Beranda blog Halaman 2

Pindah dari AS ke Ambon, “Maluku Bermazmur” Siap Sambut 17 Ribu Peserta dan Ratusan Tamu Mancanegara

Penulis
Graciella M Tuwatanassy
-
0

AMBON , Maluku.News – Kota Ambon akan menjadi tuan rumah acara rohani bertaraf internasional bertajuk “Maluku Bermazmur”, yang dijadwalkan berlangsung pada 22 hingga 23 Oktober 2026 di Stadion Mandala Remaja, Karang Panjang. Kegiatan ini digagas oleh para tokoh rohani dan pakar kepemimpinan dari tujuh negara, sebagai bentuk syukur sekaligus doa bagi tanah Maluku dan Indonesia.

Ketua Panitia Penyelenggara Maluku Bermazmur, Grisly Berhitu, menargetkan sekitar 17.000 orang menghadiri kegiatan rohani bertaraf internasional tersebut.

Untuk mengangkut sekitar 15.000 peserta dari berbagai negeri adat, desa, hingga lingkungan di Kota Ambon, panitia menyiapkan 1.281 unit angkutan umum. Kegiatan ini juga melibatkan 1.000 anggota paduan suara, 1.000 konselor dan usher, serta lebih dari 200 pengisi acara.

“Anggaran kami siapkan termasuk untuk 1.281 angkutan umum guna memobilisasi 15 ribu jiwa dari setiap negeri adat, desa, dan lingkungan yang ada,” ujar Grisly dalam jumpa pers di Waii Haong Cafe, Sabtu (10/10/2026).

Maluku Bermazmur bermula dari gagasan warga Ambon di Belanda sebagai ungkapan syukur atas 75 tahun perjalanan kehidupan komunitas mereka di negeri Belanda. Uniknya, kegiatan serupa semula direncanakan digelar di Maryland, Amerika Serikat, namun akhirnya dialihkan ke Kota Ambon.

“Ini menjadi berkat Tuhan yang luar biasa bagi Kota Ambon. Kami ingin membawa kabar sukacita dan doa bagi Ambon, Maluku, dan Indonesia,” ungkapnya.

Kegiatan akan dihadiri sekitar 200 tamu internasional dari Belanda, Belgia, Spanyol, Filipina, Peru, Inggris, Korea Selatan, dan Nigeria. Pembicara utama adalah Dr. Paul Enenche bersama istrinya, Dr. Becky Paul Enenche, dari Nigeria.

Rangkaian Kegiatan

–  21 Oktober, pukul 17.00 WIT: Seminar di Auditorium Presisi Manise Polda Maluku, Tantui

– 22–23 Oktober, pukul 16.00 WIT: Maluku Bermazmur di Stadion Mandala Remaja

–  23 Oktober, pukul 09.00 WIT: Pastor and Leaders Conference bersama Dr. Paul Enenche dan Dr. Becky Paul Enenche

Konferensi ini khusus bagi para pendeta, pemimpin rohani, dan pemimpin sekuler yang ingin menerima pembekalan kepemimpinan.

Grisly menjelaskan, kehadiran ratusan tamu asing diperkirakan memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat, mulai dari sektor akomodasi, perdagangan, transportasi, hingga UMKM, dengan perputaran uang yang diprediksi mencapai miliaran rupiah.

Selain itu, acara ini menjadi momen berharga untuk memperkenalkan budaya, kearifan lokal, dan nilai persaudaraan Maluku ke kancah internasional. Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kota Ambon telah menyambut positif dan mendukung terselenggaranya kegiatan ini.

Acara dimeriahkan oleh Niki Becker, juara kedua Indonesian Idol 2026 yang juga berdarah Ambon, serta pujian dan penyembahan yang dipimpin Pendeta Frigo Supeleli. Turut hadir Uskup Diosis Amboina dan Pendeta Prof. Dr. John Roholesian, M.Si.

“Kami mengundang seluruh warga Kota Ambon, terutama umat Tuhan, untuk mengambil bagian dalam kegiatan besar dan bersejarah ini,” ajak Grisly.

Maluku Bermazmur diharapkan tak sekadar ibadah dan doa bersama, tetapi juga mempererat persaudaraan lintas bangsa, memperkuat kerukunan, serta menegaskan citra Maluku sebagai negeri yang menjunjung tinggi toleransi dan keterbukaan.

Sementara itu , Kabid Bimas Kristen Kanwil Kemenag Provinsi Maluku , Stepanus Tia, menyambut baik rencana terselenggaranya acara ini. Ia menilai momentum Maluku Bermazmur bukan sekadar kegiatan ibadah, melainkan sarana pemersatu yang memperkuat kerukunan antarumat beragama di Maluku.

“Kami sangat mengapresiasi inisiatif ini. Semoga acara Maluku Bermazmur berjalan lancar dan membawa berkah serta kedamaian bagi seluruh masyarakat Maluku,” pungkasnya.

Siap Hadapi Gugatan , Ely Toisutta: Musda X Golkar Ambon Berjalan Sah

Penulis
Graciella M Tuwatanassy
-
0

AMBON, Maluku.News – Ketua terpilih DPD Partai Golkar Kota Ambon, Ely Toisutta, menegaskan pelaksanaan Musda X Golkar Kota Ambon yang digelar hari ini berjalan sesuai aturan dan bersih dari kejanggalan. Pernyataan itu disampaikannya menanggapi sejumlah tudingan yang muncul dari para pengurus kecamatan yang menggelar aksi protes di luar arena Musda.

