Ambon, MALUKU.News – Wakil Gubernur Maluku Barnabas Natanhiel Orno bersama isteri, Beatrix Orno Soumeru, menghadiri Pemancangan Tiang Alif Masjid Jami Negeri Luhu, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Senin, (26/09/2022).

Masjid Jami Negeri Luhu merupakan salah satu Masjid tertua di Maluku. Awalnya bernama Masjid Krain Jannah. Dibangun pada masa pemerintahan Raja Bimalaha Luhu, dengan Kepala Tukang Patihusen Silou dan anaknya Salasa Silou.

Proses pemahatan tiang Alif Masjid Krain Jannah kala itu, diukir berbentuk hasil alam Negeri Luhu. Ukiran inilah menjadi awal lahirnya tiang-tiang Alif Masjid di seantero Jazirah Huamual.

Saat menyampaikan sambutannya, Wagub mengatakan, bila pemancangan tiang Alif yang dilakukan ini merupakan manifestasi dari iman dan niat yang suci karena Allah SWT dan akan mendatangkan kemaslahatan.

Hal ini, dikarenakan Masjid memiliki posisi strategis sebagai modal sosial, dalam rangka pembangunan umat dan bangsa.

“Olehnya itu, manajemen pengelolaan Masjid harus dilakukan sesuai fungsi Masjid sebagai pusat peradaban Islam,” kata Wagub.

Mantan Bupati MBD ini pun, kemudian meminta sumber daya pengelola Masjid benar-benar profesional, sehingga memposisikan Masjid bukan saja tempat beribadah (Sholat), melainkan juga sebagai tempat aktivitas pembelajaran dan kegiatan sosial kemasyarakatan.

Ia pun mengajak umat Islam di Negeri Luhu termasuk para pengurus Masjid, untuk meningkatkan peran Masjid bagi kehidupan umat Islam, dan menghimbau masyarakat di Kecamatan Huamual untuk terus menjaga keamanan dan kedamaian.

“Kalau ada persoalan, selesaikan dengan arif dan bijaksana dengan melibatkan tokoh agama/adat, pemerintah negeri dan aparat kemanan,” ajak Wagub.

Di tempat yang sama, Raja Negeri Luhu Muhamad, Yusran Payapo menyampaikan, penggantian tiang Alif Masjid Jami, sebelumnya dilakukan di tahun 1907, 2000 dan 26 September 2022. Selain penggantian tiang Alif, masyarakat juga melakukan renovasi bangunan Masjid seperti penggantian atap, plafon dan perluasan beranda depan Masjid.

“Olehnya itu, kami mengucapkan terima kasih atas kedatangan pak Wagub yang mewakili pemerintah provinsi, untuk menyaksikan penggantian tiang Alif Masjid kami. Kami juga menyampaikan terima kasih atas partisipasi saudara kami dari Negeri Tamilouw, saat pengambilan tiang Alif pada tanggal 24,25 dan 26 Juli 2022. Semoga kegiatan hari ini menjadi ajang silaturahmi,” tandas Payapo.

Pada kesempatan ini, Wagub atas nama Pemerintah Provinsi Maluku juga menyerahkan satu unit mobil Ambulance kepada pemerintah Negeri Luhu. Wagub berharap, mobil tersebut, dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan di sejumlah dusun Negeri Luhu.

Pemancangan tiang Alif Negeri Luhu, turut dihadiri anggota DPR RI, Saadiyah Uluputty, sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemkab SBB, jajaran pemerintah Negeri Luhu/Tamilouw, tokoh agama/masyarakat dan undangan lainnya.

Ambon, MALUKU.News – Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Natanhiel Orno, bersama Sekretaris Umum Majelis Pekerja Harian (MPH) Sinode GPM, Pdt. S. I. Sapulette, menandatangani prasasti sebagai tanda diresmikannya penggunaan Gedung Gereja Nehemia, Jemaat Gereja Protestan Maluku (GPM) Kaibobu, Klasis Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Minggu, (25/09/2022).

