dengan daerah lain, karena pelantikan kepala daerah kali ini terpusat di Jakarta,” ujar Lewenussa.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Ambon resmi menetapkan Bodewin Wattimena dan Ely Toisuta sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon terpilih periode 2025–2030, dalam rapat pleno terbuka yang berlangsung di Hotel Santika Ambon, Kamis malam (6/2/2025).

Penetapan tersebut mengacu pada Surat Keputusan KPU Kota Ambon Nomor 431 Tahun 2024 dan memperkuat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 246/PHPU.WAKO-XXIII/2025.

“Pasangan nomor urut 2, Bodewin-Ely, meraih 67.131 suara atau 41,49 persen dari total suara sah,” jelas Ketua KPU Kota Ambon, Kaharudin Mahmud.

Pasangan dengan tagline “BETA Par Ambon” itu unggul dari tiga pasangan lainnya dalam Pilkada Kota Ambon 2024. Mereka mengalahkan pasangan Jantje Wenno–Syarief Bakri Assyatri (55.877 suara), Agus Ririmasse–Novan Liem (31.018 suara), serta M. Tadi Salampessy–Emilih Luhukay (7.766 suara).

Dengan persiapan yang terus dimatangkan, Pemkot Ambon berharap pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dapat berlangsung lancar dan menjadi awal dari masa pemerintahan yang membawa perubahan positif bagi warga Kota Ambon.

Tenaga Honorer Ambon Tetap Digaji hingga Resmi Diangkat Jadi P3K

Penulis
redaksi.MN
-
0

Ambon, Maluku.news – Pemerintah Kota Ambon memastikan seluruh tenaga honorer tetap bekerja dan digaji hingga proses pengangkatan mereka sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) rampung. Kepastian ini disampaikan Penjabat Wali Kota Ambon, Dominggus Nicodemus Kaya, saat memberikan keterangan kepada wartawan di Ruang Rapat Vlissingen, Balai Kota Ambon, Selasa (11/2/2025).

Kaya menjelaskan bahwa proses pengangkatan tenaga honorer ke dalam skema P3K akan dilakukan dalam dua tahap, yakni pemberkasan dan ujian seleksi yang dijadwalkan berlangsung pada bulan April 2025.

“Sampai mereka resmi diangkat sebagai P3K, tenaga honorer tetap akan dibayar dan bekerja seperti biasa. Ini sesuai dengan arahan Kementerian PAN-RB dan BKN,” ujar Kaya.

Ia menambahkan, anggaran untuk menggaji tenaga honorer masih dibebankan kepada Pemerintah Kota Ambon hingga status kepegawaiannya secara resmi beralih ke P3K. Setelah pengangkatan, penggajian para tenaga P3K akan dialihkan ke sistem dan lokasi anggaran yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat.

Kebijakan ini, kata Kaya, bertujuan memberikan kepastian dan ketenangan kerja bagi para tenaga honorer yang selama ini mengabdi di berbagai sektor pelayanan publik, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga administrasi pemerintahan.

“Ini bagian dari kebijakan nasional untuk menyelesaikan status tenaga honorer yang akan dihapus pada 2025. Jadi tidak ada yang perlu khawatir. Proses ini tetap berjalan, dan mereka akan mendapatkan haknya,” tegasnya.

Pemerintah pusat telah menetapkan penghapusan status tenaga honorer secara nasional pada tahun 2025 dan menggantinya dengan skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sebagai bentuk penyederhanaan birokrasi dan peningkatan kesejahteraan pegawai non-ASN.

Dominggus berharap, seluruh tenaga honorer tetap semangat dan mempersiapkan diri menghadapi proses seleksi mendatang.

“Kami berharap seluruh tenaga honorer siap mengikuti proses seleksi dan tetap berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” pungkasnya.

Pemkot Ambon dan Kejari Perpanjang MoU Perkuat Akuntabilitas Pemerintahan

Penulis
redaksi.MN
-
0

Ambon, Maluku.news – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon resmi memperpanjang kerja sama hukum melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) yang digelar di Aula Vlissingen, Balai Kota Ambon, Selasa (11/2/2025). Penandatanganan ini menegaskan komitmen kedua pihak dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Penjabat Wali Kota Ambon, Dominggus N. Kaya, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pendampingan dan pengawalan hukum oleh Kejari Ambon sangat penting untuk memastikan setiap kebijakan dan program pemerintah berjalan sesuai aturan yang berlaku.

“Dengan adanya kerja sama ini, Pemkot Ambon dapat lebih hati-hati dalam mengambil kebijakan, serta menghindari potensi penyimpangan hukum. Ini bukan sekadar kerja sama administratif, tapi ikhtiar bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih,” ujar Kaya.

