Beranda blog Halaman 12

Ketua DPRD Maluku Janji Tindaklanjuti Aspirasi LSM

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Ketua DPRD Maluku, Benhur Watubun, bersama pimpinan dewan, ketua fraksi, dan sejumlah anggota DPRD menerima perwakilan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Maluku, Kamis (04/09/25).

Watubun menegaskan, seluruh aspirasi yang disampaikan akan ditindaklanjuti. Menurut dia, sebagian besar tuntutan ditujukan kepada pemerintah pusat, khususnya Presiden, sehingga perlu dibahas bersama pimpinan dewan dan fraksi-fraksi.

“Untuk tuntutan yang menjadi kewenangan DPRD Provinsi Maluku, kami juga akan membahasnya. Sebagian besar tuntutan ini mirip dengan yang pernah disampaikan sebelumnya, dan jumlahnya cukup banyak. Namun, kami pastikan semuanya akan ditindaklanjuti,” kata Watubun.

Ia juga mengapresiasi aksi demonstrasi yang berlangsung tertib, serta mengingatkan peserta untuk pulang dengan aman. “Yang datang dengan kekuatan penuh, pulang pun harus dengan selamat. Pulanglah dengan tenang,” ujarnya.

Menanggapi kritik sejumlah LSM yang menilai DPRD “jalan di tempat”, Watubun menyebut hal itu sebagai masukan positif. “Itu kritik yang bagus. Sekali lagi, semua tuntutan akan kami tindaklanjuti,” tegasnya

Band Given Segera Rilis Album Mini Perdana, 9 September 2025

Penulis
rudy.fofid
-
0

Ambon, Maluku.News – Kelompok Band asal Ambon “Given” siap merilis Extended Play (EP) alias album mini di berbagai platform musik digital. Hal itu disampaikan personil Given, Rinto Far-Far kepada Maluku.News di Rumahtiga Ambon, Selasa (2/9).

Rinto sebagai player sekaligus manajer Given menyebutkan, selama empat tahun sejak terbentuk Februari 2021, Given selalu tampil di berbagai panggung musik di Ambon. Baru kali ini, mereka berkesempatan merekam lagu-lagunya.

“Kami memang pernah luncurkan dua single di platform musik digital tahun 2022. Kini kami ingin warna musik kami lebih dikenal melalui album mini,” terang Rinto.

Rinto menyebutkan, album mini yang akan dirilis berisi lima lagu. Seluruh lagu dalam Bahasa Inggris, ditulis oleh Apriliano Kainama, sang vokalis Given.

Dijelaskan, proyek ini lahir dari perjalanan panjang sejak penghujung 2022, penuh tantangan namun sarat pengalaman berharga bagi Given.

Given sendiri terdiri dari tiga personil yakni Apriliano Kainama (vokal), Johen Siwalette (gitar) dan Rinto Far-Far ( bass). Dalam penampilan panggung dan rekaman, mereka tetap berkolaborasi dengan sejumlah additional player.

Soal album mini, Rinto bercerita, prosesnya dimulai ketika Given merancang workshop untuk demo-demo lagu di Studio AMO Ambon. Dari situ, mereka melanjutkan rekaman demo live di RR Studio, kemudian berlanjut ke Tnesse Studio milik Mckhen Leinussa. Di studio inilah mereka mulai masuk ke tahap rekaman serius untuk materi album.

Mckhen Leinussa juga turut menjadi pengisi drum di empat lagu dalam EP ini. Setelah itu, proses berlanjut ke 88 Creative Lab Studio. Di studio ini, Nyong “Cipo” Peimahul mengerjakan proses mixing dan mastering untuk seluruh lagu di EP. Given punya pengalaman kerja sama dengan Cipo yang bertindak selaku produser lagu Given “Run or Hide” (2021).

Menurut rencana, peluncuran album mini Given akan dilakukan pada tanggal 9 September 2025. Rinto belum menyebut judul album dan judul kelima lagu. Dia berjanji akan merilisnya pada hari H.

DPRD Maluku Gelar Paripurna Penyampaian Rancangan KUA-PPAS Perubahan APBD 2025

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku menggelar rapat paripurna masa persidangan ketiga tahun sidang 2025 dalam rangka penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2025, Selasa (02/09/25).

