Beranda blog Halaman 41

Komisi IV DPRD Maluku Ungkap Sejumlah Masalah DAK dan DAU

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Komisi IV DPRD Provinsi Maluku mengungkapkan sejumlah permasalahan serius dalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Maluku pada tahun anggaran 2024.

Ha ini disampaikan Sekretaris Komisi IV, Wellem Kurnala kepada wartawan di Ambon, selasa (20/05/25).

Dikatakan, dari hasil pengawasan, proyek fisik untuk pendidikan bermasalah terjadi pada beberapa daerah, seperti Kota Tual, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Barat Daya dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Proyek-proyek tersebut meliputi pembangunan pagar yang berasal dari DAU, dan gedung beserta pengadaannya dari DAK.

“Dari pendidikan banyak fisik disetiap kabupaten/kota itu bermasalah, DAK dan DAU, ada kerja yang benar ada jiga yang tidak benar,”ungkapnya.

Bahkan menurutnya, proyek yang turun ke daerah juga tanpa sepengetahuan Kepala Cabang Pendidikan, termasuk siapa yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan anggaran tersebut.

“Proyek DAK dan DAU yang turun ke setiap kabupaten/kota, tidak diberitahu kepada Kepala Cabang, bagaimana fungsi kontrolnya. Kepala cabang itu perpanjang tangan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi. Sehingga dia juga harus tahu apa sih yang dilakukan provinsi kepada setiap kabupaten/kota,”ujarnya.

Ia menilai salah satu faktor penyebab amburadul proses pekerjaan fisik dilapangan, bahkan tanpa kejelasan pihak yang bertanggung jawab, dikarenakan dimasa kepemimpinan sebelumnya diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt).

“Sekarang ini semua dari kepemimpinan Kepala Dinas semua masih Plt, pertanyaannya siapa sih yang bertanggung jawab terhadap anggaran tahun 2024. Kalau Plt diganti, kemudian diganti lagi pertanyaannya siapa yang mau bertanggung jawab.

Kita kemarin turun pun tidak ada Kabid yang mendampingi, hanya Kepala Cabang. Kita turun juga bingung, masa Kacab tidak tahu,”bebernya.

Meski begitu kata Wellem dari hasil pengawasan tersebut akan dibahas kembali bersama OPD terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan untuk mempertanyakan hal ini secara detail.

“Tentunya di internal komisi akan membuat satu analisis setiap pengawasan, maka nanti ada rangkuman. Jadi ada pentahapan yang dilakukan, sehingga pencapaian yang kita mau kejar dalam rapat bersama Dinas nantinya,”tegas Kurnala.

Pemkot Ambon Bentuk Koperasi Merah Putih, Targetkan 50 Unit Baru

Penulis
redaksi.MN
-
0

Ambon, Maluku.news – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon terus menunjukkan keseriusan mendukung kebijakan nasional penguatan ekonomi kerakyatan melalui pembentukan Koperasi Merah Putih.

Komitmen ini mulai diwujudkan secara konkret dengan berdirinya satu koperasi pertama di Negeri Batu Merah yang telah sah secara hukum.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Ambon, Boedewin Wattimena, usai memimpin upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional di Balai Kota, Selasa (20/5/2025).

“Syukurlah bahwa semalam kita sudah live bersama Kakanwil Hukum Provinsi Maluku, Kadis Koperasi, serta Pemerintah Negeri Batu Merah, untuk menetapkan satu badan hukum Koperasi Merah Putih di Negeri Batu Merah,” ungkap Wattimena.

Dengan pengesahan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI, satu unit Koperasi Merah Putih resmi berdiri di Kota Ambon dan menjadikan Negeri Batu Merah sebagai daerah percontohan untuk pengembangan selanjutnya.

Wattimena menegaskan, pembentukan koperasi ini bukan hanya sekadar wacana atau simbol seremoni, melainkan langkah nyata untuk menghadirkan lembaga ekonomi rakyat yang sah, transparan, dan berkelanjutan.

“Ini bukan sekadar pencapaian simbolik. Kita ingin koperasi ini benar-benar hadir di tengah masyarakat, sebagai wadah ekonomi yang inklusif dan mengangkat kesejahteraan warga,” tegasnya.

Ia menambahkan, kehadiran Koperasi Merah Putih juga menjadi upaya konkret Pemkot Ambon mendorong masyarakat agar memiliki akses yang lebih baik terhadap pembiayaan usaha, penguatan modal, hingga pelatihan manajemen usaha.

