Ambon, Datamaluku.com – Anggota DPRD Provinsi Maluku Yan Zamora Noach, menegaskan bahwa tenaga dokter sangat dibutuhkan, terutama di wilayah-wilayah terpencil yang masih kekurangan tenaga medis.

Oleh karena itu, ia meminta perhatian dari Pemerintah Provinsi Maluku untuk membantu dalam pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di daerah tersebut.Selain tenaga medis, keterbatasan fasilitas kesehatan juga menjadi tantangan besar.

“Alat kesehatan (Alkes) yang tersedia masih jauh dari cukup, begitu pula dengan ketersediaan ambulans yang belum memadai untuk melayani masyarakat,” ujar Noach di Ambon, Kamis (06/03/2025).

Menurut Noach, Sebagai wilayah yang termasuk dalam kategori daerah Terluar, Terpencil, dan Tertinggal (3T), MBD membutuhkan perhatian khusus baik dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

Dirinyapun berharap, ada solusi konkret untuk mengatasi persoalan ini demi peningkatan layanan kesehatan bagi masyarakat di MBD yang di sebut Kalwedo itu.

Ambon, Maluku.news – Anggota DPRD Provinsi Maluku Dapil KKT dan MBD, Yan Zamora Noach, menegaskan bahwa tenaga dokter sangat dibutuhkan, terutama di wilayah-wilayah terpencil yang masih kekurangan tenaga medis.

Oleh karena itu, ia meminta perhatian dari Pemerintah Provinsi Maluku untuk membantu dalam pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di daerah tersebut.Selain tenaga medis, keterbatasan fasilitas kesehatan juga menjadi tantangan besar.

“Alat kesehatan (Alkes) yang tersedia masih jauh dari cukup, begitu pula dengan ketersediaan ambulans yang belum memadai untuk melayani masyarakat,” ujar Noach saat ditemui di Rumah Rakyat Karang Panjang, Ambon, Kamis (06/03/2025).

Menurut Noach, Sebagai wilayah yang termasuk dalam kategori daerah Terluar, Terpencil, dan Tertinggal (3T), MBD membutuhkan perhatian khusus baik dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

Dirinyapun berharap, ada solusi konkret untuk mengatasi persoalan ini demi peningkatan layanan kesehatan bagi masyarakat di MBD yang di sebut Kalwedo itu.

Ambon, Maluku.news – Lewerissa menyampaikan Pidato pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku dalam rangka Pidato Perdana Gubernur Maluku untuk Masa Jabatan 2025-2030, di Kantor DPRD Provinsi Maluku, pada Rabu, 5 Maret 2025.

Acara tersebut dirangkai dengan serah terima jabatan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa yang dihadiri oleh Direktur Produk Hukum Daerah, Dra. Imelda. MPA, Forkopimda Provinsi Maluku, Anggota DPRD Provinsi Maluku, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Se Provinsi Maluku, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku dan juga tokoh masyarakat yang menyaksikan langsung momen penting dalam perjalanan pemerintahan Provinsi Maluku.

Dalam pidatonya, Gubernur menyampaikan Keprihatinannya tentang Maluku yang telah menjadi refleksi pribadinya, Bahwa Maluku adalah daerah yang kaya namun kita masih saja terjerembab dalam situasi kemiskinan.

“Kita adalah daerah yang diberkahi dengan kekayaan Alam yang melimpah mulai dari hasil laut yang memberi kontribusi besar terhadap pendapatan Ikan Nasional, Pariwisata Bahari yang eksotis hingga keberagaman Budaya yang memukau” ucap Lewerissa.

Lanjut Lewerissa, dengan setumpuk masalah yang ia sadari dan kemudian menjadi keresahan serta kesadaran kritis, ia telah memupuk kepercayaan diri bersama dengan Bapak Abdullah Vanath untuk maju mencalonkan diri menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku masa jabatan 2025-2030.

Lewerissa juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Maluku dari kota hingga pelosok negeri atas mandat dan Amanah yang sangat besar kepada kami untuk membawa Maluku ke arah yang lebih baik, keluar dari belenggu kemiskinan yang selama ini menjadi tantangan besar bagi kita semua.

Gubernur Hendrik Lewerissa menekankan dari berbagai persoalan yang ditemuinya dilapangan pada saat Kampanye menjadi dasar untuk menyusun berbagai Agenda perubahan yang disebut sebagai Sapta Cita Lawamena untuk memimpin Maluku Kedepan.

“Sapta Cita Lawamena adalah pilihan diksi yang menggambarkan spirit dan strategi pembangunan yang menjadi landasan kita semua dalam mewujudkan Maluku yang maju, sejahtera dan berkeadilan” tegas Gubernur.

Dalam Sapta Cita-nya, lewerissa-Vanath akan memastikan Aparatus Sipil Negara pemerintah Provinsi Maluku harus menjadi Ujung Tombak bagi pelayanan masyarakat dan pembangunan oleh karena itu harus memiliki kemampuan, karakter yang baik dan memiliki dedikasi yang Tinggi untuk dikontribusikan secara Produktif untuk kemajuan daerah Maluku.

