Ambon, Maluku.news – Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Ambon, Yan Suitela mengklarifikasi tuntutan yang disampaikan oleh sopir angkutan umum jalur Passo, yakni Surat Keputusan (SK) Walikota Nomor 1881 Tahun 2024 tentang Penetapan Trayek dan Rute Angkutan Penumpang Umum Kota di Kota Ambon yang sudah beredar sebelum disosialisasikan.

“Proses ini sudah dilakukan kita sudah sosialisasi kemarin, sudah ketemu dengan teman-teman Angkutan jalur Laha, dan Hunut. Rencanya Senin besok juga kita akan lakukan hal yang sama kepada koordinator-koordinator jalur lainnya,” ungkapnya usai menemui para sopir Angkutan Umum Jalur Passo, Jumat (06/12/2024) di Halaman Balai Kota.

Dirinya menerangkan SK ini merupakan revisi dari SK Walikota Nomor 1695 Tahun 2023 lalu. Karena terjadi pertentangan, maka diperbaiki guna memberi kenyamanan bagi semua pihak. Namun proses sosialisasi belum menyentuh keseluruhan sopir angkutan umum seperti Passo dan AKDP sehingga menimbulkan keributan.

Oleh sebab itu, telah dilakukan mediasi dan diberi pengertian sehingga sopir angkutan umum jalur Passo telah memahami dan segera akan dilakukan sosialisasi dan pemberlakuan setelah disetujui oleh semua pihak.

“Tadi sudah ada kesepakatan nanti ketemu tempat ke petugas terkhususnya di dua jalur masuk kota Ambon misalnya patung Lemina maupun di pasar ada juga dari Maluku Tengah,” tandanya.

Sementara itu, Ketua sopir angkutan umum jalur Passo, Izack Pelamonia mengungkapkan dirinya dan teman – teman melakukan aksi guna meminta ketegasan Pemkot dalam hal ini Dinas Perhubungan, sebab SK belum disosialisasikan, namun sudah diimplementasi sepihak oleh sapir angkutan umum jalur Laha.

Dirinya juga meminta agar SK yang baru ini dapat memberikan ketegasan bagi seluruh sopir AKDP agar tidak mengambil keuntungan di wilayah mereka.

“Kami minta dari Dishub kota untuk evaluasi jalur Hatu, Alang, Liliboy. Mereka sudah bertindak seenaknya di wilayah kami,” pungkasnya.

Ambon, Maluku.news – Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Ambon, Yan Suitela optimis pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari parkir mencapai target.

Hal tersebut disampaikannya saat ditemui usai mediasi dengan sopir angkutan umum jalur Passo yang menyambangi Balai Kota, Jumat (06/12/2024).

Katanya, pada awal tahun ini target PAD yg harus tercapai adalah 8,5 persen. Namun per 1 September terjadi perubahan lantaran salah satu kawasan yg mendatangkan pemasukan yakni pasar Mardika tidak lagi dioperasikan.

“Sehingga kita ada revisi pencapaian target yang semula 8,5 persen mengadu 6,3 persen. Terealisasi sampai dengan bulan ini sebesar 5,7 persen sehingga saya optimis kemungkinan sampai dengan 31 Desember bisa tercapai,” tegasnya.

Pengambilan pajak retribusi ini sesuai dengan nomenklatur “Retribusi Parkir di Tepi Jalan” sehingga semua kendaraan yang parkir ditepi jalan umum berkewajiban untuk membayar parkir.

Disinggung terkait dengan sistem perparkiran di tahun 2025 mendatang, Suitela mengungkapkan sementara berproses dapat dipastikan ditahun ini akan menggunakan sistem lelang agar menguntungkan semua pihak terkait.

“Kemarin kami telah menyurat ke Inspektorat dan ke Barjas, untuk sama-sama berproses. Kadi tetap prinsipnya sesuai permendagri nomor 22 Tahun 2020 kerja sama tapi dengan mekanisme lelang supaya semua orang punya kesempatan,” tandasnya.