Target 50 koperasi
Wali Kota Ambon mengungkapkan bahwa langkah di Batu Merah hanyalah tonggak awal. Pemkot menargetkan pembentukan sedikitnya 50 koperasi Merah Putih baru di seluruh negeri dan kelurahan yang tersebar di wilayah Kota Ambon dalam waktu dekat.

“Kalau semua elemen desa dan kelurahan bergerak cepat, saya optimistis angka 50 bisa tercapai. Ini bagian dari upaya kita membangun ekonomi rakyat dari bawah, bukan dari atas,” katanya.

Menurutnya, koperasi akan menjadi instrumen penting untuk memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat lokal, terutama di tengah fluktuasi ekonomi global dan tekanan inflasi yang masih dirasakan oleh warga kota.

Pemkot Ambon juga memastikan tidak hanya berhenti pada tahap pendirian koperasi, tetapi juga akan mendampingi secara aktif. Mulai dari pendampingan administrasi, pelatihan manajemen, hingga membangun jaringan pemasaran produk anggota koperasi.

“Yang penting, koperasi ini tidak hanya berdiri di atas kertas. Harus hidup, beroperasi, dan menjadi tumpuan ekonomi masyarakat,” ujar Wattimena.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan terima kasih atas kerja sama yang baik antara Pemkot, Pemerintah Negeri Batu Merah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Maluku, serta Dinas Koperasi dan UKM Kota Ambon.

“Inilah contoh sinergi lintas sektor yang hasilnya langsung bisa dirasakan masyarakat,” tambahnya.

Koperasi Merah Putih sendiri merupakan inisiatif nasional yang bertujuan memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis komunitas, mendorong kemandirian usaha kecil, dan memperluas akses masyarakat terhadap lembaga keuangan yang sah dan terpercaya.

Konsep ini juga menekankan pentingnya kearifan lokal, solidaritas sosial, dan prinsip keadilan ekonomi sebagai dasar pengelolaan koperasi.

“Ini adalah bentuk nyata gotong-royong modern. Kita ingin masyarakat tak lagi terjebak pada lembaga pembiayaan ilegal, tapi punya wadah sendiri yang sehat dan akuntabel,” jelas Wattimena.

Wali Kota berharap, ke depan Koperasi Merah Putih di Kota Ambon bukan hanya menjadi nama, tetapi juga motor penggerak ekonomi masyarakat. Ia optimistis, dengan dukungan semua pihak, target pembentukan 50 koperasi baru dapat tercapai dan memberi dampak signifikan terhadap penurunan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan warga.

“Kalau kita kerja sama, target ini bukan mustahil. Yang penting, niat tulus dan kerja keras dari semua elemen,” pungkasnya.

Dengan lahirnya koperasi pertama di Batu Merah, Pemkot Ambon membuka babak baru transformasi ekonomi berbasis rakyat demi mewujudkan Ambon yang lebih inklusif, mandiri, dan sejahtera.

Pemkot Ambon Bahas RPJMD 2025–2029, Wali Kota Minta Masukan Publik

Penulis
redaksi.MN
-
0

Ambon, Maluku.news – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon resmi memulai proses penyusunan arah pembangunan lima tahun ke depan melalui Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ambon 2025–2029.

Forum tersebut digelar di Ambon, Selasa (20/5/2025), dan dibuka langsung oleh Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena. Hadir dalam kegiatan ini unsur organisasi perangkat daerah (OPD), akademisi, tokoh masyarakat, serta perwakilan kelompok perempuan dan pemuda.

Dalam sambutannya, Wattimena menegaskan bahwa penyusunan RPJMD bukan sekadar kewajiban administratif sebagaimana diatur undang-undang, tetapi merupakan komitmen moral pemerintah bersama masyarakat untuk menentukan masa depan Kota Ambon.

“RPJMD bukan hanya dokumen teknokratis, ini adalah cermin komitmen kita membangun Kota Ambon yang lebih baik. Karena itu, masukan dari semua elemen masyarakat sangat penting,” tegas Wattimena.

Wali Kota menjelaskan bahwa saat ini tim perencana telah menyusun draft Ranwal RPJMD secara teknokratis. Namun, konsultasi publik ini penting untuk membuka ruang partisipasi yang lebih luas, agar kebijakan pembangunan ke depan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Tadi saya sampaikan, 17 program prioritas yang sudah menjadi visi dan misi saya saat menjabat harus menjadi acuan utama. Dokumen ini harus punya indikator yang jelas, agar capaian program dapat diukur baik tahunan melalui RKPD maupun jangka menengah lima tahun,” jelasnya.

