Oleh: Gyzyella Patreycya Maitimu bersama Nadine Shinta Marina Batubara dan Efraim Samuel Winner Saragih
Dilema Eksistensial di Balik Tirai Teokrasi
Sejak Revolusi Islam 1979 mengubah lanskap geopolitik Timur Tengah, Republik Islam Iran kerap kali dipandang melalui lensa tunggal: Sebuah negara teokrasi Syiah yang kaku dan doktriner. Lensa ini tidak sepenuhnya salah, mengingat konstitusi mereka secara tegas menempatkan hukum Islam (Islamiyat) sebagai panduan tertinggi dalam bernegara. Namun, di balik seragam jubah ulama dan retorika anti-Barat Teheran, terdapat sebuah denyut identitas purba yang jauh lebih tua dari kedatangan Islam di tanah Persia. Denyut itu adalah Zoroastrianisme salah satu agama monoteistik tertua di dunia yang pernah menjadi agama resmi Kekaisaran Achaemenid dan Sassanid.
Dilema eksistensial ini timbul karena Iran terperangkap antara dua narasi historis yang saling bertentangan tetapi tidak dapat dipisahkan: Kebanggaan akan kejayaan kekaisaran Persia kuno (Zoroastrianisme) dan tanggung jawab moral-politik sebagai pelopor teokrasi Islam. Persoalan ini menciptakan “krisis identitas terstruktur”; di mana negara perlu terus-menerus menavigasi kecemasan bahwa pengakuan terhadap akar pra-Islam akan merusak legitimasi fondasi religius rezim yang terbentuk setelah tahun 1979. Oleh karena itu, Zoroastrianisme sering kali dipandang sebagai “warisan fosil”; yang aman untuk dipamerkan sebagai artefak
masa lalu, tetapi berpotensi berbahaya jika dihidupkan sebagai kenyataan sosial yang berdaulat.
Bagi seorang penstudi Hubungan Internasional (HI), keberadaan komunitas minoritas Zoroastrian di Iran hari ini bukan sekadar isu domestik mengenai kebebasan beragama. Lebih dari itu, isu ini merepresentasikan dinamika kompleks yang melibatkan tarik-menarik antara legitimasi rezim, politik diaspora transnasional, pertarungan hak asasi manusia (HAM), hingga pemanfaatan warisan budaya sebagai instrumen kebijakan luar negeri. Zoroastrianisme bagi Iran modern bertransformasi menjadi paradoks: ia adalah aset strategis (asset) sekaligus kerentanan politik (vulnerability) secara bersamaan.
Secara demografis, aktor-aktor yang terlibat dalam pusaran isu ini tersebar dalam ruang lintas batas. Di satu sisi, terdapat komunitas domestik Zoroastrian yang bertahan di kota-kota kuno seperti Yazd dan Kerman, serta rezim pemerintah Iran yang berkepentingan menjaga stabilitas ideologis. Di sisi lain, terdapat komunitas diaspora global seperti kelompok Parsi di India dan jaringan diaspora kaya di Amerika Utara serta organisasi internasional seperti PBB dan Amnesty International yang terus mengawasi gerak-gerik domestik Teheran.
Ketegangan kultural ini berakar pada dualisme identitas Iran yang belum usai. Iran modern terjepit di antara dua kutub magnet identitas: Islamiyat (identitas Islam Syiah) dan Iraniyat (nasionalisme Persia pra-Islam). Ketika rezim mencoba memperkuat ortodoksi keagamaan demi menjaga legitimasi politiknya, sebagian masyarakat sipil justru menoleh kembali pada simbol-simbol Zoroastrianisme sebagai bentuk resistensi budaya ataupun manifestasi kebanggaan nasional yang otentik. Kontradiksi internal inilah yang kemudian merembes keluar dan mewarnai perilaku politik luar negeri Iran di panggung global.
