Beranda blog Halaman 48

Wali Kota Ambon Soroti Sinergi, Budaya, dan Ketertiban Kota

Penulis
redaksi.MN
-
0

Ambon, Maluku.news – Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, menghadiri pelantikan Body Wane Mailuhu sebagai anggota DPRD Kota Ambon Pengganti Antar Waktu (PAW) pada Selasa (18/3/2025) di ruang paripurna DPRD Kota Ambon.

Wattimena menilai kehadiran Mailuhu melengkapi formasi anggota legislatif dan memperkuat kinerja lembaga DPRD, terutama dalam membangun sinergi antara legislatif dan eksekutif demi kepentingan masyarakat.

“Dengan lengkapnya anggota DPRD, harapan kita lembaga ini dapat menjalankan fungsi legislasinya lebih optimal. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa bersinergi membangun kota ini bersama-sama,” ujar Wattimena usai pelantikan.

Ia menegaskan, kerja sama lintas lembaga sangat penting untuk menghadirkan kebijakan publik yang lebih berpihak pada rakyat dan menjawab tantangan pembangunan Kota Ambon ke depan.

Selain soal sinergi eksekutif dan legislatif, Wali Kota juga menyoroti pentingnya pelestarian budaya melalui dukungan penuh terhadap Panas Gandong, upacara adat pela gandong antara Negeri Rutong dan Negeri Rumakai.

Menurutnya, selain bernilai sejarah dan budaya, Panas Gandong memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai daya tarik wisata budaya di Kota Ambon.

“Panas Gandong ini bukan hanya soal adat, tapi juga potensi besar untuk sektor pariwisata kita. Karena itu saya berharap ke depan bisa menjadi agenda rutin tahunan kota,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wattimena juga menegaskan komitmen Pemerintah Kota Ambon untuk menertibkan kendaraan yang parkir sembarangan di badan jalan. Kebijakan ini, kata dia, akan diawali dengan sosialisasi agar masyarakat dapat menyesuaikan diri sebelum penindakan dilakukan.

“Kami tidak ingin langsung represif. Sosialisasi adalah bagian penting agar masyarakat tahu dan paham, lalu bisa menyesuaikan. Tapi penertiban tetap akan dilakukan demi ketertiban dan kenyamanan bersama,” katanya.

Kehadiran Wali Kota Ambon di pelantikan anggota DPRD PAW sekaligus dimanfaatkan untuk menyampaikan arah kebijakan pembangunan kota, mulai dari penguatan sinergi pemerintahan, pelestarian budaya, hingga upaya menciptakan ketertiban umum.

Kombinasi isu politik, budaya, dan ketertiban yang diangkat Wattimena menunjukkan peran pentingnya sebagai motor penggerak pembangunan Kota Ambon yang inklusif, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan seluruh masyarakat.

Dishub Ambon Akui Pungli Parkir, Minta Warga Melapor

Penulis
redaksi.MN
-
0

Ambon, Maluku.news – Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Ambon, Jan D. Suitella, akhirnya angkat bicara soal maraknya dugaan pungutan liar (pungli) parkir di sejumlah titik strategis, termasuk kawasan Maluku City Mall (MCM) dan Poka.

Suitella mengakui praktik pungli tersebut telah menjadi perhatian serius Dishub sejak awal 2025, meskipun titik-titik tersebut sebenarnya sudah ditetapkan sebagai ruas parkir resmi melalui SK Wali Kota Ambon.

“Memang titik-titik itu masuk dalam SK Wali Kota Ambon terkait ruas parkir, namun banyak permasalahan yang terjadi di lapangan,” ujar Suitella usai apel pagi di Kantor Dishub, Senin (17/3/2025).

Tegaskan jangan bayar parkir tanpa ID resmi

Suitella menegaskan, Dishub Kota Ambon sudah sejak Januari 2025 melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar menolak membayar parkir jika petugas tidak memiliki tanda pengenal resmi.

“Kalau tidak ada ID resmi, jangan bayar. Itu sudah kami sampaikan berkali-kali kepada masyarakat,” tegasnya.