Wattimena menyebut, program prioritas tersebut antara lain mencakup penataan pasar tradisional, perbaikan sistem pengelolaan sampah, pembangunan fasilitas publik yang ramah disabilitas, penyediaan air bersih yang lebih merata, hingga penguatan ekosistem ekonomi kreatif dan digitalisasi UMKM.

Wattimena juga menegaskan bahwa forum konsultasi publik tidak boleh hanya menjadi rutinitas seremonial. Sebaliknya, harus menjadi sarana mengakomodasi aspirasi, kritik, dan saran konstruktif dari seluruh lapisan masyarakat.

“Saya berharap forum ini benar-benar dimanfaatkan untuk menyempurnakan arah pembangunan Kota Ambon yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” tandasnya.

Ia menambahkan, partisipasi aktif publik sangat penting agar pembangunan tidak hanya terpusat di wilayah tertentu, tetapi merata dan dirasakan semua lapisan warga, termasuk masyarakat di kawasan pesisir, pegunungan, dan kepulauan.

Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota juga menyoroti beberapa tantangan yang dihadapi Kota Ambon, seperti kerawanan bencana alam, tekanan inflasi, pengangguran, hingga persoalan kemiskinan yang meskipun cenderung turun namun masih harus ditekan lebih jauh.

Menurutnya, RPJMD 2025–2029 harus menjadi dokumen strategis yang menjawab tantangan-tantangan tersebut melalui program yang realistis, terukur, dan berkeadilan sosial.

“Kita ingin pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial, budaya, dan lingkungan,” tambahnya.

Forum konsultasi publik ini juga menjadi bagian dari langkah Pemkot Ambon mewujudkan visi “Ambon Manis yang Inklusif, Toleran, dan Berkelanjutan”.

Visi ini diharapkan dapat menjadi arah kebijakan pembangunan yang tidak hanya fokus pada pembangunan fisik dan ekonomi, tetapi juga memperkuat harmoni sosial dan pelestarian lingkungan.

Wali Kota menegaskan, penyusunan RPJMD harus melibatkan semua pemangku kepentingan, mulai dari sektor pemerintah, swasta, akademisi, komunitas, hingga masyarakat umum.

“Kalau hanya pemerintah yang bicara sendiri, maka hasilnya tidak akan maksimal. Tapi kalau semua pihak terlibat, kita bisa punya dokumen perencanaan yang benar-benar mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat Ambon,” pungkas Wattimena.

Dengan langkah awal ini, Pemkot Ambon optimistis dokumen RPJMD 2025–2029 akan menjadi pedoman pembangunan yang tidak hanya memenuhi regulasi, tetapi juga membawa perubahan nyata dan berkelanjutan bagi seluruh warga Kota Ambon.

Dinas Kominfosandi Ambon Gelar EKBALE 2025, Bentuk ASN Berkarakter dan Berintegritas

Penulis
redaksi.MN
-
0

Ambon, Maluku.news – Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Kominfosandi) Kota Ambon menggelar kegiatan Empowering Kingdom Builders for Life Excellence (EKBALE) 2025, sebagai upaya membentuk karakter Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berintegritas dan berlandaskan nilai-nilai spiritual.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Command Center, Lantai IV Balai Kota Ambon pada Selasa (20/5/2025) ini merupakan tindak lanjut kerja sama antara Pemerintah Kota Ambon dan Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia (LPMI) Perwakilan Maluku.

Plt. Kepala Dinas Kominfo Sandi Kota Ambon, Ronald H. Lekransy, dalam sambutannya menekankan pentingnya kegiatan ini sebagai fondasi dalam pembangunan Kota Ambon sebagai smart city.

“Tantangan yang kita hadapi cukup berat, terutama sebagai dinas yang menjadi tulang punggung pembangunan kota cerdas. Karena itu, pembinaan karakter ASN menjadi sangat strategis,” ujarnya.

Lekransy menambahkan, transformasi digital yang dijalankan Pemkot Ambon tidak hanya soal penguatan kapasitas intelektual ASN, tetapi juga penanaman nilai moral dan spiritual yang kuat.

“Aspek intelektual penting, tapi aspek spiritual juga tidak kalah penting. ASN yang punya karakter baik dan berintegritas adalah kunci terwujudnya pelayanan publik yang prima,” tegasnya.

Dalam konteks pembangunan smart city, ASN bukan hanya dituntut melek teknologi, tetapi juga harus menjadi teladan dalam kehidupan sosial dan pelayanan.

Lekransy menyebut, keberhasilan program smart city juga sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia di balik teknologi tersebut.

