Ambon, Maluku.news – Wali Kota Ambon, Boedewin Wattimena, meluapkan kemarahannya usai diserang secara terbuka di media sosial oleh sejumlah pegawai kontrak Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) yang kecewa gagal lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Dalam apel pagi di Balai Kota Ambon, Senin (24/3/2025), Wattimena memerintahkan Sekretaris Kota Ambon untuk mengambil langkah tegas terhadap pegawai yang dinilai membangkang.
“Pak Sekkot, tertibkan mereka. Kalau tidak bisa, langsung berhentikan saja. Tidak kerja baik-baik, malah melawan pimpinan,” tegas Wattimena dengan nada tinggi.
Menurut Wattimena, kekecewaan para pegawai kontrak Damkar muncul karena hasil seleksi P3K yang tidak sesuai harapan. Namun, ia menegaskan bahwa proses dan hasil seleksi sepenuhnya berada di tangan Panitia Seleksi (Pansel) pusat, bukan keputusan Pemerintah Kota Ambon.
“Semua SK dari pusat, bukan kota. Kalau tidak lulus, jangan salahkan kami. Apalagi menyerang di Facebook,” ujar Wattimena.
Ia menilai tindakan menyerang kebijakan pimpinan di media sosial sebagai bentuk ketidakdisiplinan dan menciptakan informasi menyesatkan di ruang publik.
Lebih jauh, Wattimena juga menyoroti Kepala Dinas Damkar yang diduga memprovokasi pegawai kontrak untuk melawan kebijakan pimpinan.
“Kadisnya sudah dibilang baik-baik, tapi malah pengaruhi bawahannya. Saya simpan betul Damkar,” cetusnya.
Wattimena menegaskan akan memberi perhatian serius terhadap kinerja instansi tersebut, dan tak segan mengambil tindakan tegas.
Wali kota secara gamblang memperingatkan bahwa pegawai kontrak yang tidak puas dengan keputusan seleksi P3K dan memilih menyerang pimpinan, harus siap menerima sanksi terberat, yaitu pemberhentian.
“Pegawai kontrak yang tidak lulus P3K, mana? Tidak mau kerja kontrak lagi? Saya berhentikan,” tegasnya.
Ia juga menegaskan komitmennya untuk menegakkan disiplin di lingkungan Pemkot Ambon, tanpa pandang bulu.
“Kalau tidak mengerti, tanya. Walikota dan Wakil Walikota tidak kerja sembarangan. Yang betul, tetap betul. Yang tidak, ya tetap tidak,” pungkasnya.
Diketahui, proses seleksi P3K bagi pegawai kontrak di lingkungan Pemkot Ambon tahun ini menjadi sorotan. Pemkot sebelumnya juga telah menyampaikan bahwa hasil seleksi bukan kewenangan pemerintah daerah, melainkan menjadi keputusan nasional melalui Pansel pusat.
Wattimena menegaskan bahwa pihaknya akan tetap membuka ruang komunikasi bagi pegawai kontrak yang memiliki pertanyaan atau kendala, namun menolak keras segala bentuk penyerangan yang dapat merusak citra pemerintahan.
