Beranda blog Halaman 37

Sepuluh Lomba Meriahkan Perayaan HUT Kota Tual ke-18

Penulis
redaksi.MN
-
0

Tual, Maluku.news – Kota Tual akan genap berusia 18 tahun pada 17 Juli 2025 mendatang. Menyambut momentum tersebut, Pemerintah Kota Tual menggelar berbagai perlombaan yang melibatkan partisipasi masyarakat.

Ketua Panitia HUT Kota Tual, Rini Atbar SH, MH, mengatakan ada sepuluh mata lomba yang akan digelar secara bertahap mulai 24 Juni hingga 12 Juli 2025.

Rangkaian lomba dimulai dengan Fun Run pada 24 Juni, kemudian dilanjutkan dengan Lomba Futsal pada 25–29 Juni, Tarik Tambang pada 30 Juni, Fashion Show pada 1 Juli, Catur pada 2 Juli, Mobile Legend dan ASEN/Ul pada 3 Juli, Kukur Kelapa pada 4 Juli, Gerak Jalan pada 8 Juli, serta ditutup dengan Senam Kreasi pada 12 Juli 2025.

“Persiapan terus dimatangkan oleh panitia. Puncak perayaan HUT Kota Tual akan dilaksanakan pada 17 Juli 2025,” ujar Atbar di Tual, Jumat, (13/6/2025).

Ia menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Kota Tual yang telah menunjukkan antusiasme tinggi dalam menyambut rangkaian kegiatan tersebut.

Sesuai agenda, pembukaan lomba akan dilakukan langsung oleh Wali Kota Tual, H. Akhmad Yani Renuat, S.Sos, M.Si, MH pada 24 Juni 2025.

Atbar berharap, dukungan seluruh elemen masyarakat dapat menjaga kondusifitas pelaksanaan kegiatan.

“Marilah kita bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban agar seluruh rangkaian acara berjalan aman, lancar, dan penuh kebahagiaan. HUT Kota Tual ini juga menjadi momentum mempererat persaudaraan serta menjunjung tinggi nilai adat istiadat,” tutupnya.

Wali Kota Ambon Tegaskan Sampah di Pasar Mardika Tanggung Jawab Pemprov Maluku

Penulis
redaksi.MN
-
0

Ambon, Maluku.news – Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, menegaskan bahwa persoalan sampah yang menumpuk dan menimbulkan bau tak sedap di Pasar Mardika bukan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, melainkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku.

“Masalah sampah di Pasar Mardika adalah tanggung jawab Dinas Perindag Provinsi Maluku,” ujar Wattimena dalam program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jumpa Rakyat (WAJAR) yang digelar di Balai Kota Ambon, Jumat (13/6/2025).

Penegasan ini disampaikan menanggapi keluhan pedagang dan warga yang beraktivitas di Pasar Mardika, Kecamatan Sirimau, terkait tumpukan sampah yang menimbulkan bau menyengat.

Wattimena menjelaskan, pengelolaan Pasar Mardika sepenuhnya berada di bawah kewenangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Maluku. Sementara Pemkot Ambon hanya menarik retribusi dari kawasan pasar Apung, bukan seluruh area pasar.

“Kalau ada kesemrawutan parkir atau persoalan lain di Gedung Pasar Mardika, jangan lagi tanya Pemerintah Kota Ambon. Silakan ditanyakan langsung ke Pemprov Maluku,” tegasnya.

Menurut Wali Kota, penting bagi masyarakat memahami batas kewenangan pengelolaan pasar agar keluhan dapat disampaikan ke instansi yang tepat.

Pemkot Ambon Perkuat Sinergi Cegah Kekerasan Perempuan dan Anak

Penulis
redaksi.MN
-
0

Ambon, Maluku.news – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon bersama sejumlah pihak menggelar rapat koordinasi lintas sektor untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Rapat ini berlangsung di ruang Vlisingen, Balai Kota Ambon, Kamis (12/6/2025).