Dari segi pengentasan Kemiskinan dan pengurangan tingkat pengangguran, Gubernur dan wakil gubernur akan melakukan Upaya untuk membuka lapangan pekerjaan baru, meningkatkan ketrampilan kerja dan mendorong Investasi yang berpihak pada kepentingan Rakyat Maluku.

” Kita memang membutuhkan Investasi untuk membuka lapangan Pekerjaan bagi banyak Putra Putri kita yang mencari pekerjaan, tetapi Investasi yang kami butuhkan di Maluku adalah investasi yang Taat Aturan, etis dan responsive. Karena investasi yang kita harapkan adalah Investasi yang memberdayakan baik rakyat maupun kemajuan Maluku” sambung lewerissa.

Selanjutnya Gubernur dan wakil Gubernur juga memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan memperbaiki kualitas Pendidikan, kesehatan dan prestasi olahraga dan juga memperhatikan kesetaraan gender, penguatan peran perempuan, pemuda serta penyandang disabilitas dalam pembangunan daerah.

Masalah pendidikan yang sampai saat ini masih terjadi soal defisit tenaga pengajar, distribusi tenaga pengajar yang tidak merata di pulau pulau serta kondisi infrastruktur pendidikan juga tak luput dari perhatian Gubernur Maluku.

“soal pendidikan serta infrastruktur pendukungnya harus menjadi perhatian khusus pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Maluku” ujar lewerissa.

Ambon, Maluku.news – Anggota Komisi IV DPRD Maluku, Lucky Wattimury mengatakan, mutu pendidikan di Maluku kurang dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia yang tergolong sudah maju.

Rendahnya mutu pendidikan di Kota Ambon, terlihat dari kurangnya sarana dan prasarana, seperti ruang belajar, laboratorium, kurangnya tenaga guru, kesejahteraan guru yang masih rendah, serta rendahnya kualitas pengelolaan manajemen pendidikan.

“Untuk memperbaiki pendidikan di Maluku dengan fokus pada daerah 3T pada hakekatnya kami mendukung. Karena bagaimana pun wajah 3T harus sejalan sebanding dengan pengembangan pendidikan di daerah lainnya di Indonesia.

Namun kalau mau prioritas disana tidak apa-apa, tapi ingat bahwa pendidikan tidak bisa dipetakan-petakan daerah ini penting dan ini tidak penting. Tetapi pendidikan harus diletakan dan dibahas secara komprehensif.

Hanya dengan begitu kita mendapat kualitas SDM yang baik di Maluku,”tutur Wattimury kepada wartawan di rumah rakyat, karang panjang, Ambon, Senin (03/03/2025).

Sayangnya dalam penanganan permasalahan terjadi, Pemerintah Daerah Maluku terkesan lebih memfokuskan pada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Merespon hal tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Maluku, Lucky Wattimury menilai untuk meningkatkan mutu pendidikan, seharusnya tidak hanya difokuskan semata pada daerah 3T, tetapi harus dilihat secara menyeluruh.

Meski begitu hal ini dikarenakan, sekolah yang berada di pusat kota seperti di Kota Ambon, dan Kabupaten Maluku masih banyak yang belum tersentuh, dengan berbagai persoalan yang sangat kompleks. Baik dari sisi keberadaan Guru, kualitas dan kapasitas Guru, infrastruktur pendidikan, baik itu ruang belajar, laboratorium dan lain sebagainya.

Dalam upaya penanganan politisi PDIP ini menyarankan agar perlu dilakukan identifikasi masalah pendidikan secara menyeluruh. Hal ini yang perlu dilakukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur, Hendrik Lewerissa dan Abdullah Vanath, sehingga program yang dijalankan tersistem selaras dengan permasalahan yang terjadi di setiap daerah.

Apalagi menurutnya, dengan keterbatasan APBD yang hanya Rp.3,3 triliun, dimana 60 persen diantaranya habis pakai untuk biaya belanja birokrasi, termasuk pembayaran hutang pinjaman PT SMI setiap tahun Rp.137 miliar, ditambah efesiensi anggaran yang dilakukan selama tiga tahap. Sudah tentu anggaran untuk pembangunan, secara penyelesaian pendidikan dan lain sebagainya akan semakin minim.

Untuk itu, kata Wattimury perlu dilakukan terobosan atau kebijakan lainnya oleh Gubernur dan Wakil Gubernur, termasuk melobi ke Pemerintah Pusat untuk adanya tambahan biaya.

“Saya usul, beliau dekat dengan Presiden mestinya mengambil langkah dan berbicara dengan Pempus, itu diluar APBD. Entah itu apa namanya anggaran itu, harus kita lakukan seperti itu. Kalau cuma berharap APBD, saya percaya betul, tidak akan pernah menyelesaikan masalah pendidikan di Maluku,”pungkasnya.

