Beranda blog Halaman 45

Pemkot Ambon Luncurkan Program Ketahanan Pangan Terpadu Tahun 2025

Penulis
redaksi.MN
-
0

Ambon, Maluku.news – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon resmi membuka Program Nasional Ketahanan Pangan Terpadu Tahun 2025, dalam sebuah kegiatan yang berlangsung di Ruang Vlissingen, Balai Kota Ambon, pada Jumat (tanggal 13/6/2025) pukul 08.30 WIT.

Acara ini dihadiri oleh Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena, para camat, kepala desa/lurah, pimpinan OPD Pemkot Ambon, Kepala Balai POM Kota Ambon Tamran Ismail, serta sejumlah undangan dari berbagai instansi terkait.

Dalam sambutannya, Wattimena menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi dan masyarakat dalam membangun ketahanan pangan yang tangguh dan berkelanjutan di Kota Ambon.

“Ketahanan pangan tidak bisa hanya dibebankan pada satu lembaga. Ini tanggung jawab kita bersama—pemerintah, masyarakat, sekolah, dan pasar. Kita butuh sinergi agar Ambon menjadi kota pangan yang mandiri, sehat, dan aman,” ujarnya.

Program ini dianggap selaras dengan sejumlah kebijakan nasional, termasuk Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman (GMPA) dan program pemberian makanan bergizi gratis bagi anak sekolah yang dicanangkan pemerintah pusat.

Pemkot Ambon menaruh perhatian serius terhadap penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas gizi masyarakat, dengan mendorong pemanfaatan anggaran desa untuk menciptakan sumber makanan yang bergizi dan aman.

Wali Kota juga mengapresiasi peran Balai POM dalam memberikan dukungan terhadap intervensi program pangan, terutama dalam edukasi dan pengawasan pangan di tingkat komunitas.

“Kerjasama yang sudah ditandatangani antara dinas terkait, sekolah, dan pasar bukan hanya formalitas. Harus jadi komitmen nyata,” tegas Wattimena.

Selain aspek produksi dan distribusi pangan, Wali Kota menyoroti pentingnya pengawasan intensif terhadap makanan, baik di restoran, usaha rumah tangga, maupun jajanan pasar.

Pemkot Ambon bahkan berencana membentuk tim pengawasan terpadu yang akan bertugas mengontrol kualitas pangan, khususnya saat perayaan hari-hari besar keagamaan, guna mencegah potensi keracunan makanan akibat makanan yang tidak higienis.

“Kebersihan, penyimpanan, dan keamanan makanan adalah hal mendasar. Kontaminasi bisa terjadi kapan saja, dan itu harus dicegah dengan pengawasan aktif,” katanya.

Balai POM Dorong Perkuat Advokasi dan Pengawasan Pangan

Sementara itu, Kepala Balai POM Kota Ambon, Tamran Ismail, S.Si., MP, menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan tiga program terpadu untuk mendorong penguatan ketahanan pangan, sejalan dengan amanat Undang-Undang dan PP No. 86 Tahun 1999 tentang Ketahanan Pangan.

Menurutnya, pengawasan, pembinaan, dan pendampingan menjadi tiga kunci utama dalam menjamin keamanan dan kualitas pangan, dari tingkat pusat hingga desa.

Ia juga mengingatkan bahwa anggaran desa yang diarahkan untuk ketahanan pangan harus mempertimbangkan aspek keamanan.

“Banyak kasus keracunan makanan terjadi karena lemahnya kontrol. Bahkan, pangan impor pun tidak luput dari risiko. Program Food Happy kami hadirkan untuk membantu mencegah itu semua,” ujar Tamran.

Dengan peluncuran program ini, Pemkot Ambon berharap mampu membangun kemandirian pangan berbasis komunitas, sekaligus memperkuat daya tahan masyarakat terhadap inflasi pangan, gizi buruk, dan potensi ancaman kesehatan dari pangan tidak aman.

Program ini juga menjadi bagian dari visi Ambon untuk menjadi kota sehat, sejahtera, dan berkelanjutan di tengah tantangan ekonomi dan iklim yang terus berubah.

