Ambon, Maluku.news – Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1446 H, tahun 2025,Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur George Watubun, menyerahkan secara langsung seekor sapi qurban kepada pengurus Masjid Darul Hasanah di Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon.

Penyerahan hewan qurban tersebut merupakan bagian dari komitmen Ketua DPRD Maluku untuk terus berbagi dengan masyarakat, khususnya umat Muslim, dalam momentum perayaan hari besar keagamaan.Ujar Ketua DPRD Maluku Benhur G Watubun kepada wartawan usai penyerahan hewan Qurban pada Kamis (29/05/25)

Dia menyampaikan yang merasa berkelebihan memberikan kepada orang yang berhak menerimanya, dan ini wujud kepada Allah Subhanahu wa ta ala Tuhan Yang Maha Kuasa, dan DPRD juga terlibat didalamnya.

Apalagi Ini sebagai bentuk sosial yang patut kita berikan. Kami doakan semoga orang yang menerima suatu saat memperoleh berkah sehat selalu dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab.

Tugas Masjid ini selain memakmurkan umat, namun mereka harus memperoleh bagian yang perlu dan harus mereka dapatkan. Pemberian hewan qurban sapi ini ada juga kambing yang diberikan ditempat lain selain samping IAIN.

Dia mengaku selama ini biasanya kita berikan hewan qurban di Masjid Raya Al-fata , tetapi kita harus memilih ke tempat penting juga.
Penyaluran hewan qurban oleh DPRD Maluku ini direncanakan akan terus berlanjut ke tempat lain,sebagai bagian dari agenda rutin tahunan

Tak hanya itu kegiatan ini tidak hanya sebagai bentuk kepedulian, tetapi juga sebagai sarana mempererat hubungan antara wakil rakyat dan masyarakat. Ia berharap hewan qurban yang diserahkan dapat memberikan manfaat kepada seluruh jamaah.”ucapnya.

Sementara itu Pengurus Masjid Darul Hasanah desa poka Bripka Iwan Sedubun menyampaikan apresiasi atas perhatian Ketua DPRD Maluku dan seluruh anggota yang sudah memberikan bantuan hewan Qurban satu ekor sapi.

Kami berharap bantuan hewan Qurban ini menjadi berkah untuk kita semua , setelah penyembelihan kami akan membagikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya khususnya di desa poka,”pungkasnya.

Ambon, Maluku.news – Komisi II DPRD Provinsi Maluku menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku dan Konsorsium Pemuda Seram (KPS). Pertemuan ini membahas temuan terkait kebocoran dalam aktivitas penangkapan ikan di tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) di kawasan Seram.

Menariknya dari hasil kajian yang dilakukan Konsorsium Pemuda Seram, terdapat kebocoran penangkapan untuk tiga zona WPP. Hanya saja, data yang tersebut masih perlu di elaborasi dengan Dinas Kelautan Dan Perikanan Maluku.

“Sehingga kita minta supaya data itu di soundingkan lagi dengan data dari dinas kelautan dan perikanan, sehingga kita bisa mendapatkan data yang valid,”ujar Wakil Ketua Komisi II John Laipeny kepada wartawan di rumah rakyat, karang panjang, Ambon, Selasa (27/05/2025).

Maluku memiliki potensi perikanan kelautan terbesar di Indonesia, kekayaan laut yang melimpah, dengan luas wilayah laut mencapai 92,4% dan produksi perikanan tangkap mencapai 4,69 juta ton per tahun.

Provinsi ini merupakan salah satu lumbung ikan nasional, dengan sumbangan produksi perikanan tangkap sekitar 10,08% dari total produksi perikanan tangkap Indonesia.

Potensi yang dimiliki negeri seribu pulau ini tersebar di tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), 714 (Laut Banda), 715 (Laut Seram dan Teluk Tomini), dan 718 (Laut Arafura dan Laut Timor).

Walaupun belum bisa menyampaikan data tersebut, namun menurutnya data yang disampaikan konsorsium pemuda seram tentunya akan disatukan menjadi data valid untuk nantinya disampaikan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan.

“Dengan kajian mereka, berarti semua stakeholder resah terhadap penerimaan PAD, begitu dana bagi hasil dari Jakarta terhadap lautan yang begini luas, hasil melimpah, tapi kita semua orang Maluku masih di bawah garis kemiskinan. Sehingga data itu valid untuk sama-sama berjuang ke Kementerian,”tuturnya.