“Teknologi adalah alat, tapi yang menentukan dampaknya adalah karakter penggunanya,” jelasnya.

Pemkot Ambon, lanjut Lekransy, terus mendorong program penguatan kapasitas ASN, baik melalui pelatihan teknis maupun pembinaan mental dan spiritual.

“Kegiatan seperti EKBALE ini harus dilihat sebagai bagian penting dalam membentuk pola pikir dan perilaku ASN agar lebih melayani dengan hati,” tambahnya.

Dalam sesi pembinaan, Dia Mursasongko dari LPMI menyampaikan materi bertema “Pemimpin dan Perspektifnya” yang didasarkan pada Injil Lukas 19:11-27.

Mursasongko mengajak ASN Kristen untuk memaknai waktu bekerja antara pukul 08.00–17.00 sebagai kesempatan melayani Tuhan melalui profesi, bukan semata-mata rutinitas.

“Waktu kerja adalah saat kita menciptakan nilai. Apakah itu digunakan untuk kebaikan banyak orang atau hanya untuk kepentingan diri sendiri, tergantung cara kita memaknainya,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa profesi yang dijalankan harus mampu membangun masyarakat yang lebih adil, bukan hanya mengejar kepentingan sempit.

Mursasongko mencontohkan bagaimana kebijakan, hukum, kurikulum, hingga produk media dapat digunakan untuk melayani masyarakat atau sebaliknya menjadi alat kepentingan segelintir pihak.

“Sangat penting bagaimana kita menggunakan waktu dari jam kerja sebagai cerminan Injil, agar memberi dampak positif bagi banyak orang,” tandasnya.

Sebelumnya, kegiatan EKBALE 2025 dibuka resmi oleh Pj. Sekretaris Kota Ambon, Robby Sapulette, Senin (19/5/2025) di Ruang Rapat Vlissingen, Balai Kota.

Dalam pembukaan, Sapulette menyampaikan bahwa Pemkot Ambon mendukung penuh kegiatan pembinaan spiritual sebagai bagian dari upaya pembangunan mental ASN.

“ASN adalah garda depan pelayanan publik. Pembinaan seperti ini penting agar mereka tetap rendah hati, berintegritas, dan selalu berorientasi pada kepentingan masyarakat,” kata Sapulette.

Ia juga menegaskan bahwa program seperti EKBALE sejalan dengan visi Pemkot Ambon untuk menciptakan birokrasi yang bersih, profesional, dan humanis.

Sebagai tindak lanjut, pembinaan EKBALE akan digelar di masing-masing OPD bagi ASN Kristen, agar nilai-nilai yang disampaikan dapat diterapkan secara luas.

Kegiatan ini menegaskan bahwa transformasi kota cerdas tidak hanya diukur dari kecanggihan teknologi, tetapi juga karakter manusia di baliknya.

Dengan ASN yang berkarakter kuat, berlandaskan iman, dan punya integritas, diharapkan Ambon dapat mewujudkan visi sebagai kota inklusif, toleran, dan berkelanjutan.

“Teknologi adalah sarana, tapi nilai spiritual dan integritas adalah fondasi utama,” tutup Lekransy.

Pemkot Ambon Luncurkan RPJMD 2025–2029, Targetkan Kota Inklusif dan Tahan Bencana

Penulis
redaksi.MN
-
0

Ambon, Maluku.news – Pemerintah Kota (Pekot) Ambon resmi meluncurkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 yang diharapkan menjadi peta jalan untuk mewujudkan Ambon sebagai kota yang inklusif, toleran, dan berkelanjutan.

Peluncuran RPJMD ini digelar di Marina Hotel Ambon, Selasa (20/5/2025), dihadiri Wali Kota Ambon Bodewin Melkias Wattimena, jajaran OPD, tokoh masyarakat, akademisi, dan perwakilan warga.

Dalam sambutannya, Wattimena menegaskan bahwa RPJMD bukan hanya dokumen teknis, tetapi komitmen moral pemerintah untuk menghadirkan perubahan nyata bagi warga.

“Ini bukan sekadar administrasi, tetapi soal bagaimana kita membangun Ambon yang lebih baik, adil, dan ramah lingkungan. Kepentingan warga harus selalu menjadi prioritas utama,” tegasnya.

Sebagai kota di wilayah rawan bencana, Pemkot Ambon menempatkan mitigasi bencana sebagai salah satu prioritas utama. Mulai dari penguatan infrastruktur hingga edukasi masyarakat agar lebih tangguh menghadapi risiko gempa, banjir, dan longsor.

