Beranda blog Halaman 43

Rahasia Suster Brigita Renyaan (1): Bikini, Coker, Laskar, dan Target Teror

0

Penulis: Rudi Fofid-Ambon

Maluku.news – Brigita Renyaan adalah sosok biarawati Katolik Maluku nan menonjol di Indonesia. Beragam aktivitas membuatnya populer dan inspiratif. Ia menerima sejumlah penghargaan dari lembaga non Katolik. Tidak banyak yang tahu, Brigita punya rangkaian pengalaman manis, jenaka, getir, juga pahit.

Puteri purnawirawan polisi asal Sathean, Kei, Maluku Tenggara ini mengalami banyak peristiwa berat termasuk ancaman pembunuhan. Bertahun-tahun ia merahasiakan semua itu. Kini, setelah lama berlalu, ia tidak keberatan sebagian rahasia itu boleh dibuka.

Berikut ini fakta-fakta Suster Brigita yang jarang diketahui publik. Penulis menghimpunnya dari pengalaman berjalan bersama selama bertahun-tahun:

1. Tidak Cocok Jadi Biarawati

Ketika bersama sanak keluarga mulai membicarakan cita-cita masa depan, Brigita muda mengaku mau jadi biarawati. Mendengar itu, semua tertawa. Mereka mencibir. Alasannya, tipe perempuan seperti Brigita, tidak cocok jadi biarawati.

Setelah lulus Sekolah Pendidikan Guru (SPG), Brigita benar-benar bulat mau jadi biarawati. Orang tuanya mendukung penuh. Keluarga dan sahabat-sahabat mendukung tetapi olok-olok tetap berlanjut.

“Ko tidak cocok jadi suster. Kalau ko paksa juga, nanti ko jadi suster ‘bayal’. Suster itu tinggal dalam biara, tapi ko itu nanti jadi suster kaki panjang,” ujar seorang kerabatnya.

Meskipun dibilang begitu, Brigita tetap maju terus. Ia mengucapkan kaulnya sebagai anggota Tarekat Putri Bunda Hati Kudus (PBHK).

Setelah bertahun-tahun menjadi biarawati, Brigita menemukan dirinya benar seperti disebut kerabatnya, dulu. Banyak aktivitas dilakukan di luar biara, di berbagai provinsi di Indonesia bahkan ke luar negeri. Waktunya pun tidak singkat. Ada yang sehari dua, ada yang mingguan, namun tidak sedikit sampai berbulan-bulan bahkan melampaui tahun.

“Beta ternyata memang suster bayal,” akuinya pada suatu waktu.

Bayal dalam istilah Kei artinya banyak berjalan ke luar rumah, tukang baronda, kaki bajalang, hidup di jalan. Begitulah Brigita. Ia menikmati hidupnya sebagai “Suster Bayal”.

“Bayal saja, yang penting jelas, positif, demi banyak orang,” ujarnya.

2. Aktivis PMKRI, Demonstrasi, Bikini

Setelah menjadi biarawati, Suster Brigita mengajar di SD Xaverius Ambon. Sambil mengajar, ia pun kuliah Bimbingan Konseling di FKIP Universitas Pattimura, Ambon. Waktu itu, Suster Brigitta dan Suster Anna Rumangun adalah dua mahasiswa berkerudung yang selalu terlihat berbaur dengan mahasiswa kebanyakan.

Tahun 1981, Suster Brigita dan Suster Anna Rumangun masuk organisasi Perhimpunan Mahasiswa Katolik Repubulik Indonesia (PMKRI) Cabang Ambon. Melalui kampus dan PMKRI, ia terlibat dalam beragam aktivitas yang tidak mungkin ada dalam biara. Ia ikut demonstrasi, porseni, lari jalan raya 10 km, kuliah kerja nyata di kampung, dan sebagainya.

Pada tahun 1983, ada Porseni Mahasiswa Maluku untuk seleksi atlet ke Porseni Mahasiswa Indonesia di Makassar. Waktu itu, Suster Brigitta mengikuti cabang olahraga renang.

Dari Biara PBHK di Jalan Pattimura Ambon, Brigita naik angkot ke Halong. Dengan busana suster lengkap dengan kerudung, ia masuk Kompleks TNI Angkatan Laut. Di kolam renang, tidak ada lagi yang melihat Suster Brigita di tribun penonton.

Banyak orang terkejut ketika pada nomor final 100 meter gaya dada puteri, Suster Brigita sudah berdiri di atas balok start. Busana suster berwarna putih itu sudah dilepas semuanya. Dengan hanya bikini, Ia sudah berdiri di atas balok start. Siap menunggu aba-aba.