Upaya yang dilakukan, kata Laipeny sejalan dengan program Gubernur Hendrik Lewerissa untuk hilirisasi sektor perikanan. Apalagi selama ini, Maluku hanya bergantung dengan dana transfer pusat cuma Rp3,3 triliun. Untuk itu perlu ada gerakan, sehingga adanya perhatian dari pemerintah pusat, terhadap kekayaan perikanan yang seharusnya benar-benar dinikmati oleh rakyat Maluku.

“Kita kaya, dampaknya sangat besar terhadap proses pengiriman anggaran tersebut. Sehingga mau tidak mau kita harus bereaksi terhadap dana bagi hasil kita di sektor perikanan,”ucapnya.

Dari langkah konsorsium pemuda seram, ia mengajak seluruh elemen masyarakat Maluku untuk peduli dan sadar, dengan menyumbangkan pikiran dan data terhadap perikanan, untuk nantinya diperjuangkan ke pusat.

“Kita harus satu suara, mendukung Gubernur dalam program hilirisasi sektor perikanan,”ajak Laipeny.

Ambon, Maluku.news – Penetapan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk beberapa daerah di Maluku dianggap belum merata dan tidak sesuai dengan kebutuhan. Hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap seluruh aktifitas masyarakat, maupun pelaku usaha yang menggantungkan hidup dari BBM.

Keterbatasan kouta tersebut dirasakan pada dua daerah, yaitu Kabupaten Buru Dan Buru Selatan (Bursel), yang terungkap dari hasil pengawasan DPRD.

Untuk itu, Dewan bertekad untuk memperjuangkan penambahan Kouta BBM untuk dua daerah di bumi Bupolo dan Lolik Lalen Fedak Fena.

“Dalam komitmen kita rapat dengan para pengusaha minyak dan migas di Buru dan Buru Selatan telah disampaikan. Kami akan perjuangkan untuk penambahan Kouta kedua daerah,”ujar Anggota Komisi II, Ari Sehertian kepada wartawan di Ambon, Rabu (21/05/25).

Menurutnya, upaya yang dilakukan komisi, bentuk atas perjuangan aspirasi rakyat untuk mendapatkan BBM, terkhususnya petani, nelayan, serta pengendara yang menggantungkan hidup dari pekerjaannya.

“Hal ini dimaksudkan agar tidak membuat masyarakat bimbang mencari BBM kemana, karena salah satu kebutuhan yang sangat prinsip,”ucapnya.

Sebagai tindak lanjut, pihaknya akan agendakan rapat bersama Pertamina dan Pemerintah Provinsi dalam hal ini Dinas ESDM, untuk membicarakan hal ini lebih lanjut, untuk nantinya disampaikan ke Pemerintah Pusat, khususnya melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT Pertamina.

“Kita akan perjuangkan agar adanya penambahan Kouta BBM untuk kedua daerah,”komitmen Sahertian

Ambon, Maluku.news – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku menyoroti memburuknya kualitas pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. M. Haulussy Ambon. Kondisi tersebut dinilai sudah sangat memprihatinkan dan merugikan masyarakat sebagai pengguna layanan kesehatan.

Apalagi sektor kesehatan harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah dalam membangun kualitas sumber daya manusia (SDM).

“Kesehatan ini sangat penting. Kami dari Komisi IV sudah turun langsung ke 11 kabupaten/kota untuk memantau kondisi di lapangan, dan fokus utama kami saat ini adalah pada RSUD Haulussy,” ujar
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Welhelm Kurnala di Ambon, Rabu (21/05/25).

Menurutnya, berbagai kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah telah berdampak signifikan terhadap pelayanan di rumah sakit-rumah sakit daerah, termasuk RSUD Haulussy.

Ia mempertanyakan bentuk efisiensi yang dilakukan, karena di lapangan, hal itu justru berdampak pada buruknya kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat.

“Ketika efisiensi diterapkan, harus dipastikan bahwa bentuk pelayanannya tidak dikorbankan. Tapi yang terjadi, rumah sakit tetap menerima pasien, namun tidak dibarengi dengan ketersediaan obat dan alat medis. Ini jelas mengganggu layanan,” katanya.

