Beranda blog Halaman 44

Ruas Jalan Waipia dan Saleman Rusak Parah, Komisi III Panggil BPJN Pekan Depan

0

Ambon , Maluku.news – Komisi III DPRD Provinsi Maluku, menggagendakan mengundang Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Maluku, Selasa (28/04/25).

Komisi yang membidangi infrastrukrur itu mengundang BPJN Maluku, setelah menerima perwakilan aksi demo dari Komando Hidupkan Apirasi Masyarakat (HAM) dan Pelopor di Kantor DPRD Provinsi Maluku, Kamis (24/04/2025).

“Hari Selasa pekan depan, Komisi III undang BPJN Maluku. Para pandemo juga ikut diundang,”kata Wakil Ketua Komisi III, Richard Rahakbauw, ketika menerima para pendemo diruang komisi I usai menerima aspirasi pendemo.

Para pendemo mengaku, akses jalan dari Waipia menuju Saleman, dari Saleman ke Sawai (SS) Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) rusak parah. Akibatnya akses jalan diwilayah itu rusak para, sehingga meresahkan para pengguna jalan dan masyarakat setempat. Bahkan, mereka menduga terjadi tindak pidana korupsi.

Tak hanya itu, pendemo juga menyoroti jalan dan jembatan di wilayah Seram Selatan yang sering mengalami kerusakan.”Kami minta Komisi III sesuai kewenanganya mengundang BPJN. Nah kalau BPJN diundang kami juga ikit diundang,”harap koordijator Komando HAM dan Pelopor, Umar Kelilu dan Hidayat Warawara.

“Ruas jalan di wilayah itu sering bermasalah. Anggaran puluhan miliar hingga ratusan miliar habis tapi selalu mengalami kerusakan. Kami kecewa dengan BPJN,”kesal mereka.

Richard Rahakbauw memastikan, ketika BPJN diundang, para pendemo juga ikut diundang. Dulu saya komisi III selalu undang. Buktinya, jembatan Kawanua kami kawal. Jadi jangan ragukan.

Dia juga mengaku, pihaknya akan melakukan pengawasan melihat langsung ruas jalan rusak yang disuarakan.”Kami akan melakukan pengawasan melihat langsung dan mencari solusi agar proses pembangunan jalan dan jembatan dilakukan secara baik,”pungkasnya.

DPRD Apresiasi KPU – Bawaslu Kembalikan Anggaran 60 Miliar ke Kas Daerah

0

Ambon, Maluku.news – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku menyampaikan apresiasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Maluku yang telah mengembalikan anggaran sisa pelaksanaan Pemilu 2024 sebesar Rp60 miliar ke kas daerah.

Langkah ini menunjukkan komitmen kedua lembaga dalam mengelola anggaran negara secara transparan dan efisien. Ia menilai, pengembalian anggaran tersebut adalah bentuk tanggung jawab yang patut dicontoh oleh lembaga-lembaga lain.

“Kami sangat mengapresiasi KPU dan Bawaslu Maluku atas komitmennya dalam penggunaan anggaran yang efisien. Ini membuktikan bahwa pelaksanaan Pemilu dapat berjalan dengan baik tanpa mengorbankan prinsip akuntabilitas,” ujar Ketua Komisi I DPRD Maluku, Solichin Buton kepada wartawan di Ambon, Rabu (23/04/25).

Menurutnya sebanyak Rp60 miliar, sisa anggaran yang diperuntukan untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 27 November 2024, dikembalikan ke khas daerah.

Anggaran tersebut berasal dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp57 miliar dari total kurang lebih Rp160 miliar dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rp3 miliar dari Rp80 miliar.

“Sisa anggaran tersebut dari penjelasan perwakilan KPU dan Bawaslu telah dikembalikan ke khas daerah, pengembalian Silpa atau Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu Maluku patut diapresiasi, termasuk sukses melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya atas pelaksanaan seluruh tahapan Pilkada.

Meski begitu, kebijakan KPU dan Bawaslu patut dicontoh untuk pihak lainnya yang menggunakan anggaran daerah, apalagi ditengah kebijakan efisiensi anggaran sesuai Inpres nomor 1 tahun 2025.

Langkah ini juga memberikan anggaran segar kepada pemerintah daerah Maluku yang saat ini mengalami krisis anggaran. Tentunya anggaran tersebut dapat dipergunakan untuk pembangunan di Maluku.

