Ambon, Maluku.news – Konsul Amerika Serikat dari Surabaya melakukan kunjungan perdana kepada Gubernur Maluku sebagai langkah strategis dalam mempererat hubungan antara pemerintah AS dan Provinsi Maluku. Pertemuan tersebut menjadi forum penting untuk membahas berbagai tantangan pembangunan di Maluku serta mengeksplorasi peluang kerja sama di berbagai sektor.

Gubernur Maluku memaparkan sejumlah tantangan utama yang dihadapi provinsi kepulauan ini. Kondisi geografis yang terdiri dari banyak pulau menyebabkan keterbatasan infrastruktur dan konektivitas. Formula alokasi dana pemerintah pusat yang didasarkan pada populasi dan luas wilayah dianggap kurang memadai karena tidak memperhitungkan tingginya biaya transportasi yang harus ditanggung Maluku. Selain itu, kekurangan tenaga medis di daerah terpencil, ketergantungan terhadap pasokan komoditas dari luar, serta masalah penangkapan ikan ilegal oleh kapal asing dan domestik menjadi perhatian serius. Isu perdagangan manusia dan tingginya tingkat pengangguran juga turut menjadi sorotan.

Sebagai prioritas pembangunan, Gubernur menekankan perlunya peningkatan industrialisasi dan pemberian nilai tambah pada sumber daya alam Maluku. Pembangunan rumah sakit baru dan peningkatan fasilitas kesehatan menjadi fokus utama. Selain itu, peran aktif sektor swasta sebagai produsen komoditas lokal didorong, termasuk peluncuran program sekolah rakyat guna memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Agenda strategis lain mencakup pembangunan pelabuhan terintegrasi di Seram Barat serta pengembangan zona ekonomi khusus untuk meningkatkan efisiensi logistik dan menarik investasi.

Dalam diskusi mengenai keamanan maritim, Gubernur menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan TNI untuk mengatasi masalah penangkapan ikan ilegal, penyelundupan, serta potensi perdagangan manusia di wilayah perairan Maluku.

Konsul AS menyampaikan minatnya untuk mendorong investasi Amerika Serikat di Maluku, khususnya dalam sektor perikanan dan pembangunan pelabuhan terintegrasi yang strategis. Ia juga membahas dampak kebijakan tarif AS terhadap ekspor produk perikanan dari Maluku.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Maluku mengungkapkan harapannya agar Maluku dapat berkembang menjadi provinsi yang sejahtera dan maju dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat serta kolaborasi berbagai pihak. Ia menegaskan bahwa kepemimpinan yang kompeten dan visi yang jelas merupakan kunci keberhasilan pembangunan daerah.

Ambon, Maluku.news – Wakil Gubernur Maluku, H. Abdullah Vanath menghadiri kegiatan Temu Gubernur Maluku dengan Jajaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi/Kabupaten/Kota se- Provinsi Maluku bertempat di lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Kamis (7/8/2025).

Mengawali sambutannya, Vanath mengatakan kehadiran Satpol PP sebagai suatu lembaga penting dan strategis yang melaksanakan tugas dalam membantu Gubernur/Bupati/Walikota dalam penegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta pelindungan terhadap masyarakat.

Terkait dengan itu, Vanath mengungkapkan Satpol PP sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah memiliki struktur kelembagaan yang diatur khusus dengan Peraturan Pemerintah yakni Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, sementara Organisasi Perangkat Daerah lainnya diatur dalam satu Peraturan Pemerintah yakni Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Hal ini menunjukan Satpol PP sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk secara khusus untuk melaksanakan urusan wajib dasar ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang perlu mendapat perhatian dari Kepala Daerah, jelas Vanath.

Saat ini lanjutnya lagi, terdapat puluhan bahkan ratusan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang perlu ditegakkannya .

Agar peran ini dijalankan secara optimal tentu membutuhkan dukungan personil yang cukup, sarana prasarana yang memadai, serta dukungan anggaran yang diatur dalam Permendagri nomor 17 tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak-hak Pegawai Negeri Sipil Satpol PP, Sarana dan Prasarana minimal, pembinaan dan pengawasan serta penghargaan bagi Satpol PP, jelas Vanath.

” Saat ini Satpol PP diperankan untuk membantu pengawalan pengamanan Gubernur/ Wakil Gubernur/Bupati/ Wakil Bupati/Walikota Kota/Wakil Walikota, mengatasi gangguan Transtibmas seperi halnya demonstrasi yang bersifat anarkis, tawuran antar pelajar, serta penjagaan aset daerah dan hal ini harus menjadi perhatian pemerintah dari segi pembiayaan operasional”, tutur Vanath.

Perlu diketahui, menjelang Pemilukada peran Satpol PP dan Linmas sangat dibutuhkan dalam pengaman TPS dan penertiban alat peraga kampanye.

Memperhatikan berbagai fakta terkait peran Satpol PP dalam tugas pengamanan terhadap kepala daerah, saya mengajak seluruh kepala daerah se- Provinsi Maluku untuk memperhatikan keberadaan Satpol PP dalam mengoptimalkan pelaksanaan Tugas, Pokok dan Fungsi (Tupoksi), jelasnya lagi.

” Kepada seluruh jajaran Satpol PP, saya menginstruksikan dan tegaskan agar tetap melaksanakan Tupoksi yang diemban secara konsisten tanpa mengeluh dalam kondisi keterbatasan berbagai sumber daya terutama dari segi sarana dan prasarana dan pembiayaan operasional, percayalah badai pasti berlalu, mudah-mudahan segala kekurangan yang ada dapat kita perbaiki sedikit demi sedikit dan Satpol PP semakin jaya dan Optimal dalam melaksanakan Tupoksinya” tutur Vanath .