Sidang paripurna dibuka langsung oleh Ketua DPRD Maluku. Benhur Watubun didampingi Gubernur dan Wakil gubernur Maluku, Wakil ketua DPRD Maluku, dihadiri Anggota DPRD Maluku, Forkopimda, Sekda Maluku serta para OPD lingkup Pemprov Maluku

Dalam sambutannya, Watubun menegaskan bahwa APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah yang berlaku sejak 1 Januari hingga 31 Desember 2025. Menurutnya, DPRD bersama Pemerintah Provinsi Maluku telah menetapkan APBD 2025 sebagai instrumen utama pembiayaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.

“Seiring dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi awal, termasuk realisasi pendapatan dan kebutuhan belanja, maka sesuai ketentuan perundang-undangan, daerah dimungkinkan untuk melaksanakan Perubahan APBD,” kata Watubun.

Ia menambahkan, rancangan KUA-PPAS Perubahan 2025 yang disampaikan juga menyesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD 2025-2029, yang menjadi penjabaran visi dan misi gubernur serta wakil gubernur periode 2025–2030.

Pada kesempatan itu, Gubernur Maluku menyerahkan dokumen KUA-PPAS Perubahan APBD 2025 kepada pimpinan DPRD untuk dibahas lebih lanjut melalui mekanisme alat kelengkapan dewan. Nantinya, hasil pembahasan akan ditetapkan bersama sebagai landasan perubahan APBD 2025.

“Harapan kita, perubahan APBD ini dapat menjawab kebutuhan masyarakat Maluku di tengah tantangan perekonomian bangsa,” ujar Wattubun.

DPRD Maluku Janji Akan Tindaklanjuti 10 Poin Tuntutan Koalisi Buruh

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku, Mumin Refra memastikan akan menindaklanjuti sepuluh tuntutan yang disampaikan para buruh melalui jalur koordinasi dengan pemerintah daerah maupun kementerian teknis di tingkat pusat.

Aksi demonstrasi Koalisi Buruh Maluku di Kantor DPRD Provinsi Maluku, Senin (01/09/25), berakhir dengan janji politik.

“Sebagai wakil rakyat, kami menerima mereka dengan baik. Sepuluh tuntutan ini akan kami kawal, khususnya soal hak pesangon pekerja yang terkena PHK,” kata Refra Jumat (18/09/25).

Ditambahkan, DPRD Maluku segera mengundang pemerintah dan pihak terkait untuk membahas persoalan ketenagakerjaan secara khusus.

Ditegaskannya, buruh merupakan pilar pembangunan dan penyumbang pajak bagi daerah maupun negara. Karena itu, hak-hak pekerja tidak boleh diabaikan.

Koalisi Buruh Maluku merupakan gabungan dari Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Maluku dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Maluku, membawa sepuluh tuntutan utama. Di antaranya menolak sistem outsourcing, menaikkan UMP Maluku 2026 sebesar 10,45 persen, menolak pajak pesangon, serta mendorong pembentukan satgas PHK dan desk ketenagakerjaan di Polda Maluku.

Koalisi buruh juga menuntut peraturan daerah terkait perlindungan BPJS Ketenagakerjaan untuk buruh rentan, pengesahan UU Perampasan Aset Koruptor, serta UU Ketenagakerjaan tanpa model omnibus law.

“Prinsipnya adalah kami DPRD Maluku siap memperjuangkan hak-hak buruh ke tingkat nasional,” tutur Refra.

DPRD Maluku Terima Aspirasi Demo,Janji Sampaikan ke Pemerintah Pusat

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku menyatakan siap menyampaikan berbagai aspirasi dan tuntutan mahasiswa serta organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP), termasuk desakan reformasi di tubuh TNI-Polri, kepada pemerintah pusat.

Hal ini disampaikan Ketua DPRD Maluku, Benhur Watubun,didampingi Wakil Ketua dan anggota DPRD Maluku saat menerima aksi demonstrasi mahasiswa kelompok Cipayung Plus Kota Ambon di Gedung DPRD Maluku, Senin (01/09/25).