“Ini tentunya informasi baik kepada komisi bahwa ada Silpa di kedua penyelenggara. Tadi disampaikan bahwa itu telah disetor ke khas daerah,”ucapnya

BK DPRD Maluku Konsultasi Tata Beracara ke Kemendagri

0

Ambon, Maluku.news – Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku berencana mengonsultasikan rancangan tata beracara lembaga tersebut ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Langkah ini diambil guna memastikan bahwa tata beracara yang disusun telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,”ujar Ketua Badan Kehormatan DPRD Provinsi Maluku Julius Rutasouw dI Ambon, Rabu (23/04/25)

Dia mengatakan bahwa konsultasi ini penting dilakukan agar pedoman kerja BK memiliki landasan hukum yang kuat dan tidak menimbulkan polemik dalam pelaksanaannya ke depan.

Walaupun telah dibentuk, namun hingga kini Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Maluku belum juga dapat melaksanakan tugas dan wewenang dalam menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.

BK juga memantau dan mengevaluasi kepatuhan anggota DPRD terhadap kode etik, sumpah janji, dan peraturan tata tertib, menyelidiki dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD, hingga melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan.

Hal tersebut disebabkan karena Tata beracara yang menjadi salah satu penyokong tugas BK sebagai alat kelengkapan dewan belum ditetapkan dalam paripurna.

“Perangkat yang dibutuhkan seperti kode etik dan tata tertib sudah ditetapkan, tapi yang paling penting tata beracara. Kalau tanpa tata beracara berarti kita tidak bisa berproses, karena itu sampai hari ini BK belum bisa melaksanakan tugas dan fungsinya karena memang peraturan DPRD tentang tata beracara belum selesai,”ungkapnya.

Menurutnya, untuk menetapkan tata beracara, DPRD telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang sampai saat ini terus bekerja dan telah masuk pada tahapan terakhir.

Setelah Pansus kemudian akan melakukan konsultasi evaluasi dengan Kementerian Dalam Negeri, bagian produk hukum daerah.

Konsultasi yang dilakukan tidak lagi ke Jakarta, mengingat adanya efisiensi anggaran merujuk Inpres 1 tahun 2025, sehingga disepakati dilakukan secara zoom meeting.

“Kaena kaitan efisiensi anggaran, kita sepakat untuk tidak ada perjalanan dinas ke luar. Tapi proses evaluasi tetap jalan, melalui zoom meeting. Untuk melihat kekurangan apa dan seterusnya,”ucapnya.

Dari hasil itulah, lanjut Rutasouw yang juga merupakan anggota Pansus, naskah tata beracara kemudian diperbaiki, barulah diserahkan ke pimpinan dewan, untuk diagendakan penetapan dalam paripurna.

“Setelah evaluasi barulah kita betulkan materi ada baru kita serahkan kepada pimpinan, setelah itu baru di paripurna penetapan,”tandasnya

Wali Kota Tual Desak PT. Pelni Turunkan Tarif dan Tambah Armada

0

Tual, Maluku.news – Wali Kota Tual, Akhmad Yani Renuat, meminta PT. Pelni menurunkan tarif sewa kontainer dan menambah armada kapal untuk melayani rute ke Kota Tual dan wilayah sekitarnya.

Permintaan ini disampaikan dalam rapat koordinasi (rakor) bersama Asisten Deputi Logistik Kemenko Perekonomian RI dan Direktur Keuangan PT. Pelni di Balai Kota Tual, Rabu (23/4/2025).

Rakor tersebut membahas kelancaran transportasi penumpang dan distribusi barang kebutuhan pokok di Kota Tual serta Maluku secara umum.

Wali Kota Renuat menegaskan, tingginya tarif kontainer menjadi salah satu penyebab utama mahalnya harga barang di wilayah kepulauan.

“Tarif yang lebih terjangkau akan sangat membantu menekan harga kebutuhan pokok di Tual dan sekitarnya,” tegasnya.

Ia juga mengusulkan penambahan armada kapal, khususnya jenis tri in one yang mampu mengangkut penumpang, barang, dan kendaraan secara bersamaan.

Rute laut Ambon–Tual menjadi prioritas, mengingat tingginya mobilitas masyarakat dan keterbatasan transportasi antarpulau.