Pembangunan gedung Gereja yang dibangun di atas tanah berukuran 27×18 meter ini, dikerjakan selama 2 tahun, 8 bulan dan 25 hari, dengan menghabiskan anggaran Rp. 8,1 miliar.

Usai penandatanganan prasasti, tahapan peresmian dilanjutkan dengan pengguntingan pita oleh MPH sinode GPM, Penatua Dr. Ny. B. Sahertian. Kemudian, Wagub dan isteri, Ibu Pdt, Beatrix Orno Soumeru, berserta seluruh jemaat melakukan Ibadah bersama.

Atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, Wagub menyampaikan selamat atas peresmian gedung Gereja Nehemia jemaat GPM Kaibobu. Hal ini membuktikan, bila jemaat dan Gereja Tuhan di Kaibobo terus tumbuh dan semakin berkembanng. Wagub juga menyampaikan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada seluruh perangkat pelayanan GPM yang telah melakukan tugas dan tanggung jawab pembinaan mental dan spiritual bagi warga jemaat GPM di wilayah Maluku dan Maluku Utara.

“Yang tentunya telah menginspirasi dan memotivasi jemaat, untuk terus membangun hidup yang berkualitas dan berkarakter Kristiani, termasuk dalam menghadapi tantangan dan dinamika perkembangan zaman yang kian pesat dan kompleks,” katanya.

Mantan Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) ini menjelaskan, keberadaan gedung Gereja memiliki nilai strategis sebagai tempat bagi umat Kristiani untuk berdoa, memuji dan bersekutu serta meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha kuasa. Dengan demikian, pembangunan Gereja jangan hanya dimaknai sebatas pembangunan gedung, namun juga sebagai wahana pembinaan dan pengembangan mental spiritual persekutuan, dalam membangun jati diri serta menjadi simbol kehadiran Tuhan melalui ibadah maupun persekutuan jemaat.

“Peresmian gedung Gereja menunjukkan, bila Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan kemampuan kepada jemaat, sehingga dapat menyelesaikan proses pembangunan gedung yang representatif, yang akan membangun kesadaran iman dan ketaatan untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan,” jelasnya.

Wagub berharap, gedung Gereja dapat dijadikan sebagai pusat pembinaan dan pembentukan karakter dan moral jamaat, dan juga sebagai pusat pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Kaibobu. Sebab, pembangunan gedung Gereja telah mengajarkan tentang hidup tolong menolong dan kerjasama, untuk mewujudkan tujuan dan juga sebagai cerminan bagi seluruh masyarakat di Maluku.

“Saat ini Pemerintah Provinsi Maluku terus berupaya untuk mewujudkan visi pembangunan. Olehnya itu, saya mohon dukungan dari seluruh elemen masyarakat termasuk warga jemaat dan masyarakat Kaibobo, untuk mendukung tugas dan tanggung jawab yang sementara pemerintah laksanakan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Maluku,” harap Wagub.

Dalam acara peresmian gedung Gereja Nehemia jemaat GPM Kaibobu, juga turut dihadiri Sekda Kabupaten SBB, Leverne Alvin Tuasuun, anggota Badan Pekerja Klasis dari Seram Barat dan Klasis Kairatu, Polres Seram Barat, Ketua Majelis Jemaat se-Klasis Seram Barat, sejumlah tokoh agama dan masyarakat setempat.

Tual, MALUKU.News – Gubernur Maluku Murad Ismail meminta para Dewan Juri Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparani) Katolik IV Tingkat Provinsi Maluku di Kota Tual, agar bertindak objektif dan netral dalam memberikan penilaian.

“Kerjakan tugas secara obyektif dan bertindaklah netral, tanpa melihat ini peserta siapa, asal dari mana atau kontingen apa,” kata Gubernur saat menghadiri pengambilan sumpah jabatan para dewan juri Pesparani Katolik IV Provinsi Maluku di Aula Kantor Walikota Tual, minggu ( 25/09/2022).