Benhur menegaskan, kualitas demokrasi harus terus diperkuat dengan langkah-langkah konsisten dan konsekuen. Aspirasi masyarakat, kata dia, akan dimasukkan dalam pidato resmi Ketua DPRD Provinsi Maluku saat penyampaian Kebijakan Umum Anggaran dan Program kepada Gubernur Maluku.

“Kami pastikan tuntutan saudara-saudara ini akan kami sampaikan secara resmi, baik dalam forum kebijakan daerah maupun ke pemerintah pusat. Tidak ada yang ditutup-tutupi, semua akan kami ungkapkan,” ujar Benhur Watubun.

Selain itu, DPRD menegaskan akan menyampaikan persoalan-persoalan daerah kepada Wali Kota Ambon dan Gubernur Maluku, serta memastikan agar masyarakat dapat mempercayai wakilnya di parlemen.

“Kami memahami, kepuasan itu tidak akan pernah sepenuhnya ada. Namun, kami yakinkan bahwa apa yang menjadi kehendak rakyat akan kami perjuangkan hingga ke tingkat pusat,” tambahnya.

Menutup pertemuan tersebut, pimpinan DPRD mengajak seluruh masyarakat untuk merenungkan dan merefleksikan perjuangan demokrasi yang sedang dijalani bersama.

DPRD Maluku Akan Kawal Penyelesaian Konflik Hunuth–Hitu

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku menyatakan siap mengawal penyelesaian persoalan antara warga Hunuth di Kota Ambon dan warga Hitu di Kabupaten Maluku Tengah.

DPRD menegaskan, karena melibatkan dua wilayah berbedaberbeda sehingga penanganan konflik tersebut menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Maluku bersama DPRD.

Ketua DPRD Maluku Benhur Watubun menyampaikan apresiasi atas langkah cepat Pemerintah Kota Ambon yang telah menyalurkan bantuan kepada warga Hunuth. DPRD juga mengapresiasi Pemerintah Provinsi Maluku yang melalui Gubernur telah menyalurkan bantuan kepada warga Hunuth maupun warga Desa Masihulan Kabupaten Maluku Tengah.

“DPRD tidak alergi terhadap aspirasi masyarakat. Semua tuntutan yang disampaikan akan kami tampung dan diteruskan kepada pemerintah. Kami berdiri di atas semua kepentingan dan tetap bekerja untuk kepentingan rakyat,” ujar Ketua DPRD Benhur Watubun Senin (01/09/25)

Ia menyebutkan , DPRD berharap seluruh masyarakat dapat menjaga keamanan dan ketertiban agar tidak terjadi hal-hal yang memperkeruh keadaan.

“Kami percaya seluruh aspirasi dapat diperjuangkan melalui jalur kebijakan yang ada. Karena itu, kami mengimbau semua pihak tetap tenang,” katanya.

DPRD Maluku tetap komitmen untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah kota, maupun pemerintah kabupaten, guna memastikan penyelesaian masalah dapat berjalan adil dan menyeluruh

Wali Kota Tual Serahkan Proposal KMP, Menteri Budi Arie Tekankan Partisipasi Warga

Penulis
redaksi.MN
-
0

Tual, Maluku.news – Wali Kota Tual, Hi. A. Yani Renuat, menemui Menteri Koperasi dan UKM RI, Budi Arie Setiadi, guna meminta dukungan terhadap pengembangan Koperasi Merah Putih (KMP) di daerah tersebut. Pertemuan pada Jumat (22/8/2025) itu juga dimanfaatkan untuk menyerahkan proposal peningkatan kapasitas SDM pengurus KMP melalui program diklat dan pelatihan.

Menteri Budi Arie menerima baik kunjungan tersebut dan menegaskan bahwa kekuatan utama KMP, yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto, terletak pada partisipasi kolektif masyarakat. Menurutnya, koperasi bukan sekadar instrumen ekonomi, tetapi gerakan ideologis yang selaras dengan semangat Pasal 33 UUD 1945 tentang ekonomi gotong royong.

“Partisipasi dan kesadaran kolektif adalah kunci. Koperasi desa dan kelurahan Merah Putih harus benar-benar menjadi milik masyarakat,” tegas Budi.