 

“Saya sudah melalui seluruh tahapan sesuai aturan partai, yaitu AD/ART, Juklak, Petunjuk Operasional, dan ketentuan lainnya. Kalau ada tudingan-tudingan, saya kira biarkanlah berlalu,” ujar Ely kepada insan pers usai Musda berakhir, Sabtu (10/10/2026).

 

Ely menegaskan DPD I Provinsi Maluku turut menghadiri kegiatan tersebut dengan mandat resmi. Ia menyebut perbedaan pendapat di kalangan kader adalah hal yang wajar dalam dinamika organisasi partai besar seperti Golkar.

 

“Perbedaan itu biasa. Partai Golkar membuka ruang yang luas bagi kader untuk menyampaikan aspirasinya. Jika ada yang merasa belum puas, jalurnya sudah tersedia, yaitu melalui Mahkamah Partai. Silakan gunakan hak Anda disana,” jelasnya.

 

Terkait spanduk bertuliskan dirinya “menghalalkan segala cara” untuk menjadi ketua, Ely membantah hal tersebut. Ia menjelaskan posisinya sebagai Plt adalah penunjukan dari DPD I Provinsi Maluku, dengan tugas menyelesaikan tahapan organisasi dan melakukan konsolidasi dari tingkat kota hingga ke kecamatan.

 

“Saya tidak menunjuk diri sendiri. Semua langkah yang diambil selaku Plt adalah dalam koridor instruksi atasan. Soal status Musda tanggal 30 April lalu, itu kewenangan DPD I untuk menjelaskannya, bukan saya,” tegasnya.

 

Merespons ancaman gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang disampaikan kuasa hukum lima Pengurus Kecamatan, Elia Ronny Sianressy, Ely menyikapi dengan tenang.

 

“Silakan jika ingin mengadukan ke DPP maupun menempuh jalur hukum. Partai ini terbuka. Kami siap 100% menghadapi itu,” ucapnya tegas.

 

Meski terjadi ketegangan, Ely menegaskan tetap membuka tangan lebar-lebar bagi rekan-rekan yang berbeda pandangan hari ini.

 

“Mereka tetap kader Golkar. Jika masih ingin berjalan bersama, pintu saya terbuka. Saat menyusun kepengurusan baru nanti, semua yang ingin berkontribusi akan kami akomodir. Beda pendapat itu hal biasa, yang penting tujuannya satu: membesarkan Partai Golkar,” pungkasnya.

Keroyok Pengemudi Grab, Seorang Guru ASN dan Tiga Rekannya Serta Penyebar Vidio Diproses Hukum

Penulis
Graciella M Tuwatanassy
-
0

Ambon, Maluku.News – Tindakan main hakim sendiri berujung kekerasan bersama atau pengeroyokan terhadap NYT alias Nengsi, 25, warga Air Salobar, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Maluku, Rabu (7/10/2026) malam sekira pukul 23.30 WIT di depan gerai Alfamidi di Jalan Diponegoro, Urimessing, Kecamatan Sirimau, Ambon, berujung laporan polisi. Korban yang awalnya dalam keadaan sakit akibat menjadi “sansak” pukulan bertubi-tubi dari para Terduga Pelaku terpaksa menandatangani kesepakatan damai, namun akhirnya menarik kembali kesepakatan tersebut untuk melanjutkan perkara pengeroyokan yang dilakukan ES alias Engge, ST alias Vando, AH alias Astrid dan ET alias Elvin. Di antara keempat terduga pelaku, ES alias Engge adalah guru Aparatur Sipil Negara (ASN) di Sekolah Menengah Atas Negeri 8 Ambon di Desa Hutumuri, Kecamatan Leitimur Selatan. “Setelah pulang dari kantor polisi lalu pikir ulang kejadian kemarin di depan gerai Alfamidi di Urimessing, Beta rasa seng (tidak) adil par (untuk) Beta pak polisi. Beta su pung tekad mau lanjut perkara yang dong pukul borong (keroyok) Beta nih. Apapun Beta siap hadapi. Beta jua pung keluarga suruh Beta lanjut perkara,” ungkap Nengsi di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Kepolisian Sektor Sirimau, Jumat (9/10) malam. Nengsi datang disampingi kuasa hukumnya Rony Samloy, S.H., dan Rahmawaty, S.H dari Kantor Advokat dan Praktisi Hukum RZS dan Rekan. Sehari sebelumnya, Nengsih menyebutkan dirinya telah melaporkan sejumlah orang yang ikut merekam, berkomentar dan memosting insiden pengeroyokan dirinya ke penyidik Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Maluku. Sementara itu Kuasa Hukum NJT alias Nengsih, Rony Samloy, S.H., mendesak penyidik Polsek Sirimau memproses para terduga pelaku sesuai ketentuan hukum yang berlaku di negara ini. “Apa yang mereka lakukan itu tindakan main hakim sendiri. Yang paling aneh, salah satu pelaku adalah pria dewasa, sementara korban in casu klien kami seorang perempuan. Kok laki-laki pukul perempuan. Kedudukan hukum dia dalam kasus awal apa. Intinya hal ini merupakan tindakan melawan hukum yang tidak bisa ditoleransi begitu saja. Mereka semua harus diproses agar ada efek jera di kemudian hari,” desaknya. Samloy menjelaskan Para terduga pelaku pengeroyokan NJT alias Nengsih diancam pidana 5 (lima) tahun penjara dan denda Rp 500 Juta sebagaimana maksud dan diancam norma Pasal 262 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 466 KUHP. Di bagian lain, Samloy juga meminta penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku dapat memproses para Terlapor yang merekam insiden pengeroyokan NJT dan memberikan komentar bersifat pencemaran nama baik terhadap kliennya di bawah postingan video kejadian tersebut. “Akibat penyebaran video pengeroyokan menyebabkan klien kami tertekan secara psikologis dan merasa malu karena sudah viral. Karena itu, klien kami telah melaporkan kasus ini ke penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku untuk diproses hukum selanjutnya,” pungkas Samloy. Para Terlapor terancam hukuman 1 tahun 6 bulan dan denda Rp 50 Juta sesuai norma Pasal 433 ayat (2) KUHP.

