Ambon, Maluku.news – Anggota DPRD Provinsi Maluku, Rovik Afifudin, menyoroti keberadaan sekitar 80 Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekolah SMA/SMK yang telah menjabat bertahun-tahun tanpa kejelasan status.

Dirinya menegaskan bahwa jabatan Plt seharusnya bersifat sementara, bukan berlangsung lama hingga menjadi kebiasaan yang dianggap nyaman oleh pejabat terkait, ujar Rovik di Ambon senin (10/02/25).

Menurut Rovik, kondisi ini harus segera dievaluasi dan ditertibkan agar sistem pendidikan di Maluku lebih profesional. Ia menekankan bahwa ke depan, pengangkatan kepala sekolah akan mengikuti sistem kepala satuan pendidikan, bukan lagi berdasarkan mekanisme lama yang dinilai sarat kepentingan.

Selain itu, Politisi PPP Maluku itu menegaskan bahwa jabatan kepala dinas dan kepala sekolah harus diisi oleh individu yang memiliki kapasitas manajerial, pemahaman visi pendidikan, serta kepemimpinan yang kuat.

Ia mengkritik praktik pengangkatan pejabat yang mengabaikan jenjang karir ASN, di mana banyak pegawai yang telah meniti karir dari bawah justru tersingkir oleh pejabat yang datang dari luar tanpa pengalaman birokrasi yang memadai.

Lebih jauh, Rovik menegaskan bahwa DPRD dan Pemerintah Provinsi akan fokus pada pemerataan guru, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta perbaikan infrastruktur sekolah sebagai bagian dari komitmen untuk memajukan pendidikan di Maluku.

“Kepemimpinan di Maluku harus dijalankan dengan kecerdasan, komitmen, dan niat yang baik untuk rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, jangan seperti yang sudah berlalu. tegas Rovik.

Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bahwa DPRD Maluku menginginkan reformasi dalam sistem pendidikan, terutama dalam hal transparansi dan profesionalisme pengelolaan sekolah serta birokrasi pendidikan.

Ambon, Maluku.news – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku akan menyiapkan 12 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) prioritas sebagai Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2025.

Langkah ini bertujuan untuk memastikan regulasi daerah lebih efektif dan selaras dengan kebutuhan masyarakat, Rapat di pimpin wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Azis Sangkal yang bertempat di Ruang kerjanya, senin (10/02/2025) .

Wakil Ketua DPRD Maluku, Asis Sangkala, menegaskan bahwa regulasi yang disusun harus berkualitas dan tidak tumpang tindih dengan aturan yang lebih tinggi.

Sementara itu, Penjabat Gubernur Maluku, Sadali Lie, menekankan pentingnya pendekatan sistematis dalam penyusunan Perda guna mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Adapun 12 Ranperda Prioritas tahun 2025 yang akan di bahas adalah :
Inisiatif DPRD
1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
2.Penyelenggaraan dan Pengelolaan Sampah.
3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur., 4. Penyelenggaraan Kearsipan.
5. Penanggulangan Bencana.

Usulan Pemerintah Daerah
6. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2023-2042.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2030.
8. Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.
9. Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Maluku.
10. Perubahan Perda Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
11. Perubahan Perda Susunan Perangkat Daerah.
12. Pencabutan Perda Ketertiban Umum Tahun 2014.

Dengan regulasi yang jelas dan terarah, DPRD dan Pemprov Maluku berkomitmen menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik demi untuk kemajuan daerah.

Ambon, Maluku.news – KM. Express Cantika 08 yang rencana awal akan beroperasi di Maluku Tengah, Provinsi Maluku kini dialihkan ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Direktur Utama PT. Pelayaran Darma Indah Jonny de Quelju mengalihan rute karena permintaan dari Pemerintah Daerah NTT.

Untuk itu, anggota DPRD Provinsi Maluku, Anos Yeremias meminta kepada Dinas Perhubungan (Dishub) Maluku, segera melakukan mediasi dengan Bos Siong agar, tidak mengalihkan kapal baru itu beroperasi di NTT.

“Saya minta Kadis Perhubungan Maluku memediasi. Intinya, baru sebatas pemberitahuan (naikan tiket kapal cepat). Kapal khan belum beroperasi,”ujar Yeremias, Jumat (07/02/25).

Politisi Partai Golkar ini mengaku, secara geografis Maluku terdiri dari kepulauan, sehingga butuh banyak armada kapal melayani masyarakat antar pulau.”Katong di Maluku butuh transportasi laut yang bagus dan cepat. Investor sudah bantu masyarakat. Nah, soal harga, Dishub memediasi undang investor bicarakan cari jalan tengah,”harapnya.