Ia menekankan bahwa perpanjangan MoU ini menjadi momentum memperkuat solidaritas antarlembaga dan mempererat sinergi antara eksekutif dan yudikatif dalam membangun pelayanan publik yang lebih baik.

“Harapan kami, kerja sama ini terus membawa dampak positif bagi masyarakat. Pemerintahan yang kuat adalah pemerintahan yang menjunjung tinggi tanggung jawab hukum dan etika publik,” tandas Kaya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Ambon, Ardiansyah, dalam sambutannya menegaskan bahwa perpanjangan MoU ini bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk nyata dari sinergi berkelanjutan antara Kejari dan Pemkot dalam penegakan hukum.

“Selama ini kami telah mendampingi Pemkot Ambon dalam berbagai aspek hukum, baik perdata maupun tata usaha negara. Ke depan, pendampingan ini akan kami perkuat agar manfaatnya lebih dirasakan oleh masyarakat,” jelasnya.

Ardiansyah menambahkan, peran Kejari Ambon meliputi pemberian pertimbangan hukum, pendampingan litigasi dan non-litigasi, hingga pengawalan terhadap proyek strategis pemerintah, BUMN, BUMD, dan lembaga-lembaga lain di lingkungan Pemkot.

Ia juga mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2024, kinerja bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Ambon mengalami peningkatan signifikan, baik dalam penyelesaian perkara maupun pemberian pendampingan kepada dinas-dinas terkait.

“Kami ingin Kejari menjadi mitra strategis yang bukan hanya menindak, tetapi juga mencegah pelanggaran hukum melalui pendekatan dialogis dan edukatif,” pungkas Ardiansyah.

Penandatanganan MoU ini diharapkan memperkuat peran hukum sebagai fondasi dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik yang profesional di Kota Ambon.

Cuaca Ekstrem Landa Tual, Pj Wali Kota Imbau Warga Prioritaskan Keselamatan

Penulis
redaksi.MN
-
0

Tual, Maluku.news – Penjabat (Pj) Wali Kota Tual, Affandy Hasanusi, mengimbau seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi cuaca ekstrem yang tengah melanda wilayah Maluku, termasuk Kota Tual.

Dalam pernyataannya kepada wartawan di Tual, Senin (10/2/2025), Affandy menekankan pentingnya keselamatan dalam beraktivitas, baik di laut maupun di darat. Ia mengingatkan masyarakat untuk selalu memantau informasi resmi dari instansi terkait sebelum melakukan kegiatan sehari-hari.

“Kami mengajak masyarakat agar tetap waspada dan berhati-hati, terutama saat beraktivitas di laut. Utamakan keselamatan jiwa agar hasil tangkapan maupun olahan dapat sampai dengan selamat, begitu juga para pelakunya,” ujarnya.

Affandy juga menekankan pentingnya kesiapsiagaan bagi para aparat dan tim penyelamat dalam menjalankan tugas kemanusiaan di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu.

“Kami mengapresiasi respons cepat Basarnas, BPBD, serta TNI dan Polri dalam membantu korban terdampak cuaca ekstrem, khususnya di wilayah perairan. Semoga sinergi ini terus terjaga untuk meminimalkan risiko bencana ke depannya,” lanjutnya.

Pemerintah Kota Tual terus memantau perkembangan situasi dan mengimbau masyarakat agar tetap waspada, tidak panik, dan mengikuti arahan resmi demi mencegah terjadinya korban jiwa maupun kerugian material.

DPRD Maluku Soroti Keberadaan 80 Plt Kepala Sekolah Tak Jelas Statusnya

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Anggota DPRD Provinsi Maluku, Rovik Afifudin, menyoroti keberadaan sekitar 80 Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekolah SMA/SMK yang telah menjabat bertahun-tahun tanpa kejelasan status.

Dirinya menegaskan bahwa jabatan Plt seharusnya bersifat sementara, bukan berlangsung lama hingga menjadi kebiasaan yang dianggap nyaman oleh pejabat terkait, ujar Rovik di Ambon senin (10/02/25).

Menurut Rovik, kondisi ini harus segera dievaluasi dan ditertibkan agar sistem pendidikan di Maluku lebih profesional. Ia menekankan bahwa ke depan, pengangkatan kepala sekolah akan mengikuti sistem kepala satuan pendidikan, bukan lagi berdasarkan mekanisme lama yang dinilai sarat kepentingan.