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPA) Kota Ambon, Meggy Lekatompessy, menekankan pentingnya kolaborasi antara kepolisian, pemerintah desa, organisasi keagamaan, hingga kelompok pendamping korban.

“Pemerintah desa harus lebih proaktif mendata korban dan membantu pengurusan dokumen kependudukan agar proses hukum tak terhambat,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima media ini, Jumat (13/6/2025).

Lekatompessy juga mendorong peran gereja dan lembaga keagamaan lainnya untuk ikut mencegah kekerasan sejak dalam keluarga, dengan membangun jejaring kerja yang solid.

Sementara itu, Kanit PPA Polresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease, Ipda Imelda Pariama, memaparkan data kasus kekerasan perempuan dan anak periode 2024–2025. Ia juga menyerap sejumlah masukan peserta rapat, salah satunya pentingnya sosialisasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) kepada masyarakat.

Salah satu pembahasan penting adalah perlunya kerja sama antara Polresta Ambon dan Juru Bahasa Isyarat (JBI) melalui nota kesepahaman (MoU). Langkah ini untuk menjamin pendampingan layak bagi anak-anak penyandang disabilitas mental saat menjalani proses hukum.

Ipda Imelda juga mengusulkan agar Pemkot Ambon mempertimbangkan penerapan jam malam bagi anak-anak sebagai langkah preventif, untuk mencegah tawuran hingga pelecehan seksual, khususnya yang kerap terjadi di penginapan dan hotel murah.

Melalui rapat lintas sektor ini, Pemkot Ambon menegaskan komitmennya menghadirkan perlindungan yang lebih kuat bagi perempuan dan anak, serta memperkuat koordinasi penanganan hingga tingkat desa dan keluarga.

Layanan Situs SPMB Ambon Kembali Normal Usai Maintenance

Penulis
redaksi.MN
-
0

Ambon, Maluku.news – Setelah sempat tidak dapat diakses akibat proses maintenance, layanan situs Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Kota Ambon melalui alamat spmb.ambon.go.id kini kembali normal dan sudah bisa diakses masyarakat.

Hal ini ditegaskan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Diskominfosandi) Kota Ambon, Ronald Lekransy, dalam keterangan tertulis yang diterima media ini, Kamis (12/6/2025).

Ronald menjelaskan, kendala terjadi karena domain utama milik Pemerintah Kota Ambon, yakni ambon.go.id, sedang menjalani proses maintenance oleh pihak penyedia hosting. Dampaknya, seluruh subdomain di bawahnya termasuk situs SPMB ikut tidak dapat diakses sejak Selasa (10/6/2025) pukul 19.00 WIT.

“Ini perlu kami klarifikasi agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan tidak simpang siur,” ujar Ronald.

Menurutnya, setelah proses maintenance selesai, dilakukan pula pergantian Name Server (NS) untuk domain spmb.ambon.go.id. Proses propagasi NS ini memerlukan waktu sekitar 1×24 jam.

“Mulai Rabu, 11 Juni 2025 pukul 12.50 WIT, website spmb.ambon.go.id sudah kembali dapat diakses,” jelas Ronald.

Ia juga menyampaikan, seluruh proses maintenance ini telah dilaporkan dan diketahui pimpinan. Terkait adanya pemberitaan salah satu media online yang menyoroti layanan SPMB sempat tidak bisa diakses, Ronald menilai informasi tersebut terkesan tendensius.

“Kami menyesalkan karena pemberitaan itu tidak disertai upaya konfirmasi ke Diskominfosandi untuk mengetahui kondisi terkini,” tegasnya.

Ronald memastikan Diskominfosandi tetap berkomitmen menjaga layanan digital Pemerintah Kota Ambon tetap berjalan baik demi kemudahan akses informasi bagi masyarakat.

Pemkot Ambon Dorong KMSB Jadi Ujung Tombak Penanggulangan Bencana

Penulis
redaksi.MN
-
0

Ambon, Maluku.news – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon mendorong Kelompok Masyarakat Siaga Bencana (KMSB) menjadi garda terdepan dalam penanggulangan bencana di tingkat desa dan kelurahan.