“Sebagian besar warga Maluku bergantung pada transportasi laut. Kami harap Pelni menambah kapal antardaerah dalam provinsi,” lanjut Renuat.

Sebagai daerah kepulauan yang berada di kawasan perbatasan, Kota Tual memerlukan dukungan logistik yang kuat dan sistem transportasi laut yang andal.

Pemkot Tual berharap hasil rakor ini ditindaklanjuti dengan langkah konkret dari pemerintah pusat dan PT. Pelni demi memperkuat konektivitas dan perekonomian kawasan timur Indonesia.

Pemkot Tual Luncurkan SAPA 129 untuk Tangani Kekerasan Perempuan-Anak

0

Tual, Maluku.news – Pemerintah Kota Tual resmi meluncurkan layanan hotline SAPA 129, sebagai langkah strategis mempercepat penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Peluncuran ini berlangsung dalam kegiatan Sosialisasi Hak-Hak Perempuan yang digelar di Aula Balai Kota Tual, Senin (21/4/2025). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program 100 hari kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Wali Kota Tual, Akhmad Yani Renuat, mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu 2022–2024, tercatat 103 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Tual. Hingga April 2025, sudah ada 5 kasus baru, terdiri dari tiga kasus terhadap perempuan dan dua terhadap anak.

“Ini adalah persoalan serius. Penanganannya butuh sinergi antara keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, dan pemerintah,” tegas Wali Kota.

Sebagai bentuk tanggung jawab dan akses cepat terhadap layanan, Pemkot Tual menghadirkan SAPA 129, singkatan dari Sahabat Perempuan dan Anak – hotline nasional milik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA) yang dapat diakses melalui sambungan telepon bebas pulsa selama 24 jam.

Selain itu, masyarakat juga dapat menyampaikan pengaduan kekerasan melalui WhatsApp Dinas P3AP2KB Kota Tual di nomor 0812-4860-3575.

Secara nasional, kasus kekerasan terhadap perempuan terus meningkat. Pada 2023 tercatat 15.309 kasus dan naik menjadi 16.239 kasus di tahun 2024.

Untuk itu, Wali Kota juga mendorong penguatan lembaga layanan seperti P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) agar mampu memberikan pendampingan menyeluruh bagi korban.

“Penanganan ini dimulai dari keluarga. Tanamkan nilai kasih sayang sebagai benteng utama. Mari ciptakan Kota Tual yang damai, religius, dan harmonis,” pungkas Renuat.

Wali Kota Tual Lepas Jalan Salib, Ajak Warga Jaga Toleransi

0

Tual, Maluku.news – Wali Kota Tual, Akhmad Yani Renuat, secara resmi melepas peserta Jalan Salib dalam rangka menyambut Kebangkitan Yesus Kristus, Minggu dini hari (21/4/2025) pukul 01.10 WIT.

Pelepasan berlangsung di depan Gedung Gereja Sion Tual dan diikuti ratusan jemaat dari berbagai sektor pelayanan. Wali Kota didampingi Kapolres Tual, Penjabat Sekda, serta sejumlah kepala OPD.

Dalam prosesi tersebut, Wali Kota menyerahkan obor induk kepada Ketua Klasis GPM PP Kei Kecil dan Kota Tual, Pdt. Irene Koljaan, yang didampingi perangkat Klasis, AMGPM, dan panitia kegiatan.

Rangkaian Jalan Salib kemudian menelusuri sejumlah unit pelayanan gereja, dan berakhir di Gereja Maranatha, Un Tual.

Dalam sambutannya, Wali Kota menekankan pentingnya nilai toleransi dan penguatan keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat.

“Paskah mengajarkan kita bahwa pengorbanan adalah jalan menuju kemenangan. Jangan pernah menyerah, teruslah bekerja dan berusaha,” ujar Renuat.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat menjaga ketertiban dan keamanan agar pembangunan di Kota Tual berjalan lancar demi kesejahteraan bersama.

Melalui kegiatan keagamaan ini, Wali Kota berharap semangat kebersamaan dan toleransi dapat terus tumbuh, serta menjadikan Tual kembali sebagai Kota Toleransi seperti yang pernah diraih sebelumnya.