Hal ini menjadi penekanan Gubernur, karena Dewan juri merupakan salah satu unsur terpenting dan turut menentukan kesuksesan dalam setiap perlombaan, yang bertugas untuk menilai setiap mata lomba.

Apalagi, kata Gubernur, Pesparani yang merupakan ajang perlombaan di bidang keagamaan yang lebih mengutamakan moral dan etika, maka sudah sepatutnya, dalam melakukan tugas dewan juri harus menjaga kejujuran, keadilan dan kebenaran tanpa intervensi dari siapapun juga.

Gubernur juga berharap, dalam melaksanakan Pesparani ini, kontingen mana yang nantinya menjadi juara bukan sebuah priorotas, tetapi yang menjadi prioritas adalah bahwa ajang ini benar benar menjadi sarana pembinaan iman dan taqwa umat Katolik kepada Tuhan Yang Maha Esa.

“Pesparani juga diharapkan menjadi cara kita bersama untuk terus menjaga kerukunan dan persaudaraan antar umat beragama di Maluku,” tandas Gubernur.

Pada kesempatan itu, Uskup Diosis Amboina, Mgr. Seno Ngutra melantik dan mengambil sumpah jabatan para dewan juri Pesparani Katolik IV Provinsi Maluku.

Pelantikan berdasarkan surat keputusan LP3KD Provinsi Maluku, Nomor 05/I-Kep/LP3KDM/09/22 tentang dewan juri lomba pesparani Katolik IV Provinsi Maluku di Kota Tual, menetapkan enam belas dewan juri untuk tiga belas mata lomba pada pesparani Katolik IV Provinsi Maluku di Kota Tual yang berlangsung dari tanggal 24 hingga 30 september 2022 mendatang.

Turut hadir dalam acara pelantikan ini, Pj. Sekda Provinsi Maluku, Sadali Ie, Bupati Kabupaten Maluku Tenggara, M. Thaher Hanubun, Walikota Tual, Adam Rahayaan, Pj Walikota Ambon, Bodewin Wattimena, sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemprov Maluku/kabupaten/kota, Pimpinan Umat Beragama dan Tokoh masyarakat.

Ambon, MALUKU.News – Setelah mendapat amanah sebagai anak adat Desa Olilit, Desa Sifnana, Desa Lauran di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) dan gelar adat Vis Bad di Kabupaten Maluku Tenggara, Gubernur Maluku Murad Ismail kembali dianugerahi gelar adat sebagai Badingil Mas. Selain Gubernur, Ibu Widya Pratiwi Murad juga menerima gelar adat sebagai Nen Dit Masneu.

Keduanya dikukuhkan oleh Raja Tual, Djafar Tamher, di kediaman Raja, Sabtu, (24/09/2022).

Badingil Mas merupakan sebuah nama adat yang memiliki arti sebagai pengendali arah di kehidupan masyarakat Kei. Sedangkan, Nen Dit Masneu adalah pemimpin dan pelindung bagi perempuan Kei.

Pemberian gelar adat tersebut, ditetapkan berdasarkan keputusan Rat Or Siuw Rat Or Lim (Raja dalam persekutuan adat Patasiwa dan Patalima), meliputi raja yang ada di wilayah Pemerintahan Kabupaten Maluku Tenggara dan Pemerintahan Kota Tual.

Gubernur usai dikukuhkan menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa hormat kepada pmpinan dan seluruh masyarakat Kei yang ada di Kota Tual maupun di Kabupaten Maluku Tenggara, khususnya para pimpinan dan pemangku adat Rat Or Siuw dan Rat Or Lim (Persekutuan adat Patasiwa dan Patalima), yang telah mempercayakan gelar adat ini kepada dirinya dan isteri.