Konstruktivisme dan Benturan Norma Domestik
Untuk membedah mengapa warisan budaya kuno ini begitu sensitif bagi Teheran, perspektif Konstruktivisme dalam teori Hubungan Internasional menyediakan pisau analisis yang tajam. Konstruktivisme percaya bahwa kepentingan dan kebijakan luar negeri suatu negara tidak lahir dari ruang hampa udara, melainkan dikonstruksikan oleh identitas, persepsi, dan norma-norma yang diyakini oleh aktor tersebut. Dalam konteks Iran, kebijakan luar negeri mereka dibentuk oleh interaksi dialektis antara bagaimana mereka mendefinisikan diri mereka sendiri di dalam negeri dan bagaimana mereka ingin dilihat oleh dunia luar.
Dari sudut pandang Konstruktivisme, identitas “Persia” yang melekat pada Zoroastrianisme sering kali dipersepsikan secara ambivalen oleh elit penguasa. Di satu sisi, narasi keagungan pra-Islam dianggap sebagai kompetitor potensial yang dapat mengikis supremasi narasi teokrasi Islam yang diusung oleh negara sejak 1979. Akibatnya, meskipun Zoroastrianisme
diakui secara resmi dalam konstitusi Iran bersama Kristen dan Yahudi, dalam praktiknya mereka kerap mengalami marginalisasi hukum dan diposisikan sebagai “warga kelas dua” di bawah kendali ketat para ulama.
Namun, Konstruktivisme juga mengajarkan bahwa identitas bersifat cair dan strategis. Rezim Teheran menyadari bahwa klaim keagamaan Syiah mereka sering kali membatasi daya tawar diplomatik mereka, terutama ketika berhadapan dengan tetangga-tetangga Arab yang mayoritas Sunni. Di sinilah identitas Iraniyat dimanfaatkan.
Untuk membedakan diri mereka dari dunia Arab dan mengklaim superioritas peradaban, elit Iran kerap menggunakan jargon-jargon kultural yang bersumber dari akar Zoroastrian. Identitas ini digeser dari ranah teologis yang “mengancam” menjadi ranah kultural yang
“menyatukan”.
Tarik-menarik norma ini menciptakan lanskap politik yang unik. Di dalam negeri, negara membatasi ruang gerak penyebaran agama Zoroastrian demi stabilitas ideologi Islam. Tetapi ketika delegasi asing datang, atau ketika Iran berbicara di panggung budaya internasional, sisa-sisa kemegahan Persepolis dan ajaran Zarathustra dipamerkan sebagai bukti bahwa Iran adalah bangsa berperadaban tinggi dan toleran terhadap sejarahnya sendiri.
Paradoks Soft Power di Jalur Sutra dan Komunitas Diaspora
Sikap mendua Teheran terhadap Zoroastrianisme memicu lahirnya sebuah paradoks menarik dalam kajian diplomasi publik: memanfaatkannya sebagai instrumen soft power di luar negeri, sembari tetap memelihara diskriminasi struktural di dalam negeri. Iran secara cerdik menggunakan konsep “Persianate World” (Dunia Bernuansa Persia) untuk memperluas pengaruh regionalnya. Kawasan Greater Iran yang mencakup Asia Tengah seperti Tajikistan, Afghanistan, hingga sebagian wilayah Kaukasus memiliki kedekatan historis dan linguistik yang erat dengan kebudayaan Persia kuno.
Salah satu instrumen soft power paling efektif yang digunakan Iran adalah perayaan Nowruz (Tahun Baru Persia). Nowruz, yang memiliki akar kosmologis sangat kuat dalam tradisi Zoroastrian, kini diangkat oleh Teheran sebagai alat diplomasi budaya untuk merekatkan hubungan dengan negara-negara di sepanjang jalur sutra modern. Melalui festival kebudayaan transnasional ini, Iran mencoba membangun citra sebagai episentrum peradaban regional, menarik minat pariwisata, dan mencairkan ketegangan geopolitik dengan negara-negara tetangga.