Pesan itu disampaikan Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Pemkot Ambon, Ronald Lekransy, yang mewakili Wali Kota Ambon saat membuka Rapat Kerja (Raker) Pertama KMSB di Balai Pertemuan Desa Galala, Kamis (12/6/2025).

Dalam sambutan Wali Kota yang dibacakan Lekransy, ditegaskan bahwa isu lingkungan dan perubahan iklim menjadi tantangan serius yang dapat memicu bencana besar. “Bencana masif tidak hanya mengakibatkan kerusakan harta benda, tetapi juga bisa mengancam nyawa,” ujar Lekransy.

Ia mencontohkan berbagai dampak perubahan iklim, seperti cuaca ekstrem, banjir rob, longsor, hingga krisis air tanah akibat deforestasi dan alih fungsi ruang terbuka menjadi kawasan permukiman.

Menurut Lekransy, Raker KMSB menjadi forum penting untuk menyamakan persepsi, merumuskan arah kebijakan organisasi, serta menyusun program dan kegiatan yang bermanfaat bagi upaya penanggulangan bencana di Kota Ambon.

“Forum seperti ini harus punya perencanaan yang matang dan terukur, agar kinerjanya dapat dievaluasi dan dioptimalkan,” jelasnya.

Ia menambahkan, hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang menekankan bahwa setiap upaya penanggulangan bencana harus dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.

Pemkot Ambon, kata Lekransy, memberikan apresiasi kepada KMSB yang telah menggelar rapat kerja perdana ini. Ia berharap forum ini mampu menjadi ujung tombak penanggulangan bencana di tingkat desa dan kelurahan.

“Semua langkah KMSB harus berorientasi pada perlindungan dan penyelamatan masyarakat,” tandasnya.

Dengan keterlibatan aktif KMSB, Pemkot Ambon optimistis dapat memperkuat kesiapsiagaan dan memperkecil risiko bencana yang sewaktu-waktu bisa terjadi akibat perubahan iklim dan kerusakan lingkungan.

DPRD Maluku Dorong Percepatan Ranperda Kearsipan untuk Lindungi Aset Daerah

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Komisi IV DPRD Provinsi Maluku menggelar pertemuan dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah serta Biro Hukum Pemerintah Provinsi Maluku.

Membahas rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif komisi terkait penyelenggaraan kearsipan bagi penyelenggara negara di daerah. Pada Kamis (12/06/25)

Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Saodah Tethool , menjelaskan bahwa inisiatif pengajuan ranperda ini didasari oleh urgensi dan kebutuhan mendesak untuk menyelamatkan aset daerah yang selama ini tidak terdokumentasi dengan baik.

“Urgensinya sangat tinggi. Banyak dokumen penting yang masih terbengkalai dan belum tertata secara baik. Ini berisiko terhadap keberlanjutan tata kelola aset daerah,” ujar Tethool.

Menurutnya, Ranperda Kearsipan sempat diusulkan pada 2022, namun kala itu terkendala penganggaran. Karena itu, Komisi IV kembali mengangkatnya sebagai Perda inisiatif di tahun 2025.

“Perda ini sangat penting. Tahun 2022 sudah pernah diusulkan tapi tidak ada anggaran. Sekarang kami dorong lagi sebagai inisiatif Komisi agar bisa direalisasikan,” tambahnya.

Tetthol juga menyampaikan bahwa penyusunan naskah akademik dan draf ranperda telah dilakukan. Komisi IV bahkan telah melakukan studi banding ke Provinsi Jawa Barat untuk menggali masukan.

“Kami sudah studi banding ke Jawa Barat, ada banyak masukan dari Pemprov Jabar terkait substansi ranperda. Setelah ini akan dibahas bersama Pemerintah Daerah Maluku untuk penyempurnaan naskah,” jelasnya.