Menurutnya, masih ada pihak-pihak yang mengaku sebagai petugas parkir resmi, padahal tak terdaftar di Dishub dan tidak menyetor retribusi sesuai ketentuan.

Parkir di depan Disdukcapil bukan kewenangan Dishub

Suitella juga menyoroti area parkir di depan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Ambon yang menjadi keluhan masyarakat. Ia menjelaskan, ruas tersebut sebenarnya di luar kewenangan Dishub karena bukan bagian dari kategori tepi jalan raya yang diatur dalam SK Wali Kota.

“Ruas itu memang pernah kita bahas, dan staf kami sudah beberapa kali menegur. Tapi tetap saja ada aktivitas ilegal yang dilakukan masyarakat sekitar,” jelasnya.

Tindak tegas parkir liar di Petak Sepuluh

Selain dugaan pungli, Dishub Kota Ambon juga menangani keluhan terkait kendaraan roda empat yang diparkir sembarangan di ruas jalan Petak Sepuluh pada malam hari. Suitella memastikan pihaknya telah melakukan teguran dan akan menindaklanjuti jika pelanggaran terus terjadi.

“Kita sudah lakukan pendekatan. Nanti kita sosialisasi lagi. Kalau tetap melanggar, kita akan ambil tindakan,” tandasnya.

Komitmen tata kelola parkir lebih transparan

Suitella mengakui praktik pungli parkir merugikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mencoreng citra pemerintah. Karena itu, ia menegaskan komitmen Dishub untuk menertibkan juru parkir ilegal dan memastikan setiap retribusi disetor sesuai aturan.

Dishub Kota Ambon juga mengimbau masyarakat untuk berani melapor jika menemukan indikasi pungli atau petugas parkir tanpa atribut resmi.

“Kalau ada yang tidak sesuai, laporkan. Kita akan tindaklanjuti,” tutupnya.

Dengan langkah penertiban ini, Pemkot Ambon berharap tata kelola parkir di kota dapat berjalan lebih transparan, tertib, dan profesional demi meningkatkan kepercayaan publik dan pendapatan daerah.

Wakil Wali Kota Ambon Tegaskan Penataan Kota dan Penindakan Pungli

Penulis
redaksi.MN
-
0

Ambon, Maluku.news – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon menegaskan komitmennya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penataan wajah kota agar lebih tertib dan nyaman. Hal itu disampaikan langsung oleh Wakil Wali Kota Ambon, Ely Toisuta, dalam apel pagi perdana yang digelar di halaman Balai Kota Ambon, Senin (17/03/2025).

Dalam arahannya, Toisuta meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bekerja lebih maksimal demi menyukseskan 17 program prioritas pemerintahan pasangan Beta Par Ambon yang tahun ini mulai dijalankan.

“Dinas PU dan OPD lainnya sudah saya instruksikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Program prioritas tahun ini harus jalan dan segera bisa dinikmati masyarakat,” tegasnya kepada wartawan.

Selain pelayanan, Wakil Wali Kota juga menyoroti pentingnya menjaga keindahan kota. Ia memerintahkan agar para pemilik toko dan ruko di Kota Ambon segera memperbaiki dan mengecat bangunan mereka agar tampilan kota lebih rapi.

“Selama bertahun-tahun banyak pemilik toko tidak peduli untuk mengecat atau merapikan tempat usahanya. Akibatnya tampak kumuh. Kalau tidak diindahkan, akan ada teguran,” ujarnya.

Pemkot juga akan melakukan pendataan kota secara menyeluruh sebagai langkah awal menuju penataan kota yang lebih baik dan berdampak positif bagi masyarakat.

Menanggapi adanya laporan dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan oknum di Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Ambon, Toisuta menegaskan sudah memerintahkan Kepala Dishub untuk menindaklanjuti temuan tersebut.

“Kalau terbukti ada pelanggaran, penindakan akan dilakukan sesuai aturan. Tidak ada toleransi,” tegasnya.

