Beranda blog Halaman 46

Wali Kota Ambon Siapkan Perombakan Birokrasi Demi Layanan Adaptif

0

Ambon, Maluku.news – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon akan segera melakukan perombakan birokrasi sebagai bagian dari penyegaran organisasi dan upaya menempatkan aparatur sipil negara (ASN) sesuai kompetensi.

Langkah ini ditegaskan Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, usai menghadiri rapat anggaran di Ruang Vlissingen, Balai Kota Ambon, Rabu (9/4/2025).

“Perombakan ini bukan soal suka atau tidak suka, tetapi soal profesionalisme dan kinerja. Kita ingin birokrasi yang lebih dinamis dan responsif,” tegas Bodewin kepada sejumlah wartawan.

Meski demikian, Bodewin memastikan proses perombakan akan dilakukan secara terukur dan profesional. Tidak ada ASN yang akan dinonaktifkan atau dipindahkan tanpa prosedur yang jelas.

Menurutnya, Pemkot Ambon saat ini masih menunggu izin dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk melaksanakan job fit terhadap jabatan eselon II yang masih kosong. Job fit adalah proses penilaian kesesuaian antara jabatan yang tersedia dengan kompetensi pejabat yang akan mendudukinya.

“Kami sudah menyurati BKN untuk izin pelaksanaan job fit. Setelah izin keluar, baru masuk tahap berikutnya, yaitu lelang jabatan secara terbuka,” ungkapnya.

Sementara itu, untuk jabatan eselon III dan IV, Bodewin menegaskan prosesnya lebih siap dan akan segera dijalankan setelah penyusunan akhir.

“Untuk eselon III dan IV tinggal kita susun, lalu langsung kita laksanakan. Ini bagian dari penyempurnaan tata kelola pemerintahan,” jelasnya.

Perombakan birokrasi kali ini akan mengedepankan prinsip reward and punishment. ASN yang menunjukkan kinerja baik akan diberi penghargaan, sementara mereka yang dinilai kurang produktif akan dievaluasi dan diberikan pembinaan sesuai ketentuan.

“Kita tidak ingin ada aparatur yang hanya nyaman di zona nyaman. Kalau kinerjanya baik, tentu akan kita apresiasi. Tapi kalau tidak menunjukkan kemajuan, tentu ada evaluasi,” tegas Wali Kota.

Langkah ini, menurut Bodewin, penting untuk membangun budaya kerja baru di lingkungan Pemkot Ambon. Ia menekankan birokrasi harus mampu menjawab tantangan perubahan dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.

Menanggapi kekhawatiran publik, Bodewin menegaskan bahwa perombakan birokrasi tidak akan diwarnai tindakan sepihak atau kepentingan politik tertentu.

“Tidak akan ada yang langsung dicopot atau disingkirkan. Semuanya berjalan sesuai aturan. Tujuan kami hanya satu: menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat,” ujarnya.

Ia berharap reformasi birokrasi ini dapat meningkatkan kinerja seluruh perangkat daerah, sehingga pelayanan publik di Kota Ambon menjadi lebih cepat, transparan, dan akuntabel.

Lebih lanjut, Wali Kota menyebut bahwa perubahan organisasi dan penempatan pejabat sesuai kompetensi merupakan langkah nyata Pemkot Ambon dalam menyiapkan birokrasi yang lincah dan adaptif.

“Kita ingin birokrasi yang bukan hanya bekerja secara administratif, tetapi juga inovatif, profesional, dan mampu menjawab tantangan zaman,” katanya.

Bodewin juga mengingatkan bahwa transformasi birokrasi tak hanya soal mutasi jabatan, melainkan juga soal perubahan pola pikir dan budaya kerja.

“Perubahan ini bagian dari komitmen kami untuk terus berbenah, demi pelayanan publik yang lebih baik dan pembangunan kota yang berkelanjutan,” pungkasnya.