DPRD Maluku Gelar Rapat Koordinasi Bersama DPR dan DPD RI

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – DPRD Provinsi Maluku menggelar rapat bersama dengan Anggota DPR dan DPD RI Daerah Pemilihan (Dapil) Maluku.

Rapat yang berlangsung di ruang paripurna rumah rakyat, karang panjang, Ambon, senin (14/05/2025), guna membahas berbagai persoalan yang ada di Maluku, dan menjadi bahan masukan kepada wakil rakyat di senayan, untuk menyuarakan ke Pemerintah Pusat.

Sayangnya dari 8 Anggota DPR dan DPD RI, hanya 6 yang hadir dalam rapat dipimpin Ketua DPRD Maluku, Benhur Watubun. Masing-masing 3 dari Anggota DPR RI, Mercy Barends, Saaidah Uluputty, Alimudin Kolatlena dan 3 Anggota DPD RI, Novita Anakotta, Nono Sampono, Boy Latuconsina. Sementara dua lainnya, Widya Pratiwi Murad Anggota DPR dan Anna Latuconsina Anggota DPD tidak hadir.

Walaupun tanpa kehadiran dua wakil rakyat di senayan, namun rapat terbuka yang berlangsung dengan penuh kekeluargaan hampir kurang lebih 3 jam ini, menghasilkan berbagai banyak masukan untuk menjadi aspirasi keenam wakil rakyat di senayan.

Masukan yang disampaikan, diantaranya persoalan kelistrikan yang masih belum menjangkau daerah terpencil, begitu juga akses transportasi jalan dan jembatan, kesehatan, hingga pendidikan termasuk sarana prasarana penunjang.

Persoalan lainnya yang juga disuarakan berkaitan dengan transfer ke daerah, serta dana bagi hasil potensi sumber daya alam, dalam hal ini perikanan. Walaupun memiliki andil besar untuk pendapatan negara, namun dana yang didapat dari potensi yang dimiliki terlalu kecil, mengingat lewat kebijakan pemerintah pusat, dana yang di dapat dari hasil raup laut Maluku, dibagi ke semua daerah se-Indonesia termasuk daerah tidak penghasil.

Selain itu juga persoalan Kouta haji, pertanian, kehutanan lingkungan hidup, energi sumber daya mineral, dalam hal ini gunung Botak, Blok Masela serta SDM penunjang, bahkan hak masyarakat adat juga dibahas dalam rapat ini.

Merespon aspirasi anggota DPRD Maluku, Anggota DPR RI Saadiah Uluputty mengaku semua masukan yang disampaikan telah disuarakan dalam rapat bersama mitra pemerintah pusat.

“Apa yang sudah disampaikan sudah kita teriak. Saya sampaikan secara keras di pusat sampai pukul meja, rabe kertas,”ucapnya.

Namun menurutnya, perlu ada gerakan dari bawah agar direspon pemerintah pusat. Hal ini tentu membutuhkan komitmen untuk berjuang bersama, sehingga apa yang menjadi harapan daerah dan masyarakat Maluku dapat direspon pemerintah pusat.

“Saya cukup kecewa karena di daerah tidak ada gerakan. Artinya apa yang kita bicarakan hari ini kita bergerak bersama. Kalau sebelumnya tidak ada bersama dengan pemerintah, maka sudah saatnya kita membangun komitmen untuk berjuang bersama,”harap Saadiah

DPRD Maluku Komitmen Selesaikan Konflik Antar Warga

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – DPRD Provinsi Maluku menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi di sejumlah wilayah, khususnya di Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku Tengah., SBT dan KKT Langkah ini diambil sebagai respons atas meningkatnya konflik sosial yang mengganggu stabilitas dan keamanan masyarakat.

Pimpinan dan anggota menyesali pertikaian tersebut dan tentu kita menyampaikan rasa belasungkawa atas jatuhnya korban jiwa dalam pertikaian tersebut,” ujar Ketua DPRD Maluku Benhur G Watubun saat pimpin rapat paripurna, Senin (14/04/25)

Menurutnya DPRD harus mendorong pemerintah Daerah untuk persoalan batas tanah yang sering memicu pertikaian dan dapat diselesaikan dengan baik, tentunya didukung oleh DPRD Maluku.