Tak hanya pungli, penertiban juga akan dilakukan terhadap praktik parkir liar di badan jalan yang kerap terjadi, terutama pada malam hari. Menurutnya, parkir sembarangan bukan hanya merugikan warga lain, tetapi juga dapat menimbulkan risiko kecelakaan.

“Parkir sembarangan itu merugikan banyak pihak. Penertiban akan dilakukan agar lalu lintas tetap lancar dan aman,” tambah Toisuta.

Wakil Wali Kota menegaskan bahwa langkah-langkah tegas ini adalah bentuk komitmen Pemkot Ambon untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik dan menjadikan Kota Ambon sebagai kota yang tertib, aman, serta nyaman bagi semua.

“Semua ini kita lakukan agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. Kota yang tertata dan pelayanan publik yang baik adalah hak warga,” tuturnya.

Dengan arahan tersebut, Pemkot berharap ke depan program-program prioritas dapat berjalan sesuai rencana, sekaligus menciptakan Kota Ambon yang lebih indah, ramah, dan bebas dari praktik pungli maupun parkir liar.

Wattimury Minta Gubernur Harus Manfaatkan Kedekatan Dengan Presiden

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Keuangan Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Maluku kian terpuruk. Selain kecil sekitar Rp3,3 triliun, Pemerintahan dibawah kendali Hendrik Lewerissa dan Abdullah Vanath selaku Gubernur dan Wakil Gubernur juga diperhadapkan dengan kebijakan efesiensi anggaran.

Terpuruknya keuangan daerah, juga disebabkan karena hutang piutang yang menumpuk ke khas daerah. Baik itu, untuk pembayaran pinjaman ke PT SMI senilai Rp137 miliar selama 7 tahun, maupun hutang kepada pihak ketiga yang mencapai Rp72 miliar.

Kondisi tersebut, tentunya membuat Pemerintah Daerah harus mengambil langkah konkrit, sehingga keuangan daerah tidak habis terpakai. Apalagi hanya membebankan anggaran daerah, dengan tambahan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hanya sekitar Rp600 juta.

“Pertanyaannya adalah, dengan efesiensi yang dilakukan Pemerintah Pusat, Maluku ini mau dikemanakan. APBD sudah kecil, masalahnya banyak yang mesti diselesaikan, oleh karena itu, ini tugas berat bagi Gubernur dan Wakil Gubernur,”ujar Anggota DPRD Maluku, Lucky Wattimury kepada wartawan di Ambon, Senin (17/03/25).

Menurutnya, salah satu cara agar Pemerintah Daerah dapat melaksanakan tugas secara baik, yaitu Maluku harus dibebaskan dari efesiensi. Apalagi ada kebijakan Gubernur untuk membangun sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

“Uang dari mana lagi. Namanya efesien itu dibebaskan dari Maluku lah, kita punya masalah begini rumit, APBD sudah kecil ditambah hutang, rakyat dapat apa?,”cetusnya.

Untuk itu, kata Benhur hal ini harus dibicarakan secara baik, supaya ada langkah yang sama antara Pemda dan DPRD. Sehingga ada ruang-ruang dalam menjawab ketersediaan anggaran dalam proses pembangunan dan kesejahterakan rakyat Maluku.

Selain itu, cara lainnya untuk mengeluarkan Maluku dari keterpurukan anggaran pembangunan saat ini, dengan memanfaatkan kedekatan Gubernur dengan Presiden Prabowo Subianto

“Gubernur punya kedekatan dengan Presiden Prabowo. Bahkan dalam kampanye kan selalu disampaikan Wagub, pilih pemimpin yang dekat dengan Presiden. Jadi ini bisa dibicarakan itu baik-baik, karena masalah kita rumit, manfaatkan kedekatan itu untuk Maluku,”ucapnya.

Namun demikian, Ia percaya kedekatan Presiden, akan dimanfaatkan dengan baik oleh Gubernur, satu tujuan untuk membawa Maluku yang lebih maju dan sejahtera.

“Mereka baru saja dilantik. Jadi mari kita berikan kesempatan buat mereka, untuk membuktikan kinerjanya,”cetusnya.