Dengan langkah perombakan birokrasi yang dirancang sistematis, Pemkot Ambon berharap mampu menciptakan pemerintahan yang semakin efektif dan efisien.

Masyarakat pun diimbau untuk mendukung proses ini sebagai upaya bersama meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan warga Kota Ambon.

“Pelayanan publik adalah wajah pemerintah. Kita harus pastikan wajah itu adalah wajah yang melayani, bukan wajah yang berjarak,” tutup Wali Kota.

Pemkot Ambon Tertibkan Pedagang Liar di Pasar Mardika, Prioritaskan Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas

0

Ambon, Maluku.news – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon mengambil langkah tegas dalam menertibkan kawasan Pasar Mardika, salah satu pusat perdagangan terbesar di kota ini. Fokus utama penertiban adalah para pedagang liar yang masih nekat berjualan di badan jalan, sehingga memicu kemacetan dan mengganggu ketertiban umum.

Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, dalam apel perdana Aparatur Sipil Negara (ASN) usai libur Idulfitri 1446 Hijriah, Rabu (9/4/2025), menegaskan bahwa penataan kawasan Pasar Mardika merupakan program prioritas Pemkot tahun ini.

“Penertiban ini bukan untuk mematikan usaha pedagang, tapi demi kepentingan bersama. Kita ingin menjadikan Pasar Mardika sebagai kawasan yang tertib, aman, dan nyaman bagi semua,” tegas Wattimena.

Wattimena menyatakan, proses penertiban akan dilakukan secara bertahap dan terukur, melibatkan unsur Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Ambon.

Sebelum penindakan dilakukan, para pedagang akan menerima surat peringatan terlebih dahulu. Bagi yang tetap melanggar aturan dan tidak mengindahkan teguran, Pemkot akan menjatuhkan sanksi tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Selain pedagang liar, Pemkot juga akan menata ulang bangunan semi permanen yang dinilai melanggar batas ruang publik. Upaya ini menjadi bagian dari program revitalisasi Pasar Mardika guna menciptakan kawasan perdagangan yang lebih representatif.

“Kita ingin mengembalikan fungsi ruang publik sebagaimana mestinya. Penataan ini juga akan mendorong efisiensi lalu lintas dan meningkatkan estetika kota,” jelas Wattimena.

Pemkot Ambon juga menggandeng Pemerintah Provinsi Maluku untuk memastikan proses penataan berlangsung lancar dan terkoordinasi. Kolaborasi ini diharapkan mampu mempercepat normalisasi kawasan serta mengoptimalkan peran Pasar Mardika sebagai pusat ekonomi masyarakat.

Dengan langkah tegas dan strategi yang terukur, Pemkot Ambon menegaskan komitmennya dalam menciptakan ruang kota yang tertib, fungsional, dan berdaya saing, demi menunjang pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.

Pemkot Ambon Tertibkan Aset, PT. DSA Diberi Tenggat Satu Bulan Angkat Kaki

0

Ambon, Maluku.news – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon mengambil langkah tegas dalam penataan aset milik daerah menyusul rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, menegaskan seluruh aset Pemkot yang dikuasai pihak ketiga akan segera ditarik kembali.

“Saya telah instruksikan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk segera menertibkan seluruh aset milik Pemkot, termasuk gedung yang saat ini ditempati PT. Dream Sukses Airindo (DSA). Gedung itu milik pemerintah dan harus dikembalikan,” ujar Wattimena saat memimpin apel perdana ASN, Selasa (8/4/2025).

Penegasan ini menyusul polemik hukum yang tengah berlangsung antara Pemkot dan PT. DSA, penyedia jasa air bersih yang sebelumnya bermitra dengan pemerintah daerah. Selain soal gugatan, kinerja perusahaan tersebut turut disorot karena minimnya pelayanan kepada masyarakat di wilayah konsesi mereka.

