Ambon, MALUKU.News – Belum dibayarkannya BBC hak 96 Tenaga Kesehatan (Nakes) Covid-19 tahun 2020 masih menjadi perhatian serius DPRD Provinsi Maluku.

Hal ini dibuktikan dengan dibahasnya kembali antar Komisi IV dengan Dinas Kesehatan Maluku, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ambon-Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI, dan Rumah Sakit Angkatan Laut (RS AL) dr.F.X.Suhardjo.

Namun sayangnya, rapat yang berlangsung di ruang rapat Komisi IV rumah rakyat, Karang Panjang, Ambon, senin (03/10/2022) tidak dihadiri pihak RSAL.

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Samson Atapary menjelaskan, jasa Covid-19 tahun 2020 yang sampai saat ini belum dibayarkan adalah Nakes RSAL, yang bertugas di LPMP 48 orang, dan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (LPPP) Ambon 48 orang.

Hak ke-96 Nakes ini, menurutnya ternyata sudah ditransfer ke RS AL sejak Desember tahun 2021, namun anehnya RS AL malah menyetorkannya kembali ke khas Negara sebagai penerima bukan pajak.

“Mereka ini dua instansi dibawah pengampuh RS AL, jadi claim Covid yang dialokasikan Pemerintah Pusat sudah ditransfer ke RSAL di Desember 2021, tetapi tidak tahu kekeliruan atau apa?, Lantamal kembali stor ke khas Negara sebagai penerimaan Negara bukan pajak,”ujarnya

Menurutnya, 96 tenaga medis tidak bisa terbayar, sedangkan Nakes Covid-19 di bawah RSUD Tulehu dan RSUD Haulussy sudah dibayarkan semua.

Untuk membayarkan Hak Nakes, kata Atapary, sesuai keputusan pemerintah pusat, bisa diambil kembali dari penerima negara bukan pajak setiap tahun berjalan RSAL.

Apalagi realaisasi negara bukan pajak dari RSAL sesuai data KPPN Ambon di atas Rp 3,2 miliar.

“Itu berarti uangnya sebenarnya sudah ada, tetapi memang kita tidak tahu karena dari RSAL tidak hadir, ini kenapa agak lambat untuk RS AL mengeluarkan SPM sebagai dasar untuk Kanwil dan KPPN melakukan pengeluaran uang untuk pembayaran ke tenaga medis 96 orang,”ucapnya.

Sebagai tindaklanjuti, pihaknya telah agendakan untuk mengundang kembali RASL dan Dinas Kesehatan Maluku, untuk mempertanyakan hal ini. Apakah sudah ada titik temu membicarakan tentang mekanisme dan administrasi kaitan pembayaran, atau masih ada hal-hal yang belum ada kesepahaman. Jikalau belum, akan dicari solusi secara bersama-sama. Karena prinsipnya, hak Nakes harus tetap dibayarkan.

“Yang namanya hak penyelenggaraan Negara alasan apapun tidak boleh mengabaikan, jadi harus dibayarakan. Yang namanya hak tidak mengenal kadarluasa, mereka sudah kerja, mempertaruhkan nyawa dan posisi mereka untuk melayani, lalu tiba tiba uang sudah ada namun tidak dibayarkan, karena ada kelalaian dari RS AL, kenapa tidak langsung dibayarkan, tapi dikembalikan, dan ini harus ada tanggungjawab hukum yang harus diselesaikan,”tandasnya.

Jika sampai tidak diselesaikan, Ataparry Khawatir, 96 Nakes akan menggugat RSAL lewat jalur hukum.

“Kita tidak mau 98 orang ini menggugat RS AL, karena akan menjadi tidak baik, tetapi dengan ada etikat, solusi sudah dibayarkan dengan kanwil jenderal pemberdaharaan promal dan KPPN inI coba dilakukan secara baik, sehingga hak-hak Nakes bisa terselesaikan dengan baik,”tutupnya.

Ambon, MALUKU.News – DPRD Provinsi Maluku meminta Pemerintah Daerah untuk segera menangani korban yang terdampak banjir di Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB).

Hal ini disampaikan Anggota Komisi III DPRD Maluku Hatta Hehanussa di Ambon, Senin (03/10/2022).

Dia juga menjelaskan, akibat Hujan deras yang turun kurang lebih satu jam pada kamis kemarin menyebabkan 19 rumah yang terdiri dari 39 Kepala Keluarga (KK) atau 89 jiwa di Dusun Air Buaya tergenang banjir.

“Kami minta dari pihak-pihak terkait untuk dapat melihat kondisi yang terjadi dan melanda masyarakat Dusun Air Buaya itu, dan perlu penanganan cepat,”ucapnya.

