Ambon , Malumu.news – Dalam semangat membangun sinergi antara pemerintah dan organisasi kepemudaan, Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, SH., LL.M, menerima jajaran pengurus Wilayah Gerakan Pemuda (GP) Ansor Provinsi Maluku periode 2025-2029 di ruang kerjanya, Rabu (6/8/2025). Hal ini menjadi ruang silaturahmi sekaligus dialog terbuka untuk membangun sinergitas dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Maluku dan GP Ansor dalam mendukung pembangunan daerah secara inklusif.

Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut dihadiri oleh Ketua GP Ansor Maluku, H. Ridwan Nurdin, S.Si., M.Kes, yang juga merupakan Ketua Fraksi NasDem DPRD Provinsi Maluku, bersama Sekretaris Wilayah, Ismiran Ingratubun, dan jajaran pengurus. Hadir pula Ketua Cabang GP Ansor Kabupaten Buru, Supriono, beserta pengurus daerah.

Juru Bicara Pemerintah Provinsi Maluku, Kasrul Selang, menyampaikan bahwa pemerintah memandang GP Ansor sebagai mitra strategis dalam membangun Maluku. Sebagai organisasi pemuda di bawah Nahdlatul Ulama (NU). GP Ansor memiliki posisi penting dalam penguatan nilai kebangsaan, toleransi, serta peran aktif dalam pembangunan sosial-ekonomi masyarakat.

Menurut Kasrul, diskusi antara Gubernur dan jajaran GP Ansor menyoroti beberapa hal utama, antara lain soal pengembangan literasi digital dan media sosial, yang dewasa ini menjadi ruang publik terbuka dan dapat membawa dampak negatif bila tidak digunakan secara bijak.

“GP Ansor meminta ruang peran lebih besar dari pemerintah provinsi dalam upaya pembinaan digitalisasi dan medsos. Ini penting agar pemuda bisa menjadi kekuatan produktif dan edukatif, bukan sebaliknya,” ujar Kasrul.

GP Ansor juga memaparkan rencana pendirian Badan Usaha Milik “Ansar”, yang akan melibatkan pemuda sebagai pelaku ekonomi produktif. Program ini diarahkan untuk membuka lapangan kerja baru dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan di kalangan generasi muda Maluku.

“BUM Ansar ini akan menjadi wahana pemberdayaan ekonomi anak muda. Salah satu program awalnya adalah kerja sama distribusi dengan Indo Grosir,” lanjut Kasrul.

Tak hanya itu, GP Ansor Cabang Kabupaten Buru juga menyampaikan bahwa mereka telah membuka lahan pertanian seluas 5 hektar untuk budidaya jagung di kawasan Wae Apo. Inisiatif ini merupakan dukungan nyata terhadap program ketahanan pangan pemerintah pusat dan daerah.

Pemerintah Provinsi Maluku memandang langkah GP Ansor tersebut sejalan dengan visi misi “Sapta Cipta LAWAMENA”, yang diusung Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku. Dalam visi ini, terdapat sejumlah prioritas strategis, antara lain; Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pemberdayaan pemuda, Pengurangan kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja produktif, Ketahanan pangan berbasis potensi lokal, Penguatan kemitraan antar lembaga dan organisasi masyarakat. Seluruhnya merupakan bentuk konkret dari implementasi Asta Cita Presiden RI, Prabowo Subianto di tingkat daerah.

“Bapak Gubernur menilai peran organisasi seperti GP Ansor sangat penting dalam memperluas jangkauan program pemerintah. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, perlu sinergi yang kuat dari seluruh elemen masyarakat,” terang Kasrul.

Gubernur juga menegaskan komitmennya untuk terus merawat kemajemukan, dan mengajak seluruh pihak, terutama anak-anak muda, untuk fokus pada persamaan dalam membangun “Maluku Pung Bae”, bukan terjebak pada perbedaan.

“Pemerintah ini terbuka. Gubernur, Wagub, bahkan seluruh birokrasi tidak anti-kritik. Justru kami mengapresiasi masukan yang konstruktif demi kemajuan daerah,” kata Kasrul menirukan arahan Gubernur.