Tak hanya itu untuk Pangdam dan Kapolda Maluku untuk mengatensikan pos- pos keamanan di bangun dengan pendekatan persuasif dilakukan untuk daerah-daerah yang rawan konflik tentu ini menjadi pemicu dan informasi sebelum penanganan itu harus didahului sebelum terjadi konflik.

Selain itu, peredaran miras dan penyebaran narkoba keberadaan bandar narkoba, saya minta ketegasan dari Kapolda Maluku untuk mengusut tuntas masalah ini. Karena ini salah satu pemicu selain miras yang beredar di masyarakat.

Masalah bandar narkoba ini sudah kami ingatkan untuk harus diperhatikan dan yang membekengi juga harus di proses, sehingga jangan sampai kartel- kartel kecil ini berkeliaran di Maluku secara ilegal dan membodohi masyarakat dari yang pejabat sampai masyarakat buasa dimintakan untuk menjadi perhatian kita semua.

Tentunya dengan mengedepankan proses kepentingan masyarakat dan menjaga stabilitas keamanan

Dengan berbagai langkah ini, DPRD Maluku berharap terciptanya kembali situasi aman, damai, dan kondusif demi kesejahteraan masyarakat.

DPRD Maluku Gelar Rapat Paripurna LKPJ T.A 2024

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku menggelar rapat paripurna dalam rangka penyerahan Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Maluku Tahun Anggaran 2024. Agenda ini berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Maluku, Senin (14/04/25)

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Maluku Benhur G Watubun dan dihadiri oleh Gubernur Maluku, dan Wagub,,Wakil Ketua DPRD, anggota dewan, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam rapat paripurna ini, Gubernur mengatakan bahwa Pemerintah Daerah telah menyerahkan Dokumen LKPJ kepada DPRD Provinsi Maluku pada tanggal 24 Maret 2025, namun bertepatan dengan agenda hari libur keagamaan, reses anggota DPRD dan Cuti Nasional, maka Rapat Paripurna baru dapat dilaksakan hari ini.

Dokumen LKPJ yang disampaikan saat ini, terang Gubernur adalah untuk melaporkan kinerja pemerintahan pada masa sebelumnya, sebelum dirinya dan Abdullah Vanath menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, namun substansi hasil evaluasi berupa perbaikan terhadap proses pembangunan pada tahun sebelumnya tetap merupakan hal yang penting sebagai masukan perbaikan proses pembangunan saat ini maupun masa mendatang.

Dalam Pidatonya Gubernur juga mengingatkan tentang tema Pembangunan yakni pemantapan daya saing daerah melalui peningkatan ekonomi, penguatan SDM dan konektivitas, tema tersebut ini akan mengarahkan berbagai kebijakan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan.

Lebih Lanjut Lewerissa menjelaskan bahwa laporan masyarakat dan pada Laporan LKPJ ini juga menyajikan kondisi keuangan Provinsi Maluku pada Tahun 2024 bersifat sementara,

“LKPJ ini belum di Audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan sehingga bersifat sementara, dan jika telah di audit akan kami sampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat,” ujar Gubernur.

Gubernur berharap Evaluasi LKPJ tahun 2024, hendaknya dilakukan secara objektif dalam paradigma yang dilandasi semangat kemitraan, rekomendasi yang konstruktif dari anggota dewan yang terhormat akan sangat bermakna pada kemajuan daerah di berbagai bidang pembangunan.

Sebelum menutup pidatonya, Gubernur Maluku menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk senantiasa menjaga kemanan dan ketertiban diwilayah masing masing.

“Jangan mudah terpengaruh oleh berita yang tidak benar, berita hoax dan isu isu yang menyesatkan, mari kita bersatu dalam bingkai Orang Basudara, Potong dikuku rasa di daging, Ale rasa Beta Rasa, sagu salempeng dibagi dua,” tutup lewerisa.

Sementara itu, Ketua DPRD Maluku Benhur Watubun dalam sambutannya menyakini penyampaian LKPJ dilakukan semata-mata demi kemajuan masyarakat Maluku dan Daerah Maluku tercinta.