Wakil rakyat dari Daerah pemilihan Maluku Barat Daya dan Kepulauan Tanimbar ini kuatir, jika kapal itu dialihkan ke NTT, justeru merugikan masyatakat.

Untuk itu, dia berharap, investor sedianya diberikan ruang untuk investasi, tapi tidak memberatkan rakyat.”Nah, kalau susahkan masyarakat, saya juga keberatan. Saya juga berharap Gubernur Maluku terpilih dan perangkatnya bersama DPRD duduk bersama cari solusi,”imbuhnya.

Apalagi, tambah dia, kapal cepat dari Tulehu-Amahai, menghubungkan 3 kabupaten, yakni Maluku Tengah, Seram Bagian Timur, dan sebagian Seram Bagian Barat.”Jadi memang kehadiran kapal cepat sangat membantu. Kalau tiket mahal, dewan undang bicarakan. Apakah minyak tidak disubsidi atau pelayanan tidak bagus,”tandasnya.

Padahal, kehadiran investor kapal cepat sangat terbantu menghubugaksn Ambon dan Provinsi Maluku Utara, namun harga tiket tinggi.

“Apalagi ke MBD, perjalanam jauh minyak tidak disibsidi. Dishub atensi dan dapat pethatian Gubernur dan Wakil Gubernur. Kapal cepat disubsidi. Sebab, ada ruang subsidi di Kementerian Perhubungan.Bagaimana tinggal komunikasi dengan investor,”harapnya.

Kenaikan tiket kapal cepat ini seiring dengan adanya penambahan satu armada baru, yaitu KM Expres Cantika 08 yang memiliki berbagai fasilitas premium seperti ruang kelas VIP berkapasitas 252, VVIP 124 penumpang.

Adapun tarif yang ditetapkan untuk kapal yang memiliki bobot 392 gross tonage, untuk kelas VIP Rp330 ribu, sedangkan kelas VVIP Rp355 ribu.

Ambon, Maluku.news – Pesisir Seram Utara dan Selatan Kabupaten Maluku Tengah mudah alami abrasi hal itu lantaran struktur tanah rata-rata berpasir. Akibatnya banyak penduduk yang tinggal di pesisir pantai harus menerima risiko jika terjadi ombak.

Hal ini disampaikan anggota DPRD Maluku Alhidayat Wajo, SH, yang mana puluhan rumah di daerah seram utara sudah rusak sejak bencana ombak 2023 dan tahun ini ombak menerjang pemukiman penduduk pada awal Februari.

Warga pesisir pantai di Wahatain, Pasahari, dan beberapa desa di Kobisonta masih menunggu tindakan nyata dari Pemkab Maluku Tengah (Malteng), dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku setelah dua tahun berturut-turut mengalami dampak abrasi dan cuaca ekstrim.

Katanya, walaupun hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai jumlah rumah yang terdampak rusak akibat abrasi pantai dan badai yang terjadi sejak 2023, namun paling tidak tindakan nyata harus di lakukan.

“Di Negeri Pasahari, pada tahun 2023 lalu sekitar lima rumah dan satu Masjid yang rusak akibat abrasi. Di Wahatain juga mengalami hal serupa karena tidak adanya tanggul penahan. Sebenarnya ada tanggul, tetapi sudah terbawa arus,”ujar Alhidayat pada wartawan di Ambon, Rabu (05/02/25).

Menurutnya, pemerintah perlu lebih fokus dalam mengamankan wilayah pesisir karena banyak warga yang tinggal berdekatan dengan garis pantai.

“Jika tidak segera ditangani, kejadian ini bisa terulang lagi di musim hujan mendatang,”ucapnya.

Dua tahun kemarin, sekitar 500 warga Pasahari, Kobi, dan beberapa desa di Kobisonta sempat mengungsi selama tiga hari akibat cuaca ekstrem.

Sementara di Kobisonta sendiri tidak terjadi pengungsian, namun dampak dari cuaca buruk tetap dirasakan warga.

“Curah hujan tinggi, angin kencang, dan ombak besar sangat mengancam. Kami berharap, kejadian ini tidak semakin parah di tahun-tahun berikutnya,” ujar hidayat.

Dirinya juga mengkritik lambatnya respon dari Pemkab Malteng dan Pemprov Maluku dalam menangani permasalahan ini.