Dalam kesempatan itu, GP Ansor juga secara resmi mengundang Gubernur untuk menghadiri pelantikan kepengurusan mereka, yang direncanakan pada akhir Oktober 2025 dan akan dihadiri oleh Pengurus Pusat GP Ansor.

Kata Kasrul Menanggapi hal tersebut, Gubernur menyatakan akan berusaha hadir, selama tidak terdapat agenda kenegaraan yang bersifat prioritas.

Pertemuan ini menjadi fondasi awal dari rangkaian kolaborasi jangka panjang antara GP Ansor dan Pemerintah Provinsi Maluku. Sinergi ini diharapkan mampu menjadi model bagi organisasi kepemudaan lainnya dalam ikut serta aktif membangun daerah.

“Kami ingin menjadikan Maluku sebagai rumah bersama, tempat yang layak bagi semua. Dan itu hanya bisa dicapai jika kita bangun bersama, dalam semangat kolaborasi dan saling percaya,” pungkas Kasrul.

Ambon, Maluku.news – Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa berkesempatan menghadiri secara langsung Rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku dalam rangka penyampaian Dokumen Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku tahun 2025-2029, bertempat di ruang rapat DPRD Provinsi Maluku, Selasa (5/8/2025).

Hadir dalam rapat tersebut, Ketua DPRD Provinsi Maluku, Para Wakil Ketua, Pimpinan Fraksi serta para Anggota DPRD Provinsi Maluku, Ketua dan Anggota Pansus RPJMD Provinsi Maluku 2025 – 2029, Forkopimda Provinsi Maluku, Wakil Gubernur Maluku, Sekretaris Daerah, Staf Ahli Gubernur, Asisten Sekda, Pimpinan OPD Lingkup Pemda Maluku, Para Pejabat Struktural Eselon III dan Fungsional Ahli Madya dan undangan lainnya.

Mengawali sambutannya, Lewerissa mengatakan menurut Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 2 tahun 2025, tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Menengah yang memuat visi dan misi, tujuan, sasaran, strategi, arah, kebijakan, program Pembangunan Daerah, serta Kerangka Pendanaan Pembangunan.

Dokumen ini, lanjut Lewerissa menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan Pembangunan 5 tahun kedepan dengan visi Pemerintah Provinsi Maluku yakni “Transformasi Menuju Maluku yang Maju, Adil, dan Sejahtera Menyongsong Indonesia Emas 2045”, yang tergambar dalam tujuan misi Pembangunan Daerah (Sapta Cita) yang berorientasi pada peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pengentasan Kemiskinan, Memperkuat Pembangunan SDM, Peningkatan kualitas dan kuantita infrastruktur dasar, Pengelolaan Lingkungan Kawasan Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, Peningkatan Pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui hilirisasi serta penatan dan revitalisasi Lembaga sosial kemasyarakatan.

“ Jadi dalam penyusunan Ranperda RPJMD, berbagi tahapan telah dilalui, mulai dari penelaan terhadap dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Pencermatan visi-misi, Penyelarasan Dengan Dokumen Nasional (RPJMN), serta penghimpunan data dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan melalui konsultasi public dampai dengan Musrembang RPJMD 2025-2029”, ungkap Lewerissa.

Perlu diketahui, dokumen ini belum sempurna oleh karena itu, sesuai mekanime yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan, akan diserahkan Ranperda RPJMD Provinsi Maluku tahun 2025-2029 kepada Ketua DPRD Provinsi Maluku untuk memperoleh masukan dan saran yang konstruktif.

“ Kami percaya bahwa kehadiran kita di forum yang terhormat ini bukan hanya untuk memenuhi kewajiban konstitusional, tetapi juga melalui dokumen perencanaan dengan berbagai program yang akan dibahas bersama, kita mensinergikan arah dan langkah untuk mensejahterakan Masyarakat Maluku”, tutur Lewerissa.

RPJMD ini, tambah Lewerissa bukan hanya milik Pemerintah Daerah tetapi merupakan hasil kerja kolektif seluruh elemen Masyarakat, oleh karena itu, partisipasi aktif DPRD sebagai Mitra strategis dalam Pembangunan Daerah Adalah kunci keberhasilan pada tataran implementasi.

