Ambon, Maluku.news – Anggota Komisi III DPRD Maluku, Rovik Akbar Afifudin, menyambut positif rencana pembangunan jalan lingkar Teluk Ambon yang disampaikan dalam kunjungan Kepala Bappenas ke Maluku.

Namun, ia menegaskan bahwa pembangunan tersebut harus benar-benar direalisasikan dan tidak sekadar menjadi janji dari pemerintah pusat.

“Silakan bangun apa saja di Maluku, yang penting terealisasi dan tidak mengganggu kehidupan masyarakat yang ada di Maluku,” ujar Rovik kepada wartawan digedung DPRD Maluku Jumat (25/06/25).

Politisi partai Persatuan Pembangunan ini menilai, proyek jalan lingkar Teluk Ambon bisa memberikan manfaat besar bagi perekonomian daerah. “Kalau pembangunan jalan lingkar Teluk Ambon bermanfaat untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, tidak ada masalah. Tapi sejauh ini itu masih sebatas pernyataan,” katanya.

Dia inginkan rencana tersebut dapat diwujudkan dalam aksi nyata, bukan sekadar janji manis dari pemerintah pusat.

“Kami harapkan bisa direalisasikan. Kita tetap mendukung, cuma jangan diberi mimpi dari pusat bilang mau bikin ini, bikin itu tapi tidak terlaksana,” tegasnya.

Ia menambahkan, jika pemerintah pusat membutuhkan perencanaan teknis dari daerah, pihaknya siap mendukung, agar pembangunan bisa segera dilaksanakan. kemudian dibangun,” pungkasnya.

Ambon, Maluku.news -Wakil ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Nita Bin Umar, mengimbau masyarakat Kota Ambon untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap cuaca ekstrem yang masih melanda wilayah tersebut.

Apalagi dalam beberapa minggu terakhir, Kota Ambon mengalami curah hujan yang sangat tinggi yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan.

“Kami melihat beberapa minggu ini, khususnya di Kota Ambon, cuaca sangat ekstrem. Perjalanan udara, laut, dan sekitarnya pun mengalami pembatasan dari BMKG hingga 26 Juni,” ujar Nita kepada wartawan. di Ambon, Selasa (24/06/25).

Menurut Politisi partai Amanat nasional ini , hujan deras yang mengguyur sejak Jumat hingga Sabtu pekan lalu telah menyebabkan banjir dan longsor di sejumlah titik. Nita mengungkapkan bahwa rumahnya yang berada di kawasan Tanah Lapang Kecil turut terdampak banjir.

“Banjir bukan hanya sampai di kaki, tapi sudah selevel dada. Semua rumah kemasukan air,” ungkapnya.

Melihat kondisi tersebut, Nita mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada, terlebih bagi warga yang tinggal di lereng gunung maupun di dekat aliran sungai.

“Sekarang hujan kembali turun. Walaupun tidak terlalu deras, kalau berlangsung terus hingga malam tetap berisiko tinggi. Kami minta masyarakat lebih berhati-hati,” tegasnya.

Ia juga mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Daerah. “Kita sudah lihat pada hari Minggu, Pak Gubernur dan Wali Kota Ambon turun langsung meninjau lokasi bencana. Kami yakin, baik Gubernur maupun Wali Kota tidak akan lepas tangan dan terus melakukan pengawasan,” tuturnya

Ambon, Maluku.news – Ketua DPRD Maluku menegaskan bahwa eksplorasi tambang oleh PT Batulicin di Kabupaten Maluku Tenggara harus dihentikan apabila terbukti menyalahi aturan perundang-undangan.

Penegasan ini disampaikan dalam rapat internal legislatif setelah DPRD menerima laporan dari masyarakat dan media mengenai aktivitas tambang yang dinilai janggal, pada Jum’at (20/06/25).

Ketua DPRD, Benhur Watubun, mengingatkan bahwa seluruh entitas usaha di Republik Indonesia wajib patuh terhadap hukum yang berlaku.

“Kita ini tidak hidup di hutan alam belantara. Kita hidup di negara kesatuan Republik Indonesia yang taat pada Pancasila, UUD 1945, dan seluruh aturan yang terkait, di bidang pertambangan, lingkungan, dan pemerintahan, semua harus dijalankan,” kata Benhur setelah menyikapi beroperasinya perusahaan PT Batulicin di Ohoi Nerong Kei Besar, yang selama delapan bulan terakhir, belum memiliki ijin Amdal dan sebagainya tetapi sudah beroperasi melaksanakan eksploitasi.

