Ambon, Maluku.news – Dugaan tindak kekerasan oleh aparat TNI kembali mencuat di Maluku Tenggara. Seorang pemuda Ohoi Mataholat, Kecamatan Kei Besar Selatan, Jheper Ingratubun, mengaku mengalami pemukulan oleh Danramil Elat, Lettu Infanteri Nirwan Boiratan, saat pertemuan di sekitar lokasi operasional PT Batulicin.

Dalam video klarifikasi yang beredar, Ingratubun menjelaskan bahwa dirinya bersama Sekretaris Ohoi semula diajak oleh dua anggota TNI untuk menemui Danramil. Namun, saat tiba di lokasi, Danramil yang sedang duduk disebut tiba-tiba memukul bagian mulutnya hingga menyebabkan luka berdarah.

Menanggapi insiden tersebut, Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Fauzan Rahawarin, menyampaikan pernyataan tegas karena informasi yang diterimanya menyebutkan bahwa, kasus itu telah diselesaikan secara internal antara Kodim Kota Tual dan korban, peristiwa serupa tidak boleh kembali terjadi.

“Ini negara hukum. Siapa pun pelakunya, dari institusi apa pun, jika melakukan pelanggaran tetap harus diproses secara hukum. Tidak boleh ada kekerasan, apalagi oleh aparat,” ujar Fauzan saat di Ambon, senin (07/07/25).

Dia menambahkan, penyelesaian secara kekeluargaan memang patut diapresiasi jika disepakati bersama. Namun, ia menekankan bahwa hak korban untuk menempuh jalur hukum tetap harus dihormati.

“Kalau keluarga korban merasa belum selesai dan ingin membawa kasus ini ke jalur hukum, itu adalah hak mereka. Negara hadir untuk melindungi setiap warga negara,” kata dia.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas dan ketenangan di kawasan operasional PT Batulicin, yang selama ini menjadi perhatian publik. Menurut dia, segala bentuk provokasi hanya akan mengganggu upaya pembangunan yang tengah dijalankan pemerintah dan dunia usaha.

“Semua pihak harus menahan diri. Kita butuh suasana yang kondusif agar proses pembangunan berjalan tanpa gangguan. Saya harap kejadian ini menjadi yang terakhir,” Ungkap Fauzan.

Ambon, Maluku.news – Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur G. Watubun, menegaskan pentingnya penegakan disiplin terhadap aparatur sipil negara (ASN) yang diduga terlibat dalam hilangnya dokumen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) di Dinas Pendidikan Maluku.

Ia menyatakan bahwa jika ada indikasi keterlibatan, maka pejabat terkait harus dinonaktifkan untuk mempermudah proses hukum.

“Kalau memang ada indikasi keterlibatan, kita dorong agar gubernur segera menonaktifkan staf maupun pejabat yang diduga terlibat. Tujuannya agar proses hukum berjalan fokus dan tuntas. Ini menyangkut periode 2019 hingga 2024,”ujar Benhur Watubun di Ambon, Kamis (03/07/25).

Benhur menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin berspekulasi mengenai keterlibatan pihak mana pun, termasuk mantan Gubernur Maluku, Murad Ismail. hal tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan penegak hukum.

“Apakah mantan gubernur terlibat atau tidak, itu urusan hukum. Kita tidak boleh berandai-andai. Saya tidak bertindak sebagai polisi, saya bertindak sebagai politisi yang ingin agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali,” ujarnya.

Lebih lanjut, Benhur mendorong pemerintah provinsi untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan arsip. Ia mengingatkan bahwa DPRD telah menginisiasi dua peraturan daerah penting yang perlu segera diimplementasikan.

“Yang pertama adalah Perda tentang Kearsipan, dan yang kedua adalah Perda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Keduanya penting untuk memastikan pengelolaan dokumen dilakukan secara digital dan terdokumentasi dengan baik. Harus ada arsiparis yang profesional, dan sistem pengendalian arsip yang jelas,” jelas Benhur.

Menurut politisi PDIP Maluku ini hilangnya dokumen penting ini menjadi tamparan keras bagi kredibilitas pemerintah daerah. Ia menyebut kasus tersebut sebagai insiden serius yang mencoreng wibawa birokrasi.

“Terus terang, ini mencoreng wajah pemerintah daerah. Sepanjang yang saya tahu, ini baru pertama kali terjadi dan sangat memalukan. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang kembali,” tegasnya.

Ambon, Maluku.news – Wakil Ketua DPRD Maluku, Abdullah Asis Sangkala, menyoroti rendahnya realisasi pendapatan retribusi daerah yang baru mencapai 36,91 persen dari target lebih dari Rp800 miliar hingga pertengahan tahun 2025.

Ia menyampaikan bahwa masih banyak OPD yang belum memenuhi target, bahkan ada yang belum sama sekali merealisasikan pendapatannya.

Untuk itu, DPRD mendorong Bapenda sebagai koordinator Pendapatan Hasil Daerah (PHD) melakukan konsolidasi internal guna memperkuat pencapaian target.