“ Kami menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada pimpinan dan Anggota DPRD melalui Pansus RPJMD yang telah memberikan ruang bagi pembahasan Bersama ini, semoga sinergi ekekutif dan legislatif dalam Menyusun arah Pembangunan lima tahun kedepan dapat mewujudkan Maluku yang lebih baik”, tutur Lewerissa. (Diskominfo Maluku)

Ambon, Maluku.news – Ratusan orang turut mengambil bagian dalam program Padat Karya yang merupakan program gagasan Kementerian RI dan mendapatkan dukungan penuh oleh Pemerintah Provinsi Maluku, ditandai dengan penyerahan alat kebersihan kepada masyarakat bertempat di Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Ambon, Senin (4/8/2025).

Program Padat Karya membuktikan bahwa pemerintah hadir bukan sebagai regulator, tetapi sebagai mitra masyarakat dalam menumbuhkan harapan dan ekonomi rakyat.

Program yang digagas Kementerian Perhubungan RI dan didukung penuh oleh Pemerintah Provinsi Maluku ini, menyasar berbagai titik vital infrastruktur maritim di Ambon, mulai dari pemeliharaan dermaga pelabuhan Distrik Navigasi, gedung PAUD/TK Al-Gufron binaan kantor Distrik Navigasi, Stasiun Radio Pantai (SROP) Karang Panjang, hingga menara suar Tanjung Nusaniwe. Semuanya disentuh tangan-tangan masyarakat dalam semangat kerja gotong royong.

Adapun ratusan tenaga yang dilibatkan berasal dari wilayah sekitar seperti halnya Kelurahan Waihaong, Ahusen, Waihoka, Karang Panjang, Dusun Waimahu, Desa Latuhalat.

Sementara itu Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dalam Sambutannya yang dibacakan oleh Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekda Maluku Kasrul Selang menegaskan bahwa pembangunan sektor maritim buka sekedar proyek teknis, tetapi program ini meyentuh langsung ke kehidupan masyarakat kepulauan.

“ Maluku adalah provinsi kepulauan, keberadaan infrastruktur seperti dermaga yang sangat prima, karena dermaga bukan hanya tempat bersandar kapal tetapi juga gerbang perekonomian, penghubung antar pulau, dan fasilitas vital bagi mobilitas Masyarakat”, kata Selang.

Menurut Kasrul, kegiatan Padat Karya bukan soal perawatan infrastruktur, melainkan sebuh pendekatan Pembangunan yang humani, mengikutsertakan warga dalam proses, dan memberdayakan mereka secara ekonomi dan sosial.

Kegiatan Padat Karya, lanjut Selang, menyimpan manfaat ganda yang signifikan seperti halnya menghidupkan ekonomi masyarakat sekitar dengan menciptakan lapangan kerja langsung bagi warga, meningkatkan kualitas infrastruktur maritim sehingga dapat menunjang kelancaran pelayaran dan navigasi serta memperkuat kolaborai antara pemerintah, Masyarakat dan pemangku kepentingan sebagai bentuk sinergi membangun Maluku dari laut.

“ Selamat bekerja bagi para peserta padat karya, laksanakan tugas dengan penuh dedikasi dan tanggungjawab, yang paling penting jaga keselamatan dan Kesehatan selama bekerja, karena saat ini kita sedang membangun sesuatu yang lebih penting dari sekedar dermaga, karena yang kita lakukan saat ini Adalah merawat harapan rakyat”, pesan Selang

Dengan semangat padat karya, Pemerintah Provinsi Maluku terus menunjukkan bahwa pembangunan tidak selalu harus dimulai dari gedung-gedung besar atau teknologi canggih, terkadang pembangunan dimulai dari peluh rakyat, dari kerja gotong royong, dan dari keyakinan bahwa laut bukanlah batas, tetapi jalan pulang menuju kesejahteraan, tutur Selang.

Ambon, Maluku.news – Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menghadiri acara Groundbreaking Ceremony Pembangunan Terminal Penumpang Pelabuhan Yos Sudarso Ambon, bertempat di ruang tunggu Pelabuhan Yos Sudarso, Kamis (31/7/2025).