Ia bahkan menargetkan jumlah anggota koperasi di tiap desa mencapai setengah dari total populasi agar koperasi mampu berfungsi optimal sebagai alat konsolidasi ekonomi rakyat.

Program KMP sendiri dirancang untuk memotong rantai distribusi, menurunkan angka kemiskinan ekstrem, serta menghapus praktik tengkulak yang kerap merugikan petani dan pelaku usaha kecil. Dengan keterlibatan 18 kementerian dan lembaga, KMP diharapkan menjadi gerakan nasional yang dimulai dari desa-desa.

Wagub Buka Rakorwil Sulampua Triwulan III Tahun 2025

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Wakil Gubernur Maluku H. Abdullah Vanath menghadiri sekaligus membuka secara resmi Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Sulampua Triwulan III Tahun 2025 bertempat di Ballroom Santika Hotel, Kamis (21/8/2025).

Mengawali sambutannya Vanath menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua ( Sulampua) pada tahun 2024 tercatat sebesar 6,53 Persen (YOY), karena ditopang oleh kinerja sektor-sektor unggulan seperti Pertanian, Industri, Perdagangan dan Pertambangan.

Apalagi, kebijakan efisiensi sangat mempengaruhi upaya pembangunan daerah pada sektor perdagangan meskipun memiliki pangsa kredit sebesar 16,72 persen terindikasi mengalami perlambatan dengan pertumbuhan kredit hanya sebesar 0,40 persen (YOY), kata Vanath.

Kredit Sektor UMKM lanjut Vanath, menunjukan tren pertumbuhan yang melambat, per Mei 2025 pertumbuhan kredit UMKM sebesar 2,65 persen dengan kredit baru mengalami kontraksi -3,78 persen, akses pembiayaan menjadi hambatan bagi para pelaku UMKM dikarenakan keterbatasan agunan dan tidak tersedianya laporan keuangan formal yang menjadi syarat administratif, jelasnya lagi.

Untuk itu, penguatan pembiayaan pada sektor-sektor strategis harus menjadi perhatian bersama, dari sisi peningkatan permintaan kredit melalui penguatan daya beli dan intensif usaha, tetapi dari sisi penawaran melalui perbaikan manajemen resiko dan peningkatan kapasitas debitur khususnya UMKM.

Dengan demikian, perlu adanya dukungan kebijakan yang bertujuan untuk mendorong inklusi keuangan, pelatihan manajemen usaha serta pengembangan skema pembiayaan yang adaptif perlu dioptimalkan agar penyaluran kredit dapat menjadi instrumen yang efektif dalam memperkuat perekonomian khususnya diwilayah Sulampua secara menyeluruh, ungkap Vanath.

“ Kami berharap Rakorwil ini dapat menghasilkan rekomendasi dalam pelaksanaan Debottlenecking untuk memperkuat pembiayaan inklusif dan berkualitas serta meningkatkan efisiensi dan produktivitas secara keseluruhan guna mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah Sulampua”, tutur Vanath.

Wagub Buka Rakerda IWAPI Provinsi Maluku

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Wakil Gubernur Maluku, H. Abdullah Vanath menghadiri sekaligus membuka acara Rapat Kerja Daerah (Rakerda) I Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Provinsi Maluku bertempat di Ballroom lantai 7 Hotel Kamari Ambon, Kamis (21/8/2025).

Hadir pada kesempatan tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Ketua DPW Lasqi Nusantara Jaya Provinsi Maluku, Ketua Umum DPP IWAPI, Perwakilan TP-PKK Provinsi Maluku, Pimpinan OPD Terkait Lingkup Provinsi Maluku, Ketua KADIN Maluku, Ketua DPD IWAPI beserta Pengurus, dan tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Vanath mengatakan Rapat Kerja Daerah IWAPI merupakan sarana yang efektif untuk menyatukan langkah dan persepsi jajaran sebagai pengusaha Wanita dalam mengoptimalkan peran, tugas dan tanggung jawab organisasi agar dapat menciptakan profesionalitas anggota IWAPI yang mampu berkompetisi pada era globalisasi.

Apalagi IWAPI secara internal tidak hanya menjalankan tugas dan fungsi organisatoris semata, tetapi memiliki pandangan luas ke depan (outward-looking) terutama untuk menyejahterakan rakyat Maluku, kata Vanath.