“Kita akan diskusikan secara spesifik bersama mitra komisi untuk mengurai kendala-kendala yang menghambat capaian retribusi ini,” ucap Wakil Ketua DPRD Maluku Abdullah Asis Sangkala usai rapat evaluasi peningkatan PAD bersama Gabungan Komisi II, III dan IV pada Kamis (03/07/25).

Harapannya, setiap program OPD bisa diarahkan untuk mendongkrak pendapatan, tentunya dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah,” ungkapnya.

Dalam waktu dekat, DPRD dan pemerintah daerah akan menggelar pembahasan prognosis semester II, dengan menekankan perlunya komitmen dan pendekatan yang realistis terhadap kondisi ekonomi saat ini.

Ia menyebut penting untuk mengoreksi target yang sudah tidak relevan, dan terus mendorong target yang masih memungkinkan dikejar.

Dewan dan pemerintah daerah juga telah sepakat untuk meninjau kembali Perda provinsi Maluku Nomor 02 Tahun 2024 tentang Retribusi Daerah, karena banyak tarif retribusi yang masih jauh di bawah standar dan perlu disesuaikan agar potensi PAD bisa dioptimalkan.

Ambon, Maluku.news – Wakil Ketua DPRD Maluku, Johan Yohanis Lewerissa, menegaskan pentingnya pemerintah daerah mengoptimalkan dua strategi utama dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), yakni intensifikasi dan ekstensifikasi.

Ia menyebutkan bahwa pendekatan teknis yang maksimal perlu diiringi dengan kemauan politik untuk menggali potensi-potensi yang belum tergarap.

“Intensifikasi itu bukan sekadar menarik pajak dari yang sudah ada, tapi bagaimana masyarakat bisa diedukasi, diberikan fasilitas, dan diwajibkan untuk membayar pajak secara sadar,” kata Lewerissa dalam rapat evaluasi peningkatan PAD bersama gabungan komisi II,III dan IV serta OPD di DPRD Maluku, Kamis (03/07/25).

Dia juga mendorong pemerintah daerah untuk memperluas basis pajak melalui ekstensifikasi. Dengan melakukan promosi aktif untuk menjaring wajib pajak baru harus digencarkan.

“Kita tidak bisa hanya menunggu. Harus ada kegiatan yang mendorong masyarakat sadar pajak,” ujarnya.

Tak hanya soal pajak dan retribusi, Lewerissa menyoroti potensi tersembunyi dari pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). limbah B3 bisa dijadikan komoditas ekspor yang menguntungkan daerah.

“Selama ini kita hanya menumpuk limbah itu. Padahal sekarang ada teknologi yang memungkinkan limbah diekspor dan diolah kembali. Kita bisa dapat dua kali: dari pengumpulan dan dari penjualan,” ujarnya.

Menurutnya, lahan penyimpanan limbah B3 saat ini sangat terbatas, hanya sekitar 10 x 10 meter. Dengan kerja sama yang tepat dan regulasi yang mendukung, pengelolaan limbah ini bisa memberi kontribusi besar terhadap PAD Maluku.

“Ini usul saya sejak awal. Kalau dikelola dengan benar, bukan cuma urusan lingkungan yang selesai, tapi juga bisa menjadi sumber penerimaan yang nyata,” kata dia.

Lewerissa berharap seluruh OPD mulai berpikir strategis dan kreatif dalam melihat peluang-peluang baru untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah. “Catatan ini harus menjadi perhatian semua pihak dalam menyusun langkah pembangunan ke depan,”ungkapnya.

Ambon, Maluku.news – Anggota Komisi IV DPRD Maluku, Yan Zamora Noach, SP menegaskan bahwa waktu yang tersisa untuk mengejar realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya tinggal enam bulan ke depan. Menurutnya, kondisi ini menuntut adanya inovasi dan penyesuaian strategi secara menyeluruh.

“Semester pertama sudah selesai. Artinya, kita hanya punya enam bulan lagi untuk mengejar target PAD. Dibutuhkan inovasi, perubahan objek, dan garis kebijakan yang sesuai dengan regulasi,” ujar Noach dalam rapat evaluasi peningkatan PAD gabungan komisi II,III dan IV Bersama OPD Maluku, Kamis (03/07/25).

Dia menyoroti bahwa beberapa sektor, seperti perikanan, meski perizinannya telah dihapus, masih menyimpan potensi dari objek lain yang dapat dimanfaatkan.

“Ada potensi yang belum disentuh. Ini harus jadi perhatian bersama, agar bisa menghasilkan kontribusi nyata untuk daerah,” katanya.

Ia juga mengajak semua pihak, termasuk mitra OPD dan legislatif, untuk memberikan dukungan penuh terhadap upaya perubahan dan perbaikan tata kelola retribusi dan PAD.

“Mudah-mudahan dengan kerja sama dan perhatian serius, dalam enam bulan ke depan kita bisa mencapai target yang telah ditetapkan,” ucapnya.