“Kita harus melindungi warga dari risiko bencana. RPJMD ini memuat strategi konkret untuk memperkuat ketahanan kota,” kata Wattimena.

Selain itu, ketimpangan sosial juga menjadi sorotan. Meski angka kemiskinan di Ambon menunjukkan tren penurunan, kesenjangan ekonomi masih menjadi tantangan.

“Indeks kesenjangan kita memang rendah, tapi itu bukan alasan untuk lengah. Pertumbuhan ekonomi harus benar-benar menyentuh seluruh lapisan masyarakat,” lanjutnya.

Penguatan Ekonomi Kreatif dan Smart City
Pemkot Ambon memproyeksikan sektor jasa, perdagangan, dan pariwisata sebagai motor penggerak ekonomi. Selain itu, pengembangan ekonomi kreatif dan digitalisasi UMKM menjadi kunci untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru.

“Kita ingin UMKM di Ambon bisa bersaing di era digital. Pemerintah akan memperluas pelatihan dan pemberdayaan ekonomi berbasis teknologi,” papar Wattimena.

Sejalan dengan status Ambon sebagai salah satu dari 100 Smart City di Indonesia, transformasi digital juga menjadi prioritas, termasuk perluasan akses teknologi bagi masyarakat.

“Transformasi digital krusial agar pemerintahan dan layanan publik semakin cerdas dan efisien,” tambahnya.

Untuk mendukung visi tersebut, Pemkot Ambon telah menyusun 17 program prioritas, antara lain:

  • Penataan pasar rakyat dan permukiman kumuh
  • Penyediaan air bersih yang merata
  • Pengelolaan sampah terpadu
  • Pembangunan fasilitas umum ramah disabilitas
  • Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan

Semua dirancang untuk menciptakan lingkungan kota yang sehat, nyaman, dan inklusif.

Wali Kota juga menegaskan pentingnya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Saat ini PAD Ambon masih sangat bergantung pada dana transfer pusat seperti DAU dan DAK.

“Kita tidak bisa selalu bergantung pada pusat. PAD harus naik agar kita dapat membiayai program strategis secara mandiri,” ujarnya.

Reformasi Birokrasi dan Mal Pelayanan Publik
Sebagai bagian dari reformasi birokrasi, Pemkot menargetkan rampungnya pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) pada akhir 2025. Fasilitas ini diharapkan mempermudah akses layanan publik dengan lebih cepat, transparan, dan terintegrasi.

“MPP ini adalah wujud nyata pelayanan publik yang lebih modern dan ramah warga,” kata Wattimena.

Wattimena menekankan bahwa RPJMD tidak hanya lahir dari meja birokrasi, tetapi juga melalui Forum Konsultasi Publik yang melibatkan aspirasi masyarakat.

“Ini bukan formalitas, tetapi kesempatan mendengar suara rakyat. Semua pihak punya peran agar Ambon bisa lebih baik ke depan,” pungkasnya.

Dengan semangat “Ambon Manis yang Inklusif, Toleran, dan Berkelanjutan,” RPJMD 2025–2029 diharapkan menjadi pijakan kuat bagi Ambon menuju kota modern yang tetap menjaga kearifan lokal, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan.

Wali Kota Ambon Imbau Warga Waspada Cuaca Ekstrem dan Potensi Bencana

Penulis
redaksi.MN
-
0

Ambon, Maluku.news – Cuaca ekstrem yang melanda Kota Ambon dalam beberapa waktu terakhir menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Ambon. Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, mengimbau seluruh warga untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama menghadapi curah hujan tinggi yang kerap disertai angin kencang.

Imbauan tersebut disampaikan Wattimena kepada awak media di Balai Kota Ambon, Selasa (20/5/2025). Menurutnya, langkah antisipasi dari masyarakat sangat penting untuk meminimalisir risiko, terutama potensi bencana seperti banjir dan tanah longsor.

“Untuk cuaca buruk ini, saya minta seluruh warga kota kita lebih waspada. Curah hujan cukup tinggi dan kadang disertai angin kencang,” ujar Wattimena.

Wali Kota juga mengingatkan warga untuk menghindari area-area rawan, seperti bantaran sungai, lereng gunung, dan area dengan pepohonan besar yang berpotensi tumbang akibat angin kencang.

“Kita semua harus menjaga jarak dari tempat-tempat berbahaya agar jika terjadi bencana banjir atau longsor, tidak sampai ada korban jiwa,” imbuhnya.