Ia juga mendukung imbauan Gubernur kepada masyarakat agar jangan percaya kepada berita hoaks, dimana masyarakat harus saling menyampaikan setiap informasi persoalan yang terjadi agar terverifikasi dengan baik, sehingga kebijakan yang dilakukan muaranya untuk menjaga stabilitas di Maluku

Pemkot Ambon Siap Bongkar Lapak Liar Pasar Mardika

Penulis
redaksi.MN
-
0

Ambon, Maluku.news – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon memastikan akan melakukan penertiban besar-besaran terhadap lapak, tenda, dan kios liar di kawasan Pasar Mardika, Kecamatan Sirimau, pada Kamis, 17 April 2025.

Kepastian ini diumumkan secara terbuka kepada masyarakat melalui surat pemberitahuan resmi yang disebarluaskan pada Minggu, 14 April 2025. Penertiban akan mencakup Jalan Pantai Mardika, termasuk Terminal A1 dan A2, serta kawasan Pertokoan Batu Merah.

“Akan dilakukan penertiban dan pembongkaran terhadap bangunan kios/tenda/lapak atau sejenisnya. Mohon para pedagang dapat membongkar secara mandiri,” demikian bunyi surat pemberitahuan resmi Pemkot.

Dalam surat itu, Pemkot juga menyisipkan foto resmi Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena dan Wakil Wali Kota Ely Toisuta, menegaskan keseriusan dan legitimasi kebijakan tersebut.

Penertiban Didukung TNI-Polri dan OPD Terkait
Sebelumnya, pada 9 April 2025, Wali Kota Bodewin Wattimena menyatakan bahwa Pemkot telah membentuk tim terpadu untuk mengawal proses pembongkaran. Tim ini terdiri dari aparat TNI, Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Satpol PP Kota dan Provinsi, serta Dinas Perhubungan.

Langkah ini diambil untuk mengatasi kesemrawutan di kawasan Pasar Mardika yang selama ini dipadati pedagang kaki lima yang menggunakan badan jalan dan area terminal sebagai lokasi berjualan.

“Kami tidak anti terhadap pedagang. Justru kami ingin mereka mendapat tempat yang lebih layak dan aman,” ujar Wattimena sebelumnya kepada wartawan.

Wali Kota menegaskan bahwa para pedagang akan diarahkan untuk menempati gedung baru Pasar Mardika yang telah diresmikan oleh Gubernur Maluku saat itu, Murad Ismail, pada 18 April 2024.

Gedung pasar baru ini dibangun dengan standar fasilitas modern dan ditujukan untuk mengakomodasi seluruh pedagang yang sebelumnya beraktivitas secara tidak resmi di jalanan sekitar Mardika.

“Sudah tidak ada alasan lagi untuk menolak penataan ini. Semua sudah disiapkan, tinggal kemauan untuk tertib dan bersama-sama membangun kota yang lebih baik,” tegas Wattimena.

Meski penertiban akan dilakukan secara terkoordinasi, Pemkot juga mengimbau para pedagang agar secara sukarela membongkar lapak mereka sebelum tanggal pelaksanaan, guna menghindari tindakan tegas di lapangan.

Langkah penertiban ini merupakan bagian dari program prioritas Pemkot Ambon dalam menata kawasan perdagangan dan transportasi, mengatasi kemacetan, serta menciptakan ketertiban umum yang berkelanjutan.

“Penertiban ini bukan bentuk ketidakpedulian. Justru ini bukti bahwa kami peduli terhadap tata kelola kota dan hak pedagang untuk berdagang di tempat yang layak dan legal,” tutup Wattimena.

Wali Kota Ambon Tolak Mobil Dinas Baru, Fokus Bantu Warga

Penulis
redaksi.MN
-
0

Ambon, Maluku.news – Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, kembali menegaskan komitmennya terhadap efisiensi anggaran dan kepedulian terhadap kondisi sosial masyarakat. Dalam forum Wali Kota Jumpa Warga (WAJAR) yang digelar di Balai Kota Ambon, Jumat (11/4/2025), ia menekankan bahwa Pemerintah Kota tidak akan membeli mobil dinas baru dalam waktu dekat.