Mengawali sambutannya, Lewerissa mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kinerja dari PT. Pelabuhan (Persero) Regional 4 dan semua pihak yang terlibat dalam Pembangunan terminal penumpang dalam rangka kelancaran lalu lintas orang dan barang yang lebih efisien.

Sebagai Gubernur, lanjut Lewerissa, sangat mendukung pengembangan Pembangunan karena merupakan bagian dari program nasional dalam mendorong konektivitas wilayah kepulauan dan pemerataan pembangunan terminal yang lebih baik, aksesbilitas antar pulau akan semakin lancar, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang merata di Provinsi Maluku.

Perlu diketahui, Pembangunan terminal penumpang Yos Sudarso merupakan Langkah yang sangat strategis dan sejalan dengan rencana induk Pelabuhan Ambon.

Dijelaskan lagi, hampir 70 persen populasi memanfaatkan transportasi laut melalui terminal penumpang Pelabuhan Ambon, untuk itu kebutuhan akan kenyamanan serta kelayakan fasilitas selama menunggu transportasi laut adalah prioritas utama, ungkap Lewerissa.

“ Jadi terminal ini bukan hanya sebuah Pembangunan melainkan cerminan dari pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat, kita juga patut bangga bahwa Pelabuhan Ambon memiliki peran sentral sebagai Hub Port atau transit menuju Kawasan Timur Indonesia”.

Dengan posisi strategis ini, katanya lagi, sudah selayaknya pelabuhan Ambon memiliki terminal penumpang yang modern dan representatif.

Apalagi, komitmen Pelindo dalam meningkatkan pelayanan dan kenyamanan bagi pengguna jasa Pelabuhan khususnya penumpang kapal laut di Wilayah Indonesia Timur patut diberikan apresiasi, jelas Lewerissa.

“ Saya sangat berharap bahwa selesai nanti, terminal penumpang ini akan menjadi ikon baru Kota Ambon, dan lebih dari itu Pelabuhan ini harus berfungsi sebagai simpul transportasi yang representative, modern, dan berstandar nasional”, harap Lewerissa.

Dengan demikian, Pembangunan terminal ini juga merupakan bagian integral dari transformasi berkelanjutan Pelindo dalam mewujudkan Pelabuhan yang efisien, aman, dan berintegritas agar sejalan dengan visi dan misi untuk menjadikan Pelabuhan sebagai motor penggerak ekonomi daerah.

Untuk itu, melalui peningkatan aktivitas di terminal nantinya akan berdampak pada sektor perdagangan, pariwisata, dan jasa Pelabuhan serta dapat membuka lapangan pekerjaan baru dan juga peningkatan kesejahteraan Masyarakat, tuturnya.

Ambon, Maluku.news – Gubernur Maluku menerima kunjungan kerja Plt. Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian pada Kamis 31 Juli 2025 di ruang kerja Gubernur.

Turut hadir mendampingi Gubernur Maluku Kadis Pertanian Maluku sedangkan Dirjen Perkebunan didampingi Kepala Kantor Wilayah Bulog Maluku-Maluku Utara, Kepala Balai Besar Perbenihan Proteksi Tanaman Perkebunan, Kepala Balai Perakitan Modernisasi Pertanian Provinsi Maluku.

Gubernur memberikan apresiasi atas kunjungan kerja Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian ke Maluku.

Dalam pertemuan tersebut Gubernur Maluku menegaskan hasil pertemuan dengan Wakil Pertanian pada tanggal 7 juli yang lalu di Jakarta.

Gubernur kembali menegaskan beberapa komoditas perkebunan Maluku yang perlu mendapat dukungan Kementan antara lain Pala, Cengkeh, kelapa,
dalam, kakao, jambu mete serta pengembangan sagu dan hilirisasi sagu di Kabupaten Seram Bagian Timur.

Selain itu, untuk tanaman pangan Gubernur juga menyebutkan salah satu komoditas pangan khas Maluku yakni hotong di Pulau Buru dan pengembangan cabai untuk mendukung pengendalian inflasi di Maluku.

Dalam pertemuan tersebut, Dirjen Perkebunan menyampaikan potensi pengembangan padi gogo di Maluku termasuk di Kota Ambon melalui program urban farming yakni memanfaatkan lahan sempit dan pekarangan dengan menanam komoditas pertanian.