DPRD Maluku Soroti Program Pemerintah Dinilai Belum Tepat Sasaran

0

Ambon, Maluku.news – Anggota Komisi III DPRD Maluku, Rovik Akbar Afifudin, menyoroti sejumlah program pemerintah yang dinilai belum tepat sasaran di beberapa daerah saat pengawasan.

“Hasil pengawasan beberapa waktu lalu sebenarnya Ketua Komisi III yang nanti akan menjelaskan secara detail. Namun, dari yang kami lihat di beberapa daerah, pelaksanaan program masih belum tepat sasaran,” ujar Roviik di Ambon, Kamis (17/04/25).

Ia menegaskan bahwa ke depan, perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah harus lebih baik dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, bukan sekadar memenuhi kepentingan politik atau kekuasaan.

“Mengingat yang kami lihat, banyak program yang tidak tepat sasaran dan asal-asalan. Kami sudah sampaikan tadi ke Kepala Dinas PU, agar dengan keterbatasan anggaran, program ke depan benar-benar dimanfaatkan untuk masyarakat yang membutuhkan,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku, Ismail Usemahu menyatakan pihaknya siap mengevaluasi dan memperbaiki perencanaan program ke depan.

“Kami menerima semua masukan dari DPRD. Evaluasi akan kami lakukan agar ke depan program yang dirancang benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan, dengan memperhatikan skala prioritas dan efektivitas penggunaan anggaran,” ujar Kadis PU.

Ia juga menambahkan bahwa dinasnya akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah setempat agar proses identifikasi kebutuhan lapangan lebih akurat dan tidak hanya berdasarkan data administratif.

941 CPNS Resmi Ditetapkan, Wali Kota Ambon Ingatkan Disiplin dan Integritas

0

Ambon, Maluku.news – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon secara resmi menetapkan sebanyak 941 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang akan mulai aktif menjalankan tugas per 1 Juli 2025 mendatang.

Proses rekrutmen CPNS tersebut merupakan hasil seleksi ketat dari total lebih dari 14.000 pelamar. Dari jumlah itu, hanya 947 peserta yang dinyatakan lulus. Namun, enam orang mengundurkan diri karena alasan pribadi dan keluarga, sehingga jumlah CPNS yang ditetapkan menjadi 941 orang.

Penetapan ini diumumkan usai pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang berlangsung, Rabu, (16/04/2025) di Maluku City Mall, Ambon.

Dalam sambutannya, Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, menegaskan bahwa status sebagai CPNS bukanlah sekadar pekerjaan, tetapi amanah dari negara dan bentuk kepercayaan dari Tuhan yang harus dijaga dengan integritas dan dedikasi tinggi.

“Menjadi CPNS bukan berarti bebas dan merasa hebat. Ini tanggung jawab besar. Tidak boleh ada ASN nongkrong di rumah kopi saat jam kerja, atau jalan-jalan di mall saat dinas. Semua akan diawasi,” tegas Wattimena di hadapan ratusan peserta yang hadir.

Ia juga menekankan bahwa Pemkot akan membentuk tim pemantau media sosial ASN, guna memastikan tidak ada penyalahgunaan platform digital serta menjaga etika dan citra ASN di ruang publik.

Dilarang Pindah Selama 10 Tahun

Wali Kota juga menegaskan adanya larangan pengajuan pindah instansi bagi CPNS yang telah ditetapkan, paling tidak selama 10 tahun pertama masa kerja.

“Yang sudah ditempatkan di Ambon, niatkanlah untuk mengabdi di Ambon. Cari pasangan hidup di sini juga, supaya betah,” ucapnya dengan nada berseloroh, namun disampaikan secara serius.

Pernyataan ini mencerminkan keinginan pemerintah untuk memastikan stabilitas dan kesinambungan pelayanan publik, serta mencegah rotasi pegawai yang berlebihan yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan.

Dalam era keterbukaan dan digitalisasi, Wali Kota menilai bahwa ASN dituntut untuk lebih adaptif, transparan, dan bertanggung jawab. Ia berharap seluruh CPNS mampu menunjukkan komitmen pelayanan sejak hari pertama bertugas.

“Kita butuh ASN yang tidak hanya kompeten, tapi juga melayani dengan hati. Jangan jadikan status CPNS sebagai batu loncatan, tapi sebagai jalan pengabdian,” pungkasnya.