“Kami menerima banyak keluhan dari warga terkait buruknya pelayanan air bersih. Kalau tidak mampu melayani masyarakat, jangan memaksakan diri,” tegas Wattimena.

Ia menambahkan bahwa kemitraan dengan PT. DSA telah berakhir secara de facto, terutama setelah perusahaan itu melayangkan gugatan hukum kepada pemerintah. Karena itu, Pemkot memberikan tenggat waktu satu bulan bagi PT. DSA untuk mengosongkan gedung milik pemerintah yang mereka gunakan sebagai kantor operasional.

“Silakan cari gedung lain. Bangunan itu bukan milik kalian,” katanya tanpa basa-basi.

Selain gedung yang digunakan PT. DSA, Pemkot juga mengidentifikasi sejumlah aset lainnya yang masih belum dikelola secara optimal. Menurut Wali Kota, semua aset akan didata ulang dan difungsikan untuk mendukung kerja-kerja pemerintahan, terutama bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum memiliki kantor representatif.

“Penataan aset bukan sekadar administrasi, tetapi bagian penting dari upaya kita meningkatkan kualitas pelayanan publik,” pungkasnya.

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Pemkot Ambon dalam menindaklanjuti temuan BPK sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan aset negara demi kepentingan masyarakat luas.

Tak Tunggu Lama, Ketua TP-PKK Ambon Langsung Turun Lapangan Usai Libur Panjang

0

Ambon, Maluku.news – Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Ambon, Lisa Wattimena, menunjukkan komitmen tinggi terhadap tugas pengabdian. Di hari pertama kerja usai cuti bersama Hari Raya Nyepi dan Idulfitri 1446 H, ia langsung turun ke lapangan memastikan program PKK tetap berjalan dan menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Ini bukan soal kehadiran fisik di kantor, tapi soal tanggung jawab moral. Libur boleh, tapi semangat pengabdian tidak boleh padam,” tegas Lisa Wattimena saat monitoring kegiatan Pokja III TP-PKK serta panen sayur bersama ibu-ibu Dasa Wisma di Desa Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon, Selasa (8/4/2025).

Kunjungan lapangan ini bukan sekadar simbolik. Lisa berdialog langsung dengan para kader PKK dan ibu-ibu Dasa Wisma untuk memastikan seluruh program yang telah disusun benar-benar terlaksana dan tidak hanya berakhir di atas kertas.

“Saya ingin memastikan program yang kita rancang betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.

Langkah proaktif ini menuai apresiasi dari para kader. Kehadiran langsung Ketua TP-PKK dinilai sebagai bentuk kepemimpinan yang nyata dan menyemangati para kader untuk terus berinovasi di tengah masyarakat.

“Bu Lisa tidak hanya memberi instruksi dari jauh, tapi benar-benar hadir bersama kami. Itu membuat kami merasa dihargai dan termotivasi,” ungkap seorang kader Dasa Wisma Desa Tawiri.

Gaya kepemimpinan Lisa Wattimena yang bersahabat dan menyentuh akar persoalan masyarakat menjadi contoh nyata bahwa pemberdayaan keluarga tidak cukup dengan retorika, melainkan aksi nyata di lapangan.

Tak Tunggu Lama, Ketua TP-PKK Ambon Langsung Turun Lapangan Usai Libur Panjang

0

Ambon, Maluku.news – Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Ambon, Lisa Wattimena, menunjukkan komitmen tinggi terhadap tugas pengabdian. Di hari pertama kerja usai cuti bersama Hari Raya Nyepi dan Idulfitri 1446 H, ia langsung turun ke lapangan memastikan program PKK tetap berjalan dan menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Ini bukan soal kehadiran fisik di kantor, tapi soal tanggung jawab moral. Libur boleh, tapi semangat pengabdian tidak boleh padam,” tegas Lisa Wattimena saat monitoring kegiatan Pokja III TP-PKK serta panen sayur bersama ibu-ibu Dasa Wisma di Desa Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon, Selasa (8/4/2025).