Lomba dimulai. Rekan-rekannya berteriak memberi semangat. Sayang sekali, Brigita hanya mencapai finis di urutan ketiga. Juara tiga memang naik podium, tetapi hasil itu mengecewakan karena hanya juara 1 dan 2 yang berangkat ke Makassar.

Ternyata, harapan yang sudah sirna bisa terbit kembali. Sang juara kedua berhalangan tetap dan tidak bisa tinggalkan Ambon. Sebagai juara 3, Brigita pun diminta mengisi kekosongan itu.

Jadilah Suster Brigita ke Makassar. Di sana, lagi-lagi di hadapan penonton yang lebih banyak, ia ke kolam dengan baju biarawati, tetapi terjun dari balok start dengan bikini.

“Apakah kalian, terutama nona-nona, sanggup punya sedikit ‘kegilaan’ seperti saya?” Tantangnya dalam sebuah forum motivasi di Ambon.

3. Lancang Urus Jual-Beli Tanah di Seram

Suster Brigita mendirikan Yayasan Kasih Mandiri. Ia punya seorang staf perempuan asal Seram. Orang tua perempuan itu mengundang Suster ke Seram, sekadar menjalin persaudaraan yang lebih intim. Mereka senang sebab sebagau warga Gereja Protestan Maluku (GPM), puteri mereka bisa kerja bersama biarawati Katolik.

Pagi di Seram, setelah doa pagi, Suster Brigita berjalan di sekitar rumah staf itu. Matanya tertuju ke satu lahan kosong, hanya ditumbuhi rumputan. Ada rumah kecil di tepinya.

Sedang asyik lihat-lihat, tiba-tiba muncul pemuda penghuni rumah dekat lahan kosong itu. Suster kaget karena tertangkap basah mengamat-amati lahan milik orang.

Setelah salam dan sapa, Suster Brigita beranikan diri menanyakan lahan kosong itu.

“Punya siapa, mengapa dibiarkan kosong?” Tanya suster.

“Itu mulanya milik kami, tetapi sudah dibeli oleh orang Yogyakarta,” jelas pemuda itu.

Suster terheran-heran. Bagaimana bisa sebidang tanah di Seram dimiliki oleh orang di Yogyakarta? Ternyata, orang di kampung tetangga memberitahu saudara mereka di Yogyakarta tentang lahan yang dijual murah.

“Maaf, ini lancang yah. Boleh saya, dibeli dengan harga berapa?” Begitulah suster menyelidiki.

Suster kaget mendengar harga tanah tidak sesuai luasnya. Pemuda itu mengaku, terpaksa lepas dengan harga miring karena terdesak biaya pengobatan orang tua.

“Boleh saya minta nomor telepon orang di Yogyakarta?”

Suster kemudian kembali ke rumah stafnya. Hari itu juga, ia menelepon nomor yang diberikan pemuda tadi. Suster was-was karena pemilik nomor itu seorang perempuan.

“Maaf, saya Brigita Renyaan. Saya biarawati Katolik. Kebetulan saya di Seram dan mendapat informasi tentang tanah yang ibu pernah beli di sini,” kata Suster.

Suster sudah bayangkan, jawaban apa yang akan diterima dari seberang. Paling buruk, orangnya tutup percakapan, matikan HP.

“O, ya, Suster. Saya juga Katolik. Senang bisa bicara dengan suster,” jawab perempuan di Yogyakarta.

Suster merasa lega. Sebuah awal yang baik. Maka dengan tidak ragu, ia pun lanjut bicara.

“Ibu, saya minta maaf. Ini bukan urusan saya. Ini saya sadar, saya sudah lancang. Silakan Ibu marah nanti, tetapi saya merasa perlu bicara,” kata Suster.

Suster langsung memaparkan. Lahan yang dibeli sangat luas tapi harganya sangat rendah. Sungguh kasihan pemilik rumah. Rumah mereka tidak punya pekarangan. Pagarnya pas-pasan, sebatas air jatuh dari cucuran atap.

Sekali lagi Suster sudah siap diberondong akibat kelancangannya itu. Maka dengan sedikit canggung, ia mendengar suara dari Yogyakarta.

“Suster, dua hari ini saya tidak bisa tinggalkan Yogyakarta. Apakah Suster bisa tunggu? Tiga hari dari sekarang, saya tiba di Seram. Kita bisa bicara di sana,” pinta perempuan itu.

Perempuan itu benar-benar datang sesuai janji. Melalui mediasi Suster Brigita, perempuan itu melepas kembali sebagian tanah kepada pemilik mula-mula.

Pemuda tadi bersama keluarganya sangat bahagia. Perempuan Yogyakarta itu pun senang. Suster Brigita lega atas buah manis kelancangannya.