Penetapan 941 CPNS ini menjadi bagian dari langkah strategis Pemkot Ambon dalam memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di sektor pemerintahan, khususnya untuk mengisi kekosongan di berbagai OPD yang selama ini mengalami keterbatasan tenaga kerja.

Dengan tambahan SDM baru ini, diharapkan pelayanan publik di Kota Ambon dapat menjadi lebih cepat, tepat, dan merata, serta semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja birokrasi.

Tiga Ranperda Strategis Diserahkan Pemkot Ambon ke DPRD

0

Ambon, Maluku.news – Pemerintah Kota Ambon menyerahkan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) kepada DPRD Kota Ambon dalam Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024/2025, yang digelar Rabu (16/4/2025). Ketiga Ranperda tersebut dinilai penting dan strategis untuk menjawab kebutuhan masyarakat serta tantangan pembangunan Kota Ambon ke depan.

Rapat berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Ambon, dipimpin Ketua DPRD Moritz Tamaela, serta dihadiri oleh Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena, Wakil Wali Kota Elly Toisuta, Sekretaris Kota Robby Sapulette, para anggota DPRD, dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Transportasi, Penggalangan Dana, dan Masalah Sosial Jadi Fokus
Ranperda pertama yang diajukan Pemkot menyangkut sistem lalu lintas dan angkutan jalan. Wali Kota Bodewin Wattimena menegaskan, penataan transportasi menjadi kebutuhan mendesak seiring pertumbuhan kota.

“Kita perlu transportasi yang tertib, efisien, dan mendukung ekonomi. Perda ini dirancang untuk mengurangi kemacetan, menekan polusi, dan menciptakan sistem transportasi yang aman serta nyaman,” ujar Wattimena.

Ia juga mengusulkan pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) khusus transportasi guna meningkatkan pengelolaan retribusi jasa transportasi dan menambah pendapatan asli daerah.

Ranperda kedua berfokus pada pengaturan Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) di ruang publik. Aktivitas ini kerap dilakukan tanpa izin dan pengawasan, sehingga menimbulkan potensi penyalahgunaan.

“Kegiatan PUB harus bersifat sukarela, transparan, dan akuntabel. Maka dibutuhkan payung hukum yang jelas agar tidak disalahgunakan,” jelasnya.

Sementara Ranperda ketiga diarahkan untuk penanganan masalah sosial, khususnya keberadaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis yang jumlahnya terus meningkat di Ambon.

“Ini adalah bagian dari upaya menjadikan Ambon sebagai kota layak anak dan ramah disabilitas,” kata Wali Kota.

Ia mengungkapkan rencana pembangunan rumah singgah dan tempat penitipan anak, yang akan masuk dalam skema penganggaran APBD tahun mendatang.

Soroti Pemekaran Wilayah Demi Efektivitas Layanan Publik
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Wattimena turut menyinggung pentingnya pemekaran wilayah administratif, terutama pada desa dan negeri dengan beban layanan tinggi, seperti Batu Merah dan Urimessing.

“Beban sosial dan administratif di beberapa negeri sudah sangat tinggi. Pemekaran ini diperlukan untuk mendekatkan layanan tanpa menghilangkan identitas dan hak ulayat negeri adat,” tegasnya.

Pemekaran akan dilakukan dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, dan kesiapan infrastruktur, dengan tetap menjaga keberadaan dan nilai-nilai masyarakat adat.

Wali Kota Tegaskan Pentingnya Sinergi Lintas Lembaga
Menutup sambutannya, Wali Kota Ambon menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan kota sangat ditentukan oleh sinergi antara eksekutif dan legislatif. Ia mendorong semangat kolaborasi antar lembaga, tanpa mengesampingkan fungsi dan kewenangan masing-masing.

“Kita tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Perbedaan fungsi bukan hambatan, tetapi peluang untuk saling melengkapi dalam membangun Ambon yang lebih baik,” tandasnya.

DPRD Kota Ambon dijadwalkan akan melakukan pembahasan lebih lanjut terhadap tiga Ranperda tersebut dalam rapat-rapat komisi dan panitia khusus sebelum masuk tahap pengesahan.

