Ambon, Maluku.news – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon resmi mengaktifkan kembali Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) sebagai upaya memperkuat pengawasan dan memastikan seluruh pelayanan publik di Kota Ambon benar-benar bersih dari praktik pungutan liar.

Kebijakan ini ditegaskan langsung oleh Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, usai memimpin apel pagi di Balai Kota, Senin (26/5/2025).

“Saber Pungli ini sebenarnya sudah lama ada, namun sekarang kita fungsikan kembali dengan cakupan yang lebih luas. Bukan hanya menyasar Pasar Mardika, tapi juga seluruh sektor pelayanan publik di Kota Ambon,” ujar Wattimena.

Wali Kota menekankan, Pemkot Ambon bersama Polresta Pulau Ambon dan Kejaksaan Negeri Ambon sepakat untuk bersikap tegas terhadap semua bentuk pungutan liar yang mencederai kepentingan masyarakat.

“Kami berkomitmen menegakkan aturan dan menindak tegas segala bentuk pungli yang ada, demi menciptakan pelayanan publik yang lebih baik dan transparan,” tegasnya.

Selain menyoroti pungli, Pemkot juga mulai menata parkir liar, khususnya di kawasan Pasar Mardika, yang kerap menimbulkan kemacetan dan mengganggu ketertiban. Wali Kota meminta pedagang dan pemilik kendaraan untuk mematuhi aturan, termasuk memanfaatkan area yang memang sudah disediakan pemerintah.

“Kalau di dalam pasar masih kosong, kenapa masih berjualan di luar? Kecuali memang sudah penuh, baru bisa dimaklumi,” ujarnya.

Di sisi lain, Pemkot juga menyiapkan program pembangunan sekolah rakyat sebagai bentuk pemerataan akses pendidikan. Namun demikian, tantangan terbesar saat ini adalah ketersediaan lahan yang memadai.

“Kami membutuhkan sekitar delapan hektar lahan, dan itu belum tersedia di wilayah Kota Ambon,” jelas Wali Kota.

Sebagai alternatif, Pemkot berencana menjalin kerja sama dengan pemerintah negeri di wilayah Leitimur dan Teluk Ambon untuk membuka peluang penyediaan lahan.

Terkait parkir liar yang kian marak, khususnya pada malam hari, Wali Kota mengingatkan kembali bahwa Pemkot sebenarnya telah memiliki Peraturan Wali Kota (Perwali) yang terbit pada 2018. Saat ini, Pemkot akan lebih aktif menegakkan aturan tersebut melalui Dinas Perhubungan (Dishub).

“Dishub sudah berulang kali memberi imbauan agar pemilik kendaraan tidak memarkir mobil di badan jalan. Siang dan sore saja jalan sudah penuh, jadi kalau malam ditambah parkir liar akan semakin macet,” tandasnya.

Wattimena juga menyampaikan dukungan penuh Pemkot Ambon terhadap pembentukan Koperasi Merah Putih, sebagai bagian dari program nasional pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Ini bentuk keseriusan kami mendukung program pemerintah pusat dalam mendorong ekonomi kerakyatan,” ucapnya.

Pemkot juga menggandeng RS Siloam dalam program pemeriksaan kesehatan gratis, khususnya deteksi dini kanker payudara. Awalnya, kegiatan ini ditujukan bagi masyarakat tidak mampu. Namun karena kurangnya minat, pemeriksaan kesehatan tersebut kini dibuka untuk masyarakat umum.

“Langkah ini penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemeriksaan kesehatan sejak dini,” tambahnya.

Dengan aktifnya kembali Saber Pungli, Pemkot Ambon menegaskan komitmennya untuk menjaga pelayanan publik tetap bersih, transparan, dan profesional. Wali Kota menutup keterangannya dengan harapan agar seluruh aparatur pemerintah hingga masyarakat ikut mendukung langkah ini.

“Semua ini demi kebaikan bersama, supaya pelayanan publik benar-benar melayani, bukan menjadi beban bagi warga,” pungkas Wattimena.

Langkah ini menjadi bagian penting dari 17 program prioritas pembangunan Kota Ambon, yang diarahkan untuk mewujudkan kota yang inklusif, tertib, dan semakin ramah investasi.

Ambon, Maluku.news – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon terus menunjukkan keseriusan mendukung kebijakan nasional penguatan ekonomi kerakyatan melalui pembentukan Koperasi Merah Putih.