Selain itu, Politisi PPP Maluku itu menegaskan bahwa jabatan kepala dinas dan kepala sekolah harus diisi oleh individu yang memiliki kapasitas manajerial, pemahaman visi pendidikan, serta kepemimpinan yang kuat.

Ia mengkritik praktik pengangkatan pejabat yang mengabaikan jenjang karir ASN, di mana banyak pegawai yang telah meniti karir dari bawah justru tersingkir oleh pejabat yang datang dari luar tanpa pengalaman birokrasi yang memadai.

Lebih jauh, Rovik menegaskan bahwa DPRD dan Pemerintah Provinsi akan fokus pada pemerataan guru, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta perbaikan infrastruktur sekolah sebagai bagian dari komitmen untuk memajukan pendidikan di Maluku.

“Kepemimpinan di Maluku harus dijalankan dengan kecerdasan, komitmen, dan niat yang baik untuk rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, jangan seperti yang sudah berlalu. tegas Rovik.

Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bahwa DPRD Maluku menginginkan reformasi dalam sistem pendidikan, terutama dalam hal transparansi dan profesionalisme pengelolaan sekolah serta birokrasi pendidikan.

DPRD Maluku Siapkan 12 Ranperda Prioritas 2025

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku akan menyiapkan 12 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) prioritas sebagai Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2025.

Langkah ini bertujuan untuk memastikan regulasi daerah lebih efektif dan selaras dengan kebutuhan masyarakat, Rapat di pimpin wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Azis Sangkal yang bertempat di Ruang kerjanya, senin (10/02/2025) .

Wakil Ketua DPRD Maluku, Asis Sangkala, menegaskan bahwa regulasi yang disusun harus berkualitas dan tidak tumpang tindih dengan aturan yang lebih tinggi.

Sementara itu, Penjabat Gubernur Maluku, Sadali Lie, menekankan pentingnya pendekatan sistematis dalam penyusunan Perda guna mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Adapun 12 Ranperda Prioritas tahun 2025 yang akan di bahas adalah :
Inisiatif DPRD
1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
2.Penyelenggaraan dan Pengelolaan Sampah.
3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur., 4. Penyelenggaraan Kearsipan.
5. Penanggulangan Bencana.

Usulan Pemerintah Daerah
6. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2023-2042.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2030.
8. Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.
9. Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Maluku.
10. Perubahan Perda Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
11. Perubahan Perda Susunan Perangkat Daerah.
12. Pencabutan Perda Ketertiban Umum Tahun 2014.

Dengan regulasi yang jelas dan terarah, DPRD dan Pemprov Maluku berkomitmen menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik demi untuk kemajuan daerah.

DPRD Apresiasi Kinerja Dominggus Kaya Pimpin Ambon Satu Tahun

Penulis
redaksi.MN
-
0

Ambon, Maluku.news – Kinerja Penjabat (Pj) Wali Kota Ambon, Dominggus Nicodemus Kaya, mendapat apresiasi tinggi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon, khususnya atas keberhasilannya memimpin roda pemerintahan selama satu tahun terakhir dan menghantarkan Pilkada 2024 hingga penetapan pasangan calon terpilih.

Apresiasi itu disampaikan oleh Anggota DPRD Kota Ambon dari Fraksi Partai Golkar, Zeth Pormes, dalam rapat paripurna DPRD yang digelar Sabtu (8/2/2025). Paripurna tersebut membahas penyampaian Keputusan KPU Kota Ambon Nomor 05 Tahun 2025 tentang penetapan pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon terpilih.

“Capaian yang diraih oleh Penjabat Wali Kota selama satu tahun terakhir sangat kami apresiasi, terutama dalam menghantarkan proses demokrasi hingga tuntas. Ini bukan tugas ringan,” tegas Pormes.

Ia menyebut, keberhasilan tersebut mencerminkan kepemimpinan yang solid, profesional, dan penuh pengabdian. Atas nama Fraksi Partai Golkar, Pormes juga menyampaikan doa dan ucapan terima kasih kepada Dominggus Kaya beserta keluarga.

“Terima kasih dan doa tulus untuk Pak Boy, istri, anak-anak, dan cucu agar senantiasa diberkati Tuhan Yang Maha Kuasa,” tambahnya.

Pormes juga memberikan penghargaan kepada seluruh unsur yang terlibat dalam suksesnya pelaksanaan Pilkada Kota Ambon 2024, termasuk KPU, Bawaslu, TNI, Polri, Forkopimda, dan seluruh OPD Pemkot Ambon.

“Tanpa sinergi seluruh pihak, tidak mungkin kita sampai pada tahap penetapan calon terpilih dalam suasana damai, aman, dan tertib. Ini kemenangan seluruh masyarakat Ambon,” ujarnya.