Kunjungan lapangan ini bukan sekadar simbolik. Lisa berdialog langsung dengan para kader PKK dan ibu-ibu Dasa Wisma untuk memastikan seluruh program yang telah disusun benar-benar terlaksana dan tidak hanya berakhir di atas kertas.

“Saya ingin memastikan program yang kita rancang betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.

Langkah proaktif ini menuai apresiasi dari para kader. Kehadiran langsung Ketua TP-PKK dinilai sebagai bentuk kepemimpinan yang nyata dan menyemangati para kader untuk terus berinovasi di tengah masyarakat.

“Bu Lisa tidak hanya memberi instruksi dari jauh, tapi benar-benar hadir bersama kami. Itu membuat kami merasa dihargai dan termotivasi,” ungkap seorang kader Dasa Wisma Desa Tawiri.

Gaya kepemimpinan Lisa Wattimena yang bersahabat dan menyentuh akar persoalan masyarakat menjadi contoh nyata bahwa pemberdayaan keluarga tidak cukup dengan retorika, melainkan aksi nyata di lapangan.

Ambon Dapat 2 SPBU Khusus Nelayan, Menteri ESDM Langsung Setujui Permohonan Wali Kota

0

Ambon, Maluku.news – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyetujui permohonan Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena terkait pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) khusus nelayan. Hasilnya, Kota Ambon mendapat jatah dua unit SPBU Nelayan.

Wali Kota Bodewin Wattimena menjelaskan, selama ini para nelayan di Kota Ambon terpaksa membeli BBM di Desa Tulehu, Kabupaten Maluku Tengah, yang dinilai menyulitkan akses.

“Para nelayan kita selama ini mengeluh harus membeli BBM ke Tulehu. Dengan adanya dua SPBU Nelayan ini, kita harap akses mereka menjadi lebih mudah,” kata Wattimena kepada wartawan usai mendampingi kunjungan kerja Menteri ESDM ke Pertamina Ambon, Sabtu (5/4/2025).

Dua SPBU Nelayan tersebut direncanakan dibangun di Kecamatan Leitimur Selatan dan Kecamatan Nusaniwe.

“Pak Menteri sudah setujui secara lisan, tinggal ditindaklanjuti secara formal,” tambahnya.

Sebelumnya, dalam pertemuan bersama Bupati Maluku Tengah dan Bupati Seram Bagian Timur, Menteri Bahlil mengonfirmasi akan membangun total 6 SPBU Nelayan untuk tiga daerah tersebut. Masing-masing daerah—Ambon, Malteng, dan SBT—akan mendapatkan 2 unit SPBU Nelayan.

“Kita menyetujui 6 SPBU Nelayan agar para nelayan lebih mudah melaut dan menangkap ikan,” ujar Bahlil kepada media usai meninjau fasilitas Pertamina Ambon.

Khusus untuk Maluku Tengah, Bahlil juga merespons usulan tambahan SPBU umum karena saat ini hanya ada satu SPBU di Masohi.

Sementara itu, Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Diplomasi dan Kerjasama Mineral-Batubara, Michael Wattimena, menyatakan bahwa aspirasi dari kepala daerah telah disampaikan langsung dan sedang diproses.

“Permintaan-permintaan ini datang langsung dari kepala daerah, termasuk kebutuhan lokal seperti SPBU Nelayan di Ambon, penambahan SPBU di Malteng, serta kebutuhan serupa di SBT,” ujar pria yang akrab disapa BMW (Bung Michael Wattimena).

Diketahui, saat ini Ambon sudah memiliki enam SPBU umum, sehingga yang dibutuhkan adalah SPBU khusus nelayan untuk menunjang sektor perikanan.

Sikapi Informasi di Medsos, Wali Kota Ambon Ajak Warga Jaga Kebersamaan

0

Ambon, Maluku.news – Menanggapi maraknya penyebaran informasi di media sosial, Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena mengimbau seluruh warga untuk bijak dalam bermedia sosial dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi.