(BERSAMBUNG)

Pemkot Ambon Jelaskan Kenaikan Retribusi Sampah UMKM

0

Ambon, Maluku.news – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon menegaskan kebijakan kenaikan retribusi sampah, termasuk bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), bukan keputusan sepihak. Penyesuaian tarif ini, menurut Pemkot, dilakukan berdasarkan regulasi terbaru pemerintah pusat dan tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Ambon, Roy DeFretes, di Balai Kota Ambon, Rabu (8/5/2025). Penjelasan ini menanggapi kritik salah satu anggota DPRD Kota Ambon yang menyebut kenaikan retribusi sampah UMKM hingga 500 persen memberatkan usaha kecil.

“Penetapan tarif retribusi sampah tidak serta-merta dinaikkan begitu saja. Semua didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta turunannya dalam PP Nomor 35 Tahun 2023,” ujar DeFretes.

Ia menjelaskan, dalam peraturan tersebut, daerah wajib menetapkan pungutan melalui Peraturan Daerah (Perda). Kota Ambon sendiri telah memiliki Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang di dalamnya mengatur besaran tarif retribusi kebersihan.

“Retribusi kebersihan masuk kategori Retribusi Jasa Umum. Tarifnya tercantum dalam lampiran perda sesuai kategori, baik rumah tangga, bisnis, industri, maupun fasilitas umum,” tambah DeFretes.

Dasar penetapan tarif: daya listrik
Yang menarik, penentuan tarif retribusi tidak ditentukan sepenuhnya oleh pemerintah daerah, melainkan menggunakan ukuran daya listrik (Volt Ampere/VA) sesuai petunjuk pemerintah pusat.

“Untuk UMKM, kategori bisnis sangat kecil, dengan penggunaan daya listrik minimal 450 VA. Tarifnya Rp150.000 per bulan atau Rp1.800.000 per tahun,” jelas DeFretes.

Ia menilai, nominal tersebut sebetulnya tidak memberatkan jika dihitung per hari.

“Rp1.800.000 dibagi 365 hari, hasilnya kurang dari Rp5.000 per hari. Itu bahkan lebih murah daripada sebotol air mineral yang biasa kita beli setiap hari, yang juga menjadi sumber sampah,” ujarnya.

DeFretes juga menegaskan bahwa penetapan tarif tidak dilakukan “sembarangan” dan sudah mempertimbangkan daya beli masyarakat serta kebutuhan mendesak kota untuk meningkatkan pelayanan sampah.

Menurut DeFretes, kebijakan kenaikan retribusi sampah ini adalah hal wajar karena tarif lama telah berlaku sejak tahun 2012. Selama 13 tahun, belum pernah ada penyesuaian tarif meskipun biaya operasional dan volume sampah terus meningkat.

“Selama ini tarif lama sudah sangat tertinggal jauh dari kebutuhan operasional. Padahal volume sampah naik terus, sementara armada pengangkut kita terbatas,” ungkapnya.

Ia menambahkan, dengan tarif baru, Pemkot Ambon berharap pelayanan kebersihan akan semakin baik, mulai dari penambahan armada, peningkatan frekuensi pengangkutan, hingga pengelolaan tempat pembuangan akhir.

Ada ruang untuk permohonan keringanan
Meski demikian, DeFretes mengakui bahwa tidak semua wajib retribusi memiliki kondisi ekonomi yang sama. Oleh karena itu, Perda memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengajukan permohonan keringanan sesuai prosedur yang berlaku.

“Kalau dirasa berat, ada mekanisme pengajuan keringanan. Tapi masyarakat juga punya kewajiban untuk membayar, karena pelayanan kebersihan adalah kebutuhan kita bersama,” katanya.

Ia mengimbau masyarakat, khususnya pelaku UMKM, untuk mendukung kebijakan ini demi Ambon yang lebih bersih dan sehat.

“Kami harap masyarakat mendukung pemerintah supaya kita bisa bekerja lebih baik. Retribusi ini kembali juga untuk kepentingan masyarakat,” tutupnya.

Dengan penyesuaian tarif ini, Pemkot Ambon menargetkan peningkatan Penerimaan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi kebersihan, yang nantinya akan digunakan untuk memperkuat pelayanan publik dan infrastruktur pengelolaan sampah.

Dewan Apresiasi Kerja Sama Maluku – Jatim, Fokus pada Peningkatan Infrastruktur

0

Ambon, Maluku.news – Anggota DPRD Maluku dari Fraksi PDI Perjuangan, Al Hidayat Wajo, menyambut baik kerja sama antara Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dinilai dapat mendorong penguatan sektor infrastruktur pesisir, khususnya di wilayah Seram Utara.