“Pemberian gelar adat ini, adalah sebuah bentuk kepercayaan beserta kehormatan yang diberikan masyarakat adat Kei kepada kami. Itu berarti masyarakat Kei sangat mencintai kami, dan tentu saja kami pun sangat mencintai mereka,” kata Gubernur.

Menurutnya, gelar adat Badingil Mas yang baru saja disandang, mengharuskan ia dan seluruh masyarakat adat Kei untuk berjalan bersama dan bekerjasama.

“Olehnya itu, apapun yang menjadi permasalahan masyarakat Kei, saya akan berupaya mencari jalan keluar. Sama halnya dengan pemberian gelar adat Nen Dit Masneu kepada isteri saya yang berarti sebagai pemimpin dan pelindung bagi perempuan Kei.,” ujarnya.

Pemberian kedua gelar ini, kata Gubernur, menjadi sebuah amanah dan tanggung jawab besar di pundaknya dan sang isteri.

” Saudara semua, jangan biarkan kami sendiri. Tolong bantu kami dengan doa di setiap shalat (Muslim) dan ibadah (Kristiani), agar Allah SWT, Tuhan yang Maha Besar, selalu menuntun saya dan isteri menjadi pemimpin yang baik untuk daerah ini,” harap Gubernur.

Sebagai individu yang hidup dan besar dengan adat dan budaya, mantan Dankor Brimob Polri ini, memberikan apresiasi kepada masyarakat adat yang sangat kuat memegang hukum adat, dan memegang teguh prinsip hidup kebersamaan maupun gotong royong. Yang mana prinsip tersebut merupakan moto dari Pemerintah Kota Tual.

“Saya percaya kekuatan adat istiadat warisan leluhur inilah, yang senantiasa menjaga tali silaturahim, toleransi dan persaudaraan diantara kita,” tutur Gubernur.

Gubernur juga mengatakan, Pemerintah Provinsi Maluku saat ini terus memperhatikan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara bertahap dan berkesinambungan.

Untuk itu, dirinya mengajak para tokoh agama dan adat di Maluku Tenggara dan Kota Tual, untuk meningkatkan kerjasama dengan pemerintah daerah dalam proses pembangunan.

“Apalagi kita ketahui bersama, bila dalam tradisi masyarakat Kei, dikenal tradisi Tiga Tungku, yakni pemerintah, adat dan agama. Jika tiga tungku ini kuat, maka semua permasalahan dapat diatasi bersama,”tandas Gubernur.

Ambon, MALUKU.News – Gubernur Maluku Murad Ismail, resmi melepas 11 peserta pawai kontingen Pesparani Katolik IV tingkat Provinsi Maluku di halaman Balai Kota Tual, Sabtu, (24/09/2022).

Kesebelasan peserta karnaval yang mengikuti pawai pembukaan Pesparani Maluku IV ini terdiri dari sebelas Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku antara lain : Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Buru, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Kota Ambon, Kabupaten Buru Selatan (Bursel), Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) dan Kota Tual.

Gubernur dalam sambutannya menyampaikan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada para kontingen. Hal ini sebagai langkah strategis untuk memperkenalkan berbagai identitas dan budaya dari kabupaten/kota masing-masing. Mengingat, Pesparani merupakan pesta iman bagi umat Katolik, sekaligus peristiwa sosial budaya bagi masyarakat Maluku yang patut dimaknai dalam ikatan persaudaraan yang rukun.

“Pawai kontingen Pesparani ini, merupakan wujud kebersamaan diantara umat Katolik dari berbagai kabupaten/kota di provinsi Maluku. Para kontingen pasti datang dengan semangat dan tekad yang kuat untuk memberikan yang terbaik. Menjadi juara atau tidak, itu bukan hal yang utama. Sebab, melalui Pesparani ini, persatuan umat semakin dikuatkan dan potensi di bidang seni dapat dikembangkan untuk memuliakan Tuhan. Ini yang paling penting,” kata Gubernur.