Dirjen Perkebunan juga menyebutkan bantuan yang akan diterima Pemerintah Provinsi Maluku antara lain pala 250 hektar melalui APBNP 2025, sedangkan tahun 2026 Maluku akan menerima total bantuan tanaman perkebunan 8.000 ha yang meliputi pala 2.600 ha, kakao 1.900 ha, jambu mete 1.400 ha, kelapa dalam 1.100 ha, sagu 1.000 ha.

Adapun daftar bantuan tersebut langsung diserahkan kepada Gubernur Maluku untuk ditindak lanjuti oleh Dinas Pertanian Provinsi Maluku.

Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku, setelah pertemuan tersebut mengemukakan bahwa kunjungan Dirjen Perkebunan ke Maluku yakni untuk monitoring realisasi padi gogo, melakukan penaman padi gogo di desa Nusaniwe Kota Ambon, meninjau hilirisasi sagu di Desa Rutong dan mengunjungi exportir pala di Kota Ambon.

Ambon, Maluku.news – Di tengah riak-riak kegelisahan umat, Wakil Gubernur (Wagub) Maluku, Hj. Abdullah Vanath, memilih jalan yang tidak selalu mudah. Jalan kejujuran dan kerendahan hati. Ia datang memenuhi surat panggilan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Maluku, bukan sebagai pejabat yang merasa tak tersentuh kritik, melainkan sebagai seorang muslim yang mengakui kekhilafan, sehingga menimbulkan keresahan di hati sebagian umat.

Dengan rendah hati dan penuh keikhlasan, Wagub yang datang ke kantor MUI Maluku, didampinggi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku, Djalaludin Salampessy, dan Juru Bicara Pemerintah Provinsi Maluku, Kasrul Selang, disambut hangat oleh Ketua Umum MUI Maluku, Dr. H. Abdullah Latuapo, bersama para alim ulama dan pengurus harian, Rabu (30/7/2025).

Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat, penuh nasihat, dan menjadi momen penting untuk memperkuat nilai persatuan serta menegaskan pentingnya saling memahami di tengah perbedaan.

Dalam pertemuan tersebut, MUI Maluku lebih banyak memberi wejangan kepada Wagub, khususnya menyangkut pentingnya kehati-hatian dalam memilih diksi di ruang publik. Sebagai pejabat publik, tutur kata Wagub memiliki dampak luas, dan sangat mungkin menimbulkan penafsiran berbeda yang bisa berujung pada kegaduhan.

Wagub Vanath pun menunjukkan sikap terbuka dan tulus menerima setiap nasihat yang disampaikan kepadanya. Dengan penuh keikhlasan, ia menyampaikan permohonan maaf atas pernyataan yang dinilai menimbulkan keresahan di tengah umat Islam Maluku.

“Beta tidak ingin mengundang MUI Maluku ke kantor, agar tidak ada prasangka atau salah tafsir. Maka sebagai seorang muslim dan pejabat publik, beta memilih datang sendiri, menjelaskan secara langsung dan menyampaikan permohonan maaf kepada para ulama dan umat Islam,”ujar Wagub dengan suara tenang, namun sarat kesungguhan.

Ia menjelaskan bahwa pernyataannya di Kabupaten Maluku Barat Daya beberapa waktu lalu telah menimbulkan keresahan dan kegelisahan di tengah masyarakat Muslim.

“Sebagai manusia biasa, Beta akui pilihan kata Beta bisa melukai. Maka malam ini, setelah banyak mendapat nasehat dari para ulama, Beta sampaikan permohonan maaf setulus-tulusnya,”ungkapnya.

Lebih dari sekadar formalitas, permintaan maaf itu disampaikan dengan kesadaran iman dan rasa tanggung jawab. Wagub menegaskan bahwa dirinya siap menghadapi proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan segala tafsir kepada mekanisme peradilan. Namun, secara moral dan spiritual, ia terlebih dahulu memilih merendahkan hati di hadapan para tokoh agama dan umat yang ia cintai.

