Ambon, Maluku.news – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon akan mengalokasikan dana sebesar Rp3,5 miliar untuk pengadaan 10 unit mobil dinas pada tahun anggaran 2025. Langkah ini diambil untuk mengisi kekosongan kendaraan dinas yang masih dialami sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkot Ambon.

“Dari 10 kendaraan dinas tersebut, dua unit diperuntukkan bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon terpilih yang akan segera dilantik,” ujar Penjabat Sekretaris Kota Ambon, Robby Sapulette, kepada wartawan di Balai Rakyat Ambon, Rabu (15/1/2025).

Ia mengungkapkan, delapan unit lainnya akan didistribusikan kepada sejumlah pimpinan OPD eselon II yang hingga kini belum memiliki kendaraan dinas operasional.

“Ini soal kebutuhan kerja. Kasihan, ada pimpinan OPD yang sampai harus menggunakan jasa ojek atau grab untuk mobilitas,” ungkap Sapulette.

Pengadaan mobil dinas tersebut, lanjut dia, akan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni tahun 2025. Ia menegaskan, kebijakan ini tidak melanggar aturan karena larangan pengadaan barang dan jasa yang diterbitkan pemerintah pusat hanya berlaku untuk anggaran yang bersumber dari APBN.

“Kalau tidak salah ada 10 unit, semuanya roda empat dan diperuntukkan bagi pejabat eselon II. Jadi ini tidak bertentangan dengan kebijakan pusat karena menggunakan APBD,” jelasnya.

Untuk dua unit kendaraan dinas Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pemkot Ambon menganggarkan sekitar Rp1,7 miliar. Kedua kendaraan ini menjadi prioritas pengadaan karena terkait persiapan pelantikan kepala daerah definitif yang dijadwalkan dalam waktu dekat.

“Karena pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota sudah dekat, maka keduanya jadi prioritas,” tambahnya.

Sebelumnya, sejumlah pimpinan OPD diketahui masih belum difasilitasi kendaraan dinas, kondisi ini dinilai menghambat efektivitas mobilitas dan pelaksanaan tugas pemerintahan sehari-hari.

Kebijakan ini menjadi salah satu bentuk komitmen Pemerintah Kota Ambon untuk mendukung kelancaran operasional perangkat daerah dalam menjalankan program pembangunan dan pelayanan publik secara optimal.

Ambon, Maluku.news – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) agar berperan aktif menjaga stabilitas keamanan dan kenyamanan masyarakat, menyusul insiden yang terjadi pada Minggu pagi di ibu kota Provinsi Maluku.

Penegasan ini disampaikan Plt Sekretaris Kota Ambon, Robby Sapulette, saat memimpin apel pagi bersama ASN dan pegawai non-ASN di halaman Balai Kota Ambon, Senin (14/01/2025).

Sapulette menyatakan bahwa insiden yang terjadi merupakan peristiwa biasa yang tidak boleh dibesar-besarkan, apalagi digiring menjadi isu bernuansa SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan).

“ASN harus berperan menyampaikan kepada masyarakat bahwa ini insiden biasa, bukan isu SARA. Jangan sampai ada pihak-pihak yang menggiring opini publik ke arah konflik yang bisa memecah belah masyarakat,” tegasnya.

ASN Diingatkan Jadi Komunikator Damai
Ia menekankan pentingnya peran ASN sebagai garda terdepan dalam komunikasi pemerintahan. ASN harus mampu meredam kegaduhan publik dan mengedukasi masyarakat agar tidak mudah percaya pada informasi yang tidak jelas sumbernya.

“Kita tidak bisa tinggal diam melihat masyarakat terpancing oleh provokasi. ASN harus jadi komunikator damai yang memberikan informasi jernih dan menenangkan,” kata Sapulette.

Peringatan soal Kinerja dan Laporan Keuangan
Dalam kesempatan yang sama, Sapulette juga menyampaikan sejumlah poin penting terkait kinerja ASN dan pegawai non-ASN, termasuk seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tahap kedua yang masih berlangsung.