Menurutnya, melalui Pesparani ini, umat Katolik di Maluku semakin bersatu dan diharapkan bakat, talenta dan potensi peserta terus dikembangkan agar dapat berkiprah di level nasional dan internasional.

“Saya menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kota Tual dan masyarakatnya, yang telah menjadi tuan rumah penyelenggaraan Pesparani. Dalam semangat “Ain Ni Ain” yang dibalut dalam hukum adat “Larvul Ngabal”, telah membuat Pesparani makin memilih gema dan makna yang luas dalam membangun peradaban antar umat beragama di Maluku,” ujar Gubernur.

Ia menilai, Pesparani bukan saja merupakan event umat Katolik melainkan event bagi semua umat beragama di Maluku. Sama halnya dengan pelaksanaan MTQ tingkat provinsi Maluku di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang mendapat dukungan dari umat Katolik dan Protestan. Inilah nilai-nilai adat budaya leluhur yang harus dijaga untuk membangun Maluku yang bersatu aman damai dan sejahtera.

“Kita patut bersyukur dan bangga bila Pesparani dilaksanakan di Kota Tual yang dikenal sebagai Kota Toleransi. Olehnya itu, saya mengajak seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat Maluku khususnya Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara, untuk mendukung dan mensukseskan penyelenggaraan Pesparani agar berlangsung lancar dan sukses,” tutup Gubernur.

Sebagai informasi, acara pelepasan pawai dihadiri Ketua TP-PKK Provinsi Maluku Widya Pratiwi Murad, Dandrem 151/Binaiya. Brigjen TNI Maulana Ridwan, Walikota Tual Adam Rahayaan, Wakil Walikota Tual Usman Tamnge, Penjabat Sekda Maluku Sadali Ie, Penjabat Walikota Ambon Boedewin Wattimena dan lainnya.

Ambon, MALUKU.News – Gubernur Maluku, Drs. Murad Ismail meminta Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Maluku untuk memberikan konstribusi nyata dalam menyelesaikan berbagai tantangan pembangunan dan keumatan.

Turut hadir dalam kegiatan LDII yakni Forkopimda Maluku, Pimpinan Pusat Kriswanto Santo, Msi, Pimpinan Wilayah LDII Provinsi Maluku beserta jajaran pengurus lainnya, seluruh kader dan keluarga besar LDII Provinsi Maluku, beserta hadirin dan tamu undangan lainnya.

Dalam sambutan tertulis Gubernur Maluku Murad Ismail yang di wakili oleh Staf Ahli Gubernur Maluku, Mustafa Sangadji pada acara pembukaan Musda VII LDII Maluku di lantai 4 Green Avira Hotel Ambon, Sabtu (24/09/2022).

“Dirinya memberikan apresiasi yang tinggi kepada LDII Provinsi Maluku, yang senantiasa mendukung upaya langkah Pemerintah Daerah Maluku. Dalam peningkatan sumberdaya dalam mewujudkan manusia (SDM) yang profesional religius berdaya saing untuk kesejahteraan masyarakat”.

Gubernur katakan, bahwa musyawarah yang saat ini dilaksakan bukan hanya sebagai wahana memilih pimpinan baru sebagai bentuk regenaris. Untuk melakukan konsolidasi dan memantapkan program-program kerja strategis, guna mendukung eksistensi LDII dalam memebela dan memperjuangkan kepentingan rakyat, bangsa dan negara.

Menurutnya, sebagai organisasi dakwah islam, LDII akan terus diharapkan untuk memberi kontribusi yang nyata, dalam menyelesaikan berbagai tantangan pembangunan baik dibidang dakwah dan pemerintah.

Dirinya juga mengharapkan, dukungan dan kerjasama, LDII dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan di Maluku yang semakin kompleks dan dinamis, khusunya terkait persoalan keumatan.