Komitmen ini mulai diwujudkan secara konkret dengan berdirinya satu koperasi pertama di Negeri Batu Merah yang telah sah secara hukum.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Ambon, Boedewin Wattimena, usai memimpin upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional di Balai Kota, Selasa (20/5/2025).

“Syukurlah bahwa semalam kita sudah live bersama Kakanwil Hukum Provinsi Maluku, Kadis Koperasi, serta Pemerintah Negeri Batu Merah, untuk menetapkan satu badan hukum Koperasi Merah Putih di Negeri Batu Merah,” ungkap Wattimena.

Dengan pengesahan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI, satu unit Koperasi Merah Putih resmi berdiri di Kota Ambon dan menjadikan Negeri Batu Merah sebagai daerah percontohan untuk pengembangan selanjutnya.

Wattimena menegaskan, pembentukan koperasi ini bukan hanya sekadar wacana atau simbol seremoni, melainkan langkah nyata untuk menghadirkan lembaga ekonomi rakyat yang sah, transparan, dan berkelanjutan.

“Ini bukan sekadar pencapaian simbolik. Kita ingin koperasi ini benar-benar hadir di tengah masyarakat, sebagai wadah ekonomi yang inklusif dan mengangkat kesejahteraan warga,” tegasnya.

Ia menambahkan, kehadiran Koperasi Merah Putih juga menjadi upaya konkret Pemkot Ambon mendorong masyarakat agar memiliki akses yang lebih baik terhadap pembiayaan usaha, penguatan modal, hingga pelatihan manajemen usaha.

Target 50 koperasi
Wali Kota Ambon mengungkapkan bahwa langkah di Batu Merah hanyalah tonggak awal. Pemkot menargetkan pembentukan sedikitnya 50 koperasi Merah Putih baru di seluruh negeri dan kelurahan yang tersebar di wilayah Kota Ambon dalam waktu dekat.

“Kalau semua elemen desa dan kelurahan bergerak cepat, saya optimistis angka 50 bisa tercapai. Ini bagian dari upaya kita membangun ekonomi rakyat dari bawah, bukan dari atas,” katanya.

Menurutnya, koperasi akan menjadi instrumen penting untuk memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat lokal, terutama di tengah fluktuasi ekonomi global dan tekanan inflasi yang masih dirasakan oleh warga kota.

Pemkot Ambon juga memastikan tidak hanya berhenti pada tahap pendirian koperasi, tetapi juga akan mendampingi secara aktif. Mulai dari pendampingan administrasi, pelatihan manajemen, hingga membangun jaringan pemasaran produk anggota koperasi.

“Yang penting, koperasi ini tidak hanya berdiri di atas kertas. Harus hidup, beroperasi, dan menjadi tumpuan ekonomi masyarakat,” ujar Wattimena.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan terima kasih atas kerja sama yang baik antara Pemkot, Pemerintah Negeri Batu Merah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Maluku, serta Dinas Koperasi dan UKM Kota Ambon.

“Inilah contoh sinergi lintas sektor yang hasilnya langsung bisa dirasakan masyarakat,” tambahnya.

Koperasi Merah Putih sendiri merupakan inisiatif nasional yang bertujuan memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis komunitas, mendorong kemandirian usaha kecil, dan memperluas akses masyarakat terhadap lembaga keuangan yang sah dan terpercaya.

Konsep ini juga menekankan pentingnya kearifan lokal, solidaritas sosial, dan prinsip keadilan ekonomi sebagai dasar pengelolaan koperasi.

“Ini adalah bentuk nyata gotong-royong modern. Kita ingin masyarakat tak lagi terjebak pada lembaga pembiayaan ilegal, tapi punya wadah sendiri yang sehat dan akuntabel,” jelas Wattimena.

Wali Kota berharap, ke depan Koperasi Merah Putih di Kota Ambon bukan hanya menjadi nama, tetapi juga motor penggerak ekonomi masyarakat. Ia optimistis, dengan dukungan semua pihak, target pembentukan 50 koperasi baru dapat tercapai dan memberi dampak signifikan terhadap penurunan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan warga.

“Kalau kita kerja sama, target ini bukan mustahil. Yang penting, niat tulus dan kerja keras dari semua elemen,” pungkasnya.