“Kami masuk pemerintahan dengan beban utang. Belum lagi kondisi masyarakat hari ini yang sangat membutuhkan perhatian serius dari pemerintah,” kata Wattimena di hadapan wartawan.

Menurutnya, keputusan ini diambil demi mengalihkan anggaran untuk hal yang lebih urgen, seperti penanganan sampah dan pembangunan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) baru di berbagai wilayah Kota Ambon.

“Anggaran untuk pembelian mobil dinas dialihkan ke pembangunan TPS baru di seluruh wilayah kota. Itu kebutuhan yang jauh lebih penting,” ujarnya.

Jumat Tanpa Mobil Dinas: Simbol Keprihatinan dan Efisiensi

Tidak hanya menunda pembelian mobil dinas, Pemkot Ambon juga menerapkan kebijakan efisiensi lainnya. Setiap hari Jumat, seluruh pejabat dilarang menggunakan kendaraan dinas roda empat. Kebijakan ini, menurut Wali Kota, adalah bentuk empati terhadap masyarakat sekaligus dorongan untuk mendukung moda transportasi umum dan daring.

“Kami ingin menunjukkan keprihatinan terhadap kondisi masyarakat. Hari Jumat, tidak ada kendaraan dinas roda empat. Selain hemat bahan bakar, ini juga bentuk dukungan bagi sopir angkot, Maxim, dan ojek online,” terangnya.

Langkah tersebut juga diharapkan dapat mengurangi kemacetan di sejumlah titik rawan padat kendaraan, seperti kawasan pusat kota dan Mardika.

“Kalau Kota Ambon sudah tidak macet, baru kita gunakan kendaraan dinas lagi,” tegasnya.

Menurut Wattimena, kebijakan tersebut dinilai sebagai bagian dari pendekatan pemerintahan yang populis dan responsif terhadap dinamika sosial-ekonomi masyarakat. Pemkot ingin menunjukkan bahwa efisiensi tidak hanya menjadi jargon, tetapi diwujudkan dalam langkah konkret.

“Ini bentuk keseriusan pemerintah membangun kota yang efisien, peduli, dan menjawab langsung kebutuhan warganya,” pungkasnya.

Sejak awal masa jabatan, pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon telah berulang kali menegaskan bahwa program-program prioritas mereka tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga keseimbangan sosial dan ekonomi masyarakat.

Anggaran Dipotong, Komisi III DPRD Maluku Pertanyakan Kebijakan Dinas PUPR

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Komisi III DPRD Provinsi Maluku pertanyakan kebijakan pemotongan anggaran pengawasan dan perjalanan dinas yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku.

Pemotongan tersebut dinilai tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Anggota DPRD Maluku, Richard Rahakbauw, usai rapat bersama Dinas PUPR, Badan Keuangan Daerah, dan Bappeda Provinsi Maluku di Ambon, Jumat (11/04/25).

Menurut Rahakbauw, pemotongan anggaran tersebut merujuk pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 22 Tahun 2018.

Dalam regulasi itu disebutkan bahwa biaya pengawasan untuk proyek bernilai di atas Rp100 juta sebesar 53 persen, sementara untuk proyek senilai Rp250 juta hingga Rp500 juta, pemotongan yang diperbolehkan adalah 23 persen.

“Namun dalam pelaksanaannya, PUPR hanya menerapkan angka 15 persen. Ini tentu menimbulkan pertanyaan,” ujar Rahakbauw.

Ia menambahkan, pemotongan anggaran secara tidak wajar juga terjadi pada Dinas Perumahan, Dinas Perikanan, dan Dinas Pertanian.

Pemangkasan tersebut terutama menyasar pada biaya perjalanan dinas dan pengawasan proyek, baik proyek aspirasi (pokir) maupun proyek reguler.

Menanggapi hal tersebut, DPRD berencana menggelar rapat gabungan antara Komisi II dan Komisi III untuk memanggil dinas-dinas terkait, guna meminta penjelasan lebih lanjut.