Musda tersebut diikuti oleh 150 peserta dari enam kabupaten/kota, antara lain Kota Ambon, kabupaten Buru, Malteng, SBT, SBB dan Kota Tual.

“Pemerintah Maluku senantiasa mengharapkan dukungan dan kerjasama LDII Maluku dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan di Maluku yang semakin kompleks ini,”pungkas Sangaji.

Ambon, MALUKU.News – Pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Maluku Masa Bhakti 2022-2025 dilantik Ketua Umum Prngurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) dr. Mohammad Adib Khumaidi, SpOT.

Raker pengurus IDI dihadiri oleh Anggota Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Maluku, DPP IDI Wilayah Maluku dr. M. Saleh Tualeka, Kadis Kesehatan Provinsi Maluku dr. Zulkarnain, Pengurus Wilayah IDI Provinsi Maluku, Panitia Pelaksana Raker IDI dan tamu undanga lainnya.

Pelantikan berlangsung di Lantai Dua Swis Bell Hotel Ambon, Sabtu (24/09/2022).

Raker pengurus IDI dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Barnabas Orno.

Dalam sambutannya mengatakan, permasalahan pembnagunan bidang kesehatan di Provinsi Maluku sangatlah kompleks, mencermati tipologi wilayah kepulauan Maluku dimana, akses transportasi, komunikasi dan informasi yang sangat terbatas menyebabkan pelayanan kesehatan belum dapat menjangkau seluruh masyarakat.

Wagub juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Pengurus IDI Wilayah Maluku Masa Bhakti 2022-2025. Pelantikan ini tentunya menjadi momentum strategis, untuk meningkatkan peran serta IDI dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Provinsi Maluku.

“Sebagai organisasi yang menghimpun para dokter, maka pengurus IDI Wilayah Maluku diharapkan dapat menjadi mitra kerja strategis Pemeritah Daerah Provinsi Maluku” .

Ditempat yang sama Ketua IDI Wilayah Maluku dr. M. Saleh Tualeka mengatakan, organisasi profesi IDI akan selalu menjadi mitra pemerintah daerah, baik ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dan siap bersinergi dan berkontribusi dalam upaya menata arah kebijakan pembangunan dan pelayanan kesehatan bagi terwujudnya masyarakat yang sejahtera.

Tualeka berharap, akan dirumuskan berbagai program kerja kepengurusan yang tetap mengacu kepada arah kabijakan, sehingga ada keselarasa dalam melakukan program kerja pengurus besar IDI.

“Sehingga dalam melakukan program kerja tentunya berdampak bagi penyediaan sistem pelayanan kesehatan yang berkualitas, bagi masyarakat serta peningkatan kesejahteraan para dokter dalam tugas pengabdian kemanusiaan, “pungkas Tualeka.

Ambon, MALUKU.News – Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Sadali Ie membuka Focus Group Discussion (FGD) terkait diseminasi hasil penelitian tentang Hak Tenurial Gunung Botak, Desa Dafa, Kecamatan Kayeli, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, yang berlangsung di ruang rapat utama Lantai II Kantor Gubernur Maluku, Jumat (23/09/2022).

FGD diikuti Penjabat Bupati Buru, Djalaluddin Salampessy dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Buru (Sekda dan para Asisten, Kadis Lingkungan Hidup, Kadis Pertanian, Kadis Sosial, Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Anak) serta Rektor Iqra Buru melalui zoom meeting. Selain itu, hadir secara offline Pimpinan OPD terkait Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.

Sebelum acara dilanjutkan dengan diskusi, tim peneliti yang terdiri dari Prof. Agus Kastanya, Dr. Daju Resosudarmo dan Dr. M.Tjoa memaparkan hasil kajian penelitian dengan judul “Tenurial rights, livelihoods, gender and environment in artisanal and small-scale mining: the gold rush of mount Botak, Buru Island untuk kemudian memperoleh masukan dalam rangka memperkuat/penyempurnaan hasil kajian.