Dengan lahirnya koperasi pertama di Batu Merah, Pemkot Ambon membuka babak baru transformasi ekonomi berbasis rakyat demi mewujudkan Ambon yang lebih inklusif, mandiri, dan sejahtera.

Ambon, Maluku.news – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon resmi memulai proses penyusunan arah pembangunan lima tahun ke depan melalui Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ambon 2025–2029.

Forum tersebut digelar di Ambon, Selasa (20/5/2025), dan dibuka langsung oleh Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena. Hadir dalam kegiatan ini unsur organisasi perangkat daerah (OPD), akademisi, tokoh masyarakat, serta perwakilan kelompok perempuan dan pemuda.

Dalam sambutannya, Wattimena menegaskan bahwa penyusunan RPJMD bukan sekadar kewajiban administratif sebagaimana diatur undang-undang, tetapi merupakan komitmen moral pemerintah bersama masyarakat untuk menentukan masa depan Kota Ambon.

“RPJMD bukan hanya dokumen teknokratis, ini adalah cermin komitmen kita membangun Kota Ambon yang lebih baik. Karena itu, masukan dari semua elemen masyarakat sangat penting,” tegas Wattimena.

Wali Kota menjelaskan bahwa saat ini tim perencana telah menyusun draft Ranwal RPJMD secara teknokratis. Namun, konsultasi publik ini penting untuk membuka ruang partisipasi yang lebih luas, agar kebijakan pembangunan ke depan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Tadi saya sampaikan, 17 program prioritas yang sudah menjadi visi dan misi saya saat menjabat harus menjadi acuan utama. Dokumen ini harus punya indikator yang jelas, agar capaian program dapat diukur baik tahunan melalui RKPD maupun jangka menengah lima tahun,” jelasnya.

Wattimena menyebut, program prioritas tersebut antara lain mencakup penataan pasar tradisional, perbaikan sistem pengelolaan sampah, pembangunan fasilitas publik yang ramah disabilitas, penyediaan air bersih yang lebih merata, hingga penguatan ekosistem ekonomi kreatif dan digitalisasi UMKM.

Wattimena juga menegaskan bahwa forum konsultasi publik tidak boleh hanya menjadi rutinitas seremonial. Sebaliknya, harus menjadi sarana mengakomodasi aspirasi, kritik, dan saran konstruktif dari seluruh lapisan masyarakat.

“Saya berharap forum ini benar-benar dimanfaatkan untuk menyempurnakan arah pembangunan Kota Ambon yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” tandasnya.

Ia menambahkan, partisipasi aktif publik sangat penting agar pembangunan tidak hanya terpusat di wilayah tertentu, tetapi merata dan dirasakan semua lapisan warga, termasuk masyarakat di kawasan pesisir, pegunungan, dan kepulauan.

Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota juga menyoroti beberapa tantangan yang dihadapi Kota Ambon, seperti kerawanan bencana alam, tekanan inflasi, pengangguran, hingga persoalan kemiskinan yang meskipun cenderung turun namun masih harus ditekan lebih jauh.

Menurutnya, RPJMD 2025–2029 harus menjadi dokumen strategis yang menjawab tantangan-tantangan tersebut melalui program yang realistis, terukur, dan berkeadilan sosial.

“Kita ingin pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial, budaya, dan lingkungan,” tambahnya.

Forum konsultasi publik ini juga menjadi bagian dari langkah Pemkot Ambon mewujudkan visi “Ambon Manis yang Inklusif, Toleran, dan Berkelanjutan”.

Visi ini diharapkan dapat menjadi arah kebijakan pembangunan yang tidak hanya fokus pada pembangunan fisik dan ekonomi, tetapi juga memperkuat harmoni sosial dan pelestarian lingkungan.

Wali Kota menegaskan, penyusunan RPJMD harus melibatkan semua pemangku kepentingan, mulai dari sektor pemerintah, swasta, akademisi, komunitas, hingga masyarakat umum.

“Kalau hanya pemerintah yang bicara sendiri, maka hasilnya tidak akan maksimal. Tapi kalau semua pihak terlibat, kita bisa punya dokumen perencanaan yang benar-benar mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat Ambon,” pungkas Wattimena.

Dengan langkah awal ini, Pemkot Ambon optimistis dokumen RPJMD 2025–2029 akan menjadi pedoman pembangunan yang tidak hanya memenuhi regulasi, tetapi juga membawa perubahan nyata dan berkelanjutan bagi seluruh warga Kota Ambon.