Hengki Hiskia : Ketua SC Musda X Golkar Ambon Lakukan Pembohongan Publik

Penulis
Graciella M Tuwatanassy
-
0

Ambon , Maluku.News – Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Kota Ambon, Hengki Hiskia, mengecam pernyataan Ketua Steering Committee (SC) Musyawarah Daerah (Musda) X Partai Golkar Kota Ambon, Saka Ririhena, terkait dokumen pendaftaran bakal calon ketua yang diserahkan tim Steven Izaac Risakotta.

Hengki bahkan menyebut pernyataan Saka mengenai surat kuasa yang tidak dibawa tim Steven saat pengembalian dokumen pendaftaran sebagai bentuk pembohongan publik. Ia menilai penjelasan tersebut tidak sesuai dengan proses penyerahan dokumen yang dialami pihaknya.

Pernyataan itu disampaikan Hengki kepada awak media , Sabtu (10/10/26) untuk menanggapi pemberitaan salah satu media daring lokal berjudul “Ketua SC Golkar Ambon Buka Suara! Saka Ririhena Bantah Persulit Kandidat, Tegaskan Juklak 02 Jadi Pegangan.”

Dalam pemberitaan tersebut, Saka menyatakan tim Steven sempat menyerahkan berkas tanpa surat kuasa. Menurutnya, surat mandat kemudian diambil dan diserahkan kembali pada pukul 23.56 WIT dengan surat kuasa resmi dari Steven.

Namun, Hengki membantah narasi yang menyebut surat kuasa tersebut tidak disertakan dalam proses penyerahan berkas.

“Kalau dibilang tidak ada surat kuasa, itu pembohongan publik,” tegas Hengki.

Ia juga menyayangkan sikap SC yang, menurutnya, menolak mengabadikan proses penyerahan dokumen, termasuk pengambilan foto berkas dan penandatanganan berita acara penyerahan.

Bagi Hengki, dokumentasi tersebut penting untuk memastikan proses administrasi berjalan transparan dan menghindari perbedaan keterangan yang berpotensi memicu polemik di internal partai.

Terkait komunikasi melalui sambungan telepon antara Steven dan Saka, Hengki menjelaskan bahwa Steven sedang menjalankan tugas kantor di Jakarta sehingga berhalangan hadir secara langsung untuk bertemu dengan SC.

Hengki selanjutnya menyoroti mekanisme verifikasi dokumen bakal calon dalam Musda X Golkar Kota Ambon. Ia menegaskan, berdasarkan pemahamannya terhadap Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) 02 Partai Golkar, verifikasi berkas dilakukan SC sebelum Musda berlangsung.

Hasil verifikasi tersebut, lanjutnya, akan dibawa ke forum Musda, sedangkan penetapan calon dilakukan melalui rapat pleno ketiga.

Karena itu, ia meminta Saka memahami tahapan dan ketentuan organisasi sebelum menyampaikan pernyataan kepada publik.

“Saya kira Saka harus memahami konteks ini. Kalau baru seumur jagung di Partai Golkar, jangan sok bicara soal ketentuan. Nanti kelihatan dungu,” kecam Hengki.

Tak hanya mempersoalkan polemik surat kuasa, Hengki juga menilai pelaksanaan Musda X Golkar Kota Ambon saat ini telah memunculkan persoalan serius terkait netralitas dan tata kelola organisasi.

Ia menduga terdapat keberpihakan kepada kandidat tertentu. Salah satu hal yang disorotnya ialah penunjukan pelaksana tugas (Plt) terhadap sejumlah pimpinan organisasi yang didirikan Partai Golkar, dan pimpinan kecamatan, oleh Plt Ketua DPD Golkar Kota Ambon, Ely Toisutta.

Hengki mempertanyakan dasar organisatoris yang digunakan untuk melakukan pergantian tersebut. Ia juga merujuk pada Instruksi DPP Partai Golkar Nomor 4 Tahun 2025 yang menurutnya perlu menjadi perhatian dalam menjaga tertib organisasi.

“Dasar apa Saudara Ely Toisutta mem-Plt-kan pimpinan kecamatan dan pimpinan organisasi sayap partai? Jelas secara organisatoris hal itu dilarang. Ada Instruksi DPP Nomor 4 Tahun 2025,” ujarnya.

Hengki mengingatkan agar dinamika menjelang Musda tidak justru memperlebar perpecahan di tubuh Golkar. Menurutnya, partai seharusnya memprioritaskan konsolidasi dan penguatan organisasi untuk menghadapi pemilu mendatang.

“Jangan bikin rusak ini partai. Golkar ini partai besar. Justru yang harus dilakukan ialah mengonsolidasikan partai menghadapi Pemilu mendatang,” pungkasnya.

