Ambon, Maluku.news – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Ambon, melaksanakan rapat koordinasi penyelenggaraan Kota Sehat, yang bertujuan utuk mencapai komisi kota yang bersih nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni sebagai tempat bekerja warga kota ini.
Kegiatan ini dibuka oleh Asisten I, Selly Kalahatu, yang dalam sambutan menyebutkan kegiatan ini sangat bermanfaat guna mewujudkan pembangunan kota berwawasan Kesehatan berkelanjutan.
“Manfaat dari kegiatan ini antara lain: terwujudnya kehidupan masyarakat Ambon sehat mandiri, pemukiman dan fasilitas umum sehat, pasar sehat, pendidikan sehat par1wisata sehat, transportasi dan tertib lalu lintas, perkantoran dan perindustrian sehat, perlindungan sosial, pencegahan serta penanganan bencana yang tangguh dan cepat,” ulasnya saat membaca sambutan Pj. Wali Kota Ambon, di Marina Hotel, Kamis (14/11/2024).
Lanjutnya, dengan terwujud indikator Kota Sehat seperti yang disebutkan tersebut, maka akan berdampak pada; peningkatan masyarakat hidup sehat dan produktif, Umur Harapan Hidup (UHH), kualitas kesahatan yang semakin baik, penurunan kejadian penyakit menular dan tidak menular, serta peningkatan peran masyarakat dan swasta peduli Kesehatan.
“Kami berharap program ini dapat terlaksana dengan baik di Kota Amnon dan diimplementasikan oleh seluruh OPD terkait dan forum yang telah terbentuk untuk dapat mewujudkan Kota Ambon yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni,” pungkas Kalahatu.
Ambon, Maluku.news – Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Maluku Syuryadi Sabirin membuka secara langsung Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data REGSOSEK melalui aplikasi SEPAKAT (Sistem Perencanaan Pembangunan Berbasis Data Regsosek Terpadu), kepada operator harian REGSOSEK Kabupaten/Kota, pada Rabu (13/11/2024), bertempat di Hotel Santika Premiere Ambon.
Dalam sambutannya Sabirin menyampaikan data Regsosek merupakan salah satu data sosial ekonomi, yang dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaan perencanaan penganggaran.
“Baik Pemerintah Daerah Kabupaten Kota, hingga Pemerintah Desa dan Kelurahan, didorong sumber datanya, dalam perencanaan penganggaran dan penyelenggaraan Program Kebijakan,” ujarnya.
Sebagai informasi REGSOSEK memiliki data yang komprehensif, mencakup aspek: demografi, perumahan,kondisi disabilitas, kepemilikan aset, dan geospasial, berdasarkan data inilah berbagai program seperti perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi,penyediaan infrastruktur dasar, pemerataan akses pendidikan dan kesehatan, peningkatan inklusi keuangan,serta program pembangunan lainnya dapat dijalankan dengan lebih efektif.
Sementara itu dengan adanya aplikasi SEPAKAT yang dikembangkan oleh Kementerian PPN/Bappenas, dapat membantu proses perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi dalam rangka pengurangan kemiskinan secara cepat dan akurat, di level Provinsi/Kabupaten/Kota hingga Desa/Kelurahan.
Untuk diketahui hadir juga dalam kesempatan itu Tim Skala Maluku, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku dan Kabupaten Kota, serta para Pimpinan Lembaga Vertikal dan stakeholder terkait.
Ambon, Maluku.news – Komisi I DPRD Maluku gelar Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) juga pihak keamanan (TNI dan Polri) dan pihak-pihak terkait lainnya terkait dengan komisi menemukan 180 ribu lebih DPT yang belum ada e-KTP juga untuk persiapan Pilkada di Maluku.
Raker ini untuk memastikan sampai sejauh mana kesiapan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) di Maluku pada tanggal 27 November tahun 2024 nanti, ujar ketua komisi I DPRD Maluku Solihin Buton pada wartawan di Ambon, rabu (13/11/2024) setelah memimpin Raker.