Ambon, Maluku.news – Sekretaris Daerah Maluku, Ir. Sadali IE, M.Si mewakili Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa memberikan materi Strategi Penanganan Konflik Sosial dan Potensi Konflik Sosial di Provinsi Maluku pada Rapat Koordinasi Analisis Permasalahan Bidang Penanganan dan Kontijensi Konflik Sosial di Provinsi Maluku dan Maluku Utara bertempat di Swisbell Hotel, Rabu (6/8/2025).

Hadir dalam acara tersebut yakni Asisten III Maluku Utara, Plt. Deputi Bidang Koordinasi Kantibmas Kemenko Polkam RI dan Staf, Kepala Badan Kesbangpol, Wakapolda Maluku, Dirjen Polpum Kemendagri, Perwakilan Forkopimda Maluku dan Maluku Utara, Kabinda Maluku dan Maluku Utara, Wakil Walikota Ambon dan undangan lainnya.

Dalam materi tersebut, Sadali memaparkan dasar Strategi Penanganan Konflik Sosial dan Potensi Konflik Sosial tertuang dalam UU nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, UU nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan konflik Sosial, Nomor 2 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Keputusan Gubernur Maluku nomor 850 tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi Maluku dan Keputusan Gubernur Maluku nomor 851 tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Provinsi Maluku.

Selain itu, dijelaskan juga beberapa faktor penyebab konflik di Maluku diantaranya Faktor Ketimpangan Ekonomi dan Pembangunan seperti halnya pembangunan yang tidak merata menimbulkan kesenjangan antar daerah, Tingkat Kemiskinan dan pengangguran dan kemiskinan yang tinggi dan memicu keresahan sosial.

Faktor lainnya adalah Politik Identitas dan Provokasi seperti halnya Isu Agama dan Etnis sering dimanfaatkan sebagai kepentingan politik dan penyebaran hoaks dan ujaran kebencian melalui media sosial untuk memperburuk situasi, dan Faktor Lemahnya penegakan Hukum dan Keamanan seperti halnya Sinergitas aparat keamanan dalam mencegah konflik dan Koordinasi antara Pemerintah, TNI/Polri dan Masyarakat dalam mitigasi konflik, tutur Sadali.

Bukan itu saja, kendala dalam penanganan konfik sosial sosial yang dihadapi diantaranya Koordinasi antar Lembaga pusat dan daerah yang belum optimal, Keterbatasan Anggaran dan Infrastruktur serta kurangnya Pendidikan dan sosialisasi perdamaian juga menjadi fokus dalam paparan tersebut.

Perlu diketahui, potensi konflik sosial yang terjadi di Provinsi Maluku antara lain Konflik Perorangan hingga Komunal, Potensi Konflik Politik, Konflik lahan dan batas wilayah, serta ketimpangan ekonomi dan layanan Publik.

Untuk itu, ada beberapa upaya Strategi Penanganan konflik sosial yang dilakukan seperti halnya upaya Pencegahan (Preventif), Upaya deteksi dan respon dini, upaya Penanganan (kuratif), dan Upaya Pemulihan dan Rekonsiliasi (Rehabilitasi).

“Dengan demikian, tindakan yang diambil dalam upaya dan strategi penanganan konflik dilakukan Tindak Respon Cepat, Kegiatan Coffee Morning Bersama Forkopimda, Rapat Koordinasi Forkopimda Provinsi Maluku dilakukan dalam membahas permasalahan yang terjadi di masyarakat”, kata Sadali.

Permasalahan penanganan konflik di Provinsi Maluku yang masih harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Pusat, Pemda, TNI/Polri serta pihak lainnya yaitu Perkembangan Penanganan Konflik di Kariu Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah, Kecamatan Salahutu yakni Konflik antara warga Negeri Tial dan Pemuda Negeri Tulehu yang terjadi pada tanggal 31 Maret dan Kecamatan Seram Utara yaitu konflik Sosial yang terjadi pada tanggal 3 April 2025 yang melibatkan warga Negeri Sawai, Negeri Administratif Masihulan, dan Dusun Rumaolat.

Dari permasalahan yang terjadi pada daerah – daerah tersebut, untuk Kariu sudah dilakukan upaya rehabilitasi rumah yang mengalami rusak ringan dan berat 93 unit melalui APBD Maluku Tengah tahun 2023, bantuan pembangunan Kembali 50 unit rumah rusak berat melalui program RISHA dari Kementerian PUPR RI, Penyediaan air bersih dan sanitasi melalui 5 sumur bor serta distribusi air melalui mobil tanki sejak Desember 2022, Perbaikan Fasilitas Publik dan Pembangunan 4 pos pengamanan guna menjaga stabilitas, Pemasangan Listrik pada tenda rumah warga dan jalan umum, Pelayanan sektor Pendidikan dan Kesehatan terus ditingkatkan serta Pemda Malteng pada 2 Mei 2025 telah melakukan pertemuan dengan Dirjen Kawasan Pemukiman Kementerian PUPR untuk membahas percepatan Pembangunan 207 unit rumah.

Sedangkan untuk yang terjadi di Salahutu dan Seram Utara, upaya yang dilakukan yakni Rapat koordinasi antara Pemerintah Daerah serta Aparat Keamanan (Kapolres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease dan Dadim 1504), Mengunjungi Korban dan Penyaluran santunan dan bantuan serta Pertemuan dengan Tokoh Adat dan pemuda di Luma Salaola Negeri Sawai, Penyaluran sembako dan pakaian sekolah serta membentuk sekolah darurat dan pembentukan pos penjagaan, tutup Sadali