Disingung adanya keluhan Gubernur soal Pokir, Politisi PDIP itu mengaku tidak apa-apa, melainkan ia bersyukur jika Gubernur mengambil hal tersebut, sehingga diketahui ada masalah dengan daerah ini.

“Cara yang bagus menurut saya, beliau tidak menutupi fakta, biarlah beliau mengeluh supaya kita tahu, dan mari kita bicara supaya kita berjuang bersama-sama. Sekarang mari kita satukan tekat, kita maju dekati presiden, untuk kemajuan kedepan,”yakin Wattimury.

Pemkot Ambon Gelar Pasar Murah Sambut Idul Fitri

Penulis
redaksi.MN
-
0

Ambon, Maluku.news – Menyambut Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) kembali menggelar Pasar Murah untuk membantu masyarakat, khususnya warga kurang mampu.

Kepala Disperindag Kota Ambon, Josias Loppies, Minggu (16/3/2025), menjelaskan Pasar Murah akan digelar di dua lokasi berbeda. Lokasi pertama pada Senin, 17 Maret 2025, di halaman Kantor Telkom Talake, Kecamatan Nusaniwe. Selanjutnya pada Selasa, 18 Maret 2025, kegiatan serupa akan digelar di kawasan Air Besar, Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau.

“Seperti tahun-tahun sebelumnya, kami sudah membagikan kupon belanja kepada warga kurang mampu. Dengan harga Rp 55 ribu, mereka bisa mendapatkan paket sembako lengkap,” ujar Loppies.

Paket sembako tersebut berisi 1 rak telur, 1 liter minyak goreng, 1 kaleng susu, mentega sachet 200 gram, 1 kg tepung terigu, dan 1 kg gula pasir.

Harga terjangkau untuk kebutuhan pokok lainnya

Selain paket berbasis kupon, Pemkot Ambon juga menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, seperti:

  1. Beras SPHP Rp 63 ribu per karung
  2. Cabai rawit Rp 40 ribu/kg
  3. Cabai keriting Rp 35 ribu/kg
  4. Tomat Rp 15 ribu/kg
  5. Sayuran seperti bayam, sawi, dan kangkung Rp 5 ribu/ikat
  6. Ikan segar Rp 15 ribu/kg

Menurut Loppies, distribusi kupon belanja dilakukan melalui ketua RT setempat, yang dianggap paling mengetahui kondisi warganya yang benar-benar membutuhkan.

“Ini untuk memastikan paket pasar murah benar-benar tepat sasaran kepada warga kurang mampu,” katanya.

Rencananya, kegiatan Pasar Murah ini akan dibuka langsung oleh Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, didampingi Wakil Wali Kota Ely Toisuta. Sejumlah pejabat Forkopimda dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Ambon juga dijadwalkan hadir.

Pasar Murah rutin digelar Pemkot Ambon setiap menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) seperti Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru. Program ini bertujuan menjaga stabilitas harga, menjamin ketersediaan pasokan, serta membantu meringankan beban belanja rumah tangga warga, terutama di tengah tingginya permintaan menjelang hari raya.

“Kami mengimbau masyarakat, khususnya umat Muslim, untuk memanfaatkan kesempatan ini dalam memenuhi kebutuhan pokok jelang Lebaran,” pungkas Loppies.

Dengan harga yang lebih terjangkau, Pemkot Ambon berharap Pasar Murah dapat memberikan manfaat nyata dan menambah kebahagiaan masyarakat Kota Ambon dalam menyambut Idul Fitri 1446 Hijriah.

Pemuda Katolik Tual Dukung Penuh Kepemimpinan AMRU

Penulis
redaksi.MN
-
0

Tual, Maluku.news – Pemuda Katolik Komisariat Cabang (KC) Tual menegaskan dukungan penuh serta komitmen untuk mengawal jalannya pemerintahan dan pembangunan Kota Tual dibawah kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih, Akhmad Yani Renuat – Amir Rumra (AMRU) Maryadat, selama lima tahun ke depan.