Perlu diketahui, kegiatan Rakerda IWAPI mengusung tema “Membuka Aksebilitas Pasar dan Mendorong Peningkatan UMKM Menuju Maluku Sejahtera”, sebagai upaya untuk memudahkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam memasarkan produk – produk dan meningkatkan skala bisnis sesuai tuntutan dalam dunia usaha.

Dijelaskan lagi, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, termasuk Maluku, karena UMKM memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, tuturnya lagi.

“Untuk itu, saya sangat berharap, melalui kegiatan Rakerda ini apa yang menjadi tujuan IWAPI dapat tercapai, guna mencetak pengusaha Wanita yang Tangguh dan berwawasan kebangsaan serta menjadi ujung tombak perekonomian di Provinsi Maluku”, terang Vanath.

Dijelaskan lagi, kehidupan perekonomian di era global semakin kompleks dan kompetitif, karena dihadapkan dengan kondisi pasar yang semakin terbuka dengan Tingkat kompetisi yang semakin ketat, tiada hari tanpa perubahan dan perubahan-perubahan ekonomi yang terjadi melampaui kemampuan untuk mengatasinya terutama teknologi Informasi dan Digitalisasi sistem ekonomi.

Saat ini, lanjut Vanath peran IWAPI perlu ditingkatkan sambil terus menopang dan memberdayakan peran Perempuan khususnya di sektor UMKM dan usaha Mikro agar dapat terciptanya lapangan kerja baru.

Dengan demikian, perlu kerja keras dan kerja cerdas seluruh komponen IWAPI, diharapkan melalui pelaksanaan Forum Rakerda IWAPI dapat menghasilkan program-program yang lebih berkualitas, ungkapnya.

“Saya juga mengharapkan Rakerda ini dapat mencapai tujuan sesuai yang diharapkan, dan yakinlah setiap perbedaan yang terlahir dalam forum ini adalah teman diskusi yang harus dihidupkan dalam menata organisasi ini ke depan”, tutur Vanath.

Ambon Perkuat Program Pro Lansia

Penulis
Redaksi Ambon
-
0

AMBON, Maluku.news – Pemerintah Kota Ambon terus memperkuat berbagai program yang berpihak pada para lanjut usia (lansia), sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi mereka dalam pembangunan kota.

Penegasan tersebut disampaikan Wali Kota Ambon melalui sambutan yang dibacakan Wakil Wali Kota, Ely Toisutta, pada kegiatan Lomba Senam Lansia yang berlangsung di Pattimura Park, Rabu (20/8/2025).

Dalam sambutannya, Wali Kota menekankan bahwa perjalanan panjang Ambon hingga memasuki usia ke-450 tidak terlepas dari peran generasi lansia yang telah menjadi fondasi pembangunan kota.

“Usia lanjut adalah karunia. Tidak semua orang diberi kesempatan mencapai masa tua dengan sehat dan bahagia,” ujarnya.

Wali Kota juga menyebut lansia merupakan guru dan teladan bagi generasi muda, sehingga pemerintah berkewajiban menyiapkan program yang mendukung kesehatan, kesejahteraan, dan aktivitas sosial bagi mereka. Berbagai layanan di bidang kesehatan dan sosial disebut terus ditingkatkan.

Ketua TP PKK Kota Ambon, Lisa Wattimena, menuturkan bahwa rangkaian kegiatan HUT Kota Ambon ke-450 juga difokuskan pada peningkatan kualitas hidup lansia. Pihaknya bekerja sama dengan BKKBN, Dinas P2KB, dan RS Siloam untuk menghadirkan layanan skrining kesehatan, seperti pemeriksaan katarak, diabetes, TBC, kolesterol, serta pengobatan gratis.

“Ini bagian dari upaya memastikan para lansia tetap mendapatkan hak mereka untuk hidup sehat dan memperoleh pelayanan yang optimal,” jelas Lisa.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Ely Toisutta berharap kegiatan ini dapat memotivasi para lansia agar tetap aktif, sehat, dan produktif dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan terus memperluas program pro-lansia secara berkelanjutan.

1...111213...280Halaman 12 dari 280