Pemerintah Kota Ambon, lanjut Wattimena, selama ini telah berupaya melakukan mitigasi risiko bencana, termasuk menyusun rencana kontingensi dan memberikan edukasi kepada masyarakat agar lebih siap menghadapi situasi darurat.

“Upaya-upaya melalui mitigasi bencana dan pelatihan masyarakat supaya tangguh bencana mudah-mudahan bisa berpengaruh, sehingga kita terhindar dari korban jiwa,” jelasnya.

Selain upaya dari pemerintah, Wattimena menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menjaga keselamatan diri dan lingkungan sekitar. Menurutnya, sikap sigap dan saling mengingatkan adalah kunci dalam meminimalkan dampak dari potensi bencana alam.

“Kesadaran kolektif sangat diperlukan. Jika melihat tanda-tanda longsor atau pohon yang rawan tumbang, segera laporkan atau hindari daerah tersebut,” tegasnya.

Di tengah kondisi cuaca buruk, Wattimena juga mengajak seluruh masyarakat untuk mendoakan Kota Ambon agar dijauhkan dari bencana alam. Doa bersama, kata dia, menjadi salah satu bentuk kepedulian dan kebersamaan dalam menghadapi musim hujan ekstrem.

“Mari kita juga berdoa bersama agar kota kita tetap aman dan terhindar dari bencana,” pungkasnya.

Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ambon telah menetapkan status siaga dan menyiapkan tim tanggap darurat untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana.

Tim BPBD juga aktif memantau kondisi wilayah rawan, seperti daerah aliran sungai dan pemukiman yang berada di lereng bukit. Masyarakat pun diimbau untuk mengikuti perkembangan informasi cuaca dari BMKG dan segera mengungsi ke tempat aman jika situasi memburuk.

Penekanan Wali Kota terhadap mitigasi bukan tanpa alasan. Kota Ambon memiliki topografi perbukitan yang rawan longsor dan jalur sungai yang dapat meluap saat hujan deras.

“Dengan mitigasi dan kesiapsiagaan, kita berharap bencana yang mungkin terjadi dapat dikendalikan, dan yang terpenting: menyelamatkan nyawa,” tandas Wattimena.

Langkah mitigasi yang dilakukan Pemkot meliputi sosialisasi rutin kepada masyarakat, pemeriksaan pohon rawan tumbang, pembersihan saluran drainase, serta pemantauan intensif di titik-titik rawan banjir.

Dengan cuaca yang belum dapat diprediksi secara pasti, Pemerintah Kota Ambon berharap kolaborasi antara pemerintah dan warga dapat menjadi kunci untuk menjaga keselamatan dan ketertiban di musim penghujan ini.

Aksi Sigap! Wali Kota Tual Kerahkan Damkar Bantu Padamkan Kebakaran Pasar Langgur

Penulis
redaksi.MN
-
0

Tual, Maluku.news – Kebakaran hebat melanda Pasar Langgur, pusat aktivitas perdagangan utama di Kabupaten Maluku Tenggara, pada Minggu malam (18/5). Kobaran api yang meluas dengan cepat memicu kepanikan warga dan pedagang.

Meski kejadian berada di luar wilayah administratifnya, Wali Kota Tual, Akhmad Yani Renuat, menunjukkan respons cepat dan kepedulian tinggi. Ia langsung menginstruksikan pengiriman satu armada pemadam kebakaran lengkap dengan 10 personel ke lokasi kejadian.

“Begitu mendapat informasi, Wali Kota memerintahkan kami untuk segera membantu. Kami langsung bergerak ke Pasar Langgur,” ungkap Kepala Dinas Damkar Kota Tual, Jamal Renhoat, Senin (19/5).

Setibanya di lokasi, tim Damkar Tual berkoordinasi dengan personel Damkar Pemkab Maluku Tenggara, dibantu mobil tangki air dari instansi lain. Kolaborasi lintas instansi ini mempercepat proses pemadaman dan mencegah api menjalar ke bangunan lainnya.

Saat berita ini ditulis, proses pendinginan masih berlangsung untuk memastikan tidak ada titik api yang tersisa. Tim Damkar juga berkoordinasi dengan Polres Maluku Tenggara serta para pemilik toko guna menjamin keamanan pascakebakaran.

Langkah cepat Wali Kota Tual mendapat apresiasi luas dari masyarakat dan pejabat setempat. Bantuan dari Kota Tual dinilai sangat krusial dalam meredam potensi kerugian yang lebih besar.

“Ini adalah bentuk nyata solidaritas dan kepemimpinan lintas wilayah. Respons seperti ini sangat berarti saat kondisi darurat,” ujar Renhoat.