Hal itu disampaikan Sekretaris Pemuda Katolik KC Tual, Fransiskus Hungan, dalam rilis yang diterima media ini, Jumat (14/3/2025).

Hungan menegaskan, organisasi mereka siap mendukung dan bekerja sama dengan pemerintah serta berbagai pemangku kepentingan guna mewujudkan visi-misi AMRU.

Menurut Hungan, visi-misi AMRU merupakan rencana strategis pembangunan Kota Tual yang mencakup berbagai sektor, termasuk ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

“Oleh karena itu, Pemuda Katolik Tual siap berkontribusi aktif dalam mendukung implementasi program-program tersebut demi kesejahteraan masyarakat,” katanya.

“Kami akan terus mengawal jalannya pembangunan dan memastikan program pemerintah berjalan sesuai harapan masyarakat,” katanya lagi.

Di momen bulan suci Ramadhan, Hungan juga mengajak seluruh tokoh agama, pemuda, adat, serta masyarakat Kota Tual untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

“Saya mengimbau semua elemen masyarakat untuk bersatu dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif di Kota Tual,” pungkasnya.

Diduga Korupsi Rp 2,5 Miliar di Labobar, Kades Dilaporkan Ke Kejaksaan

Penulis
redaksi.MN
-
0

Saumlaki, Maluku.news – Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Labobar, Warman Sairkelu, bersama dua anggotanya, resmi melaporkan dugaan penyelewengan Dana Desa Labobar tahun anggaran 2024 senilai Rp 2,5 miliar ke Kejaksaan Negeri Saumlaki, Kamis (27/2) lalu. Dan laporan tersebut disertai bukti dokumen yang menunjukkan indikasi anggaran fiktif yang tidak sesuai dengan program desa.

“Kami datang ke Kejaksaan Negeri Saumlaki untuk melaporkan penggunaan Dana Desa Labobar 2024 yang kami temukan tidak sesuai dengan program desa. Ada banyak anggaran yang diselewengkan dan tidak menyentuh masyarakat,” ungkap Warman Sairkelu saat dikonfirmasi via telepon, Kamis (13/03/2025).

Dalam laporan tersebut, sejumlah item yang diduga bermasalah antara lain:

  1. Pembangunan kantor desa – Anggaran Rp 600 juta yang dikelola oleh Penjabat Kepala Desa Esau Laratmase diduga fiktif.
  2. Pencairan dana Rp 90 juta dari BPDM Larat – Sekretaris desa, Husin Kalean, diduga membagi uang ini bersama Kepala Desa Daeng Ali Bugis untuk kepentingan pribadi.
  3. Bantuan langsung tunai Rp 420 juta – Seharusnya setiap penerima mendapat Rp 10 juta, namun hanya diberikan Rp 3 juta, 10 sak semen, dan 20 lembar seng.
  4. Biaya tak terduga – Anggaran Rp 80 juta tidak jelas penggunaannya.
  5. Pipanisasi Rp 200 juta – Diduga dikorupsi oleh kepala desa.
  6. Pembelian bibit Rp 43 juta – Hanya terealisasi Rp 15 juta, sisanya raib.
  7. Pembelian bibit keladi Rp 46 juta – Tidak ada kejelasan distribusi.
  8. Pembayaran utang kepala desa Rp 35 juta – Diduga menggunakan Dana Desa.
  9. Renovasi 32 rumah Rp 500 juta – Warga hanya menerima 40 lembar seng dan 10 sak semen.
  10. Pengadaan rompong Rp 50 juta – Tidak terealisasi.
  11. Pembelian sensor Rp 19 juta – Tidak jelas keberadaannya.
  12. Dana desa Rp 20 juta – Dipakai untuk membuka kios di rumah sekretaris desa.
  13. Sisa anggaran Rp 200 juta – Diduga dikorupsi oleh kepala desa.

Menurut Warman Sairkelu, kepemimpinan Kepala Desa Daeng Ali Bugis dan Penjabat Kepala Desa Esau Laratmase sangat tertutup serta tidak transparan dalam pengelolaan anggaran desa. Ia meminta Kejaksaan Negeri Saumlaki segera mengusut tuntas dugaan korupsi ini.