Dijelaskan, banjir yang terjadi itu membawa material batu dan pasir, mengakibatkan puluhan rumah warga yang ada di Dusun Air Buaya mengalami kerusakan yang tertimbun material.

Menurut Hehanussa, banjir tersebut terjadi karena gorong-gorong yang berada dibawah jembatan terlalu kecil, sehingga tidak bisa menampung debit air dan material lainnya.

“Nah gorong gorong tersebut berada pada bahu jalan nasional, untuk itu kita minta kepada pihak balai untuk segera melihat hal ini,”ujar Hehanussa.

Jika tidak segera tertangani , maka dengan pengalaman kemarin pasti terjadi lagi dampak yang begitu luas.

“Untuk itu kami harapkan sekali lagi banjir ini segeralah ditangani pihak pihak terkait,”turturnya.

kemarin sudah dari badan bencana daerah Kabupaten SBB sudah turun, kami meminta Normalisasi sementara dahulu, untuk itu diperlukan alat berat untuk menormalisasi sungai itu dan harus cepat di datangkan,”pungkas Hehanussa.

Ambon, MALUKU.News – Sering terjadinya kendaraan truk yang melakukan bongkar muat di tepi ruas jalan, sehingga meresahkan masyarakat. Pasalnya, aktivitas mereka ini mengganggu para pengguna jalan.

Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi I DPRD Maluku Jantje Wenno. Menurut dia, keresahan warga ini karena merasa tergangu dengan aktivitas bongkar muat tersebut. Lantaran saat melakukan akitivitas ini, truk diparkir memakan jalan, disamping itu muatan berlebihan sehingga mengganggu penggendara lainnya.

“Sering mendengar keluhan masyarakat, sebagai pengguna jalan jelas masyarakat sangat merasa terganggu, karena saat mau melintas truk muatan ini berjalan selalu di tengah. Terlebih lagi mereka sering berjejer akan menambah kemacetan jalan sehingga membuat jalan macet,”kata Wenno.

Tak hanya mengganggu pengguna jalan, keberadaan truk ini sering melakukan bongkar muat barang pada siang hari, “ujar Wenno di Ambon, Senin (03/10/2022).

Menurutnya, Dinas Perhubungan harus menjalankan perda yang mewajibkan seluruh aktivitas bongkar muat dilakukan pada malam hari, dimana dinas harus tegas terhadap aktivitas yang menyebabkan kemacetan selama ini.

Inikan sudah diatur dalam perda, maka kendaraan yang melakukan aktivitas bongkar muat di siang hari atau pada waktu jam-jam sibuk dan menyebabkan macet harus ditindak tegas,” tandas Wenno.

Wenno menambahkan Dishub tidak boleh membiarkan aktivitas bongkar muati ini terus terjadi, sebab akan menyebabkan kemacetan yang lebih parah, dengan upaya Walikota Ambon membenahi transportasi di kota ini yang semakin semerawut.

“Untuk itu, Dishub harus gelar razia, dan bila ditemukan, maka harus ditindak pelaku usahanya, agar ada efek jera, karena pelanggaran yang dibiarkan begitu saja akan menimbulkan pelanggaran terhadap hukum”.

Dirinya berharap Pemerintah kota melalui dinas terkait agar memberikan ketegasan, sehingga para sopir bongkar muat ini tidak seenaknya menggunakan tepi jalan setempat, “tegas Wenno.

Ambon, MALUKU.News – Ketua Komisi II DPRD Maluku Jhon Lewerissa, mengantisipasi laju inflasi pemerintah saat meningkatkan pangan lokal untuk menunjang kehidupan masyarakat kedepan.

Hal ini disampaikan Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku, John Lewerissa di Ambon, Selasa (27/09/2022) saat pihaknya bersedia memberikan komentar soal pemanfaatan pangan lokal oleh masyarakat Maluku antisipasi bila terjadi inflasi.

Kemudian, mengantisipasi laju inflasi yang secara global akibat perang antara Rusia dan Ukraina. Sehingga berpengaruh terhadap penyediaan pangan secara internasional,”ujar Lewerissa di Ambon, Selasa (27/09/2022).

“Untuk itu pemerintah Indonesia dalam hal ini Provinsi Maluku, mengambil langkah peningkatan persediaan pangan lokal”.

Katanya, sebagai lumbung pangan nasional beras yang merupakan makanan pokok orang Indonesia. Merupakan hasil pangan lokal petani di Maluku yang harus ditingkatkan.

“Dengan adanya pemanfaatan pangan lokal dapat meningkatkan taraf hidup petani di Maluku dan kedepannya”.

Melalui Komisi II DPRD Maluku mengusulkan kepada Pemda, untuk melakukan Peraturan Daerah (Perda) tentang perlindungan pangan lokal,” ucapnya.