“Sesuai kebijakan pimpinan DPRD, komisi-komisi akan lebih dulu menggelar rapat bersama mitra kerja masing-masing. Setelah itu, baru dilaksanakan rapat gabungan untuk mendapatkan penjelasan teknis terkait kebijakan pemotongan anggaran yang kami nilai tidak sesuai secara nasional,” pungkasnya.

Wali Kota Ambon Ultimatum Badan Saniri Soal Penetapan Raja

Penulis
redaksi.MN
-
0

Ambon, Maluku.news – Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh Badan Saniri Negeri (BSN) di wilayah Kota Ambon dalam forum Wali Kota Jumpa Rakyat (WAJAR) yang digelar di Balai Kota, Jumat (11/4/2025). Ia menegaskan bahwa BSN bukanlah lembaga penguasa absolut, melainkan mitra dalam tata kelola pemerintahan adat yang harus tunduk pada hukum negara.

“Badan Saniri Negeri jangan bertindak seperti raja-raja kecil di negeri masing-masing,” tegas Wali Kota dengan nada tinggi.

Wattimena menyoroti sikap sejumlah BSN yang dinilai melampaui wewenang, khususnya dalam penundaan penetapan raja definitif.

“Lembaga ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Wali Kota untuk mendukung roda pemerintahan negeri, bukan untuk menciptakan konflik kekuasaan atau mengabaikan putusan hukum yang sah,” tegasnya.

Wattimena katakan, Pemerintah Kota memberikan batas waktu enam bulan bagi seluruh BSN untuk menunjukkan progres konkret. Jika tidak, SK pengangkatan anggota BSN dapat dicabut.

“Kalau tidak ada progres, maka akan diberhentikan. Ini bukan ancaman, tapi bentuk penegakan aturan,” tandasnya.

Kasus Negeri Rumahtiga Jadi Sorotan
Wali Kota secara khusus menyoroti Negeri Rumahtiga, yang hingga kini belum memiliki raja definitif, meskipun Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan inkrah yang menetapkan mata rumah parentah yang sah.

“Putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat. Kalau Badan Saniri Negeri tidak melaksanakan, artinya mereka melawan keputusan negara,” kata Wattimena dengan tegas.

Ia menyampaikan bahwa dalam kondisi seperti ini, Pemerintah Kota memberi ruang kepada pejabat negeri untuk mengusulkan raja secara langsung kepada Pemkot, apabila BSN bersikap pasif atau menghambat proses.

“Pejabat negeri diberikan kewenangan mengusulkan raja ke Pemerintah Kota, jika BSN tetap tidak patuh terhadap hukum,” tambahnya.

Sementara Ketua BSN Negeri Rumahtiga, Erhad Hatulesila, yang turut hadir dalam program WAJAR, mengakui adanya perbedaan pendapat di internal lembaganya. Dari sembilan anggota, hanya tiga yang sepakat menjalankan putusan Mahkamah Agung, sementara enam lainnya menolak.

“Sudah ada pertemuan dengan tim percepatan Pemkot, tapi hasil resminya belum kami terima. Saat ini kami masih menunggu,” ujar Hatulesila.

Wali Kota menanggapi pernyataan tersebut dengan menegaskan bahwa hukum tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan kelompok.

“Negeri bukan milik pribadi atau golongan. Pemerintahan negeri harus berjalan sesuai hukum, bukan ditentukan oleh ego politik lokal,” tegasnya.

Dalam waktu dekat, Pemerintah Kota Ambon akan mengirimkan surat resmi kepada seluruh BSN, terutama di negeri-negeri yang belum memiliki raja. Surat tersebut akan berisi imbauan sekaligus batas waktu agar proses penetapan pimpinan negeri dilakukan secara sah dan legal.

Wattimena menutup pernyataannya dengan menegaskan pentingnya menghormati konstitusi dan lembaga peradilan sebagai fondasi pemerintahan yang sehat.

“Tidak ada tempat bagi kepentingan pribadi yang merusak tatanan adat dan hukum. Ini soal marwah negeri dan wibawa negara,” pungkasnya.