Menurutnya , kerja sama tersebut harus difokuskan untuk memperkuat sektor pesisir, khususnya wilayah Seram Utara yang memiliki akses langsung dari Pelabuhan Kopi ke Surabaya.

Ia menyebutkan bahwa selama ini aktivitas pengiriman logistik dan bahan baku, terutama komoditas kopi, telah berjalan cukup lama sejak tahun 1990-an.

“Kita harus dorong supaya pelabuhan di Seram Utara ditingkatkan kapasitasnya. Sejak tahun 1980-an sampai 2025 ini, belum ada peningkatan signifikan,” ujarnya di Ambon,Senin (05/05/25).

Meski begitu tiap bulan sekitar 3.000 ton bahan baku dikirim ke Surabaya terutama kopra juga coklat, dan jumlah ini bisa meningkat jika ada kesepakatan yang lebih kuat antara daerah.

Karena itu, ia mendorong agar pelabuhan diperbaiki serta jalur logistik seperti tol laut di pesisir utara Seram dan sekitarnya segera direalisasikan,”ungkap Wajo.

Selain soal logistik, Hidayat juga mendorong agar pemerintah daerah lebih serius menginventarisasi barang masuk dan keluar agar bisa meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Ia menegaskan pentingnya membangun pabrik pengolahan bahan baku di wilayah Seram untuk menekan angka pengangguran.

“Ambon, Buru, Tenggara Raya dan wilayah sekitar punya banyak bahan baku. Kalau bisa dibangun pabrik minyak kelapa atau santan supaya target menurunkan pengangguran akan lebih mudah tercapai,” tegasnya.

Dia berharap, kerja sama lintas provinsi ini tidak hanya seremonial, tetapi mampu mendorong pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat secara nyata.

Hardiknas 2025, Wawali Tual Ajak Gotong Royong Majukan Pendidikan

0

Tual, Maluku.news – Pemerintah Kota Tual menggelar upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025 di halaman Balai Kota Tual, Jumat (2/5), dengan mengusung tema “Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua.”

Upacara dipimpin Wakil Wali Kota (Wawali) Tual, Amir Rumra, dan diikuti jajaran SKPD, guru, kepala sekolah, serta ratusan siswa SD dan SMP se-Kota Tual. Suasana makin semarak dengan kehadiran peserta yang mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah.

Dalam amanatnya, Wawali menyampaikan pesan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, bahwa Hardiknas bukan hanya seremoni tahunan, tetapi momentum untuk memperkuat komitmen mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Pendidikan adalah hak asasi setiap warga negara. Ia adalah jalan untuk membentuk karakter, membangun peradaban, dan membebaskan masyarakat dari belenggu kemiskinan,” tegas Rumra.

Ia juga menekankan komitmen Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pendidikan sebagai prioritas nasional dalam Asta Cita keempat, dengan fokus pada peningkatan infrastruktur pendidikan, transformasi digital, serta kesejahteraan guru.

Wawali turut menyampaikan berbagai program inovatif dari Kemendikbudristek, antara lain:

  • Pembelajaran Mendalam (Deep Learning)
  • Penguatan Literasi Koding dan AI
  • Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat
  • Program Pagi Ceria

Menutup sambutannya, Amir Rumra mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bergotong royong dalam memajukan dunia pendidikan di Kota Tual.

“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Perlu keterlibatan aktif orang tua, masyarakat, dunia usaha, dan media agar pendidikan benar-benar menjadi fondasi masa depan bangsa,” tandasnya.

Wali Kota Ambon Apresiasi May Day Damai Buruh, Tegaskan Komitmen Lindungi Pekerja

0

Ambon, Maluku.news – Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 di Kota Ambon berlangsung penuh kekeluargaan dan damai. Aksi ini diinisiasi Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Kota Ambon bersama Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Yos Sudarso, Kamis (1/5/2025).

Acara dimulai dengan jalan santai yang melibatkan ratusan pekerja lintas sektor, unsur TNI/Polri, pelaku usaha, hingga perwakilan Pemerintah Kota Ambon. Rute jalan santai dimulai dari depan Resto Amboina Family, melewati sejumlah titik strategis di kota, dan berhenti di beberapa pos keamanan.

Di sepanjang perjalanan, peserta membagikan bunga kepada petugas keamanan, termasuk di Pos Trikora, Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, serta Polsek Pelabuhan Yos Sudarso sebagai simbol penghormatan atas dedikasi mereka menjaga keamanan.

Puncak peringatan digelar di halaman kantor Koperasi TKBM Pelabuhan Yos Sudarso Ambon. Malam harinya, acara dilanjutkan dengan ramah tamah bersama seluruh peserta di restoran Sari Guri Lateri, yang menjadi momentum silaturahmi antara buruh, pemerintah, dan pengusaha.

Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, yang hadir dan memberi sambutan, mengapresiasi suasana damai yang tercipta dalam peringatan May Day di Ambon. Ia menyebut kegiatan ini bukan hanya seremoni, tetapi juga refleksi perjuangan panjang para buruh dalam menuntut keadilan dan kesejahteraan.

“Hari ini kita patut bersyukur karena masih diberikan kesehatan untuk merayakan Hari Buruh. Ini bukan hanya soal seremoni, tetapi juga suara nyata perjuangan buruh,” ungkap Wattimena.

Wali Kota menegaskan, Pemerintah Kota Ambon selalu berkomitmen menjadi mediator adil antara pengusaha dan pekerja. Melalui Dewan Pengupahan Kota Ambon, kebijakan upah minimum selalu dibahas bersama melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, serikat pekerja, dan akademisi.

“Upah layak adalah hak. Pemerintah hadir memfasilitasi diskusi agar upah minimum yang ditetapkan wajar dan adil,” jelasnya.

Tak hanya itu, pemerintah juga mengalokasikan anggaran khusus untuk jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, seperti tukang ojek, tukang becak, penyapu jalan, hingga nelayan. Menurut Wattimena, langkah ini adalah bentuk kehadiran negara melindungi pekerja kecil.

“Kalau mereka kecelakaan kerja, mereka dijamin. Itu bukti keberpihakan kepada mereka yang paling rentan,” katanya.

Dalam sambutannya, Wattimena juga mengingatkan pentingnya peran serikat buruh sebagai jembatan komunikasi antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Ia menekankan agar setiap permasalahan diselesaikan dengan dialog, bukan aksi anarkis.

“Kalau ada persoalan, jangan ambil jalan sendiri. Pemerintah siap membantu mencarikan solusi yang adil,” ujar Wattimena.

Di akhir sambutan, Wali Kota mengajak seluruh pihak menjaga stabilitas dan keamanan Kota Ambon. Ia menegaskan, keamanan adalah kunci utama yang akan membuka pintu investasi dan memperluas kesempatan kerja.

“Kalau kota ini aman dan damai, investor akan datang. Lapangan kerja bertambah, pengangguran berkurang, dan kesejahteraan meningkat,” pungkasnya.

Wattimena juga memberi penghargaan khusus kepada panitia, KSBSI, serta Koperasi TKBM Pelabuhan Yos Sudarso Ambon atas penyelenggaraan May Day yang damai, kreatif, dan inspiratif. Ia berharap perayaan serupa menjadi agenda tahunan untuk mempererat persatuan antara buruh, pengusaha, dan pemerintah.

Peringatan May Day 2025 ini menegaskan kembali peran penting buruh sebagai pilar pembangunan dan komitmen pemerintah untuk selalu berpihak pada keadilan dan kesejahteraan pekerja.

DPRD Maluku Gelar Rapat Paripurna Penyampaian LKPJ TA 2024

0

Ambon, Maluku.news – Ketua DPRD Maluku Benhur G. Watubun Pimpin Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) serta pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tahun 2025-2029. di Ruang Paripurna Selasa, 29 April.

Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Maluku Benhur G. Watubun, didampingi oleh Wakil Ketua I dan II DPRD Provinsi Maluku, dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Maluku, Staf Ahli dan Asisten Sekda, para Anggota DPRD Provinsi Maluku, serta Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.

Sementara itu, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa mengikuti rapat secara daring karena berhalangan hadir secara langsung.

Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa rekomendasi yang disampaikan oleh Dewan yang terhormat merupakan catatan kritis atas penyelenggaraan Pemerintahan pada Tahun 2024.

“Catatan kritis ini tentunya merupakan asupan yang sangat berharga untuk Periode Pemerintahan Masa Jabatan 2025-2030 yang baru saja kita jalai bersama,” ucap Gubernur Maluku.

Selanjutya, Gubernur mengatakan bahwa pihaknya telah bertekad untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Maluku dengan Visi Transformasi yang maju, adil dan sejahtera untuk menyongsong Indonesia Emas 2045, selanjutnya Visi tersebut dijabarkan melalui Sapta Cita yang merupakan Misi bersama kita memajukan Maluku.

Gubernur juga menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi kedepan tentu tidaklah mudah, di mana krisis global turut mempengaruhi stabilitas dalam negeri.

Lebih lanjut, Lewerissa berpendapat agar berbagai dinamika geopolitik harus disikapi dengan program-program yang tepat dalam menjawab tuntutan atau kepentingan Masyarakat.