Seperti diketahui, KPU Kota Ambon telah menetapkan pasangan Bodewin Wattimena dan Elly Toisuta sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon terpilih untuk periode 2025–2030. Penetapan ini menandai tuntasnya seluruh tahapan Pilkada yang berlangsung sejak pertengahan 2024 lalu.

Paripurna DPRD tersebut sekaligus menjadi penanda berakhirnya masa jabatan Dominggus Kaya sebagai Penjabat Wali Kota, dan membuka babak baru kepemimpinan definitif di Kota Ambon.

Zeth Pormes berharap, semangat kolaboratif yang telah terbangun selama proses Pilkada dapat terus dilanjutkan oleh kepemimpinan baru untuk mendorong pembangunan Kota Ambon yang lebih maju dan sejahtera.

Rapat paripurna ini dihadiri oleh jajaran anggota DPRD, Forkopimda, pimpinan OPD, serta perwakilan masyarakat sipil, dalam suasana penuh penghormatan terhadap transisi kepemimpinan yang demokratis dan tertib.

Kapal Baru Milik Siong di Alihkan, Yeremias : Dishub Harus Proaktif

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – KM. Express Cantika 08 yang rencana awal akan beroperasi di Maluku Tengah, Provinsi Maluku kini dialihkan ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Direktur Utama PT. Pelayaran Darma Indah Jonny de Quelju mengalihan rute karena permintaan dari Pemerintah Daerah NTT.

Untuk itu, anggota DPRD Provinsi Maluku, Anos Yeremias meminta kepada Dinas Perhubungan (Dishub) Maluku, segera melakukan mediasi dengan Bos Siong agar, tidak mengalihkan kapal baru itu beroperasi di NTT.

“Saya minta Kadis Perhubungan Maluku memediasi. Intinya, baru sebatas pemberitahuan (naikan tiket kapal cepat). Kapal khan belum beroperasi,”ujar Yeremias, Jumat (07/02/25).

Politisi Partai Golkar ini mengaku, secara geografis Maluku terdiri dari kepulauan, sehingga butuh banyak armada kapal melayani masyarakat antar pulau.”Katong di Maluku butuh transportasi laut yang bagus dan cepat. Investor sudah bantu masyarakat. Nah, soal harga, Dishub memediasi undang investor bicarakan cari jalan tengah,”harapnya.

Wakil rakyat dari Daerah pemilihan Maluku Barat Daya dan Kepulauan Tanimbar ini kuatir, jika kapal itu dialihkan ke NTT, justeru merugikan masyatakat.

Untuk itu, dia berharap, investor sedianya diberikan ruang untuk investasi, tapi tidak memberatkan rakyat.”Nah, kalau susahkan masyarakat, saya juga keberatan. Saya juga berharap Gubernur Maluku terpilih dan perangkatnya bersama DPRD duduk bersama cari solusi,”imbuhnya.

Apalagi, tambah dia, kapal cepat dari Tulehu-Amahai, menghubungkan 3 kabupaten, yakni Maluku Tengah, Seram Bagian Timur, dan sebagian Seram Bagian Barat.”Jadi memang kehadiran kapal cepat sangat membantu. Kalau tiket mahal, dewan undang bicarakan. Apakah minyak tidak disubsidi atau pelayanan tidak bagus,”tandasnya.

Padahal, kehadiran investor kapal cepat sangat terbantu menghubugaksn Ambon dan Provinsi Maluku Utara, namun harga tiket tinggi.

“Apalagi ke MBD, perjalanam jauh minyak tidak disibsidi. Dishub atensi dan dapat pethatian Gubernur dan Wakil Gubernur. Kapal cepat disubsidi. Sebab, ada ruang subsidi di Kementerian Perhubungan.Bagaimana tinggal komunikasi dengan investor,”harapnya.

Kenaikan tiket kapal cepat ini seiring dengan adanya penambahan satu armada baru, yaitu KM Expres Cantika 08 yang memiliki berbagai fasilitas premium seperti ruang kelas VIP berkapasitas 252, VVIP 124 penumpang.

Adapun tarif yang ditetapkan untuk kapal yang memiliki bobot 392 gross tonage, untuk kelas VIP Rp330 ribu, sedangkan kelas VVIP Rp355 ribu.