Sinergi Politeknik Ambon dan Negeri Rutong Dorong Pembangunan Inklusif

0

Wali Kota Ajak Bangun Ambon dari Negeri

Ambon, Maluku.news – Pemerintah Kota Ambon bersama Politeknik Negeri Ambon memperkuat sinergi dengan negeri adat lewat penyerahan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Baileo Negeri Rutong, Selasa (15/4/2025).

Kegiatan ini menandai penguatan kemitraan antara dunia akademik, pemerintah, dan masyarakat adat dalam mendorong pembangunan berbasis potensi lokal.

Penyerahan hasil pengabdian masyarakat itu merupakan bagian dari kerja sama kemitraan Pentahelix, yang melibatkan lima unsur penting: pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media.

Negeri Rutong Jadi Model Kolaborasi Pembangunan
Raja Negeri Rutong, Reza Valdo Maspaitella, menyatakan kegiatan ini menjadi salah satu wujud nyata kontribusi dunia pendidikan tinggi bagi pembangunan negeri adat. Ia menekankan pentingnya membangun kemitraan jangka panjang dan inklusif.

“Hari ini kita menyaksikan hasil dari kerja sama strategis dengan Politeknik Negeri Ambon. Ini bukan hanya kebanggaan bagi Negeri Rutong, tapi juga bisa menjadi inspirasi bagi negeri-negeri adat lainnya,” kata Reza.

Ia menambahkan, sebagai Ketua Latu Pati, dirinya mendorong agar Rutong dijadikan percontohan pembangunan kolaboratif di wilayah Nusaniwe, Teluk Ambon, hingga Leitimur Selatan.

Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, dalam sambutannya menegaskan bahwa pembangunan kota tidak bisa hanya terpusat di wilayah perkotaan. Ia mendorong pembangunan harus dimulai dari desa dan negeri adat.

“Wajah Kota Ambon sesungguhnya ada di negeri-negeri adat. Karena itu, saya ajak seluruh elemen termasuk perguruan tinggi, untuk turun langsung menjawab kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

Ia menyampaikan bahwa sejak 2022, Pemerintah Kota telah menjalin komunikasi intensif dengan Politeknik Negeri Ambon guna memperkuat kontribusi kampus vokasi dalam pembangunan berbasis masyarakat.

“Politeknik Negeri Ambon membawa nama kota ini. Maka kontribusinya harus berdampak langsung bagi masyarakat Ambon,” lanjutnya.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota memaparkan sejumlah program prioritas, termasuk penguatan UMKM dan industri kreatif. Pemerintah berencana mengembangkan empat titik ekosistem ekonomi kreatif yang terintegrasi dengan program “Ambon City of Music.”

“Kami tidak ingin UMKM jalan sendiri. Kami beri mereka ruang, akses, dan fasilitas agar mereka tumbuh jadi kekuatan ekonomi baru di kota ini,” ujarnya.

Program ini diharapkan dapat menekan angka pengangguran, meningkatkan kesejahteraan, dan menjadikan Ambon sebagai kota kreatif dan berdaya saing tinggi.

Wali Kota juga menantang kampus vokasi tersebut untuk menciptakan teknologi tepat guna bagi sektor perikanan, khususnya dalam mengatasi kerugian nelayan akibat hasil tangkapan yang tidak terjual.

“Saya minta dibuatkan alat pengering ikan atau teknologi lain yang bisa memperpanjang masa simpan. Ini kebutuhan nyata di lapangan,” ujarnya.

Ia menyebut kawasan Jasirah, Leitimur Selatan, dan Nusaniwe sebagai wilayah prioritas pengembangan sentra perikanan rakyat. Dalam jangka panjang, Pemkot juga merancang pembangunan cold storage dan sistem logistik terintegrasi.

“Saat panen besar, harga anjlok. Kalau kita punya stok dan sistem distribusi yang baik, kita bisa bantu nelayan dan jaga stabilitas harga,” pungkasnya.

Kegiatan penyerahan hasil pengabdian masyarakat ini menjadi penegasan bahwa pendidikan tinggi tidak boleh terisolasi dari kebutuhan masyarakat. Pemerintah Kota Ambon berharap kerja sama ini dapat diperluas ke negeri-negeri adat lainnya.

Kolaborasi antara kampus, pemerintah, dan masyarakat adat ini menjadi momentum penting untuk menyatukan mimpi, komitmen, dan aksi nyata demi mewujudkan Ambon yang inklusif, kreatif, dan sejahtera.