Sianresy Siap Gugat Musda X Golkar Ambon yang Dinilai Ilegal ke Pengadilan Negeri Ambon  

Penulis
Graciella M Tuwatanassy
-
0

AMBON ,CENGKEPALA.COM –  Kuasa Hukum dari lima Pengurus Kecamatan Golkar Kota Ambon, Elia Ronny Sianressy, menyatakan akan mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terkait pelaksanaan Musda X Partai Golkar Kota Ambon yang berlangsung di Hotel Swiss-Bel Ambon, Sabtu (10/10/2026).

 

Menurut Ronny, proses Musda yang berjalan saat ini tidak sah dan bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar. “Musda ini kami nyatakan ilegal karena tidak memenuhi ketentuan partai,” tegasnya.

 

Ronny yang juga mantan Ketua AMPG Provinsi Maluku selama dua periode, turut menyayangkan sikap panitia yang melarang dirinya masuk ke dalam ruang Musda. “Sebagai mantan pimpinan sayap partai dan kader lama, semestinya kami dihargai dan dihadirkan. Justru sebaliknya, kami tidak diperbolehkan masuk. Ini yang sangat kami sesalkan, padahal Golkar adalah partai besar,” ujarnya di depan lokasi aksi.

 

Berdasarkan mandat yang diterima dari lima Pengurus Kecamatan, Ronny menyatakan siap membawa persoalan ini ke jalur hukum. “Kita akan gugat Perbuatan Melawan Hukum ke PN Ambon. Keadilan dan kebenaran harus tetap kita junjung tinggi di partai ini. Hak-hak pimpinan kecamatan akan kami perjuangkan sampai tuntas,” ucapnya tegas.

 

Sementara itu, pelaksanaan Musda X Golkar Kota Ambon berlangsung di tengah aksi protes di luar gedung. Lima Pengurus Kecamatan menggelar demonstrasi menolak kebijakan Pelaksana Tugas Ketua DPD Golkar Kota Ambon, Ely Toisutta, yang menunjuk Plt pengurus kecamatan secara sepihak tanpa musyawarah terlebih dahulu. Aksi berlangsung damai, sementara proses musyawarah tetap berjalan di dalam hotel.

Satreskrim Polres Tanimbar Tahan Pria 50 Tahun Pelaku Pencabulan Anak Disabilitas

Penulis
Graciella M Tuwatanassy
-
0

Saumlaki, Maluku.News – Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Kepulauan Tanimbar resmi menetapkan sekaligus menahan seorang pria berinisial YR (50) sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencabulan terhadap seorang anak penyandang disabilitas, Jumat (09/10/26).

 

Peristiwa keji tersebut terjadi pada Senin, 5 Oktober 2026, sekitar pukul 02.00 WIT, di kediaman warga Desa Alusi Krawain, Kecamatan Kormomolin, Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

 

Korban adalah seorang anak perempuan berusia 13 tahun berinisial AR, yang memiliki kebutuhan khusus dan tidak dapat berbicara maupun berjalan. Saat kejadian, korban sedang tidur bersama dua saudara laki-lakinya di ruang tamu. Pelaku diduga menyelinap masuk ke rumah melalui pintu dapur, lalu melakukan tindak pencabulan dengan memegang area sensitif korban. Korban yang terkejut kemudian berteriak, membuat pelaku panik dan melarikan diri kembali lewat pintu dapur.

 

Ibu korban yang terbangun mendengar teriakan anaknya segera menghampiri. Melalui isyarat, korban menunjukkan bagian dadanya dan mengarah ke dapur. Ibu korban sempat melihat sosok pelaku berlari meninggalkan rumah. Korban mengalami trauma mendalam dan ketakutan pasca-peristiwa tersebut. Pihak keluarga kemudian melaporkan kejadian ke Polsek Kormomolin untuk diproses secara hukum.

 

Setelah kejadian, pihak pelaku sempat berupaya melakukan pendekatan kekeluargaan untuk meminta maaf dan menyelesaikan kasus secara damai. Namun, keluarga korban secara tegas menolak dan memilih menempuh jalur hukum. Diketahui pula, pelaku pernah melakukan perbuatan serupa terhadap ibu korban pada tahun 2025 lalu.

Kapolres Kepulauan Tanimbar AKBP AYANI, S.P., S.I.K., M.H., melalui Kasat Reskrim , Iptu Rivaldy Said, S.H., M.H., menyampaikan bahwa pihak kepolisian tidak memberi toleransi terhadap pelaku kekerasan seksual, terutama yang menyasar anak-anak dan kelompok rentan.

 

“Saat ini tersangka YR telah ditempatkan di Rutan Polres Kepulauan Tanimbar untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya,” ujar Iptu Rivaldy.

 

Penahanan ini juga merupakan wujud komitmen Polres Tanimbar dalam memberikan perlindungan hukum yang berkeadilan bagi korban. Pihaknya juga mengapresiasi keberanian keluarga korban yang melaporkan kejadian ini dan tidak tergiur penyelesaian di luar hukum.

 

Tersangka disangkakan melanggar Pasal 415 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait tindak pidana pencabulan terhadap anak. Polres Kepulauan Tanimbar berkomitmen mengawal kasus ini hingga tuntas demi tegaknya keadilan.

Raih Rekor Pengadaan 4 Juta Ton, BULOG Gelar Tasyakuran Bersama Komisi IV DPR RI di Ambon

Penulis
Graciella M Tuwatanassy
-
0

Ambon, Maluku.News – Perum BULOG kembali menorehkan sejarah baru dalam perjalanan menjaga ketahanan pangan nasional dengan keberhasilan pengadaan gabah dan beras dalam negeri yang melampaui 4 juta ton setara beras. Hingga 8 Oktober 2026, realisasi pengadaan Public Service Obligation (PSO) telah mencapai 4.115.014 ton setara beras atau 102,88 persen dari target Pemerintah sebesar 4 juta ton. Capaian tertinggi sepanjang sejarah BULOG tersebut menjadi momentum istimewa yang disyukuri bersama Komisi IV DPR RI melalui kegiatan tasyakuran di Kompleks Pergudangan BULOG Nusaniwe, Ambon, Provinsi Maluku.