“Pangan lokal bukan hanya bahan makanan dari umbi-umbian yang mengandung karbohidrat, tetapi sumber daya laut seperti rumput laut dan makanan laut lain sesuai ciri khas makanan pada tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku”.

Dan makanan lokal di Maluku sangat terkandung oleh nilai gizi cukup tinggi, serta dilihat dari segi kesehatan memenuhi unsur gizi yang ada,”kata Lewerissa.

Kini kita belum mengalami inflasi, tapi dalam rangka mengantisipasi laju inflasi perlu ada tindakan penyelamatan, dengan pangan lokal perlu ditingkatkan. Sebab daya beli masyarakat untuk beras sangat susah, kenaikan harga BBM mempengaruhi semua harga bahan pokok di pasaran, “ujarnya.

“Kegiatan Pemprov Maluku bersama Universitas Pattimura Ambon, dalam kegiatan penanaman cabe dan bawang merah dilakukan beberapa waktu lalu, adalah salah satu bentuk antisipasi Pemda dalam rangka laju inflasi. Karena cabe dan bawang merah sangat dibutuhkan baik di lingkup nasional maupun internasional,”pungkas Lewerissa.

Ambon, MALUKU.News – Sampai saat ini publik di Maluku masih bertanya-tanya tentang siapa Sekretaris Daerah (Sekda ) Provinsi Maluku yang definitif.

DPRD Provinsi Maluku terutama komisi I yang membidangi Pemerintahan dan Keamanan selalu di tanyakan dari masyarakat terkait Sekda definitif.

Demikian dikatakan Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Amir Rumra pada wartawan di Rumah Rakyat Karang Panjang Ambon, selasa (27/09/2022).

Menurutnya, hasil dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang di usulkan Panitia Seleksi (Pansel) belum ada hasil sampai saat ini, sehingga publik selalu bertanya terus, karena publik ingin segera ada Sekda definitif Karena memang penting sekali, dan yang namanya Pelaksana Tugas (Plt) dengan Definitif itu pasti berbeda.

Walaupun kadang orang bilang Plt sama dengan definitif, itu tidak, “Tegas Rumra, sambil menambahkan, karena ada ketentuan yang mengatur batas waktu.

Walaupun dalam Surat Keputusan (SK) pelantikan Plt Mendagri itu sampai menunggu Sekda definitif. Sehingga di harapkan proses pelayanan publik itu harus terus berjalan sebagaimana mestinya yang di harapkan oleh masyarakat, ujar Politisi PKS Maluku itu.

Ditegaskannya, walaupun tahapan mekanisme berokrasi Pemerintahan yang perlu harus dilakukan

“Kita tidak bisa dengan Plt terus, karena cukup lama, mulai dari Pelaksana Harian (Plh), Plt hingga sampai saat ini belum juga ada Sekda yang definitif,”ujarnya.

Sebagai ketua komisi I yang selalu membidangi terkait dengan Sekda , pihaknya juga menuntut untuk segera ada Sekda definitif.

Menurutnya, itu bagian penting terhadap pertanggungjawaban pihaknya kepada publik.

Sifatnya kami tidak mempersoalkan siapa, karena persoalan siapa yang menjadi Sekda itu adalah persoalan urusan hak Prerogatif. Gubernur Maluku yang berurusan dengan Pemetintah Pusat,”tuturnya.

Sambil menambahkan Itu ada mekanismenya, yang di kirim itu ada tiga nama. Sejak Rabu 24 Agustus tahun 2022, Pemerintah Daerah Provinsi Maluku melalui Gubernur Murad Ismail telah mengirimkan tiga nama calon Sekda ke Mendagri.

Menurutnya, masing-masing Penjabat Sеkdа Maluku ѕеkаlіguѕ mеnjаbаt Kераlа Dinas Kehutanan Provinsi Mаluku, Jаѕmоnо Kepala Bаdаn Kepegawaian Dаеrаh (BKD) Prоvіnѕі Maluku, dan Hаdі Sulаіmаn Kераlа BPSDM Prоvіnѕі Mаluku.

Pengusulan tersebut, menindaklanjuti hasil ѕеlеkѕі dari Pansel yang diketuai Rektor Universitas Pattimura, Ambon, M. J. Sapteno.

“Namun satu bulan berjalan, Mendagri belum juga menetapkan satu nama dari tiga nama calon Sekda yang diusulkan” ujar calon Anggota DPR-RI dapil Maluku tahun 2024 itu.

Untuk itu, DPRD Maluku berharap diawal Oktober atau sebelum pembahasan APBD Perubahan tahun 2022 sudah ada penetapan Seksa defenitif.