Lanjutnya, target PAD ditahun depan juga akan disesuaikan dengan titik-titik yang memiliki potensi serta merupakan wilayah pengawasan Pemerintah Kota, sehingga penetapannya tepat sasaran dan tentunya dapat tercapai.

“Jadi sesi penetapan Perda PAD Kota Ambon turun karena kita masih berproses pada penetapan ruas jalan dan disesuaikan dengan SK Walikota,” pungkasnya

Ambon, Maluku.news – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Maluku melaunching “Gerakan Orang Tua Asuh Mencegah Stunting (Genting)” yang terpusat di Desa Hunut, Kecamatan Teluk Ambon, Kamis (05/12/2024).

Kegiatan yang diselenggarakan pada kantor Desa Hunut ini juga dihadiri oleh Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku, Suryadi Sabirin, dan Pj. Wali Kota Ambon, Dominggus N. Kaya.

Kaya dalam sambutannya menyampaikan, sebelum hal ini dicanangkan oleh Pemprov melalui BKKBN, kota ini telah menjalakannya terlebih dahulu dan sudah memiliki regulasi yang mengatur sehingga dapat dipastikan genting terealisasi di Ambon.

“Jadi Pak Sekda kami ijin lapor sejak Tahun 2023, Pemkot Ambon sudah menetapkan Keputusan Wali Kota untuk ada semacam iuran atau sumbangan suka rela dari pimpinan sampai ke staf. Mekanismenya setiap minggu pertama bulan

berjalan itu akan disetor ke rekening tim percepatan dan dikelola sehingga dana-dana tersebut disalurkan ke level paling bawah yaitu posyandu, ke desa-desa, di Puskesmas sesuai kebutuhan,” jelasnya.

Oleh sebab itu, dirinya memberi apresiasi kepada Pemprov yang telah melakukan kegiatan ini. Sehingga dirinya berharap, melalui program ini upaya percepatan penurunan Stunting di seluruk Kota/Kabupaten di Provinsi ini, termasuk Ambon di dalamnya dapat terlaksana dengan baik.

“Kiranya kegiatan ini menjadi inspirasi untuk dikembangkan sebagai bagian dan upaya komunal yang melibatkan sebanyak mungkin elemen masyarakat yang peduli stunting, generasi masa depan,” tandansya.

Untuk dikethui kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, kuat dan terhindar dari Stunting. Serta untuk meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pencegahan Stunting.

Ambon, Maluku.news – Puluhan mahasiswa Jurusan Administrasi Publik – FISIP Universitas Pattimura (Unpatti), menyambangi Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, dalam rangka kuliah lapangan Sistem Informasi Manajemen Publik.

Kuliah lapangan dengan tema “Peningkatan Kualitas Informasi Publik Melalui Sistem Informasi di Kota Ambon” ini, digelar Rabu (04/12/2024), di Ruang Rapat Vlissingen, Balai Kota, menghadirkan pembicara Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesra yang juga Plt. Kepala Dinas Kominfo dan Persandian, Ronald H. Lekransy.

Lekransy dalam paparannya menyampaikan bahwa kualitas informasi publik sangat dipengaruhi oleh pemerintahan dan sistem yang dibangun, dimana saat ini Pemerintah tengah mendorong Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

“Untuk kota ambon indeks SPBE berada di angka level 2,85 dengan kategori baik. Ini harus terus kita upayakan,” ujar Lekransy.
Dirinya, menjelaskan ada 4 (empat) domain SPBE yakni kebijakan, tata kelola, manajemen dan layanan yang terus dinilai dan dievaluasi oleh pemerintah pusat.

“Untuk domain kebijakan, berbicara tentang bagamainan regulasi pemerintah daerah, misalnya satu data Indonesia kita sudah ada, keamanan siber, pelaksanaan persandian, tim audit teknologi informasi dan sebagainya, sebagai dasar normatif dan pedoman kita dalam melakukan sesatu,” bebernya.