Tahapan selanjutnya adalah harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM, yang kemudian dilanjutkan dengan uji publik dalam waktu dekat.

Komisi IV menargetkan agar seluruh proses pembahasan dan pengesahan ranperda ini dapat rampung dalam masa sidang tahun ini.

“Kami optimis ranperda ini bisa selesai tahun 2025. Fungsi utama kami adalah legislasi, dan perda ini adalah bentuk komitmen kami terhadap penataan kearsipan yang lebih baik di Maluku,” tuturnya.

Komisi IV DPRD Maluku Mendukung Program Sekolah Rakyat

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku mendukung pelaksanaan Program Sekolah Rakyat.yang merupakan program strategis nasional (PSN), yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 8 Tahun 2025

Dari 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku, baru tiga daerah yang memenuhi kriteria untuk Program Sekolah Rakyat, Kriteria yang telah dipenuhi oleh ketiga daerah, berupa luas lahan yang ditentukan antara 5 hingga 10 hektar.

“Untuk tiga daerah yang telah siap Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan Aru dan satunya saya sudah lupa,”ungkap Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Saoda Tethol kepada wartawan di Ambon, Kamis (12/06/25).

Apalagi program Sekolah Rakyat merupakan terobosan pemerintah dalam upaya memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas. Inisiatif yang dicanangkan oleh Kementerian Sosial RI ini menawarkan pendidikan gratis berbasis asrama bagi siswa dari keluarga miskin dan sangat miskin, dengan tujuan mencetak agen perubahan menuju generasi unggul Indonesia Emas 2045.

Keunikan program ini terletak pada kurikulumnya yang merupakan perpaduan antara kurikulum umum dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) dengan kurikulum pendidikan karakter dari Kementerian Sosial.

Ia tidak memungkiri, walaupun ketiga daerah telah memenuhi kriteria lahan yang ditentukan untuk program sekolah rakyat, namun sesuai kriteria menyeluruh semua kabupaten/kota belum memenuhi syarat untuk program ini.

Tak hanya itu sekolah rakyat ini berbentuk boarding school dari jenjang SD-SMA, dengan daya tampung 1000 orang, setiap kelas akan diisi 25 orang. Semuanya tinggal di asrama, dengan ibu asuh, orang tua asuh dan orang tua asrama.

“Sekolah rakyat ini untuk menampung anak-anak yang miskin, yang tidak mampu untuk membayar uang sekolah. Biaya kehidupan mereka ditanggung oleh negara,”ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, untuk mempersiapkan rencana besar ini, dalam rapat bersama Dinas Sosial, ia telah mintakan agar data anak-anak yang tergabung dalam sekolah rakyat ini di validasi, terutama jika menggunakan data PKH, yang sarat manipulasi.

“Kalau andai memakai data PKH dan sebagainya, pasti ada yang suka dan tidak suka, penerimaan siswa yang seharusnya masuk ke sekolah ini sesuai standar yang ditentukan. Aturannya anak yang miskin, sedangkan PKH ini data manipulasi, banyak yang tidak pantas menerima, tetapi mereka dimasukkan sebagai penerima. Makanya seluruh teman-teman untuk divalidasi datanya,”tandasnya.

Untuk itu, ia berharap pendataan yang dilakukan Dinas Sosial dapat dilakukan dengan baik, terutama difokuskan pada anak-anak yang tidak mampu atau miskin.

“Kami dari komisi tetap mendukung yang menjadi strategis nasional, kami akan kawal agar program ini dapat berjalan sesuai peruntukannya untuk anak-anak miskin,”tegasnya.

Insentif Nakes RSUD Tak Dibayar, Ini Tanggapan Dewan Maluku

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Anggota DPRD Maluku, Welhem Kurnala, menyoroti keterlambatan pembayaran insentif tenaga kesehatan (nakes) di RSUD yang telah tertunggak selama empat bulan.

Ia menilai, penyebab utama bukan terletak pada BPJS, melainkan kinerja tenaga operator di rumah sakit tersebut.