Ambon, Maluku.news – Hingga kini DPD Golkar Maluku belum juga mengusulkan pergantian antara waktu (PAW) Alm Effendy Latuconsina. Proses pengajuan PAW biasanya melibatkan penunjukan calon pengganti oleh partai politik yang bersangkutan, kemudian diajukan ke DPRD untuk diproses lebih lanjut

Apalagi sesuai peraturan perundang-undangan proses pergantian merupakan kewenangan partai politik untuk mengusulkan ke dewan. Hal ini disampaikan Ketua DPRD Maluku, Benhur Watubun di Ambon, Selasa (25/02/2025

“Jadi kita kembalikan ke partai untuk mengusulkan. Karena aturan mengatakan bahwa yang menggantikan itu adalah caleg dari Dapil yang sama, yang memperoleh suara dibawah atau terbanyak kedua setelah yang meninggal dunia,”ucapnya.

Atas usulan tersebut, barulah dewan memproses ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maluku untuk melakukan verifikasi dokumen atau berkas calon PAW.

“Kalau sudah ada keputusan partai bahwa penggantinya si A, maka kewenangan DPRD ialah melanjutkan kepada KPU untuk melakukan verifikasi dokumen atau berkas calon PAW,”cetusnya.

Lanjut Watubun , jika hasil verifikasi dinyatakan lengkap, maka KPU akan mengusulkan surat keputusan pengganti dan disampaikan ke DPRD, untuk selanjutnya disampaikan ke Menteri Dalam Negeri, melalui Gubernur.

Prinsipnya, ia memastikan Dewan tidak mempersulit, jika usulan dari partai telah disampaikan ke dewan, maka akan langsung diproses untuk secepatnya dilakukan PAW.

“Jadi DPRD pada prinsipnya tidak mempersulit, hanya saja masih menunggu kira-kira dari internal partai Golkar memutuskan siapa.Karena kalau tidak diganti, tentu ada batas waktu pemberian gaji kepada almarhum kepada keluarganya, sesudah itu dikembalikan ke negara,”tandasnya.

Ambon, Maluku.news – Anggota DPRD Provinsi Maluku dari dapil kota Ambon.Rovik Afifudin menegaskan seorang kepala dinas Pendidikan atau dinas yang lain ibarat seorang manajer yang harus memiliki kemampuan manajerial dalam mengelola institusi, termasuk dinas yang dipimpinnya.

Apalagi, dalam proses penilaian kepala dinas, aspek yang paling utama adalah kebutuhan pemimpin, dalam hal ini Gubernur dan Wakil Gubernur, agar dapat bekerja sama dalam mewujudkan visi dan misi LAWAMENA.Ujar Afifudin kepada wartawan di Ambon, Senin (24/02/25)

Menurutnya semua orang memiliki kesempatan yang sama, namun yang lebih penting adalah profesionalitas dalam bekerja, bukan sekadar mengikuti kehendak atasan atau bermental “ABS (Asal Bapa Sanang)” seperti yang terjadi dalam birokrasi lima tahun terakhir.

“Selain melakukan pembenahan birokrasi dan memenuhi syarat-syarat administratif, yang lebih penting adalah bagaimana kepala dinas sesuai dengan kebutuhan pemimpin. Saya kira kewenangan sepenuhnya ada pada Gubernur dan Wakil Gubernur,” ujar Afifudin.

Tak hanya itu mentalitas semacam itu harus dihilangkan dan pejabat yang dipilih harus benar-benar memiliki kompetensi dan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya.

“Kewenangan tetap ada pada Gubernur dan Wakil Gubernur. Tetapi, mereka yang dipilih harus benar-benar loyal kepada tugas, bukan kepada atasan. Loyal kepada tugas berarti ketika ada permintaan yang di luar koridor, mereka harus mengingatkan, bukan malah mencari-cari cara untuk membenarkan hal tersebut,” tegasnya.

Dia mengatakan pentingnya kaderisasi dalam lingkup Maluku, karena selama ini banyak potensi lokal yang kurang diberdayakan, sementara justru banyak orang dari luar yang masuk ke dalam birokrasi.

Meski begitu, hal ini secara psikologis kurang baik, sehingga perlu adanya pemberdayaan bagi sumber daya manusia (SDM) lokal yang masih ada.

Mestinya kepala dinas tidak hanya harus menguasai satu bidang tertentu, tetapi juga harus memiliki kemampuan manajerial yang sesuai dengan visi dan misi LAWAMENA.

Hal ini terutama berkaitan dengan pemerataan tenaga pendidik serta peningkatan infrastruktur pendidikan yang belum merata di Maluku.

“Yang paling penting adalah memahami visi dan misi LAWAMENA, terutama Sapta Cinta. Jangan sampai ada pejabat yang tidak memahami visi tersebut”.