Kejadian ini kembali menegaskan pentingnya sinergi antardaerah, terutama dalam menghadapi situasi bencana dan kedaruratan.

Pemkot Ambon Gelar Gerakan Pangan Murah Selama Lima Hari

Penulis
redaksi.MN
-
0

Ambon, Maluku.news – Untuk membantu masyarakat menghadapi fluktuasi harga kebutuhan pokok, Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon kembali menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) yang akan berlangsung selama lima hari ke depan di sejumlah lokasi strategis di Kota Ambon.

Kegiatan ini diinisiasi oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Ambon sebagai langkah konkret untuk menjaga stabilitas harga, menjamin ketersediaan pangan, serta menekan inflasi yang memengaruhi daya beli warga.

Plt. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon yang juga Juru Bicara Pemkot Ambon, Ronald Lekransy, mengungkapkan, kegiatan GPM dijadwalkan dimulai pada Selasa, 20 Mei 2025, dan menyasar beberapa titik berbeda.

“Gerakan Pangan Murah ini bukan hanya untuk menekan inflasi, tapi juga bentuk kepedulian pemerintah terhadap daya beli masyarakat,” ujar Lekransy saat ditemui di Balai Kota Ambon, Senin (19/5/2025).

Lokasi dan jadwal lengkap GPM
Lekransy memaparkan, berikut jadwal lengkap GPM yang akan digelar oleh Pemkot Ambon:

  • 20 Mei 2025: Samping Jembatan Pasar Mardika (Kelurahan Uritetu)
  • 22 Mei 2025: Halaman Kantor Lurah Nusaniwe
  • 27 Mei 2025: Masjid Nur Hidayah, Desa Latta
  • 28 Mei 2025: Masjid Darul Hasanah, Desa Poka
  • 3 Juni 2025: Masjid As Syukur, Lorong Aster

Dengan penjadwalan di lima titik berbeda, Pemkot Ambon berharap semakin banyak masyarakat yang dapat memanfaatkan program ini, terutama warga di sekitar lokasi yang selama ini cukup terdampak oleh kenaikan harga pangan.

Harga lebih terjangkau
GPM menyediakan sejumlah kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga pasar saat ini.

Beberapa komoditas yang dijual di antaranya:

  • Cabai rawit: Rp40.000/kg
  • Cabai keriting: Rp35.000/kg
  • Sayuran seperti kangkung, sawi, bayam: Rp5.000/ikat
  • Bawang merah dan putih: Rp25.000/kg
  • Tomat: Rp15.000/kg
  • Beras 5 kg: Rp69.000
  • Telur ayam: Rp51.000 per rak
  • Gula pasir: Rp16.000/kg

“Dengan harga yang lebih murah, kita harapkan masyarakat, terutama keluarga dengan penghasilan menengah ke bawah, bisa tetap memenuhi kebutuhan sehari-hari,” jelas Lekransy.

Menurut Lekransy, kegiatan GPM adalah salah satu langkah strategis Pemkot Ambon dalam mengendalikan inflasi daerah, sekaligus menjaga agar stabilitas harga bahan pokok tetap terjangkau.

“Inflasi tidak hanya soal data ekonomi, tapi berhubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Dengan program ini, kami ingin meringankan beban keluarga, apalagi jelang tahun ajaran baru di mana pengeluaran rumah tangga juga meningkat,” terangnya.

Selain menjadi bagian dari program ketahanan pangan, GPM juga selaras dengan arahan Wali Kota Ambon, Boedewin Wattimena, agar Pemkot proaktif hadir di tengah masyarakat melalui kebijakan konkret, bukan hanya seremonial.

Lebih lanjut, Pemkot Ambon mengajak masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Lekransy mengingatkan agar warga datang lebih awal ke lokasi GPM, karena jumlah komoditas disesuaikan dengan daya tampung dan estimasi pengunjung di setiap titik.

“Kami harap masyarakat datang lebih pagi agar bisa mendapatkan semua kebutuhan pokok yang disediakan. Stok disesuaikan agar adil dan bisa menjangkau sebanyak mungkin warga,” imbaunya.

Selain itu, Lekransy juga mengingatkan pentingnya kerjasama semua pihak, termasuk aparat desa, kelurahan, dan kecamatan, untuk membantu menyosialisasikan jadwal dan lokasi GPM kepada masyarakat.

“Informasi ini perlu cepat sampai ke warga, agar mereka bisa mengatur waktu dan ikut merasakan manfaatnya,” tambahnya.