“Pemerintahan pada periode saat ini akan melakukan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan pelayanan dan akses sarana dan prasarana pelayanan dasar, Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perhubungan, Listrik, Informasi dan Komuikasi, selain untuk pemberdayaan masyarakat melalui penguatan Koperasi dan UMKM serta optimalisasi pemanfaatan komoditas unggulan sektor kelautan dan perikanan, pertanian dan pariwisata,” terangnya.

Ia menambahkan bahwa pihaknya akan memperkuat peningkatan Pedapatan Asli Daerah, melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan serta peningkatan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemeritahan, melalui penguatan pelaksanaan sistim pengawasan internal.

Beberapa prosek strategis nasional diwilayah Maluku juga tak luput dari perhatian Gubernur Maluku, yaitu Pembangunan Bendungan Wae Apo, pembangunan Maluku Integrated Port (MIP), Pengembangan Blok Masela dan berbagai proyek strategis lainnya yang memerlukan kerja keras bersama.

Di akhir sambutannya, Gubernur Lewerissa menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Maluku, atas pengabdian, kerja keras dan kerja sama yeng telah diberikan, sehingga telah menyelesaikan pembahasan serta memberikan rekomendasi berdasarkan laporan LKPJ Tahun Anggaran 2024.

“Rekomendasi ini akan ditindaklanjuti dalam merumuskan kebijakan, dengan program yang stabilis dalam pelaksanaan pembangunan di tahun ini,” tutur Lewerissa.

Selanjutnya LKPJ tersebut diserahkan Ketua DPRD Provinsi Maluku kepada Gubernur Maluku, yang diterima oleh Sekretaris Daerah Maluku Sadali Ie.

Wali Kota Ambon Tegaskan Penataan Kota Lewat Program WAJAR

0

Ambon, Maluku.news – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon kembali menggelar program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jumpa Rakyat (WAJAR) di Balai Kota Ambon, Jumat (25/4/2025). Program yang rutin digelar setiap Jumat pukul 09.00–10.00 WIT ini menjadi ruang dialog langsung antara warga dan pemimpin kota, guna mendengarkan keluhan, aspirasi, serta mencari solusi bersama.

Ratusan warga tampak antusias memanfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan berbagai persoalan. Mulai dari masalah sampah, air bersih, pedagang kaki lima, status lahan hingga kondisi infrastruktur jalan.

Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, menegaskan komitmen pemerintah untuk bertindak tegas menata kota dan mengatasi persoalan yang selama ini dikeluhkan warga. Salah satunya terkait kios 24 jam yang dinilai mengganggu iklim usaha karena diduga dimodali satu pihak tanpa izin resmi.

“Kalau ada praktik monopoli, tutup semua toko itu. Harus ada izin seperti Indomaret atau Alfamidi. Kalau modalnya dari luar Ambon, uangnya tidak berputar di sini, dan itu berdampak pada perekonomian kota,” tegas Wattimena.

Tindak lanjut status lahan sengketa

Dalam forum tersebut, warga juga menyoroti status lahan di kawasan Waringin Pintu yang belum seluruhnya bersertifikat. Dari total luas sekitar tiga hektar, baru 1,6 hektar yang telah memiliki sertifikat.

“Kami tidak akan biarkan warga digusur. Pemerintah siap mengambil langkah penyelesaian, termasuk membeli lahan yang disengketakan jika diperlukan,” kata Wattimena.

Untuk mempercepat penyelesaian, Pemkot akan menggelar pertemuan lanjutan pada Senin mendatang bersama Raja Halong dan pihak pengembang Blis Vilis.

Soroti jabatan raja kosong hingga pasar tradisional

Wali Kota juga menyinggung belum adanya raja definitif di Negeri Rumah Tiga karena belum dijalankan keputusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

“Kalau masyarakat adat tidak mau mengakomodir keputusan itu, ya kita akan begini terus. Tidak akan pernah ada raja,” ujarnya.

Sementara itu, terkait revitalisasi pasar tradisional, Wattimena menegaskan rencana pembangunan Pasar Papa Lele yang diharapkan dapat menjadi daya tarik wisata.

“Saya janji tahun depan pasar ini hadir. Mama-mama tidak lagi diusir. Semua pakai kebaya, jadi daya tarik wisata seperti di Sydney,” jelasnya.

Namun ia juga mengingatkan pentingnya ketertiban pedagang untuk tidak berjualan di badan jalan.

Penataan pasar dan langkah tegas hadapi PKL

Wali Kota mengambil sikap keras terkait kemacetan di kawasan Pasar Mardika akibat pedagang kaki lima.

“Tanggal 28 kita bersihkan. Tidak ada kompromi. Kalau melawan, saya sendiri turun dengan ekskavator,” katanya tegas.