Dalam Raker, Komisi I pertanyaan 180 ribu lebih Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di beberapa Kabupaten dan Kota di Maluku.
Terkait dengan 180 lebih DPT yang sudah terdaftar tapi belum miliki e-KTP, menurut Solihin, dari komisi tadi sudah mendapatkan penjelasan dari Bawaslu,KPU, dan Catatan Sipil (Capil) Kepolisian, kemudian dari pihak Pangdam. Ada beberapa hal yang menjadi atensi komisi .
Tadi di sampaikan bahwa sudah 90 persen pelaksanaan Pilkada sudah di siapkan oleh KPUD. Tapi ada beberapa catatan DPT yang sudah terdaftar tapi belum memiliki e-KTP, jelasnya.
Kami berharap kepada KPU, Bawaslu, Capil untuk lakukan koordinasi pada Capil
di Kabupaten dan Kota untuk lakukan penanganan ke pada para pemilih yang belum dapat e-KTP.
Menurut Solihin, Kalau yang belum ada e-KTP, ini minimal harus punya surat domisili kependudukan, supaya pemilih yang akan melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November nanti bisah melaksanakan hak memilihnya.
“Ingat, Ini untuk kepentingan kita bersama, karena kita semua memilih pemimpin Maluku juga Kabupaten dan Kota 5 tahun kedepan ” tutur Politisi PKS Maluku Itu.
Ambon, Maluku.news – DPRD Provinsi Maluku, menggelar rapat kerja bersama Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku, dalam rangka membahas berbagai program kerja, baik yang telah dilaksanakan di tahun 2024, maupun yang akan dilaksanakan dalam tahun 2025.
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi III, Richard Rahakbauw di rumah rakyat, karang panjang, Ambon, Selasa (12/11/2024), dihadiri Kepala BPJN Maluku, Moch Iqbal Tamher.
Kepala BPJN Maluku, Moch Iqbal Tamher kepada wartawan usai rapat tersebut mengatakan, dalam rapat telah disampaikan beberapa terkait rencana lima tahun program penanganan jalan jembatan di Provinsi Maluku.
Secara garis besar, jelasnya BPJN Maluku bertugas untuk menjaga dan membangun jalan nasional di Maluku, dengan jumlah panjang mencapai 1.850,22 kilometer (Km).
Apalagi saat ini kondisi kemantapan nasional telah mencapai 95,44 persen, artinya masih tersisa lebih dari 4 persen, baik rusak ringan maupun rusak berat.
“Tadi saya sudah sampaikan, bagaimana mengecilkan ruas jalan nasional yang belum berada dalam kondisi yang mantap, artinya dalam kondisi marginal,”ujarnya.
Terkait dengan konektivitas, Kata Tamher membangun ruas jalan daerah maupun status yang mempunyai nilai strategis seperti di pulau Buru, Seram, Ambon, dan pulau-pulau Maluku bagian tenggara.
Hal itu yang akan kita bangun, nanti bersinergi dengan para wakil rakyat di Provinsi Maluku, maupun pemerintah provinsi, kabupaten dan kota di Maluku,”ucapnya.
Ia berharap adanya kerjasama yang baik dengan DPRD Maluku, dalam mewujudkan konektifitas jalan maupun jembatan yang berkualitas baik bagi masyarakat, maupun daerah Maluku umumnya.
Untuk itu dengan kerjasama ini bisa membuat hasil yang baik untuk disampaikan ke Pemerintah Pusat. Minimal apa yang kita perjuangkan dengan seluruh stakeholder yang ada di Maluku bisa membuahkan hasil untuk kebaikan daerah di Provinsi ini,”pungkasnya.
Ambon, Maluku.news – Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku melakukan pelebaran jalan dalam mengatasi kemacetan di Kota Ambon.Pelebaran jalan ini dilakukan di sejumlah spot kemacetan seperti turun-turun Batu Merah. Upaya ini dilakukan setelah rencana pembangunan fly over yang telah direncanakan sejak tahun 2014 ditiadakan.
