Ambon, Maluku.news – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon bersama sejumlah pihak menggelar rapat koordinasi lintas sektor untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Rapat ini berlangsung di ruang Vlisingen, Balai Kota Ambon, Kamis (12/6/2025).
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPA) Kota Ambon, Meggy Lekatompessy, menekankan pentingnya kolaborasi antara kepolisian, pemerintah desa, organisasi keagamaan, hingga kelompok pendamping korban.
“Pemerintah desa harus lebih proaktif mendata korban dan membantu pengurusan dokumen kependudukan agar proses hukum tak terhambat,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima media ini, Jumat (13/6/2025).
Lekatompessy juga mendorong peran gereja dan lembaga keagamaan lainnya untuk ikut mencegah kekerasan sejak dalam keluarga, dengan membangun jejaring kerja yang solid.
Sementara itu, Kanit PPA Polresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease, Ipda Imelda Pariama, memaparkan data kasus kekerasan perempuan dan anak periode 2024–2025. Ia juga menyerap sejumlah masukan peserta rapat, salah satunya pentingnya sosialisasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) kepada masyarakat.
Salah satu pembahasan penting adalah perlunya kerja sama antara Polresta Ambon dan Juru Bahasa Isyarat (JBI) melalui nota kesepahaman (MoU). Langkah ini untuk menjamin pendampingan layak bagi anak-anak penyandang disabilitas mental saat menjalani proses hukum.
Ipda Imelda juga mengusulkan agar Pemkot Ambon mempertimbangkan penerapan jam malam bagi anak-anak sebagai langkah preventif, untuk mencegah tawuran hingga pelecehan seksual, khususnya yang kerap terjadi di penginapan dan hotel murah.
Melalui rapat lintas sektor ini, Pemkot Ambon menegaskan komitmennya menghadirkan perlindungan yang lebih kuat bagi perempuan dan anak, serta memperkuat koordinasi penanganan hingga tingkat desa dan keluarga.