 

Kegiatan ini berlangsung bertepatan dengan Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto beserta jajaran Anggota Komisi IV DPR RI. Turut hadir Wakil Direktur Utama Perum BULOG Mayor Jenderal TNI (Purn.) Dr. Marga Taufiq, S.H., M.H., Direktu Operasi Perum BULOG Andi Afdal Abdullah, perwakilan Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, serta para mitra kerja Komisi IV DPR RI. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut menjadi wujud sinergi dalam memperkuat pengelolaan cadangan pangan dan mendukung ketahanan pangan nasional.

 

Rangkaian kegiatan diawali dengan peninjauan langsung kondisi stok beras di Kompleks Pergudangan BULOG Nusaniwe. Dalam kunjungan tersebut, rombongan Komisi IV DPR RI melihat kesiapan pengelolaan cadangan beras, kondisi penyimpanan, serta ketersediaan pasokan untuk mendukung kebutuhan pangan masyarakat. Stok beras yang dikelola BULOG Kantor Wilayah Maluku dan Maluku Utara tercatat sebanyak 24.400 ton, menjadi bagian penting dalam menjaga kesinambungan pasokan pangan di wilayah kepulauan, khususnya Maluku dan Maluku Utara.

 

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto menyampaikan apresiasi atas pencapaian bersejarah BULOG yang berhasil melampaui target pengadaan 4 juta ton setara beras. Kami mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran BULOG yang telah berhasil mencatatkan pengadaan beras tertinggi sepanjang sejarah. Pencapaian ini merupakan hasil nyata dari upaya bersama dalam memperkuat penyerapan produksi petani dalam negeri. Kami berharap keberhasilan ini dapat terus dipertahankan dan memberikan manfaat langsung bagi petani maupun masyarakat Indonesia.

 

“Pentingnya memastikan besarnya capaian pengadaan nasional diikuti pengelolaan dan pemerataan stok pangan hingga seluruh wilayah Indonesia, termasuk kawasan kepulauan. Melalui kunjungan kerja ini, kami ingin memastikan bahwa stok beras yang dikelola BULOG benar-benar tersedia, terjaga kualitasnya, dan siap memenuhi kebutuhan masyarakat. Keberhasilan pengadaan di tingkat nasional harus diimbangi dengan kesiapan distribusi hingga ke daerah, sehingga ketahanan pangan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat,” ujar Siti Hediati.

 

Wakil Direktur Utama Perum BULOG Mayor Jenderal TNI (Purn.) Dr. Marga Taufiq, S.H., M.H., menyampaikan bahwa keberhasilan menembus angka 4 juta ton merupakan tonggak bersejarah sekaligus bukti nyata keseriusan BULOG dalam menjalankan amanah Pemerintah. Alhamdulillah, hari ini kita dapat mensyukuri sebuah pencapaian yang sangat membanggakan. Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah BULOG, pengadaan gabah dan beras dalam negeri berhasil melampaui 4 juta ton setara beras, bahkan telah mencapai 4.115.014 ton. Ini bukan sekadar pencapaian angka, melainkan hasil kerja keras seluruh insan BULOG yang bergerak bersama para petani, mitra penggilingan, serta seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

 

“Kami sampaikan penghargaan atas dukungan Pemerintah, Komisi IV DPR RI serta seluruh pihak yang terus memperkuat langkah BULOG dalam mengoptimalkan pengadaan dan pengelolaan stok pangan nasional. Kami menyampaikan terima kasih atas kepercayaan Bapak Presiden Prabowo Subianto kepada BULOG, dukungan Komisi IV DPR RI, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, pemerintah daerah, TNI, para petani, Jajaran Bulog serta seluruh mitra kerja. Capaian ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus bekerja lebih baik. Pengadaan yang kuat harus diikuti pengelolaan stok yang optimal, sehingga cadangan pangan Pemerintah benar-benar dapat dimanfaatkan untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas pangan bagi masyarakat,” ujar Marga Taufiq.

 

Rekor pengadaan tahun 2026 menjadi capaian luar biasa dalam perjalanan panjang Perum BULOG. Realisasi sebesar 4,11 juta ton setara beras tersebut melampaui capaian tahun 2025 yang mencapai 3.191.969 ton, sekaligus memecahkan rekor pengadaan sebelumnya pada tahun 2012 sebesar 3,65 juta ton. Keberhasilan ini mencerminkan semakin kuatnya kemampuan BULOG dalam menyerap hasil produksi petani dalam negeri melalui optimalisasi jaringan pengadaan, penguatan kerja sama dengan petani dan mitra penggilingan, serta peningkatan kesiapan infrastruktur penyimpanan di berbagai wilayah Indonesia.

 

Keberhasilan pengadaan lebih dari 4 juta ton juga menjadi fondasi penting dalam memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP) guna mendukung berbagai program strategis nasional. Dengan penguatan stok dari produksi dalam negeri, BULOG memiliki dukungan cadangan yang semakin kokoh untuk menjalankan penugasan Pemerintah, mulai dari menjaga ketersediaan pangan, mendukung stabilisasi pasokan dan harga beras melalui program SPHP, hingga menyalurkan Bantuan Pangan kepada masyarakat. Momentum ini sekaligus menegaskan peran strategis BULOG dalam menghubungkan kepentingan petani sebagai produsen dengan kebutuhan masyarakat sebagai konsumen.