“2014 sudah ada kajian untuk membangun over pas atau flay over, tapi kalau diperhatikan itu jauh lebih mahal, karena harus ada konstruksi tersebut dan biaya pembebasan lahan. Saya perhatian dari kemarin, kenapa kita tidak melakukan pembebasan, menambah lagi lajur.
Jadi turunan batu merah dari yang sekarang posisi Empat lajur, kita teruskan sampai ke pertigaan bawah,”ujar Kepala BPJN Maluku, Moch Iqbal Tamher, kepada wartawan di kantor DPRD Maluku, Selasa (12/11/2024).
Dikatakan, pelaksanaan program tersebut, sepenuhnya menggunakan APBN, sehingga menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun perlu dukungan semua pihak, termasuk dukungan sosial politik.
Dukungan tersebut dalam upaya pembebasan lahan, terutama masyarakat yang berada di sekitar area jalan.
“Saya mau diskusi dalam rapat selanjutnya, untuk terkait dukungan sosial politik. Karena itu bagian dari jalan nasional, otomatis alokasi terkait pembebasan lahan tersebut menjadi bagian dari pemerintah pusat,”ucapnya.
Ia berharap, adanya peran aktif, baik dari Pemerintah Provinsi maupun pemerintah kota, sehingga dapat mensosialisasikan kepada masyarakat, program yang akan dilakukan dalam upaya mengatasi kemacetan di Ambon.
“Saya minta dukungan dari pemerintah provinsi, dan Kota Ambon untuk membantu secara sosial politik. Masyarakat harus disampaikan, bahwa apabila masyarakat terdampak lokasi pekerjaan pembebasan lahan, itu masyarakat diterima, karena manfaatnya untuk kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi atau satu golongan,”pintanya.
Jakarta, Maluku.news – Indonesian Youth Advocacy menggelar aksi protes di depan Kementerian Dalam Negeri tanpa menggunakan pengeras suara, sebagai simbol perlawanan terhadap tindakan Penjabat (Pj). Wali Kota Tual, Affandy Hassanusi, yang dinilai membatasi kebebasan berpendapat.
Aksi yang digerlar Rabu (12/11/2024) tersebut dilakukan sebagai respons terhadap dugaan keberpihakan Afandy Z. Sanusi dalam mendukung salah satu pasangan calon pada Pemilu Kota Tual.
Koordinator aksi, Arjuna Gani, menyatakan bahwa Indonesian Youth Advocacy menilai Pj. Wali Kota Tual telah menggunakan jabatannya untuk memanggil ASN yang dinilai mendukung paslon berbeda dengan pilihannya. Tindakan ini dinilai sebagai bentuk tekanan politik terhadap ASN dan keluarganya.
Gani menjelaskan, tindakan Pj. Wali Kota Tual melanggar Pasal 5 huruf n PP Nomor 94 Tahun 2021 dan Surat Keputusan Bersama (SKB) 5 Menteri terkait aturan netralitas ASN dalam pemilu.
“Harapan kami, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dapat segera bertindak tegas dengan mencopot Afandy Z. Sanusi dari jabatannya sebagai Pj. Wali Kota Tual demi memastikan jalannya demokrasi yang jujur dan adil di kota tersebut,” ujarnya.
Aksi ini dilangsungkan pada 12 November 2024, dan Indonesian Youth Advocacy membawa dua tuntutan utama:
1. Mencopot Affandy Hassanusi sebagai Pj. Wali Kota Tual.
2. Memastikan agar Pj. Wali Kota Tual tidak terlibat dalam proses Pemilu Kota Tual.
Indonesian Youth Advocacy berharap aksi damai tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah pusat untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran netralitas oleh Pj. Wali Kota Tual.
Ambon, Maluku.news – Mendukung Program Pemerintah Daerah, dalam membangun keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Besar, maka Pemerintah Provinsi Maluku melalui Biro Kesejahteraan Rakyat, memberikan bantuan perjalanan umroh dan wisata rohani.