Ia mencontohkan, dua minggu lalu RSUD Haulussy mengalami kekosongan cairan untuk cuci darah, yang merupakan kebutuhan vital bagi pasien gagal ginjal.

Kondisi ini, lanjutnya, menunjukkan adanya krisis serius dalam tata kelola manajemen rumah sakit tersebut.

“Dalam kekurangan seperti ini, ada banyak masalah yang tidak bisa didiamkan. Salah satu yang paling krusial adalah buruknya manajemen. Saya beranggapan, perlu ada perombakan besar-besaran dalam sistem manajemen RSUD. Tidak bisa lagi dibiarkan seperti ini,” tegas Kurnala.

DPRD Provinsi Maluku melalui Komisi IV berkomitmen akan melakukan pengawasan intensif terhadap kondisi pelayanan kesehatan.

Ia menyebut, pihaknya akan memanggil dinas-dinas terkait setelah proses pengawasan di lapangan rampung, guna meminta penjelasan sekaligus mendorong penyelesaian berbagai persoalan yang ditemukan.

“Kami tidak akan tinggal diam. Setelah ini dirampungkan, kami akan panggil setiap dinas terkait untuk mempertanyakan temuan-temuan kami dan mendesak adanya solusi. Ini bukan hanya soal anggaran, tapi juga soal keberpihakan pada hak dasar masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Kurnala menyebut bahwa pihaknya juga akan menyampaikan seluruh hasil pengawasan dan temuan kepada Gubernur Maluku.

Ia berharap, sektor kesehatan tidak lagi dipandang sebelah mata, mengingat perannya yang sangat strategis dalam membentuk kualitas SDM yang unggul dan kompetitif.

“Pendidikan dan kesehatan itu adalah ujung tombak dari pembentukan SDM. Kalau kita ingin Maluku sejajar dengan provinsi lain, dua sektor ini harus menjadi perhatian utama. Jangan main-main dengan pendidikan dan kesehatan,” ucapnya.

Ia menekankan bahwa pelayanan kesehatan di Maluku harus terus didorong agar lebih maksimal, baik dari segi fasilitas, ketersediaan obat, hingga sumber daya tenaga medis. Menurutnya, investasi di sektor kesehatan merupakan investasi jangka panjang bagi kemajuan daerah.

“Kesehatan ini harus benar-benar kita push. Kita ingin ke depan, pelayanan yang diberikan kepada masyarakat semakin maksimal dan profesional. Jangan sampai masyarakat terus jadi korban karena sistem yang tidak berjalan baik,” pungkas Kurnala

Ambon, Maluku.news – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Welhem Kurnala, menyoroti nasib guru honorer yang belum diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hal ini merupakan temuan hasil pengawasan di 11 kabupaten/kota salah satunya, khususnya di sektor pendidikan

Apalagi banyak guru honorer telah dirumahkan akibat regulasi terbaru, meskipun mereka telah lulus seleksi PPPK namun belum menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Welhelm Kurnala Dalam keterangannya kepada wartawan di Gedung DPRD Maluku, Karang Panjang, Ambon, Selasa (20/05/25).

,Kurnala menegaskan bahwa sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi perhatian khusus karena berbagai permasalahan yang ditemukan di lapangan.

“Kalau kita bicara pendidikan, maka sangat kompleks persoalannya. Di beberapa daerah kami temukan masalah Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi guru, kekurangan fasilitas fisik, serta keberadaan guru honorer yang tidak lagi diakomodasi,” ujarnya.

Kurnala juga menyoroti keberadaan guru honorer yang telah dirumahkan karena regulasi terbaru, serta guru yang telah lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) namun hingga kini belum menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan.

“Ini menjadi pekerjaan rumah bersama. Kita perlu melihat masalah Sumber Daya Manusia (SDM) ini secara serius, karena akan berdampak langsung pada kualitas pendidikan ke depan,” tegasnya.

Ia menambahkan, dalam sistem PPPK terdapat masa uji coba. Jika dalam kurun waktu lima tahun guru yang telah diangkat tidak melaksanakan tugas dan fungsi (tupoksi) dengan baik, maka hal itu akan menjadi catatan evaluatif.

“Kita ingin ada kelanjutan positif, bukan hanya sebatas wacana. Pemerintah daerah harus hadir dan mengambil peran dalam menyelesaikan persoalan-persoalan ini,” pungkas Welhem.