 

Tasyakuran pencapaian pengadaan 4 juta ton yang diselenggarakan bersama Komisi IV DPR RI di Ambon menjadi simbol rasa syukur sekaligus apresiasi atas kerja keras dan kolaborasi seluruh pihak dalam menjaga pangan Indonesia. Dari keberhasilan menyerap hasil panen petani hingga memastikan cadangan beras tersedia di berbagai pelosok negeri, BULOG berkomitmen terus memperkuat kinerja pengadaan, kualitas pengelolaan stok, dan pemerataan distribusi pangan. Capaian bersejarah ini bukanlah akhir perjalanan, melainkan pijakan baru bagi BULOG untuk terus berkontribusi mewujudkan swasembada dan ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan.

Pekerjaan Kodam XV/Pattimura di Sungai Waitomu Dipending hingga Izin Kementerian PU Terbit

Penulis
redaksi.MN
-
0

Ambon, Maluku.news – Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku menegaskan pekerjaan konstruksi yang dilakukan di atas Sungai Waitomu, tepat di depan Markas Kodam XV/Pattimura, harus menunggu proses persetujuan penggunaan sumber daya air sesuai ketentuan yang berlaku.

Kasie Operasi dan Pemeliharaan BWS Maluku, Herry Pancara B, mengatakan proses pengajuan persetujuan telah dilakukan pihak Kodam XV/Pattimura melalui Sistem Informasi Pengelolaan Sumber Daya Air (SIP SDA) Kementerian Pekerjaan Umum.

“Jadi posisi BWS Maluku itu tidak memberikan izin secara langsung, tapi memberikan penjelasan dan memfasilitasi proses sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundangan,” kata Herry saat diwawancarai di Ambon, Senin (5/10/2026).

Menurut Herry, pada awal pembangunan, pihak Kodam XV/Pattimura belum berkoordinasi dengan BWS Maluku. Permohonan kemudian disampaikan pada 14 Agustus 2026 untuk memperoleh perizinan.

Namun, Herry menjelaskan mekanisme perizinan pemanfaatan ruang sungai saat ini tidak lagi diajukan langsung kepada BWS di daerah. Permohonan dilakukan melalui SIP SDA yang dikelola pemerintah pusat dan dapat diakses secara daring.

Setelah mendapatkan informasi mengenai mekanisme tersebut, surat permohonan dari Kodam XV/Pattimura kemudian diterima BWS Maluku pada 19 Agustus 2026.

Selanjutnya, pada 26 Agustus 2026, BWS Maluku menerbitkan surat tanggapan yang pada prinsipnya menjelaskan bahwa pemanfaatan ruang Sungai Waitomu harus melalui mekanisme persetujuan penggunaan sumber daya air dari Kementerian Pekerjaan Umum.

BWS Tunggu Permintaan Saran Teknis

Herry menjelaskan, BWS Maluku baru akan melakukan kajian dan memberikan saran teknis apabila terdapat permintaan dari pemerintah pusat melalui proses verifikasi permohonan.

Saran teknis tersebut dapat mencakup kondisi dan ukuran konstruksi di lapangan, seperti panjang, lebar, maupun ketinggian bangunan yang diajukan.

“Jadi kami hanya diminta untuk memberikan rekomendasi teknis, saran teknis, dan balik lagi ke Jakarta. Di sana ada verifikatornya, apakah itu sesuai dengan peraturan dan lain sebagainya,” jelasnya.

Apabila dalam proses verifikasi terdapat persyaratan teknis yang perlu diperbaiki, arahan tersebut akan disampaikan kepada pemohon melalui pemerintah pusat.

Herry menegaskan, hingga Senin (5/10/2026), BWS Maluku belum menerima permintaan saran teknis dari pemerintah pusat untuk pekerjaan di depan Kodam XV/Pattimura tersebut.

“Belum ada permintaan saran teknis, belum ada permintaan rekomendasi teknis,” tegasnya.

Karena itu, BWS Maluku sebelumnya telah meminta pihak Kodam XV/Pattimura untuk menunda pekerjaan sampai proses perizinan selesai.

Ia mengatakan permintaan tersebut juga telah disampaikan ketika pihak BWS mendatangi kantor Kodam XV/Pattimura, serta melalui surat yang disampaikan pada akhir Agustus 2026.

“Ya, sebelum ada pekerjaan jangan dikerjakan dulu. Jadi istilahnya berhenti sampai situ dulu, stop dulu,” ujarnya.

Proses Perizinan Berjalan di Pusat

Herry mengatakan permohonan dari pihak Kodam XV/Pattimura telah diajukan melalui SIP SDA dan telah melewati salah satu tahapan verifikasi.

Namun, proses tersebut masih harus melalui beberapa tahapan verifikasi di pemerintah pusat. Karena itu, BWS Maluku belum dapat memastikan kapan seluruh proses perizinan akan selesai.

“Proses keperizinan itu tergantung antreannya, karena seluruh Indonesia,” katanya.

Menurut Herry, apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi dan permohonan disetujui pemerintah pusat, maka pemanfaatan ruang sungai tersebut dinyatakan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebaliknya, apabila terdapat persyaratan atau aspek teknis yang belum sesuai, pemohon harus melakukan perbaikan sesuai arahan hasil verifikasi.