Hasil Reses, Rutasouw Fokus Pada Pemberdayaan Ekonomi dan Pemuda

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Anggota DPRD Provinsi Maluku dari Daerah Pemilihan (Dapil) Seram Bagian Barat (SBB), Yulius Rutasouw menyampaikan hasil reses yang dilakukannya beberapa waktu lalu.

Dalam keterangannya kepada wartawan di Rumah Rakyat Karang Panjang Ambon pada Jumat (11/04/25), Rutasouw mengungkapkan berbagai persoalan yang ditemukan di tengah masyarakat, khususnya terkait kondisi ekonomi di wilayah SBB.

“Banyak sekali aspirasi yang kami jaring dari masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kondisi ekonomi mereka. Hal ini menjadi perhatian serius kami sebagai wakil rakyat,” ujar Rutasouw.

Menurut politisi partai Demokrat ini , sebagai perwakilan rakyat di DPRD Provinsi dan bagian dari pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten, dirinya menyoroti persoalan mendasar yang berkaitan dengan upaya membangun kesejahteraan hidup masyarakat desa.

Apalagi salah satunya adalah pentingnya peningkatan pendapatan ekonomi keluarga serta penciptaan peluang kerja, terutama bagi kalangan pemuda.

Meski begitu banyak pemuda di desa yang belum mendapatkan kesempatan kerja. Kami sedang mengambil langkah untuk mengajak mereka membentuk kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar dapat diberdayakan,” jelasnya.

Dalam agenda reses tersebut, Rutasouw mengunjungi beberapa titik di wilayah Seram Bagian Barat, yakni Kecamatan Seram Barat di Desa Lumoli, Desa Kawa, dan Dusun Detasenen di Pulau Osi, juga di Kecamatan Taniwel Timur.

Ia berharap hasil reses ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam merancang program yang tepat sasaran guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan SBB.

Pemkot Ambon Siapkan Langkah Tegas Tertibkan Pasar Mardika

Penulis
redaksi.MN
-
0

Ambon, Maluku.news – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon menegaskan komitmennya untuk menata kawasan Pasar Mardika secara bertahap dan terukur. Pernyataan ini disampaikan menyusul kritik dari Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon, Gunawan Mochtar, yang menuding Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon belum menunjukkan langkah konkret sejak dilantik pada 20 Maret 2025.

Gunawan dalam pemberitaan salah satu media lokal pada Selasa (8/4/2025), menyatakan kawasan Pasar Mardika, termasuk trotoar dan terminal, telah dialihfungsikan menjadi lapak berjualan secara liar. Ia mendesak agar pimpinan daerah segera bertindak tegas.

“Kalau pimpinan takut ambil tindakan karena alasan popularitas, lebih baik mundur. Kota ini butuh ketegasan, bukan pencitraan,” tegasnya.

Menanggapi pernyataan tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Ambon, Ronald H. Lekransy, pada Rabu (9/4), menjelaskan bahwa penertiban Pasar Mardika telah menjadi perhatian utama Wali Kota Bodewin Wattimena sejak awal masa jabatannya.

“Penertiban Pasar Mardika telah ditegaskan Wali Kota di berbagai kesempatan, termasuk saat apel ASN awal pekan ini. Saat ini, Pemkot tengah menyiapkan langkah teknis dan administrasi bersama Pemerintah Provinsi Maluku,” jelas Lekransy.

Menurutnya, penertiban kawasan Pasar Mardika tidak dilakukan secara serampangan. Pemkot Ambon sedang mengkaji pendekatan yang mengutamakan persuasif dan humanis, untuk memastikan seluruh pihak merasa dilibatkan dan dihargai.

“Kami tidak tinggal diam. Kami ingin semua pihak merasa diuntungkan. Karena itu, sebelum pelaksanaan penertiban, OPD terkait akan menyurati pedagang dan menyampaikan pemberitahuan resmi. Wali Kota sendiri akan memimpin langsung proses ini,” imbuhnya.

Lekransy menambahkan, tudingan bahwa pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota belum melakukan terobosan dianggap tidak berdasar. Ia menegaskan, sejak awal menjabat, keduanya telah menjalankan berbagai langkah konkret untuk membenahi kota.

1...444546...291Halaman 45 dari 291