“Semoga ke depan Beta bisa lebih berhati-hati dalam menyampaikan narasi publik, agar tidak menimbulkan keresahan yang tak perlu. Sekali lagi, dari hati yang terdalam, Beta mohon maaf. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,”tutup Wagub.

Sikap terbuka dan rendah hati itu langsung di respons hangat dari MUI Maluku. Ketua Umum MUI, Dr. H. Abdullah Latuapo, MHI, menyampaikan apresiasi atas kedatangan Wagub yang dinilainya penuh ketulusan.

“Beliau datang sebagai pribadi, sebagai pejabat, dan sebagai sesama umat Muslim. Dengan penuh keikhlasan, beliau menyampaikan maaf atas diksi yang sempat menimbulkan kegelisahan. Ini adalah sikap yang sangat kami hargai,”ujar Latuapo.

Ia mengimbau kepada seluruh masyarakat, terkhususnya umat Islam untuk menyambut permintaan maaf tersebut dengan hati terbuka dan sikap saling memaafkan.

“Tak ada manusia yang luput dari salah. Tapi hanya mereka yang rendah hati yang mau mengakui dan meminta maaf. Mari kita jaga suasana damai dan ukhuwah di bumi Maluku ini,”ucapnya.

Latuapo juga menyerukan agar seluruh elemen masyarakat mendukung pemerintah dalam membangun Maluku, seraya menjaga kerukunan, keamanan, dan kedamaian yang telah lama menjadi warisan budaya orang basudara.

Dengan pertemuan itu, suasana menjadi sejuk, dan harapan tumbuh kembali bahwa perbedaan dapat dijembatani dengan kebesaran hati, dan luka bisa disembuhkan lewat ketulusan maaf.

Ambon, Maluku.news – Universitas Pattimura Ambon melantik 923 lulusan berdasarkan Surat Keputusan Rektor nomor: 1477/UN13/SK/2025 tentang Wisuda Sarjana Profesi, Magister, dan Rektor Periode Juli 2025.

Dalam SK Rektor tersebut dilantik 923 lulusan Universitas Pattimura yang terdiri dari 783 lulusan sarjana, 54 lulusan Profesi Dokter, 2 lulusan Profesi Guru, 79 lulusan Magister serta 5 lulusan Doktor, bertempat di Auditorium Universitas Pattimura, Rabu (30/7/2025).

Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dalam sambutannya disela-sela menghadiri acara wisudawan mengatakan Perguruan Tinggi dapat membekali para lulusan dengan ilmu pengetahuan, ketrampilan, karakter yang unggul.

Artinya, lanjut Lewerissa lulusan perguruan tinggi tidak hanya menguasai IPTEK tetapi juga harus mempunyai karakter yang kuat dalam mengimbangi kemampuan mengaktualisasi nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, etika, kepribadian dan jiwa kepemimpinan serta semangat kewirausahaan yang dapat menghantarkan bangsa Indoneia yang modern dan madani.

Untuk itu, pengelolaan perguruan tinggi perlu mencermati perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pergeseran pada sektor lapangan kerja harus diantisipasi secara cermat dan akurat.

Apalagi, Unpatti Ambon sebagi kampus kebanggaan masyarakat Maluku diharapkan mampu mengembangkan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang saling menyempurnakan sehingga lahir sosok lulusan yang memiliki keunggulan di dunia kerja, kata Lewerissa.

“ Saya mengharapkan semua wisudawan dapat mengambil peran dalam proses Pembangunan sesuai bidang keilmuan dan potensi yang dimiliki, jadikan diri anda sebagai pelopor kemajuan Masyarakat, sebagai Gubernur saya juga mearasa bangga dengan perjuangan adik-adik mahasiswa yang pantang menyerah, terus belajar walau tantangan silih berganti”, tuturnya lagi.

Para wisudawan diharapkan tidak berpuas diri dengan Strata Pendidikan yang telah diperoleh karena sesungguhnya keberhasilan ini harus dijadikan sebagai modal investasi strategis yang perlu dioptimalkan guna percepatan Pembangunan daerah, tambahnya.