Berdasarkan hal tersebut, pada Selasa (12/11/2024) Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie, melepas 50 orang Jemaah Umroh ke Mekkah dan Madinah, 5 orang beragama Buddha dan 5 orang beragama Hindu Perjalanan ke Kota Suci di India, serta 8 orang beragama Kristen dan 5 orang beragama Katolik Perjalanan Rohani ke Jerusalem.
Kegiatan pelepasan ini berpusat di Aula Gedung Asrama Haji Waiheru Ambon, yang dihadiri juga oleh Forkopimda Provinsi Maluku, Asisten III Sekda Maluku, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Pimpinan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, Tokoh Agama, serta unsur terkait.
Dalam sambutannya Sadali berharap, agar para Tokoh Agama yang melaksanakan Umroh dan Perjalanan Rohani ini, dapat menyaksikan secara langsung Kota-Kota Suci sebagai situs perjuangan para Tokoh Suci (Para Nabi dan Rasul) dalam menyiarkan ajaran-ajaran suci agama, serta membangun dan membina umat/masyarakat dengan budi pekerti yang luhur, sehingga darinya, para Tokoh Agama kita semakin termotivasi untuk menjalankan pesan-pesan agama di dalam membina umat dan masyarakat Maluku.
“Sebagai perjalanan religius, para Tokoh Agama dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya menjadi Oase (Telaga) spiritual, guna melakukan refleksi diri dalam rangka meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa,” ujar Sadali.
Dirinya juga menjelaskan kegiatan yang dilaksanakan ini, merupakan salah satu bentuk apresiasi dan ucapan terima kasih Pemerintah Provinsi Maluku kepada para Tokoh Agama yang selama ini telah mengabdikan diri dalam rangka pembangunan masyarakat di daerah ini, khususnya dalam bidang sosial keagamaan.
“Saya ucapkan selamat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak/ibu para Tokoh Agama, yang selama ini sudah banyak berkontribusi terhadap pembinaan dan pembangunan mental spiritual anak-anak negeri ini,” ucapnya.
Sebagai informasi, perjalanan Umroh ke Tanah Suci Mekah bagi umat Islam dilaksanakan selama 9 hari dari tanggal 14 sampai dengan 22 November 2024, sementara untuk Perjalanan Suci ke India bagi Agama Hindu dan Buddha selama 6 hari, yakni 29 November sampai dengan 4 Desember 2024, dan untuk perjalanan Rohani ke Jerusalem bagi Agama Kristen Protestan dan Katolik selama 6 hari, dari tanggal 11 Desember sampai dengan 16 Desember 2024.
CEO RQYS Karen Balwin dan Ketua ASC Nico Tulalessy saling tukar cinderamata. Karen memberi topi berlogo RQYS sedangkan Tulalessy memberi topi dengan motif khas Alifuru Maluku. (foto ist)
Ambon, Maluku.news – Ambon Sailing Community (ASC) terus bergerak menjajaki kerja sama internasional. Kali ini, dengan mendatangi markas Royal Queensland Yacht Squadron (RQYS) di Brisbane, Senin (11/11).
Skuadron RQYS didirikan tahun 1885 atau berusia 139 tahun. Banyak anggotanya terjun di olimpiade sejak 1956. Saat ini, RQYS dipimpin CEO Karen Balwin.
Di Markas RQYS, CEO Karen Balwin dan staf RQYS Glen Scoot menerima Ketua ASC Nico Tulalessy. Tulalessy yang tercatat sebagai alumnus Australia Award, datang bersama Dr Branckly Picanussa dan Murray Kelman. Picanussa adalah Pembantu Direktur III Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Ambon, sedangkan Murray adalah anggota ASC di Australia.
Dalam pertemuan itu, Tulalessy menjelaskan kegiatan-kegiatan ASC dan Moluccan Jukulele Leaders (MJL) di Maluku. Tulalessy pun bermain jukulele sedangkan Branckly Picanussa memainkan sanetphone gaba-gaba. Pertunjukan kecil itu dilakukan untuk memperkenalkan Bengkel Music Balaga milik Picanussa kepada pihak RQYS.
CEO RQYS Karen Balwin mengaku senang atas kunjungan Tulalessy, Picanussa, dan Murray.