Herry menambahkan, BWS Maluku juga terus memberikan edukasi kepada masyarakat maupun pihak yang ingin memanfaatkan sumber daya air atau ruang sungai mengenai mekanisme dan persyaratan perizinan.

“Kita juga memberikan edukasi. Kita bikin seperti ini, kemudian bikin brosur, supaya mengedukasi teman-teman yang mau mengusahakan air, memanfaatkan lahan sungai, itu tahu kemana sebetulnya dan syaratnya apa saja,” jelasnya.

Dengan demikian, BWS Maluku memastikan perannya dalam persoalan tersebut adalah memberikan penjelasan, fasilitasi, serta saran teknis apabila diminta pemerintah pusat, bukan menerbitkan izin secara langsung.

Poltekkes Kemenkes Maluku Fokus Kesiapan Tenaga Caregiver Kerja ke Luar Negeri

Penulis
Graciella M Tuwatanassy
-
0

AMBON, Maluku.News – Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan (Poltekkes Kemenkes) Maluku menempatkan kesiapan menyeluruh sebagai landasan utama dalam menyiapkan tenaga perawat atau caregiver yang akan ditempatkan bekerja di luar negeri melalui program SMK Go Global. Inisiatif strategis ini dijalankan melalui kerja sama resmi dengan Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Provinsi Sulawesi Utara, membuka akses kerja yang legal, terarah, dan terpantau bagi putra-putri terbaik Maluku.

Direktur Poltekkes Kemenkes Maluku, Betty Sahertian, usai pembukaan pelatihan, Jumat (2/10/2026) menegaskan, keterampilan teknis yang mumpuni saja tidak menjamin keberhasilan peserta di tempat penempatan. Kesiapan mental, kedisiplinan tinggi, serta kemampuan beradaptasi dengan lingkungan sosial dan budaya yang berbeda justru menjadi penekanan paling serius.

“Kemampuan teknis harus diimbangi dengan ketahanan mental agar peserta mampu beradaptasi dan bertahan di lingkungan kerja yang baru. Kami tidak hanya menyiapkan mereka untuk bekerja, melainkan agar mampu berperilaku baik, menjaga nama baik diri, keluarga, daerah, dan negara di kancah internasional,” ujar Betty.

Sebanyak 40 peserta gelombang pertama kini tengah mengikuti pelatihan pengayaan selama 26 hari sebelum diberangkatkan bekerja di Malaysia dengan masa kontrak dua tahun. Keberangkatan ini bukanlah satu-satunya, karena gelombang peserta berikutnya akan disiapkan secara berkelanjutan. Peluang penempatan juga tidak terbatas pada Malaysia saja , Poltekkes Kemenkes Maluku juga sedang membuka akses kerja ke Jepang dan Jerman, masing-masing dengan standar dan persyaratan yang telah disesuaikan.

Betty menjelaskan bahwa kurikulum pendidikan keperawatan dan kebidanan yang diterapkan di kampusnya dirancang mencakup pemahaman utuh atas siklus kehidupan manusia , mulai dari perawatan ibu hamil, bayi, anak, dewasa, hingga lansia. Hal ini menjadikan lulusan siap ditempatkan pada beragam kebutuhan pelayanan kesehatan di luar negeri. Selain kemampuan teknis, peserta juga dibekali pemahaman etika profesi, kedisiplinan, serta tata krama yang sesuai standar lingkungan kerja internasional.

Diakui Betty, tantangan terbesar dalam proses ini justru bukan dari sisi kesiapan peserta, melainkan dukungan lingkungan keluarga. “Anak-anak kami sebenarnya sudah siap secara kemampuan dan keinginan, namun orang tua yang kadang belum siap melepas. Kami berharap para orang tua memberikan kepercayaan dan dukungan penuh, karena ini adalah kesempatan berharga untuk membangun masa depan anak-anak,” ungkapnya. Sebelum keberangkatan, setiap peserta akan menjalani pemeriksaan kesehatan menyeluruh dan penilaian kesiapan mental agar benar-benar siap ditempatkan.

Sementara itu, Kepala BP3MI Sulawesi Utara, Hendrick Situmorang, menegaskan bahwa seluruh rangkaian pelatihan ini disediakan secara cuma-cuma dan sepenuhnya ditanggung pemerintah. Tidak ada biaya yang dibebankan kepada peserta. Mekanisme penempatan berjalan melalui prosedur ketat: pihaknya terlebih dahulu memastikan adanya permintaan tenaga kerja atau job order yang sah dan telah memiliki Surat Izin Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI), sebelum peserta dipersiapkan untuk berangkat. Artinya, agensi penempatan dan tempat kerja sudah dipastikan tersedia, sehingga peserta tidak perlu mencari pekerjaan sendiri setelah tiba di negara tujuan.

Hendrick menjelaskan bahwa secara nasional, pemerintah menargetkan pemberangkatan 500.000 pekerja migran hingga tahun 2029, dengan kuota pemberangkatan tahun 2026 sebanyak 40.000 orang. Wilayah binaan BP3MI Sulawesi Utara yang mencakup tiga provinsi , Sulawesi Utara, Maluku, dan Maluku Utara ,mendapat alokasi 620 kuota. Penyaluran ini tidak didasarkan pada pembagian porsi per provinsi, melainkan pada kesiapan calon peserta di masing-masing daerah.

“Mulai dari pendaftaran, pelatihan, pemberangkatan, selama bekerja, hingga kepulangan, seluruh proses berada di bawah perlindungan dan pemantauan kementerian. Setelah sellesai, pekerja juga tidak dibiarkan begitu saja , ada program pemberdayaan purna pekerja migran berbasis UMKM agar mereka pulang membawa kemampuan dan modal usaha mandiri,” jelas Hendrick.