Ambon, Maluku.News – Pemerintah Provinsi Maluku mengambil langkah strategis dan tegas untuk menyudahi praktik pertambangan ilegal di kawasan Gunung Botak, Kabupaten Buru. Dipimpin langsung Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, rapat teknis lintas lembaga digelar di Kantor Gubernur, Rabu (30/7/2025), dengan kehadiran Kapolda Maluku Irjen Pol Eddy Sumitro Tambunan, Kabinda Maluku, Marsekal Pertama (Marsma) R. Harys Soeryo Mahendro, Kasdam XV/Pattimura dan Kejaksaan Tinggi.

Dalam pernyataannya usai rapat, Gubernur Lewerissa menyampaikan bahwa 70 persen penambang ilegal (PETI) telah meninggalkan kawasan Gunung Botak berkat operasi lapangan Polda Maluku. Namun, sekitar 30 persen masih bertahan, dan inilah yang menjadi fokus lanjutan penertiban.

“Saya tidak mau penertiban ini hanya bersifat temporer. Kalau hanya bersih sesaat, lalu kembali lagi, untuk apa? Negara harus hadir, tertibkan, dan pastikan tidak ada ruang untuk main-main,” tegasnya.

Rapat teknis ini menghasilkan komitmen pembentukan Tim Terpadu Penertiban Gunung Botak, yang melibatkan TNI AD, AU, AL, BIN, Kejaksaan, Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kabupaten Buru. Tim ini akan bekerja berdasarkan SK Gubernur dan akan mendapat dukungan anggaran dari APBD.

Pemerintah juga akan melibatkan Imigrasi, menyusul dugaan keberadaan Warga Negara Asing (WNA) yang ikut terlibat sebagai penambang, penyuplai, dan penadah ilegal.

“Saya minta Imigrasi tidak tinggal diam. Kalau ada WNA yang berseliweran di sana, kita harus tertibkan,”tegasnya.

Lebih lanjut, kata Gubernur dalam waktu dekat akan diluncurkan call center khusus untuk menerima laporan dari masyarakat, terutama jika ada indikasi penggunaan bahan berbahaya seperti merkuri dan sianida di kawasan tambang.

Soal 10 koperasi legal yang sudah mengantongi izin, ia menegaskan bahwa belum bisa langsung beroperasi.

“Kami harus pastikan dulu batas wilayah masing-masing dan kondisi sudah benar-benar tertib. Tidak bisa masuk sembarangan,” ujarnya.

Dalam arahannya, Gubernur juga menekankan pentingnya menghormati hak-hak masyarakat adat yang memiliki ulayat atas tanah Gunung Botak, sembari menegaskan bahwa negara sebagai pemegang kuasa pertambangan tetap bersandar pada amanat Pasal 33 UUD 1945.

“Negara tidak boleh kalah. Tapi negara juga harus adil. Sumber daya alam harus bermanfaat untuk rakyat, terutama yang punya tanah, tapi juga untuk negara,” pungkasnya.

Langkah ini merupakan upaya lanjutan dalam upaya penataan Gunung Botak, dari zona konflik menjadi zona tertib, dari lahan liar menjadi kawasan legal yang diatur dan diawasi negara demi masa depan Buru yang lebih bersih, aman, dan bermartabat.

Ambon, Maluku.news – Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku Hadir dan Membuka secara resmi Kegiatan Pelatihan Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani Pada Tanaman Padi 2025. Kegiatan Pelatihan ini diselenggarakan oleh UPTD Balai Diklat Dinas Pertanian Provinsi Maluku dilaksanakan mulai tanggal 28 Juli – 2 Agustus 2025. Bertempat di Kantor Balai Diklat Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Waiheru, Ambon. Senin (28/7/2025).

Dalam sambutannya, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Dr. Ilham Tauda, SP, M.Si. menyampaikan bahwa tanaman padi ini merupakan salah satu komoditi pangan strategis termasuk di Maluku. Melalui Asta Cita, Presiden Prabowo telah menetapkan dan mewujudkan Swasembada Pangan di Indonesia secepat-cepatnya.

“Target Swasembada pangan yang awalnya di tahun 2027, oleh menteri pertanian telah dimajukan ke tahun 2025, tentu ini menjadi tantangan berat bagi kita di daerah terutama dalam mencoba untuk mewujudkan swasembada pangan tersebut” ucapnya.