Selanjutnya, domain tata kelola untuk memastkan terlaksananya sistem pemerintahan secara terpadu yang meliputi arsitektur SPBE, Peta Rencana, Rencana Anggaran, Proses Bisnis, Pembangunan Aplikasi, Pusat Data terpadu, jaringan Intra dan sistem penghubung layanan pemerintah.

“Dalam domain tata kelola, apakah proses layanan itu sudah terintegrasi mulai dari pusat hingga daerah ini masih menjadi tantangan bagi kita,” tambahnya.

Domain Manajemen meliputi manajemen resiko, bagaimana keamanan data, aset dan sumber daya. Sementara untuk domain layanan, Pemkot memiliki SP4N LAPOR untuk pengaduan masyarakat, Sistem manajemen data statistik (Simdatik), Satu Data Indonesia, Sistem Manajemen Perijinan Terpadu Satu Pintu (Simantap), Sistem Manajemen Administrasi Kependudukan (Simak), Srikandi, OSS, SIMPATDA, SIM PBB, Mall pelayanan Publik, dan lain sebagainya.

“Semua layanan dan aplikasi ini memberikan kemudahan yang dibuat dalam konsep internal maupun eksternal, sehingga semua program yang terkait tugas dan tanggungjawab pemerintah dapat terkontrol, meminimalisir adanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,” ulasnya.

Lekransy menandaskan, melalui SPBE dengan mendorong good dan smart governance diharapkan akan memberikan dampak; demokrasi, efiensi, efektifitas, transparan, akuntabel, berorintasi pada kepentingan publik, berbasis hukum serta pemberdayaan masyarakat.

Untuk diketahui, dalam Kuliah Lapangan ini, para mahasiswa didampingi oleh Dosen Pengampu mata kuliah, Aminah Bahasoan, serta dosen pendamping Ahmad Rosadi Sakir.

Bahasoan dalam pengantarnya, mengatakan tujuan dari Kuliah Lapangan ini adalah untuk mentranformasikan ilmu yang telah didapatkan di bangku kuliah oleh sebab itu dalam kuliah lapangan ini juga para mahasiswa menyempatkan diri mengunjungi Command Center (CC) Kota Ambon.

Ambon, Maluku.news – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon kembali lagi melakukan bimbingan teknis (Bimtek) Penyusunan Masterplan Smart City 2025-2029 dan telah memasuki tahap ke III.

Kegiatan ini diselenggarakan di ruang Rapat Darwin, Lantai.2, Balai Kota Ambon, Rabu (04/12/24).

“Pada hari ini kita sudah masuk pembahasan buku I dan II Smart City Dimana kita kembali menjustifikasi data-data setiap organisasi pemerintah daerah (OPD) guna memperkaya isinya,” ungkap ketua tim penyusun master plan smart city, Revency V. Rugebregt.

Akademisi Universitas Pattimura (Unpatti) itu menyebutkan, pertemuan tak hanya berkaitan dengan pengecekkan kembali data-data masing-masing OPD namun berbicara mengenai beberapa catatan soal analisis SWOT dari masing- masing OPD guna memboboti panyusunan Masterplan.

Tambahnya, setelah ini akan dilakukan Bimtek ke IV untuk finishing seluruh dokumen dan klarifikasi dari OPD terkait dengan smart city agar catatan-catatan apa yang harus dirubah sebelum buku ini diterbitkan menjadi sebuah dokumen.

“Harapan saya semoga ini menjadi satu dokumen kota ambon yang nanti tetap diimplementasikan oleh Wali Kota yang baru dan akan ada regulasi peraturan daerah soal smart city ini supaya memang dia bisa benar-benar menjadi ada pedoman dalam pelaksanaan Ambon Smart City,” tandasnya.

Untuk diketahui, kegiatan ini turut dihadiri oleh Akademisi Unpatti, Ferad Puturuhu dan diikuti oleh Direktur Ambon Music Office (AMO) serta perwakilan OPD.