Melalui program ini, Pemkot Ambon ingin menunjukkan bahwa pemerintah hadir bukan hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator dan pelayan masyarakat.

“GPM ini bukti bahwa kami peduli dan siap turun langsung membantu masyarakat menghadapi kenaikan harga pangan,” pungkas Lekransy.

Dengan langkah konkret seperti GPM, Pemkot Ambon berharap dapat menjaga daya beli masyarakat tetap stabil, menekan inflasi daerah, dan mendukung terwujudnya Ambon sebagai kota yang inklusif dan berkelanjutan.

Gedung Perpustakaan Rp10 Miliar Dibangun, Pemkot Tual Gaungkan Literasi Kota Maryadat

Penulis
redaksi.MN
-
0

Tual, Maluku.news – Pemerintah Kota Tual resmi memulai pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Daerah senilai Rp10 miliar, sebagai komitmen memperkuat budaya literasi dan membaca di Kota Maryadat.

Peletakan batu pertama dilaksanakan Sabtu (17/5/2025), bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Perpustakaan Nasional RI dan Hari Buku Nasional, yang dipusatkan di Kota Tual.

Wakil Wali Kota Tual Amir Rumra, dalam sambutannya menegaskan bahwa perpustakaan modern tidak lagi sekadar tempat menyimpan buku, tetapi harus menjadi pusat pembelajaran, inovasi, dan pemberdayaan masyarakat.

“Perpustakaan adalah pilar masyarakat berpengetahuan. Gedung ini kami harapkan menjadi motor penggerak budaya baca dan literasi di Kota Tual,” ujar Rumra.

Ia menambahkan bahwa pembangunan ini merupakan langkah strategis menuju visi “Literasi Kota Maryadat”, dan meminta seluruh jajaran perpustakaan terus meningkatkan kualitas layanan, memperluas akses, serta memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Rumra juga mendorong terwujudnya perpustakaan yang inklusif, digital, dan relevan dengan perkembangan zaman, serta mengajak masyarakat ikut mengawal proses pembangunan agar bermanfaat bagi semua kalangan.

Pada kesempatan itu, Rumra memberi apresiasi khusus kepada anak-anak dan generasi muda yang tetap semangat dalam membaca dan menulis.

“Semangat literasi ini harus terus kita kobarkan. Mari jadikan momen ini tonggak menuju Tual yang cerdas, berbudaya, dan berdaya saing,” tutupnya.

Wali Kota Tual: Wujudkan Kota Maritim Maju Lewat Musrenbang Partisipatif

Penulis
redaksi.MN
-
0

Tual, Maluku.news – Wali Kota Tual, Akhmad Yani Renuat, menegaskan bahwa partisipasi aktif masyarakat adalah kunci utama dalam mewujudkan visi Kota Tual sebagai kota maritim yang maju, aman, religius, berdaya saing, sejahtera, dan berkelanjutan.

Hal itu ia sampaikan saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Tual dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, yang digelar di Aula Kantor Wali Kota, Sabtu (17/5/2025).

Mengusung tema “Penguatan Fondasi Transformasi Sektor Strategis untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan,” forum ini menjadi ajang konsolidasi arah kebijakan pembangunan Tual ke depan.

“Musrenbang bukan sekadar formalitas. Ini adalah wadah penyelarasan antara rencana pembangunan pemerintah dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat,” tegas Renuat.

Ia menjelaskan, proses Musrenbang dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat desa/kelurahan hingga kota, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses negosiasi, rekonsiliasi, dan harmonisasi program prioritas.

“Partisipasi publik bukan hanya diharapkan, tapi menjadi keharusan. Ini penting untuk memastikan keadilan dan keberlanjutan dalam pembangunan,” tambahnya.

Renuat juga menyoroti dinamika capaian pembangunan Kota Tual selama 2024 yang sempat mengalami fluktuasi akibat fokus pada tahapan Pemilu serentak. Meski demikian, beberapa sektor dinilai tetap menunjukkan kemajuan signifikan.

Memasuki tahun pertama periode kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota Amir Rumra, ia menegaskan bahwa arah pembangunan lima tahun ke depan telah dituangkan dalam lima misi strategis dan 19 program prioritas.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi lintas level, mulai dari RPJMN, RPJMD Provinsi Maluku, hingga Ranwal RPJMD Kota Tual, agar arah pembangunan lokal tetap sejalan dengan kebijakan nasional dan regional.

“Pembangunan harus berbasis pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), agar mampu menjawab tantangan saat ini dan masa depan secara menyeluruh dan inovatif,” pungkasnya.

1...404142...291Halaman 41 dari 291