Wagub Vanath Buka Pelatihan Caregiver: 40 Anak Maluku Bersiap Kerja ke Malaysia

Penulis
Graciella M Tuwatanassy
-
0

AMBON , Maluku.News – Wakil Gubernur Maluku, H. Abdullah Vanath, membuka Pelatihan Caregiver Program SMK Go Global yang merupakan kerja sama Poltekkes Kemenkes Maluku dengan Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Provinsi Sulawesi Utara, di Aula Christina Martha Tiahahu, Poltekkes Kemenkes Maluku, Jumat (2/10/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya membuka akses dan peluang bagi generasi muda Maluku untuk meningkatkan kompetensi sekaligus memperoleh kesempatan kerja di luar negeri melalui jalur yang legal, terarah dan berada dalam pemantauan pemerintah.

Kegiatan tersebut juga dihadiri ,Kepala BP3MI Provinsi Sulawesi Utara, Kepala Kantor Wilayah Hukum Provinsi Maluku, Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, Direktur RSUD dr. M. Haulussy Ambon, Direktur Poltekkes Kemenkes Maluku, para peserta program Caregiver serta orang tua peserta.

Sebanyak 40 peserta mengikuti pelatihan Caregiver selama 26 hari. Setelah menyelesaikan tahapan pelatihan, para peserta dipersiapkan untuk bekerja di Malaysia selama dua tahun dengan peluang keberlanjutan program ke depan.

Dalam sambutannya, Wagub Abdullah Vanath menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BP3MI yang telah menghadirkan program tersebut di Maluku karena dinilai memberikan ruang dan peluang baru bagi anak-anak Maluku untuk mengembangkan diri sekaligus memperoleh pengalaman kerja internasional.

“Ini bukan hanya jalan menuju kesuksesan, tetapi kalian akan menjadi sumber spirit bagi anak-anak Maluku yang lain,” ujar Wagub.

Wagub juga meminta para orang tua untuk tidak khawatir melepas anak-anak mereka mengikuti program tersebut. Menurutnya, program ini merupakan jalur kerja yang legal dan peserta tetap mendapatkan pendampingan serta pemantauan dari pemerintah Indonesia dan Pemerintah Provinsi Maluku.

“Tidak usah takut, ibu-ibu. Tidak usah khawatir. Saya sebagai Wakil Gubernur dan sebagai orang tua, saya katakan hari ini tidak ada pilihan lain, anak-anak kita harus keluar untuk melihat dunia yang lebih luas,” katanya.

Ia menekankan pentingnya membangun kemandirian generasi muda. Menurutnya, orang tua perlu memberikan ruang kepada anak-anak untuk belajar menghadapi tantangan, mengenal lingkungan baru dan membangun pengalaman positif.

“Sebagai orang tua, kita jangan terlalu memanjakan anak-anak kita. Kita harus mengajarkan kemandirian kepada mereka sehingga mereka bisa mengenal dunia yang lebih luas dan positif,” tutur Wagub.

Abdullah mengaku bangga karena 40 anak Maluku menjadi peserta awal program Caregiver yang dipersiapkan untuk bekerja di Malaysia. Ia berharap keberangkatan para peserta nantinya menjadi awal terbukanya kesempatan yang lebih luas bagi generasi muda Maluku.

“Kalian ini menjadi sejarah awal yang kita kirim dari Maluku ke Malaysia. Kalau orang di Seram bilang, kalian ini pemberi jalan. Pemberi jalan supaya besok adik-adik kalian juga ikut dari belakang,” ujarnya.

Untuk itu, Wagub meminta para peserta tidak hanya menjadikan kesempatan tersebut sebagai sarana memperoleh penghasilan. Lebih dari itu, pengalaman bekerja di luar negeri harus dimanfaatkan untuk membentuk mental, meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kapasitas diri.

“Kalian pergi ke sana bukan untuk kerja saja. Kalian bukan cuma mengambil gaji, menghabiskan gaji, lalu pulang setelah dua tahun tidak ada apa-apa. Saya berharap ketika datang ke sana, mental kalian lebih terlatih,” tegasnya.

Wagub menilai, keberhasilan para peserta nantinya dapat menjadi contoh sekaligus membuka kepercayaan terhadap kualitas sumber daya manusia Maluku. Karena itu, ia mendorong peserta menjaga nama baik daerah, menunjukkan kemampuan dan membuktikan bahwa anak-anak Maluku mampu bersaing di dunia kerja internasional.

“Ini adalah pilihan yang baik. Kalian bukan saja membuat diri kalian sukses, tetapi kalian akan menjadi sumber spirit bagi anak-anak Maluku yang lain,” katanya.

Pemerintah Provinsi Maluku, lanjut Wagub, berkepentingan untuk memastikan informasi mengenai peluang kerja legal dan program peningkatan kompetensi dapat diketahui masyarakat secara luas, mulai dari Maluku Barat Daya hingga Seram dan Pulau Buru.

“Pemerintah bertanggung jawab untuk menyampaikan pesan ini kepada rakyat Maluku, bahwa ada satu jalur baik yang bisa dilalui anak-anak kita,” pungkasnya.

Melalui program tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku berharap semakin banyak generasi muda yang memiliki kompetensi, kemandirian dan daya saing, sekaligus mampu memanfaatkan peluang kerja secara aman, legal dan produktif untuk masa depan diri, keluarga dan daerah.

123...291Halaman 2 dari 291