“Kita sudah berulang kali turun langsung dan membedah persoalan ini bersama Dinas Kesehatan. Ternyata, keterlambatan pembayaran insentif maupun Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) lebih disebabkan oleh keterlambatan pelaporan kinerja dari operator serta kelengkapan dokumen yang tidak terpenuhi,” ujar Kurnala, di Ambon, Kamis (12/06/25).

Ia pun meminta Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku untuk segera mengevaluasi dan mengganti tenaga operator yang dinilai tidak kompeten dalam menjalankan tugas administrasi tersebut.

Kurnala membandingkan situasi di RSUD dengan Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD), yang menurutnya tidak mengalami kendala serupa.

“RSKD bisa berjalan lancar, karena operatornya bekerja dengan baik. Jadi ini soal sumber daya manusianya, bukan semata-mata sistem atau BPJS,” tegasnya.

Lebih lanjut, Kurnala menegaskan bahwa kewenangan untuk mengganti operator sepenuhnya berada di tangan kepala dinas.

“Kami sudah sampaikan, tinggal bagaimana kepala dinas menindaklanjutinya,”tegas Kurnala..

Pengeroyokan Antar Direksi PT YHIT di Ambon, WNA Tiongkok Alami Kekerasan Brutal

Penulis
redaksi.MN
-
0

Ambon, Maluku.news – Kasus dugaan pengeroyokan antar sesama direktur dan pemegang saham mencuat di tubuh PT Yong Hong International Trading (PT YHIT), menyusul peristiwa kekerasan yang diduga terjadi di kantor perusahaan tersebut di Kompleks Pergudangan Vasa, Kota Ambon, Sabtu, 17 Mei 2025.

Dalam konferensi pers yang digelar oleh Lotuspresius Law Firm di Ambon, Rabu (11/6), kuasa hukum korban, Budi Junaedi, didampingi paralegal Yacob Erly dan Steven Palyama, mengungkapkan bahwa kliennya, Li Jun, seorang warga negara Tiongkok, menjadi korban kekerasan fisik yang diduga dilakukan oleh dua rekannya sesama direktur dan pemegang saham di PT YHIT, yakni SY (47) dan HR (45). Seorang karyawan berinisial BP (27), warga negara Indonesia, juga turut disebut dalam laporan sebagai terduga pelaku.

Menurut keterangan kuasa hukum, Budi Junaedi, peristiwa bermula dari perselisihan internal perusahaan yang kemudian berujung pada dugaan tindakan kekerasan terhadap korban di ruang rapat.

“Saksi mata RRM, mantan karyawan PT YHIT yang berada di lokasi kejadian, menyatakan HR sempat memiting dan mencekik korban, sementara SY melakukan pemukulan dan tendangan berulang,” ujarnya.

Dijelaskan Budi, aksi kekerasan berlanjut hingga ke luar gedung. Di halaman kantor, SY diduga mencoba memukul korban dengan kayu dan batu paving block, namun dicegah oleh PS, seorang anggota serikat buruh yang juga mengecam sikap pasif karyawan lain. Saat PS mencoba melerai, BP sempat menegur dengan menyebut persoalan tersebut sebagai “masalah imigrasi”.

“Korban yang berusaha melarikan diri justru ditabrak oleh sepeda motor yang dikendarai HR, dan terpental ke dalam selokan,” katanya.

“Meski sempat berlindung dalam sebuah angkot, korban kembali dianiaya secara brutal oleh ketiga terlapor,” katanya lagi.

Budi menegaskan tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia.

“Kami mendesak kepolisian untuk bertindak profesional dan menjunjung tinggi prinsip supremasi hukum,” tandasnya.