Dalam keterangannya kepada Tim Media Center melalui sambungan telepon, Kamis (3/4), Wali Kota menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kebersamaan sebagai sesama warga Kota Ambon.

“Saya mengajak seluruh warga Kota Ambon untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Jangan mudah menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya,” tegas Wattimena.

Ia juga meminta masyarakat untuk tidak menjadi bagian dari penyebaran hoaks atau informasi menyesatkan yang dapat memicu konflik dan perpecahan sosial.

“Kita harus selektif terhadap informasi yang kita terima dan tidak serta-merta membagikannya. Jangan sampai kita ikut memecah belah persaudaraan hanya karena informasi yang tidak akurat,” ujarnya.

Wali Kota mengingatkan bahwa menjaga suasana kota yang kondusif merupakan tanggung jawab bersama.

“Kita hidup, bekerja, dan membesarkan anak-anak kita di kota ini. Mari kita jaga Ambon tetap sebagai kota yang aman, damai, dan harmonis,” tandasnya.

Imbauan ini disampaikan sebagai respons terhadap dinamika dan potensi konflik sosial yang kerap muncul akibat penyalahgunaan media sosial, terutama menjelang momentum-momentum penting di daerah.

Wali Kota Ambon dan Forkopimda Pastikan Malam Takbiran Berjalan Kondusif

0

Ambon, Maluku.news – Suasana malam takbiran Idul Fitri 1445 Hijriah di pusat Kota Ambon berlangsung meriah, aman, dan tertib. Wali Kota Ambon, Boedewin Wattimena, bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) turun langsung ke Lapangan Merdeka dan sejumlah titik keramaian untuk memantau jalannya pawai takbiran, Sabtu malam (30/3/2025).

Pemantauan dilakukan usai Wali Kota mengikuti video conference bersama Kapolri dan Menkopolhukam, yang juga dihadiri Gubernur Maluku, Pangdam XV/Pattimura, dan Kapolda Maluku. Langkah ini sebagai wujud nyata komitmen Pemkot Ambon menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat yang merayakan malam kemenangan.

“Kita menghargai semua proses umat muslim dalam menyambut hari yang Fitri besok. Kami berharap semua berlangsung aman dan penuh suka cita,” ujar Wattimena kepada wartawan di sela pemantauan.

Ia menjelaskan, seluruh aparat keamanan dari kepolisian, TNI, hingga Satpol PP telah ditempatkan di titik-titik rawan keramaian, berdasarkan hasil koordinasi dengan Kapolres dan Dandim setempat. Hal ini dilakukan agar masyarakat merasa nyaman dan dapat beribadah dengan khusyuk.

“Saat ini seluruh aparat keamanan sudah siap di pos masing-masing sesuai koordinasi. Jadi, warga tak perlu khawatir,” tegasnya.

Terkait pelaksanaan Salat Idulfitri, Wali Kota menuturkan akan dipusatkan di Lapangan Merdeka Ambon serta digelar serentak di sejumlah masjid di Kota Ambon. Panitia pelaksana telah mempersiapkan seluruh sarana prasarana demi kelancaran ibadah.

“Semua sudah dipersiapkan dengan baik oleh panitia, dan kami berharap besok juga berlangsung dengan tertib,” ucapnya.

Sebagai bagian dari tradisi tahunan, usai salat Ied, Wali Kota bersama Gubernur Maluku dijadwalkan bersilaturahmi dengan masyarakat di Lapangan Merdeka. Acara ini dilanjutkan dengan kunjungan ke rumah-rumah pejabat Forkopimda yang merayakan Idulfitri.

“Besok setelah salat Ied, kami akan berjabat tangan bersama warga dan kemudian bersilaturahmi ke Forkopimda,” tambah Wattimena.