Menurutnya, kegiatan eksplorasi PT Batulicin Kabupeten Maluku Tenggara (Malra) khususnya di Ohoi Nerong, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara.

Ini baru berada pada tahap awal, namun sudah terdapat aktivitas pengambilan material tambang dan pengiriman ke luar daerah tanpa transparansi kepada publik.

“Masa baru eksplorasi sudah ambil batu dan pasir, lalu bawa ke Merauke? Ini harus diklarifikasi. Dulu Blok Masela saja butuh sepuluh tahun dari eksplorasi sampai hasil diumumkan,” ungkapnya.

DPRD pun menilai ada kelemahan dalam pengawasan oleh pemerintah kabupaten maupun dinas teknis di tingkat provinsi. Apalagi, ijin eksplorasi baru diterbitkan, namun pelaksanaan lapangannya terkesan telah masuk tahap eksploitasi.

“Problemnya bukan di perusahaan, tapi apakah pemerintah melaksanakan UU atau tidak. Kalau tidak, maka itu pelanggaran, dan harus dihentikan,” kata Benhur.

Sebagai bentuk langkah resmi, DPRD akan segera menggelar rapat dengar pendapat dengan menghadirkan Dinas ESDM, Bupati Malra, dan pihak PT Batulicin. Tidak hanya itu, DPRD juga membuka opsi mengundang Pangdam XV Pattimura bila ditemukan indikasi keterlibatan oknum TNI dalam ikut membackup kegiatan eksplorasi dan eksploitasi Perusahaan PT Batulicin milik Haji Izam di Ohoi Nerong Kei Besar.

“Semua akan kita undang. Pangdam juga akan kami undang untuk memberi penjelasan, sebab banyak pihak ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi di lapangan,” janjinya.

Ambon, Maluku.news – Ketua DPRD Maluku menegaskan bahwa eksplorasi tambang oleh PT Batulicin di Kabupaten Maluku Tenggara harus dihentikan apabila terbukti menyalahi aturan perundang-undangan.

Penegasan ini disampaikan dalam rapat internal legislatif setelah DPRD menerima laporan dari masyarakat dan media mengenai aktivitas tambang yang dinilai janggal, pada Senin (16/06/25).

Ketua DPRD, Benhur Watubun, mengingatkan bahwa seluruh entitas usaha di Republik Indonesia wajib patuh terhadap hukum yang berlaku.

“Kita ini tidak hidup di hutan alam belantara. Kita hidup di negara kesatuan Republik Indonesia yang taat pada Pancasila, UUD 1945, dan seluruh aturan yang terkait, di bidang pertambangan, lingkungan, dan pemerintahan, semua harus dijalankan,” kata Benhur setelah menyikapi beroperasinya perusahaan PT Batulicin di Ohoi Nerong Kei Besar, yang selama delapan bulan terakhir, belum memiliki ijin Amdal dan sebagainya tetapi sudah beroperasi melaksanakan eksploitasi.

Menurutnya, kegiatan eksplorasi PT Batulicin Kabupeten Maluku Tenggara (Malra) khususnya di Ohoi Nerong, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara.

Ini baru berada pada tahap awal, namun sudah terdapat aktivitas pengambilan material tambang dan pengiriman ke luar daerah tanpa transparansi kepada publik.

“Masa baru eksplorasi sudah ambil batu dan pasir, lalu bawa ke Merauke? Ini harus diklarifikasi. Dulu Blok Masela saja butuh sepuluh tahun dari eksplorasi sampai hasil diumumkan,” ungkapnya.

DPRD pun menilai ada kelemahan dalam pengawasan oleh pemerintah kabupaten maupun dinas teknis di tingkat provinsi. Apalagi, ijin eksplorasi baru diterbitkan, namun pelaksanaan lapangannya terkesan telah masuk tahap eksploitasi.

“Problemnya bukan di perusahaan, tapi apakah pemerintah melaksanakan UU atau tidak. Kalau tidak, maka itu pelanggaran, dan harus dihentikan,” kata Benhur.

Sebagai bentuk langkah resmi, DPRD akan segera menggelar rapat dengar pendapat dengan menghadirkan Dinas ESDM, Bupati Malra, dan pihak PT Batulicin. Tidak hanya itu, DPRD juga membuka opsi mengundang Pangdam XV Pattimura bila ditemukan indikasi keterlibatan oknum TNI dalam ikut membackup kegiatan eksplorasi dan eksploitasi Perusahaan PT Batulicin milik Haji Izam di Ohoi Nerong Kei Besar.

“Semua akan kita undang. Pangdam juga akan kami undang untuk memberi penjelasan, sebab banyak pihak ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi di lapangan,” janjinya.