Ia mengingatkan bahwa proses pendaftaran seleksi P3K akan ditutup pada 15 Februari 2025. Kesempatan ini diberikan bagi pegawai non-ASN yang belum berhasil lolos seleksi sebelumnya.

“Silakan manfaatkan momen ini sebaik mungkin. Kita berikan ruang bagi pegawai non-ASN untuk bersaing secara sehat dan transparan,” jelasnya.

Terkait pengelolaan keuangan daerah, Sapulette menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk segera menuntaskan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun Anggaran 2024. Hal ini penting karena Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan segera turun melakukan audit.

“Laporan keuangan harus tuntas sebelum pemeriksaan BPK. Kita ingin Ambon bebas dari predikat Disclaimer, dan ini membutuhkan komitmen semua pihak,” tandasnya.

Wujudkan Pemerintahan Bersih dan Transparan
Pemerintah Kota Ambon, lanjut Sapulette, berkomitmen keluar dari opini Disclaimer yang selama beberapa tahun terakhir melekat dalam penilaian keuangan daerah. Untuk itu, seluruh ASN dituntut bekerja lebih cepat, akurat, dan taat aturan, terutama dalam hal administrasi keuangan.

Ia mengingatkan bahwa ASN bukan semata pelaksana teknis, tetapi juga wajah dari pemerintahan yang harus mampu menunjukkan akuntabilitas dan profesionalisme.

“Kita harus buktikan bahwa ASN bukan hanya pelaksana teknis, tapi juga garda depan dalam menjaga stabilitas daerah dan mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel,” tutupnya.

Langkah ini diambil sebagai bagian dari penguatan peran ASN dalam menjaga suasana kondusif di tengah masyarakat, sekaligus mendorong transformasi pelayanan publik yang lebih baik dan tanggap terhadap dinamika sosial.

Ambon, Maluku.news – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon mencetak sejarah sebagai daerah pertama di Provinsi Maluku yang membentuk Tim Teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi tingkat desa dan negeri. Langkah ini merupakan tindak lanjut atas rekomendasi resmi dari Ombudsman RI Perwakilan Maluku guna memperkuat layanan publik di pemerintahan terbawah.

Kepala Bagian Pemerintahan Kota Ambon, Alfian Lewenussa, S.STP, M.Si, menjelaskan, pembentukan Tim Teknis SPM ini telah diatur secara resmi dalam Keputusan Wali Kota Ambon Nomor 1910 Tahun 2024. Tim ini akan bertugas menyusun, menerapkan, dan mengevaluasi Standar Pelayanan Minimal pada seluruh desa dan negeri di wilayah administrasi Kota Ambon.

“Ini sebagai bentuk nyata pelaksanaan rekomendasi Ombudsman. Kota Ambon menjadi daerah pertama yang mengambil langkah konkret dalam reformasi pelayanan publik di level paling bawah,” ujar Lewenussa kepada wartawan, Jumat (10/1/2025).

SPM Jadi Ukuran Mutu Layanan Publik
Menurut Lewenussa, selama ini memang ada pelaksanaan layanan publik di desa dan negeri, tetapi cenderung tidak terdokumentasi secara baik serta belum mengacu pada standar yang terukur. Karena itu, kehadiran Tim Teknis menjadi penting untuk menertibkan dan mengukur layanan publik secara akuntabel.

“Tim ini akan mulai dengan menginventarisasi jenis layanan yang diberikan di masing-masing desa dan negeri. Setelah itu disusun parameter dan standar minimal yang harus dijalankan, sehingga pelayanan tidak lagi abstrak atau tergantung gaya kepemimpinan,” jelasnya.

Langkah ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi, serta upaya pemerintah untuk membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis kinerja, hingga ke tingkat desa dan negeri.

Rapor SPM untuk Evaluasi dan Pengawasan
Alfian menambahkan, ke depan, setiap perangkat desa dan negeri di Kota Ambon diharapkan dapat menyusun laporan pelaksanaan SPM secara berkala. Laporan tersebut akan menjadi dasar evaluasi bagi pemerintah kota maupun lembaga eksternal seperti Ombudsman RI.