“Kami berharap Kejaksaan Negeri Saumlaki segera menindaklanjuti laporan ini. Dana Desa seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, bukan untuk memperkaya segelintir orang,” tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak kepala desa dan aparat desa terkait belum memberikan tanggapan atas laporan ini. Publik kini menanti langkah tegas aparat hukum dalam menangani dugaan korupsi ini.

Dewan Ajak Semua Elemen Tinggalkan Dendam Politik, Saatnya Bekerja Untuk Rakyat

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Anggota DPRD Provinsi Maluku, Anos Yeremias, mengajak seluruh elemen masyarakat dan kepala daerah di Maluku untuk meninggalkan dendam politik pasca pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan mulai fokus bekerja demi kepentingan rakyat.

Apalagi masa kontestasi politik telah usai dan saat ini adalah waktu untuk melayani masyarakat tanpa membedakan latar belakang politik. “ucap Anggota DPRD Maluku Anos Yermias di  Ambon, Kamis (13/03/25).

Untuk masyarakat di seluruh kabupaten dan kota di Maluku, jangan ada lagi dendam-dendam politik karena Pilkada sudah selesai. Sekarang waktunya bekerja untuk rakyat.

“Dengan menyatakan dukungannya terhadap pernyataan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, yang menegaskan bahwa dirinya kini adalah gubernur bagi seluruh rakyat Maluku, bukan lagi milik tim sukses atau kelompok tertentu,” ucarnya.

Yeremias setuju dengan pernyataan Pak Gubernur. Harapannya, seluruh daerah di Maluku juga seperti itu. Jangan sampai ada masyarakat yang merasa dianaktirikan karena pilihan politiknya di Pilkada lalu.

Dan masih banyak keluhan dari masyarakat mengenai penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) di desa-desa yang diduga tidak merata karena faktor politis,”pungkas Anos.

Ada desa yang diduga orang-orang yang mendukung pasangan tertentu tidak mendapatkan BLT. Ini menjadi masalah yang harus diselesaikan.

Ia pun mengimbau para kepala daerah yang terpilih agar benar-benar menjadi pelayan masyarakat tanpa diskriminasi.

“Kepada teman-teman yang sudah jadi bupati, layanilah masyarakat. Semua kita terpanggil untuk melayani. Tinggalkan dendam politik waktu Pilkada. Saatnya bekerja untuk rakyat,” tegas Anos

Wali Kota Tual Sidak Pasar Maren, Dorong Aktivitas Pedagang Sebagai Syarat Peresmian

Penulis
redaksi.MN
-
0

Tual, Maluku.news – Wali Kota Tual, Akhmad Yani Renuat, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Maren Tual pada Selasa (11/3/2025), untuk memastikan kesiapan pasar tersebut difungsikan secara penuh oleh para pedagang.

Sidak ini turut diikuti Penjabat Sekda Kota Tual, Asisten I Bidang Pemerintahan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP, serta Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).

Dalam kunjungannya, Wali Kota berdialog langsung dengan pedagang yang sudah mulai menempati lapak, dan mendorong seluruh pedagang lainnya untuk segera beraktivitas di dalam area pasar.

“Kami mendorong percepatan pemanfaatan pasar ini oleh pedagang. Kehadiran mereka adalah syarat utama untuk proses peresmian secara nasional,” tegas Renuat.

Pasar Maren merupakan salah satu proyek strategis yang dibangun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lewat Kementerian PUPR. Berdasarkan ketentuan dari Kementerian Sekretariat Negara RI, peresmian hanya bisa dilakukan jika pasar telah benar-benar difungsikan oleh para pedagang.

Sebelumnya, pasar ini juga telah ditinjau oleh tim dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku serta perwakilan dari Mabes TNI guna memastikan kelayakan dan kesiapan operasional.