Pemerintah Kota Ambon bersama Forkopimda juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, aparat, dan masyarakat untuk menjaga kondusivitas selama perayaan hari besar keagamaan. Pemantauan malam takbiran ini, menurut Wattimena, menjadi wujud komitmen Pemkot Ambon menghadirkan suasana yang khidmat, aman, dan penuh kebersamaan.

Hingga akhir pemantauan, suasana malam takbiran di pusat Kota Ambon terpantau kondusif, dengan ribuan warga tumpah ruah memeriahkan malam kemenangan dalam suasana damai.

Inspektorat Kota Tual Klarifikasi Dugaan Korupsi Pengadaan Videotron

0

Tual, Maluku.news – Inspektur Kota Tual, Asril Umagap memberikan klarifikasi terkait pemberitaan yang menyebut Wali Kota Tual diduga terlibat dalam kasus korupsi pengadaan videotron senilai Rp 2,3 miliar. Dalam rilis yang diterima media ini, Sabtu (29/3/2025),

Asril katakan, tuduhan tersebut tidak berdasar dan perlu diluruskan, salah satu tuduhan yang muncul adalah inisiatif Sekretaris Daerah (Sekda) Tual, Renuat, dalam melakukan pergeseran anggaran untuk pengadaan videotron.Inspektorat Kota TualInspektorat Kota Tual

“Pergeseran anggaran dapat dilakukan melalui dua mekanisme, yakni melalui APBD Perubahan atau dengan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD,” ujarnya.

Menurut Asril, keputusan pergeseran anggaran dilakukan untuk mendukung penyelenggaraan Pesparani IV Tingkat Provinsi Maluku tahun 2022 agar lebih meriah. Inspirasi itu muncul setelah melihat penggunaan videotron dalam ajang MTQ tingkat provinsi di Saumlaki. Videotron yang diadakan saat itu kini tetap digunakan untuk kepentingan pemerintahan di Kantor Wali Kota Tual.

“Sebelum pergeseran anggaran dilakukan, Sekda telah memerintahkan Kepala BPKAD Kota Tual untuk berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Hasil konsultasi menunjukkan pergeseran tersebut diperbolehkan, bahkan telah dilakukan di daerah lain seperti Tangerang Selatan,” ungkapnya.

Asril menandaskan, tuduhan lain menyebutkan pengadaan videotron seharusnya dilakukan melalui e-Katalog sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, namun justru dilakukan melalui pelelangan langsung.

“Istilah pelelangan langsung tidak ada dalam proses pengadaan barang dan jasa. Sekda tidak pernah menginstruksikan hal tersebut, melainkan hanya meminta agar proses tender dipercepat agar tidak menghambat persiapan Pesparani,” tegasnya.

Dijelaskan Asril, pada tahun 2022, pengadaan barang/jasa melalui e-Katalog masih bersifat opsional. Dalam kasus ini, videotron yang dibutuhkan belum tersedia dalam etalase e-Katalog, sehingga proses tender dilakukan melalui mekanisme yang sah dan transparan. Proses pengadaan juga telah diumumkan di laman LPSE Kota Tual dengan dua perusahaan yang ikut serta dalam tender.

“Terkait tuduhan mark-up harga, hal tersebut harus didukung dengan audit resmi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Harga yang ditawarkan dalam proses lelang telah melalui reviuw oleh Inspektorat Kota Tual dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, BPK juga telah melakukan pemeriksaan dan tidak menemukan adanya indikasi kerugian negara dalam laporan keuangan Pemkot Tual tahun 2022,” bebernya.

Tuduhan lain yang beredar menyebutkan CV. Karya Putra Nusantara, perusahaan pemenang tender, tidak memiliki alamat yang jelas. Asril membantah hal itu dengan menyatakan perusahaan tersebut memiliki alamat resmi di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Keberadaannya juga dibuktikan dengan akta perusahaan dan bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB).