Salah satu peneliti, Dr. M.Tjoa, dosen Kehutanan Unpatti, dalam pemaparannya mengatakan, tujuan dari penelitian yang dilakukan yaitu, memahami permasalahan tenurial yang mendasari konflik di pertambangan rakyat skala kecil, memahami bagaimana pengaturan hak tenurial mempengaruhi mata pencaharian di pertambangan rakyat skala kecil.

Selain itu, memahami dampak gender dari hak tenurial di pertambangan rakyat skala kecil, memahami bagaimana tenurial mempengaruhi lingkungan dari kegiatan pertambangan rakyat skala kecil serta menghasilkan pilihan kebijakan berbasis penelitian yang mengatasi masalah sosial-lingkungan pertambangan rakyat skala kecil.

“Persoalan inilah yang kemudian menjadi latar belakang kami dalam melakukan penelitian,”ungkap Tjoa.

Penjabat Sekda Sadali Ie, pada kesempatan itu mengatakan, acara FGD di hari ini, tentu akan memberikan suatu gambaran yang riil terkait dengan persoalan tenurial Gunung Botak yang dipresentasikan oleh tim peneliti.

“Kami berharap diskusi hari ini dapat memberikan suatu rekomedasi terbaik dalam rangka penyelesaian berbagai persoalan di gunung Botak, sehingga kedepan akan dikelola secara baik, secara modern dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat,” tandas Sekda.

Sementara itu, Pj Bupati Buru, Djalaluddin Salampessy, berharap konsep dari kajian ini akan dapat menjadi dasar dan kebijakan-kebijakan bagi Pemda Kabupaten Buru untuk mendorong sumber daya alam yang sustainable dan bermanfaat secara ekonomi untuk kebutuhan masyarakat.

“Banyak hal yang kemudian bisa dirumuskan terkait masukan dari hasil kajian ini, diantaranya bagaimana mengelola persoalan-persoalan adat yang kemudian berimplikasi pada hak-hak tenurial yang kemudian di kompilasi dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, terutama untuk kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi untuk PAD,” tandasnya.

Sebagaimana diketahui, diseminasi hasil penellitian ini merupakan penelitian antara Staf Dosen Jurusan Kehutanan Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon dan Dosen Australia National University (ANU) yang diharapkan menjadi bahan rekomendasi dalam pengambilan kebijakan terkait pengelolaan penambangan di Gunung Botak.

Ambon, MALUKU.News – Wakil Gubernur Maluku Barnabas Nathanie Orno melaunching 3 (tiga) aksi perubahan peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan IV Tahun 2022 Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, yang berlangsung di Lantai VII Kantor Gubernur Maluku, Kamis (21/09/2022).

Selain launching, Wagub juga membuka dengan resmi kegiatan sosialisasi tiga aksi perubahan peserta PKA yang diikuti pejabat/ASN pada dinas/badan/biro lingkup provinsi/kabupaten/kota.

Tiga aksi perubahan terhadap kinerja organisasi ini, masing-masing aplikasi SPORADIS (Sistem Pengelolaan Surat Dinas Elektornik) digagas oleh Nourista Anna Khouwm S.Sos, MAP dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Maluku, Tim ISTAAGA (Sistem Informasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan) digagas oleh Drs. Venty Petrus Riupassa, M.Si dari Inspektorat Daerah Provinsi Maluku dan GEMPAR (Gerakan Maluku Peduli Arsip) digagas oleh Arifin Wabula dari Dinas Perpustakaan dan Kerasipan Provinsi Maluku.

Launching ditandai dengan penekanan tombol touchscreen oleh Wagub Barnabas Nathaniel Orno, didampingi Kepala BKD Provinsi Maluku, Jasmono, Plt Kepala Inspektur Daerah Provinsi Maluku, M Tuasikal dan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku, Poppy Bachmid.