Meskipun demikian, strategi pencitraan luar negeri ini terus-menerus dirongrong oleh realitas pahit di ranah domestik. Diskriminasi hukum dan minimnya peluang ekonomi bagi minoritas agama memicu fenomena human security (keamanan manusia) yang mengkhawatirkan, salah satunya adalah brain drain. Eksodus massal generasi muda terpelajar dan berbakat dari
komunitas Zoroastrian ke luar negeri tidak dapat dihindarkan. Mereka mencari ruang perlindungan di mana kapasitas intelektual dan profesional mereka dihargai tanpa sekat-sekat sektarian keagamaan.
Perpindahan manusia ini pada gilirannya melahirkan kekuatan politik baru di luar negeri: Politik Diaspora. Komunitas diaspora Iran dan Parsi di Amerika Utara dan Eropa Barat bukan sekadar komunitas pengungsi yang pasif. Melalui kekuatan ekonomi yang mapan dan jaringan lintas batas yang solid, mereka menjelma menjadi kelompok pelobi (lobbyist group) yang sangat vokal. Mereka aktif memasok informasi mengenai pelanggaran HAM minoritas di Iran kepada pembuat kebijakan di Washington maupun Brussels, yang kemudian digunakan oleh negara-negara Barat sebagai “senjata” diplomatik untuk menekan Teheran.
Rezim Internasional dan Konsolidasi Masa Depan Iran
Dari perspektif tata kelola global, isu minoritas Zoroastrian ini telah bergeser dari sekadar urusan kedaulatan domestik (domestic jurisdiction) menjadi agenda rutin dalam Rezim Internasional tentang Hak Asasi Manusia. Lembaga-lembaga multilateral, khususnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Pelapor Khusus (Special Rapporteur) untuk HAM di Iran, serta organisasi non-pemerintah global seperti Amnesty International, secara
berkala merilis laporan tajam mengenai pemenuhan hak-hak sipil komunitas non-Muslim di Iran. Setiap diskriminasi hukum yang dialami oleh seorang warga Zoroastrian di Yazd dapat dengan cepat bertransformasi menjadi resolusi kecaman di Jenewa atau New York.
Bagi Teheran, tekanan dari rezim internasional ini menimbulkan ongkos politik yang mahal. Isu HAM ini kerap dijadikan instrumen pembenaran oleh negara-negara Barat untuk mempertahankan atau bahkan memperluas sanksi ekonomi terhadap Iran. Akibatnya, niat Iran untuk mengkapitalisasi warisan budayanya demi keuntungan ekonomi terhambat oleh catatan buruk mereka sendiri dalam memperlakukan pembawa asli warisan budaya tersebut.
Sebagai kesimpulan, potret Zoroastrianisme dalam analisis Hubungan Internasional memperlihatkan sebuah gambaran makro tentang bagaimana sebuah negara teokrasi bergulat dengan masa lalunya demi menatap masa depannya. Zoroastrianisme bukan sekadar sisa-sisa sejarah agama minoritas yang terisolasi, melainkan sebuah arena kontestasi normatif yang
menentukan posisi Iran di panggung dunia.
Ke depan, efektivitas diplomasi luar negeri Iran di kawasan Persianate World maupun di tingkat global akan sangat bergantung pada kemampuan mereka dalam menyelesaikan dualisme identitas ini. Selama Teheran terus memperlakukan warisan Zoroastrian sebagai komoditas ekspor semata sembari menekan eksistensinya di dalam negeri, maka selama itu pula ia akan terus menjadi kerentanan politik yang membelenggu potensi penuh diplomasi
sang Singa Persia. Iran harus berani menyeimbangkan kebutuhan stabilitas ideologi domestik dengan akomodasi tulus terhadap identitas kuno ini jika ingin membangun reputasi global yang kokoh dan berkelanjutan.
Penulis adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu HubunganInternasional pada Universitas Kristen Indonesia, Jakarta.