Sementara Korban Li Jun kemudian menjalani visum di RS Bhayangkara Ambon dan melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Laporan resmi tercatat dalam: LP/B/295/V/2025/SPKT/POLRESTA AMBON/POLDA MALUKU
Tanggal: 29 Mei 2025, pukul 17.38 WIT

Ketiga terlapor saat ini berstatus sebagai pihak yang dilaporkan atas dugaan pelanggaran Pasal 170 ayat (2), Pasal 351 ayat (2), Pasal 55 ayat (1) ke-1, dan Pasal 64 ayat (1) KUHP. Polresta Ambon telah mengirimkan surat panggilan kedua untuk dimintai keterangan.

Dalam pernyataannya yang disampaikan melalui alat penerjemah, Li Jun menyampaikan harapannya:

“Saya berharap mereka dihukum sesuai hukum. Saya harap semua orang di sini bisa bersikap adil kepada saya. Saya percaya Indonesia adalah negara hukum.”

Pemkot Ambon Rayakan Transisi 500 Anak PAUD ke SD

Penulis
redaksi.MN
-
0

Ambon, Maluku.news – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon melalui Dinas Pendidikan menggelar Sosialisasi Transisi PAUD ke SD sekaligus pelepasan peserta didik PAUD menuju kelas awal SD tahun 2025. Acara yang diadakan di auditorium Universitas Pattimura Ambon, Rabu (11/6/2025), diikuti oleh 500 anak perwakilan PAUD se-Kota Ambon.

Turut hadir Wakil Wali Kota Ambon Ely Toisuta, Bunda PAUD Kota Ambon Lisa Wattimena, Kepala Dinas Pendidikan Ferdinand Tasso, Kabid PAUD Yasmi Budiatin, Ketua IGTKI-PGRI Kota Ambon, serta pimpinan OPD lingkup Pemkot Ambon.

Ketua penyelenggara, Yasmi Budiatin, menyampaikan acara ini bukan sekadar seremoni pelepasan, tetapi juga menjadi momentum merayakan keberhasilan anak-anak menuntaskan pendidikan PAUD, memperkuat rasa percaya diri, kebersamaan, serta menyiapkan mereka menyongsong jenjang SD.

Bunda PAUD Kota Ambon, Lisa Wattimena, memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh anak, guru, dan orang tua atas semangat dan pencapaian yang diraih anak-anak selama di PAUD.

“Di jenjang PAUD inilah karakter anak dibentuk. Ini menjadi langkah awal yang sangat penting untuk pendidikan mereka ke depan,” kata Lisa.

Ia menambahkan, Pemerintah kini mendorong program wajib belajar 13 tahun—dimulai dari satu tahun pra-sekolah PAUD, dilanjutkan SD, SMP, hingga SMA—untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah dan memastikan seluruh anak Indonesia mendapat akses pendidikan yang lengkap.

“Dengan semangat wajib belajar 13 tahun dan transisi PAUD ke SD, mari kita dukung anak-anak kita menjadi generasi cerdas, kreatif, dan berakhlak mulia demi kemajuan Kota Ambon dan bangsa,” ujarnya.

Wakil Wali Kota Ambon, Ely Toisuta, dalam sambutannya juga menekankan pentingnya masa transisi PAUD ke SD yang mendukung kesiapan belajar anak secara menyeluruh, tak hanya soal calistung, tetapi juga membangun fondasi holistik yang meliputi sikap, keterampilan, dan pengetahuan.

“Setiap anak memiliki keistimewaan dan kemampuan yang harus dibina. Program transisi ini memastikan anak tidak terbebani hanya oleh target kognitif, tetapi tumbuh utuh sebagai pribadi,” jelas Toisuta.

Ia juga mengingatkan, kebijakan wajib belajar 13 tahun mulai diterapkan tahun 2025 sebagai upaya Pemerintah meningkatkan kualitas SDM sejak usia dini dan menyiapkan anak menghadapi tantangan masa depan.

“Selamat kepada seluruh anak-anak PAUD yang akan memasuki jenjang SD. Semoga masa transisi ini berjalan lancar dengan dukungan semua pihak,” pungkasnya.

1...363738...291Halaman 37 dari 291