Wagub dalam sambutannya, menyambut positif pelaksanaan launching dan sosialisasi aksi perubahan PKA sebagai langkah yang tepat untuk menjawab tantangan dunia yang cepat berubah, semakin kompleks dan sulit diprediksi dengan millennials disruption, dan pandemic covid-19 disruption.

Kuncinya, jelas Wagub, perlu melakukan akselerasi transformasi struktural, kultural dan digital agar dapat survive, kompetitif dan adaptif dengan tuntutan dan perubahan dunia tersebut, termasuk dalam tata Kelola pemerintahan.

“Kita harus menghadapi perubahan itu dengan cara-cara dan terobosan baru, dengan kecepatan, kreativitas dan inovasi. Kita harus berani mengambil jalan perubahan, melakukan reformasi dan meninggalkan pola pikir lama. Tidak boleh ada lagi kerja linear, manual, konvensional dan rutinitas belaka,” imbaunya.

Aparatur Sipil Negara, kata Wagub harus berubah dan dapat membangun nilai-nilai baru dalam bekerja, serta cepat beradaptasi dengan perubahan, karena hanya dengan cara itu, ASN akan menjadi birokrasi yang profesional dan dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

Dikatakan, Pemerintah Provinsi Maluku saat ini tengah gencar untuk menggalakkan inovasi di setiap sektor administrasi pemerintahan dan pelayanan publik.

“Berangkat dari indeks inovasi Provinsi Maluku, saat ini saya akan melaunching dan membuka dengan resmi sosialisasi penggunaan aplikasi SPORADIS oleh BKD Provinsi maluku, sosialisasi TIM ISTAAGA oleh Inspektorat Daerah Provinsi Maluku dan sosialisasi GEMPAR oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku yang merupakan implementasi aksi perubahan peserta PKA Angkatan IV Tahun 2022,” ungkapnya.

Menurutnya, ketiga aplikasi ini merupakan wujud inovasi yang dibangun oleh ketiga pejabat Administrator yang berasal dari ketiga OPD Lingkup Pemprov Maluku, dengan harapan mampu merubah konsep dan cara kerja perangkat daerah dari cara kerja konvensional ke cara kerja yang lebih efektif dan efisien.

“Ketiga plafon aplikasi ini, saya yakin merupakan wujud dari semangat perubahan para peserta pelatihan kepemimpinan untuk mendukung tugas dan fungsi perangkat daerah masing-masing, tidak hanya sebagai pemenuhan persyaratan kegiatan pelatihan kepemimpinan, namun kedepannya aplikasi ini juga dapat dikembangkan bahkan dapat diadopsi oleh perangkat daerah lainnya,”tandas Wagub

Sebagaimana diketahui, SPORADIS (Sistem Prosedur Surat Dinas Elektronik) merupakan salah satu implementasi penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (e-government). Dirancang karena dilatarbelakangi oleh permasalahan atau isu strategis yang dihadapi Badan Kepegaian Daerah Maluku dalam pelakanaan tugas pokok dan fungsinya yaitu belum optimalnya pengelolaan tata naskah dinas yang mempengaruhi kinerja BKD Provinsi Maluku. Harapannya, melalui sistem ini akan terjadi transformasi pengelolaan tata naskah dinas dari manual dan konvensional menjadi berbasis digital.

TIM ISTAAGA (Sistem Informasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan), bertujuan memberikan informasi tentang tingkat presentasi capaian tindaklanjut hasil pengawasan pada unit kerja kabupaten/kota, dan tingkat Provinsi Maluku. Sistem ini juga membantu objek pengawasan untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan.

GEMPAR atau Gerakan Maluku Peduli Arsip, merupakan gerakan yang melibatkan seluruh stakeholder kearsipan di Provinsi Maluku untuk meningkatkan kepedulian terhadap pentingnya pengelolaan kearsipan di Lingkungan Pemprov Maluku.