“Sampa hari ini belum ada informasi, sehingga menjadi pertanyaan publik. Tetapi kami harapkan proses ini segera tuntas, cepat selesaikan supaya kita harapkan pembahasan APBD Perubahan 2022 minimal sudah ada sekda defenitif,”Tutup Rumra.

Ambon, MALUKU.News – Guna meningkatkan pelayanan dan menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui era digital, DPRD Maluku Launching Media Informasi Terpadu (MERINDU) yang ditandai dengan pemukulan tifa dan pengguntingan pita oleh Ketua DPRD Maluku Drs Lucky Wattimury, di Gedung DPRD Maluku Senin (26/09/2022).

Peresmian dilakukan Ketua DPRD Provinsi Maluku, Drs Lucky Wattimury, didampingi Sekretaris Dewan, Bodewin Wattimena, penggagas Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan (FPP) Sekretariat DPRD Maluku, Farhatun Rabiah Samal, S,Sos.

Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury dalam sambutannya meminta agar MERINDU dapat dijalankan secara continue dan konsekuen menginformasikan kegiatan dewan kepada publik.

“Karena itu titik lemah kita selama ini, kita punya media ada tapi belum efektif menjelaskan aktifitas dewan untuk diketahui oleh masyarakat. Sehingga hal ini perlu dikembangkan di waktu-waktu yang akan datang,”pintanya.

Apalagi, menurut Wattimury di era digital, tentunya fungsi-fungsi media seperti begini sangat penting, dan merupakan bagian dari keterbukaan informasi untuk menjawab tuntutan publik di era yang terus berkembang dan maju saat ini.

“Mungkin ada orang yang biasanya belum menerima kebiasaan begini, tapi ini musti jalan. Orang yang tidak mau menerima, berarti orang tidak mau menerima perubahan. Ini ide yang berlian, dan karena itu perlu dikembangkan terus,”ucapnya.

Wattimury juga berharap kedepan MERINDU dapat dikemas dalam suatu konsep yang lebih konkrit, sehingga nantinya dimasukan dalam APBD tahun 2023.

“Sampaikan ke kami dan akan kami bicarakan untuk dimasukan ke APBD tahun depan di Setwan. Prinsipnya pimpinan dan anggota Dewan mendukung langkah ini untuk di konkrit dalam kegiatan dewan,” harapnya.

Sementara itu, Sekertaris DPRD Provinsi Maluku Bodewin Wattimena memberikan
apresiasi dan mendukung penuh peluncuran inovasi MERINDU.

Menurutnya, digitalisasi sangat penting dalam menunjang tugas pelayanan pokok serta fungsi dewan.

Selain itu, hal ini juga dapat memudahkan DPRD Maluku untuk berinovasi dalam melakukan pelayanan publik.

“Dengan adanya MERINDU ini, diharapkan dapat membuat suatu perubahan di DPRD Provinsi, sehingga masyarakat yang ingin mencari tahu informasi terkait sejauh mana aspirasi-aspirasi mereka diserap bahkan sebagainya, dapat terlayani dengan baik,”tandasnya.

Pada kesempatan yang sama Kepala Bagian (Kabag) Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekwan DPRD Maluku, Farhatun Rabiah Samal, S.Sos selaku penggagas inovasi, mengatakan MERINDU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di lingkup Sekretariat DPRD Provinsi Maluku.

Dikatakan, MERINDU memiliki beberapa ruang diantaranya, Galeri UKM dan Pojok baca. Galeri UKM untuk membantu promosi dan pemasaran produk-produk UMKM di Maluku serta meningkatkan pendapatan pelaku UKM sehingga kesejahteraan mereka berkembang.

Sementara ruang pojok baca yang juga merupakan program Bunda Literasi Maluku, Widya Pratiwi Murad Ismail tersebut, guna mendukung gerakan gemar membaca.

Selain itu, lanjut Farha, MERINDU juga memberikan langkah mudah untuk masyarakat bahkan rekan-rekan media dalam mengakses informasi, serta menunjang kinerja Pimpinan dan Anggota Dewan dalam pelayanannya.

“Terima kasih kepada setiap pihak yang telah memberi dukungan. Dengan adanya sistem ini maka kita sudah menunjang salah satu program dari Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku yakni Maluku Digital,” pungkasnya

Turut hadir dalam acara Ketua DPRD Makuku, Lucky Wattimury, Wakil I DPRD Maluku, Rasyad Effendi Latuconcina, S,Pd, Wakil Ketua II Abdul Azis Sangkala dan Wakil Ketua III, Melkianus Sairdekut, anggota dewan DPRD lainya, Kepala Kesbang Pol Provinsi Maluku.