“Anda membawa suasana baru di RQYS,” ujar Karen.
Karen pun menyatakan senang bisa berkolaborasi dengan ASC untuk mendukung pariwisata di Maluku, dan mungkin juga untuk hal lain. Karen mempersilahkan Tulalessy melakukan promosi pariwisata Maluku di RQYS.
Tulalessy menyampaikan kerinduan meningkatkan relasi people to people antara Maluku dengan Queensland khususnya Brisbane, Sunshine Coast, dan Sidney.
Dalam pertemuan itu, tercapai kesepakatan antara lain ASC boleh melakukan promosi pariwisata yang disebut Tulalessy sebagai Moluccan Culture Day di RQYS.
Karen Balwin menyambut baik gagasan Moluccan Culture Day. Dia menyebutkan, ASC boleh membawa tim dari Maluku baik musisi, penari, dan juga kuliner untuk ditampilkan di RQYS.
“Melalui Moluccan Culture Day, anda bisa lebih memperkenalkan Maluku dan kekayaan budayanya kepada para Member RQYS yang memiliki marina yang besar dan yacht sangat banyak sehingga bisa berlanjut ke ajang Sailing ke Maluku.
DUKUNGAN KJRI SYDNEY
Hasil pertemuan ini telah disampaikan Tulalessy kepada pihak Australian Awards di Jakarta dan Konjen Australia di Makasar. Menurut Tulalessy, kedatangannya bersama Picanussa sangat didukung KJRI Sydney yang membawahi kota-kota di Queensland.
“Peran KJRI Sidney dalam hal ini Konsul Pensosbud Pak Andos Tobing dan Pak Theopilus sangat penting sebagai bentuk kehadiran Negara untuk membantu kami di Indonesia timur,” ujar Tulalessy.
Konsul Pensosbud Andos Tobing dalam komunikasi dengan Tulalessy, menyatakan dukungan KJRI Sydney terhadap upaya yang dilakukan ASC.
“Kami mengapresiasi dan mendukung upaya yang sedang dikerjakan oleh Ketua Ambon Sailing Community, Bapak Nico Tulalessy, terutama dalam mendorong kemajuan sektor pariwisata di Maluku,” ungkap Tobing.
Lewat komunikasi dan koordinasi dengan KJRI Sydney, kata Tobing, hal ini juga menjadi cerminan keinginan dan upaya Pemerintah Daerah Maluku untuk terus memperkenalkan Indonesia, khususnya Kawasan Timur Indonesia, kepada masyarakat internasional.
“Kemajuan sektor pariwisata tentunya akan berdampak luas terhadap masyarakat Maluku, tidak hanya menggerakan roda perekonomian tetapi juga sosial dan budaya, serta mempererat people-to-people connection antara Indonesia dan Australia,” pungkas Tobing.
Sementara itu, Tulalessy menyebutkan, ASC telah menjadi mitra Dinas Pariwisata Provinsi Maluku, Dinas Pariwisata Kota Ambon, dan Balai Pelestarian Budaya Provinsi Maluku. Sejauh ini, instansi tersebut sangat mendukung kiprah ASC.
“Kejayaan Maluku hanya bisa tercapai kalau semua pihak bisa bersinergi, baik ASC, pemerintah daerah, maupun para pelaku usaha di Maluku,” pungkas Tulalessy. (Maluku.news)
Ambon, Maluku.news – Guna stabilisasi pasokan dan harga pangan, Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon akan kembali melaksanakan program Gerakan Pangan Murah, Selasa (12/10/2024) besok.
Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesra, Ronald H. Lekrasny mengatakan kegiatan ini, seperti biasa, akan digelar di Jalan Pantai Mardika tepatnya di depan Pintu masuk PDAM/KODAM mulai pukul 08.00 WIT – selesai.