Sejalan dengan Asta Cita, Ilham Tauda juga menjelaskan bahwa kegiatan ini dalam rangka menindak lanjuti Sapta Cita ke-6 dari bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku, Khususnya Pengembangan dan Pengolahan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan.

“Saya sampaikan, khusus untuk kita di Provinsi Maluku target 2025, luas tanam padi kita ditargetkan 26.250 Hektar. Ini baru padi sawah belum padi gogoh yang kita di targetkan 8.000. hektar, perluasan tanaman jagung 2.650 hektar. Tentunya target-target ini sedapat mungkin harus kita wujudkan dan harus dapat kita realisasikan” Ucapnya.

Selanjutnya dirinya menyebutkan bahwa rata-rata Indeks Pertanaman Padi di Maluku saat diberikan Target 26.000 Hektar luas baku sawah yang dimiliki adalah 17.900 hektar. Dari 17.900 luas baku sawah kita ada sekitar 6.000 Hektar lahan yang tidak Fungsional dan jika di ambil Nilai rata-rata berarti kurang lebih sekitar IP 200 yang bisa kita wujudkan. Sehingga dirinya mendorong agar petani dan penyuluh dapat bekerja maksimal.

“Saya mendorong para petani dan penyuluh kita yang bekerja dilapangan untuk dapat bekerja keras terutama dalam mewujudkan target swasembada pangan tersebut” Ungkap Ilham

Lebih lanjut dirinya menjelaskan selain Peningkatan Indeks Pertanaman dan yang terpenting kita diminta meningkatkan produktifitas. Dirinya berharap dalam pelatihan ini para penyuluh dapat memberikan strategi-strategi khusus untuk para petani agar dapat meningkatkan produktivitas pangan kita.

“Saat ini rata-rata produktivitas padi kita di angka 4 Ton per hektar, sebenarnya dengan teknologi, varietas, dukungan peralatan, dukungan sarana dan prasarana pengairan yang tepat, kita bisa naikkan 4 sampai 6 bahkan sampai 8 ton per hektar, besok kita ada program kolaborasi dengan TNI Angkatan darat untuk Pelatihan pendampingan untuk mengembangkan Padi Gogo di Pulau Ambon yaitu daerah kota ambon sebagian leihitu dan daerah salahutu” ucapnya.

Dalam kesempatan ini, Ilham Tauda juga menyampaikan tindak lanjut hasil pertemuan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa dengan Wakil Mentri Pertanian tanggal 7 Juli 2025 di gedung The Energy, Jakarta. Diantaranya adalah pengembangan Irigasi Tersier di Provinsi Maluku kurang lebih 6.000 Hektar, cetak baru tahun 2026 kurang lebih 3.000 Hektar ada juga Rehabilitasi Sawah dan Optimalisasi Sawah serta Penyiapan Calon Petani Calon Lahan (CPCL).

“Pertemuan tanggal 7 Juli lalu telah kami tindak lanjuti” tegasnya.
Dirinya juga berharap agar para petani khususnya yang ada di sentra pengembangan pangan strategis agar dapat terus meningkatnya produksinya, dan dapat mengawal dari pertanaman sampai dengan panen.

“Saya meminta hasil produksi atau panen untuk dapat dijual yang mana Bulog bersedia menyerap baik hasil gabah maupun padi atau beras yang dihasilkan dari para petani” ucapnya.

Sebagai informasi, kegiatan Pelatihan Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani Pada Tanaman Padi 2025 diikuti oleh 25 Peserta. Peserta adalah perwakilan Petani dari 5 Kabupaten yakni Kab. Maluku Tengah, Kab. Seram Bagian Barat, Kab. Seram Bagian Timur, Kab. Buru Selatan, dan Kab. Buru.

Hadir dalam acara tersebut, Kepala Kantor Wilayah Bulog Maluku dan Maluku Utara, Kepala Balai Besar Proteksi Perkebunan Provinsi Maluku, Kepala BRMP Provinsi Maluku, Kepala Balai Karantina, Kepala BPS dan Pejabat Eselon III Dinas Pertanian Provinsi Maluku. Acara ini ini ditutup dengan Penyematan Pin Tanda Peserta dan Foto bersama peserta.