Pj Wali Kota Tual: Pesparawi Bukan Sekadar Lomba, Tapi Wujud Iman dan Budaya

Penulis
redaksi.MN
-
0

Tual, Maluku.news – Penjabat Wali Kota Tual, R. Affandy Hasanusi, menegaskan bahwa Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) bukan hanya ajang perlombaan, melainkan juga sarana memperkuat iman, nilai spiritual, dan pelestarian budaya dalam semangat persatuan umat Kristiani.

Hal tersebut disampaikan saat acara Pergelaran dan Pelepasan Kontingen Pesparawi Kota Tual Tahun 2025, yang berlangsung di Aula Kantor Wali Kota, Jumat (7/2/2025).

“Pesparawi adalah wadah kesaksian iman dan persekutuan yang merekatkan keberagaman dalam harmoni. Ini juga menjadi bagian penting dalam merawat budaya lokal melalui puji-pujian yang sakral dan menyentuh hati,” ujar Hassannusi.

Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, pelatih, dan pianis yang telah berlatih intensif selama masa persiapan, serta menekankan pentingnya menjunjung nilai sportivitas dan kerendahan hati dalam kompetisi.

“Hasil tidak akan mengkhianati proses. Tetaplah percaya diri, fokus, dan rendah hati. Apapun hasilnya nanti, jadikan ini sebagai pengalaman berharga,” pesan Hassannusi kepada para peserta.

Sebagai bentuk komitmen terhadap kehidupan keagamaan yang harmonis, Hassannusi menyatakan bahwa Pemkot Tual akan terus mendorong pelaksanaan kegiatan keagamaan lintas agama, seperti Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) dan Pesparani, guna memperkuat kerukunan antarumat beragama di Kota Tual.

Ia berharap kontingen Pesparawi Tual tidak hanya mengharumkan nama daerah melalui prestasi, tetapi juga menjadi duta damai dan toleransi dalam kehidupan sosial masyarakat.

“Kami bangga dan mendukung penuh. Jadikan suara-suara kalian sebagai penguat semangat persaudaraan dan kedamaian,” pungkasnya.

PUPR Kota Ambon Bantah Dana Septik Tank Dipakai untuk Suksesi Pilkada

Penulis
redaksi.MN
-
0

Ambon, Maluku.news – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Ambon, M. Latuihamallo, membantah tegas dugaan bahwa sisa dana proyek pembangunan tangki septik skala individual tahun anggaran 2024 digunakan untuk mendukung pasangan calon tertentu dalam Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon 2024.

Penegasan itu disampaikan Latuihamallo saat diwawancarai media ini di ruang kerjanya, Jumat (7/2/2026).

“Informasi yang menyebutkan dana sisa proyek digunakan untuk kepentingan suksesi sangat tidak benar. Seluruh sisa anggaran tersebut hingga kini masih berada di kas daerah dan belum dicairkan dalam bentuk apa pun,” tegas Latuihamallo.

Ia menjelaskan bahwa pagu anggaran hibah pembangunan tangki septik tahun 2024 sebesar Rp 2.287.048.588, namun setelah proses lelang dan penetapan pemenang, nilai kontraknya turun menjadi Rp 1.741.562.000, sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 01/SP/FSK/PPK.05/DPUPR-KA/APBD/IX/2024, tertanggal 18 September 2024.

Pekerjaan ini mencakup pembangunan 138 unit tangki septik skala individual yang dikerjakan oleh CV. Aghy Putra Mandiri, dengan sumber dana berasal dari APBD Kota Ambon tahun 2024.

“Dari kontrak 138 unit, baru 46 unit yang berhasil diselesaikan. Oleh karena itu, yang dibayarkan kepada pihak rekanan adalah Rp 522.468.600, sesuai progres pekerjaan yang telah dilakukan,” lanjutnya.

Latuihamallo menambahkan bahwa berdasarkan ketentuan, penyedia jasa kategori usaha kecil dapat menerima uang muka maksimal 30 persen dari nilai kontrak, dan angka tersebut sudah dibayarkan sesuai aturan.

“Sisa dana sebesar Rp 1.219.093.400 tidak dicairkan dan tetap berada dalam kas daerah. Jadi, tudingan bahwa dana tersebut dialihkan untuk kepentingan politik sangat tidak berdasar dan menyesatkan,” ujarnya.

Ia juga memastikan bahwa seluruh proses administrasi, pembayaran, dan pelaksanaan proyek berada dalam koridor hukum dan sesuai dengan regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Latuihamallo mengimbau agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, terutama yang menyeret nama institusi pemerintah dalam isu politik praktis.

“Kami tegaskan, tidak ada satu rupiah pun dari dana proyek ini yang keluar di luar mekanisme resmi. Semuanya terdokumentasi dan bisa dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.

1...515253...292Halaman 52 dari 292