Menurut Wattimena, Pemkot tak menerima pendapatan apa pun dari kawasan pasar tersebut, namun sering menjadi pihak yang disalahkan.

“Parkir, retribusi, terminal kita tidak urus, tapi tetap kita disalahkan. Sekarang kita bersihkan,” ungkapnya.

Soal pedagang buah yang berjualan di depan Maluku City Mall (MCM), ia juga menegaskan larangan.

“Mau marah ke saya silakan, tapi kota ini harus rapi. Kalau mau jualan buah, malam di Pasar Mardika saja,” katanya.

Kepastian status tanah dan perbaikan infrastruktur

Warga Nania pun mendapat penjelasan dari Wali Kota mengenai lahan yang sudah direkomendasikan menjadi Hak Guna Bangunan (HGB). Setelah pembayaran sesuai nilai lahan, sertifikat hak milik akan diterbitkan.

“Masalahnya masyarakat lebih percaya kampanye hitam daripada janji pemerintah. Tapi saya pastikan, SHM tetap akan diberikan setelah proses berjalan,” ujar Wattimena.

Selain itu, perbaikan jalan di sejumlah kawasan seperti Nania, Waiheru, Wayame, dan Hative Besar juga menjadi prioritas anggaran tahun depan.

Komitmen hadir untuk rakyat

Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Wali Kota Ely Toisuta, Sekretaris Kota Robby Sapulette, pimpinan OPD, para raja, lurah, dan kepala desa se-Kota Ambon.

Program WAJAR diharapkan menjadi forum efektif yang memperkuat kedekatan pemerintah dan masyarakat.

“Pemerintah harus hadir, dan hadirnya pemerintah itu memberi kepastian,” pungkas Wali Kota.

Halal Bihalal Pemkot Ambon Tekankan Semangat Persatuan dan Pelayanan

0

Ambon, Maluku.news – Dalam semangat mempererat tali silaturahmi pasca Idulfitri 1446 Hijriah, Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon menggelar kegiatan Halal Bihalal bertema “Mempererat Persaudaraan, Meningkatkan Kinerja” yang berlangsung di Ballroom Maluku City Mall (MCM), Kota Ambon, Kamis (24/4/2025).

Acara ini dihadiri oleh Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena, Wakil Wali Kota Ely Toisuta, Ketua TP-PKK Lisa Wattimena, Penjabat Sekretaris Kota Robby Sapulette, unsur Forkopimda, para camat, lurah, kepala desa dan negeri, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta ratusan ASN, P3K, dan pegawai kontrak di lingkup Pemkot Ambon.

Kegiatan diawali pembacaan kalam ilahi dan penampilan pop religi yang diiringi musik dan tari persembahan Sanggar Seni Al-Muzaffar. Penampilan tersebut menjadi simbol keberagaman dan keharmonisan di Kota Ambon, yang dikenal sebagai kota dengan masyarakat majemuk.

Dalam sambutannya, Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, menegaskan bahwa halal bihalal bukan hanya seremonial rutin, tetapi juga sarana memperkuat tali persaudaraan, memperbaiki hubungan antarsesama, dan menjadi refleksi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Halal bihalal menjadi wadah penting untuk mempererat hubungan kekeluargaan, baik antarindividu, keluarga, lembaga, maupun antara pemerintah dan masyarakat. Ini adalah momentum untuk menyatukan hati dan tekad dalam membangun Kota Ambon yang kita cintai bersama,” ujar Wattimena.

Ia mengajak seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat untuk menjadikan momen ini sebagai awal memperbaharui komitmen bekerja lebih baik, lebih solid, dan lebih melayani.

Dalam kesempatan tersebut, Wattimena juga menyampaikan sejumlah tantangan yang sedang dan akan dihadapi Kota Ambon, mulai dari persoalan keuangan daerah, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), penanganan inflasi, hingga upaya percepatan penurunan angka stunting yang masih menjadi prioritas nasional.

Menurutnya, keberhasilan menjawab tantangan tersebut tak lepas dari kerja sama lintas sektor dan dukungan aktif seluruh elemen masyarakat.

“Tidak ada satu langkah pun yang berhasil tanpa dukungan dan kerja keras dari seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat. Karena itu, melalui kegiatan ini, saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan Kota Ambon,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi pemerintah bersama tokoh agama, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan agar semua program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran.

Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyampaian hikmah halal bihalal sekaligus doa bersama yang dipimpin oleh Ustaz Abdul Karim Tawaolu. Dalam tausiyahnya, ia mengajak hadirin menjadikan Idulfitri dan halal bihalal sebagai ruang introspeksi untuk membersihkan hati, memperkuat tekad melayani masyarakat dengan ikhlas, dan memperbaiki kekurangan di masa lalu.