Asril menambahkan, Sekda tidak memiliki kewenangan dalam menentukan harga atau pemenang tender. Seluruh proses pengadaan dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang dan Jasa.

“Peran Sekda hanya sebatas menegaskan pentingnya pengadaan videotron demi kesuksesan Pesparani dan mempercepat proses administrasi sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.

“Dengan klarifikasi ini, Kami berharap masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan tidak termakan oleh berita yang belum terverifikasi. Kami juga menghormati proses hukum yang berjalan, namun perlu meluruskan fakta agar tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat,”katanya lagi.

Buka Puasa Bersama, Kominfosandi Ambon Ajak Rawat Kebersamaan dan Toleransi

0

Ambon, Maluku.news – Suasana penuh kehangatan dan kekeluargaan mewarnai acara Buka Puasa Bersama yang digelar oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Kominfosandi) Kota Ambon di Café The View, Karang Panjang, Selasa (25/3/2025).

Acara yang dihadiri seluruh jajaran dan keluarga besar Diskominfosandi ini tak sekadar menjadi ajang berbagi hidangan buka puasa, tetapi juga sarana mempererat kebersamaan, memperkuat toleransi, serta meningkatkan semangat kerja sama dalam membangun Kota Ambon.

Dalam sambutannya, Kepala Dinas Kominfosandi Kota Ambon, Ronald Lekransy, mengajak seluruh pegawai untuk selalu mensyukuri nikmat dan karunia Allah SWT yang telah menjaga kebersamaan di tengah perbedaan.

“Rasa syukur menjadi hal yang penting, mengingat Allah SWT telah mengizinkan kita menjalani ibadah puasa hingga hari ke-25 Ramadan. Mari kita terus berdoa agar diberikan kelancaran ibadah hingga hari kemenangan, Idulfitri 1 Syawal 1446 Hijriah,” ujar Lekransy.

Lekransy menegaskan bahwa buka puasa bersama bukan hanya sekadar rutinitas tahunan, tetapi memiliki makna mendalam sebagai sarana memperkuat rasa kekeluargaan dan solidaritas antarsesama pegawai.

“Tradisi ini harus terus dirawat dan dipertahankan karena berdampak positif dalam kerja bersama membangun Ambon,” tambahnya.

Menurutnya, dengan menjaga kebersamaan, seluruh pegawai akan semakin solid dalam mengemban amanah untuk melayani masyarakat dan mendukung program-program prioritas Pemerintah Kota Ambon.

Lebih jauh, Lekransy menekankan pentingnya kebersamaan dan kepedulian sosial sebagai fondasi untuk mewujudkan Ambon yang manis, inklusif, toleran, dan berkelanjutan.

“Membangun Ambon hanya bisa terwujud melalui kebersamaan dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat. Mari kita bekerja sama, saling mendukung, dan menjaga toleransi,” tuturnya.

Ia juga mengingatkan bahwa acara seperti ini menjadi ruang refleksi bagi seluruh keluarga besar Kominfosandi untuk memperkuat komitmen menjaga hubungan baik, memupuk sikap hidup orang basudara, serta menumbuhkan empati dan toleransi di tengah keberagaman.

“Kita perlu memiliki komitmen kuat untuk membangun hubungan yang baik, bukan hanya dengan Allah SWT, tetapi juga dengan sesama. Bukber ini menjadi momen berharga untuk belajar tentang arti kebersamaan dan persatuan,” pungkas Lekransy.

Acara buka puasa bersama ini diisi dengan doa bersama, tausiyah singkat, serta ramah tamah yang mempererat keakraban seluruh peserta. Momen ini diharapkan menjadi energi positif untuk terus memperkuat semangat pengabdian, menjaga keharmonisan, dan meneguhkan tekad membangun Kota Ambon yang lebih baik bagi semua.

Kebersamaan yang tercipta menjadi pengingat bahwa membangun kota bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab seluruh elemen masyarakat, termasuk keluarga besar Diskominfosandi.