Jakarta, Maluku.news – Bertempat di Lantai 8 Gedung Itjen Kementerian Dalam Negeri, Penjabat Walikota Ambon Dominggus Nicodemus Kaya, S.Sos., M.Si mengikuti pelaksanaan Evaluasi Kinerja (Triwulan II) yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jendral Kementerian Dalam Negeri, Senin (02/12/2024).

Inflasi dan Penyerapan Anggaran menjadi 2 (dua) indikator Prioritas yang dipaparkan Pj. Wali Kota Ambon.Kaya menjelaskan, Kota Ambon pada bulan Oktober 2024 lalu mengalami Inflasi Year On Year (Yoy) Sebesar 2,21 persen, menurun dibandingkan kondisi bulan September sebesar 2,66 persen. Sedangkan Inflasi Month To Month sebesar 0,10 persen menurun dibandingkan kondisi bulan September sebesar 0,35 persen.

Hal tersebut, lanjutnya tidak lepas dari upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon sesuai dengan arahan Mendagri, diantaranya; pemantauan harga dan stok di tingkat distributor dan pengecer, melaksanakan operasi pasar murah menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) , Gerakan Pangan Murah (GPM) yang telah dilaksanakan secara rutin sebanyak 21 kali, dan intervensi harga Bawang Merah dan Bawang Putih.

“Kami juga melakukan pemantauan produksi dan harga ikan di Pasar Mardika dan Pasar Batumerah, menginformasikan harga pangan dan kebutuhan pokok harian melalui Media Sosial, serta subsidi harga ikan dan pembagian ikan gratis khususnya ikan penyumbang inflasi,” bebernya.

Kedepan, upaya yang akan dilakukan dalam pengendalian inflasi, ujar Kaya, yakni buffer stock ikan sebanyak 25 – 30 persen untuk pengusaha coldstorage menjelang HBKN, optimalisasi kerjasama antara Pemkot dengan pemerintah kabupaten Maluku Tengah dalam bidang pertanian dan ketahanan pangan, serta perikanan, penyediaan benih tanaman bagi petani untuk peningkatan produksi, serta pasar murah menyongsong HBKN.

Terkait dengan Penyerapan Anggaran, Dipaprkan bahwa realisasi pendapatan Pemkot pada Triwulan III tahun 2024 sebesar 53,42 persen meningkat menjadi 76,92 persen di Triwulan IV (per 15 November 2024).
Sementara, realisasi belanja triwulan III tahun 2024 sebesar 52,01 persen meningkat menjadi 73,58 persen di Triwulan IV (per 15 November 2024).

Upaya yang telah dilakukan agar penyerapan sesuai dengan target dari Mendagri, lanjutnya, yakni ; rasionalisasi kegiatan yang bukan skala prioritas dialihkan ke anggaran tahun berikutnya dan pengelolaan dana transfer pemerintah pusat ke daerah sesuai dengan peruntukan, seluruh pekerjaan fisik yang menggunakan dana PAD seijin kepala daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, serta meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran melalui pendampingan oleh BPKP Maluku

“Upaya yang akan dilakukan agar penyerapan sesuai dengan target dari Mendagri yaitu; melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan secara efektif, efisien, dan akuntabel serta akselerasi pelaksanaan program/kegiatan dan pengadaan barang dan jasa” tandasnya.

Dalam evaluasi, Tim Evaluator mengapresiasi seluruh upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Ambon dan menyampaikan selamat atas atas Pilkada Kota Ambon yang berlangsung aman dan damai ; Serta mengharapkan supaya Pmerintah Kota Ambon terus mengotimalkan Upaya terhadap 10 indikator perioritas , serta menyesuaikan dengan visi dan misi yang tertuang dalam
Asta Cita serta program prioritas Presiden Prabowo dan wakil Presiden Gibran, Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.

Untuk diketahui, turut mendampingi Pj. Wali Kota dalam Evaluasi Kinerja, Pj. Sekretaris Kota (Sekkot), Staf Ahli, Asisten bersama para pimpinan OPD terkait di lingkup Pemkot Ambon.