“Mari kita jadikan momen ini sebagai komitmen bersama untuk menjaga kedamaian, mempererat persaudaraan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,” pesan Ustaz Abdul Karim.

Kegiatan halal bihalal ini merupakan agenda rutin tahunan Pemkot Ambon yang tak hanya menjadi ajang silaturahmi antarpegawai, tetapi juga menjadi sarana memperkuat soliditas dan kerja sama lintas sektor.

Wali Kota berharap kegiatan serupa dapat memupuk rasa persatuan dan saling menghargai, sebagai pondasi untuk menghadirkan pemerintahan yang inklusif, transparan, dan semakin dekat dengan masyarakat.

Turut hadir dalam acara ini, pimpinan OPD, tokoh agama lintas iman, perwakilan organisasi pemuda, serta masyarakat. Kebersamaan yang tercipta diharapkan dapat menjadi energi positif bagi Pemkot Ambon untuk menjalankan program prioritas yang telah dicanangkan.

“Pemerintah yang baik bukan hanya hadir secara fisik, tapi juga hadir lewat kerja nyata dan kepastian pelayanan bagi masyarakat,” pungkas Wattimena.

Pemkot Tual Raih 3 Penghargaan di TOP BUMD Awards 2025

0

Jakarta, Maluku.news – Pemerintah Kota Tual mencetak prestasi gemilang pada ajang TOP BUMD Awards 2025 yang digelar di Hotel Raffles, Jakarta, Senin (28/4/2025). Dari 11 kabupaten/kota di Provinsi Maluku, hanya Kota Tual yang berhasil menyabet penghargaan dalam ajang bergengsi tersebut.

Mengusung tema “Tata Kelola dan Digitalisasi dalam Membangun Kinerja Bisnis dan Layanan BUMD”, ajang ini diselenggarakan oleh Majalah TopBusiness bekerja sama dengan Institut Otonomi Daerah (i-OTDA) dan sejumlah asosiasi bisnis, serta didukung penuh oleh Kementerian Dalam Negeri RI.

Tiga penghargaan yang diraih Pemkot Tual yakni:

  • TOP BUMD Awards 2025 Bintang 4 untuk Perumdam Maren Kota Tual
  • TOP CEO BUMD 2025 untuk Direktur Utama Hasan Reniuryaan
  • TOP Pembina BUMD 2025 untuk Wali Kota Tual Akhmad Yani Renuat

Wali Kota Renuat, yang hadir langsung menerima penghargaan, menyatakan capaian ini adalah buah kerja keras seluruh tim di lingkungan Perumdam Maren.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi PDAM Tual untuk terus memberikan pelayanan terbaik secara profesional dan maksimal kepada masyarakat,” ujarnya.

TOP BUMD Awards merupakan ajang penghargaan tertinggi bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Indonesia. Penilaian dilakukan berdasarkan kinerja bisnis, inovasi, tata kelola, serta peran kepala daerah dalam mendukung pengembangan BUMD.

Kategori Top Pembina BUMD diberikan kepada kepala daerah yang BUMD-nya meraih penghargaan, sebagai bentuk apresiasi atas komitmen mereka dalam pembinaan dan peningkatan kinerja perusahaan daerah.

Ajang ini juga bertujuan untuk mendorong transformasi digital dan tata kelola yang lebih baik, sebagai strategi percepatan pembangunan ekonomi daerah.

Wali Kota Tual Luncurkan Pemeriksaan Kesehatan Gratis untuk Warga

0

Tual, Maluku.news – Wali Kota Tual, Akhmad Yani Renuat, meresmikan peluncuran Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) di halaman Puskesmas Un, Kamis (24/4/2025). Hadir dalam kegiatan ini Ketua DPRD Tual, Aisyah Renhoat, dan Pj. Sekda, Fahry Rahayaan.

Program ini merupakan bagian dari Quick Win Presiden Prabowo Subianto, yang bertujuan mendeteksi dini gangguan kesehatan, mencegah penyakit, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

“Tenaga kesehatan wajib memberi pelayanan terbaik, secara ikhlas dan profesional,” tegas Wali Kota Renuat dalam sambutannya.

Diketahui, PKG telah mulai dilaksanakan sejak 10 Februari 2025, menyasar seluruh lapisan masyarakat — mulai dari bayi baru lahir hingga lansia.

Warga dapat mengikuti layanan ini secara gratis di seluruh Puskesmas di Kota Tual, atau melalui aplikasi Satu Sehat Mobile.

Program ini diharapkan mampu mencetak generasi sehat dan unggul, sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.