“Barang yang dijual di GPM besok, antara lain; Beras Premium Rp.65 ribu/5Kg, Beras SPHP Rp.61 ribu/5Kg, Minyak Goreng Rp 15 ribu/Botol, Bawang Merah Rp.35 ribu/Kg, Bawang Putih Rp. 33 ribu/Kg, Telur Rp.53 ribu/Rak, Gula Pasir Rp.16 Ribu/Kg, Cabe rawit Rp. 40 ribu/Kg, Sayur Rp.6 ribu/ikat dan ikan Rp.15 ribu/tumpukan,” jelasnya, Senin (11/11/2024) di Balai Kota.
Menurutnya, GPM yang rutin digelar ini merupakan salah satu cara yang efektif untuk menekan laju inflasi dan menjaga daya beli masyarakat. Masyarakat juga dapat berbelanja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga yang terjangkau, sehingga terjadi perputaran ekonomi yang dapat meningkatkan roda perekonomian daerah.
“Lewat GPM ini pemerintah hadir guna membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan, juga untuk pengendalian laju inflasi secara berkelanjutan” tambahnya.
Dirinya berharap program yang dilaksanakan tiap pekan ini akan dapat dimanfaatkan oleh warga kota dalam memenuhi kebutuhan pangan, dibawah harga pasaran.
Untuk diketahui, pada bulan Oktober lalu, Kota Ambon mencatat Deflasi Tipis Sebesar 0,10 persen (month to month)
Ambon, Maluku.news – Pj. Wali Kota Ambon, Dominggus N. Kaya mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang himbauan untuk berbelanja secara aman, nyaman bersih dan terjamin pada areal gedung baru pasar Mardika.
“SE dengan Nomor 511.2/22/SE/2024 tertanggal 8 November tersebut ditujukan kepada Uskup Diosis Amboina, Ketua – ketua Klasis GPM, Ketua MUI, Ketua Parisada Hindu Dharma, Walubi dan Seluruh warga masyarakat Kota Ambon,” kata Staf Ahli Wali Kota bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesra, Ronald H. Lekransy, Senin (11/11/2024) di Balai Kota.
Dirinya menjelaskan, ada 3 (tiga) poin himbauan dalam surat edaran, yakni yang pertama Pentaan areal sekitar pasar mardika adalah kebijakan terintegrasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku dan Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon.
“Dilakukan dalam rangka menghadirkan lokasi – lokasi perekonomian dan lingkungan pasar yang lebih teratur, rapih, bersih dan higiensi bahkan berdampak hadirnya spot – spot wisata belanja sebagai sebuah ekosistem lingkungan perekonomian yang modern dan terintegrasi di kota Ambon,” tuturnya.
Kedua, Pemkot mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi para penjual dan pedagang yang telah dan akan terus bertahan dalam memanfaatkan areal pasar baru mardika sebagai lokasi jualan/ tempat usaha.
“Perlu disampaikan bahwa upaya kelanjutan penataan lokasi pasar mardika akan terus dilakukan dalam koordinasi terpadu Pemprov dan Pemkot guna menjamin efektfitas dan optimalisasi pemanfaatan gedung baru basar Mardika sebagai pasar modern di kota ini,” terangnya.
Poin Ketiga, lanjut Lekransy, Pj. Wali Kota menghimbau kepada warga kota Ambon agar tidak lagi berbelanja dan bertransaksi apapun kepada para penjual/pedagang yang berjualan tidak pada perutukannya, yakni di badan jalan, trotoar atau lokasi terlarang lainnya. Namun sebaliknya datang dan berbelanja secara aman, nyaman, bersih dan terjamin kepada para penjual/pedagang yang berjualan dalam Gedung pasar baru mardika atau lokasi pertokoan/pasar yang sesuai peruntukan dan mendapat izin pemerintah daerah.
“Peran dan partisipasi masyarakat kota Ambon untuk berbelanja pada lokasi- lokasi yang benar akan sangat besar pengaruhnya terhadap perbaikan dan pentaan lingkungan pasar mardika dan sekitranya, kini dan kedepan,” bebernya.
Lekransy berharap himbauan ini akan mendapat perhatian dan dilaksanakan oleh warga masyarakat, termasuk di dalamnya seluruh jajaran ASN lingkup Pemkot yang wajib mendukung dan menyukseskan semua kebijakan pemerintah.