“SPM bukan hanya kewajiban administrasi, tapi hak dasar masyarakat atas pelayanan publik yang berkualitas. Kita ingin semua kepala desa dan raja sadar betul bahwa standar ini harus ditegakkan,” katanya.

Dengan adanya laporan berkala tersebut, pemerintah daerah juga dapat mengetahui secara cepat apakah ada desa atau negeri yang abai atau belum mampu memberikan layanan sesuai standar.

Dorong Daerah Lain Ikut Langkah Ambon
Lewenussa berharap, inisiatif Kota Ambon ini bisa menjadi contoh dan pemicu bagi daerah lain di Provinsi Maluku untuk segera membentuk Tim Teknis SPM di desa dan negeri masing-masing.

“Ini adalah bagian dari upaya membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Tidak ada lagi alasan bagi layanan publik untuk tidak terukur, tidak jelas, atau tidak merata,” tegasnya.

Pembentukan Tim Teknis SPM ini juga menunjukkan bahwa Pemkot Ambon menaruh perhatian serius terhadap rekomendasi Ombudsman, bukan sekadar formalitas, tetapi dilaksanakan dengan aksi nyata dan terukur di lapangan.

Dengan demikian, Kota Ambon menegaskan komitmennya sebagai pionir reformasi pelayanan publik desa dan negeri di Maluku—sebuah langkah maju menuju pemerintahan yang benar-benar berpihak kepada masyarakat hingga ke akar rumput.

Ambon, Maluku.news – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon akan mulai menerapkan sistem parkir digital di tiga ruas jalan utama, yakni Jalan A.Y. Patty, Jalan A.M. Sangadji, dan Jalan Diponegoro, pada akhir Januari 2025. Kebijakan ini merupakan bagian dari transformasi menuju kota pintar atau smart city.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon, Roby Sapulette, menjelaskan saat ini pihaknya masih menunggu pengadaan peralatan parkir digital yang diajukan melalui PT Bank Maluku-Maluku Utara kepada pihak vendor.

“Sesuai rencana, penerapan sistem pembayaran parkir digital akan dimulai akhir Januari. Namun masih menunggu kesiapan perangkat dari vendor,” kata Roby di Ambon, Senin (9/1/2025).

Sebelum sistem ini diberlakukan secara penuh, Dishub akan melakukan sosialisasi dan uji coba kepada masyarakat, khususnya pengguna kendaraan roda dua dan roda empat.

“Sosialisasi akan digelar selama satu hingga dua pekan. Tujuannya agar pengguna memahami sistem pembayaran parkir yang berbasis digital,” ujarnya.

Menurut Roby, sebanyak 50 unit perangkat digital akan dipasang di tiga lokasi tersebut. Sistem parkir ini akan langsung dikelola oleh Pemerintah Kota Ambon tanpa melalui pihak ketiga.

“Transformasi ini adalah bagian dari upaya digitalisasi pelayanan publik yang menyesuaikan perkembangan teknologi. Proses parkir akan dilakukan dengan pemindaian melalui aplikasi atau menggunakan uang elektronik, sehingga saldo pengguna akan terpotong otomatis,” jelasnya.

Untuk kendaraan roda empat, sistem pembayaran akan bersifat progresif atau dihitung per jam parkir. Sementara bagi kendaraan roda dua, diberlakukan tarif sekali bayar untuk setiap kali parkir.

Ia menambahkan, pengelolaan parkir di ruas jalan lain tetap dilakukan melalui sistem tender kepada pihak ketiga.

Roby berharap, kebijakan parkir digital ini dapat meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ambon, khususnya dari sektor retribusi parkir.

“Tahun 2022, target retribusi parkir sebesar Rp5,5 miliar dan realisasinya mencapai Rp6 miliar. Untuk 2023, target meningkat menjadi Rp8 miliar. Kami optimistis sistem baru ini akan mendorong pencapaian target tersebut,” pungkasnya.

Penerapan parkir digital juga merupakan bagian dari program nasional literasi digital yang diintegrasikan dalam pengembangan Ambon sebagai kota cerdas.