Meski telah diserahterimakan ke Pemerintah Kota Tual, masa pemeliharaan bangunan oleh kontraktor masih berlangsung selama enam bulan sejak penyerahan proyek.

Pembagian tempat untuk pedagang telah dilakukan secara bertahap sejak November 2024 melalui proses pengundian. Tahap awal diisi pedagang sembako, disusul pedagang sayur, dan terakhir pedagang ikan.

Dari total 400 unit lapak yang tersedia, saat ini belum seluruhnya terisi. Oleh karena itu, Pemkot Tual tengah menyiapkan penambahan fasilitas agar semua pedagang yang selama ini berjualan di luar bisa direlokasi ke dalam pasar.

“Fungsi pasar tidak hanya sebagai tempat jual beli, tapi juga bagian dari penataan kota. Jika seluruh pedagang beraktivitas di dalam, area sekitar pasar bisa lebih tertib, termasuk akses parkir dan fasilitas umum,” ujar Kepala Disperindag.

Wali Kota berharap, Pasar Maren segera menjadi sentra perdagangan yang tertib, aman, dan nyaman bagi seluruh masyarakat Tual.

Kendalikan Inflasi Jelang Lebaran, Pemkot Ambon Siapkan Operasi Pasar

Penulis
redaksi.MN
-
0

Ambon, Maluku.news – Wakil Wali Kota Ambon, Ely Toisuta, untuk pertama kalinya memimpin rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Ruang Rapat Vlissingen, Selasa (11/3/2025). Dalam rapat tersebut, ia menegaskan pentingnya operasi pasar sebagai strategi utama menekan kenaikan harga menjelang Idul Fitri 1446 Hijriah.

“Berdasarkan hasil rakornas dengan pemerintah pusat, semua daerah diwajibkan menggelar operasi pasar. Ini penting demi kemaslahatan masyarakat,” ujar Toisuta.

TPID Kota Ambon telah merancang serangkaian langkah untuk menjamin ketersediaan bahan pangan pokok sekaligus menjaga stabilitas harga di pasar. Program tersebut antara lain pasar murah, Gerakan Pangan Murah (GPM) di wilayah permukiman warga, inspeksi mendadak (sidak) ke distributor, serta operasi pasar menjelang hari raya.

Toisuta menjelaskan, pihaknya akan memprioritaskan komoditas yang berpotensi mengalami lonjakan harga seperti cabai, telur, minyak goreng, dan beras. Lokasi serta jadwal operasi pasar akan segera diumumkan setelah laporan rinci dari OPD terkait diterima.

“Kami akan pastikan semua bahan pokok tersedia dan harga tetap stabil, agar masyarakat bisa menyambut Idul Fitri dengan tenang,” tegasnya.

Selain menyiapkan langkah preventif, Pemkot Ambon juga akan bertindak tegas terhadap oknum distributor yang terbukti menimbun barang demi kepentingan pribadi.

“Jika ada distributor yang kedapatan menimbun barang, sanksi tegas akan kami berikan, termasuk pencabutan izin sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Toisuta.

Langkah ini diambil sebagai upaya konkret menjaga pasokan tetap lancar dan harga terjangkau bagi masyarakat.

Sebagai informasi, data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan (year-on-year) Kota Ambon pada Februari 2025 sebesar 0,58 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) mencapai 105,95. Sementara secara bulanan (month-to-month), Ambon justru mengalami deflasi sebesar 0,43 persen.

Toisuta menegaskan, seluruh jajaran pemerintah kota bersama TPID akan terus berkoordinasi secara intens untuk memastikan langkah-langkah pengendalian inflasi berjalan sesuai rencana.

“Ini bukan hanya soal angka, tapi soal kepastian dan rasa aman masyarakat dalam memenuhi kebutuhan jelang hari besar keagamaan,” ujarnya.

Dengan rangkaian kebijakan tersebut, Pemerintah Kota Ambon berharap momentum Idul Fitri tahun ini dapat dirayakan warga dengan lebih tenang, tanpa terbebani kenaikan harga bahan pokok yang signifikan.

1...474849...291Halaman 48 dari 291