Ambon, Maluku.news – Puluhan massa yang tergabung dalam Pemuda Maluku Bergerak (PMB) mendesak DPRD Provinsi Maluku, perjuangkan percepatan pembangunan jalan lingkar Ambalau, Kabupaten Buru Selatan, sepanjang 24 kilometer yang tak kunjung rampung meski sudah belasan tahun berjalan.

Hingga 2025, progres jalan hanya 10 kilometer beraspal, 7 kilometer berkerikil, dan lebih dari 6 kilometer masih berupa tanah. Padahal, jalur itu diproyeksikan menjadi urat nadi konektivitas serta penopang ekonomi masyarakat.

“Jalan lingkar Ambalau adalah sentral utama bagi masyarakat. Keterlambatan ini memperpanjang penderitaan rakyat, membuat Ambalau tetap terisolasi. Kami mendesak DPRD Maluku menjadikan pembangunan ini prioritas, bahkan kalau perlu dialihkan statusnya ke provinsi atau BPJN agar dibiayai APBN,” kata Koordinator Aksi, Arman Lesilawang. senin (22/09/25).

PMB menilai, keterbatasan APBD Kabupaten Buru Selatan menjadi biang mandeknya proyek. Karena itu, mereka mendorong pengalihan kewenangan agar pembiayaan lebih besar dan terkontrol, termasuk penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

Tuntutan mereka: DPRD Maluku proaktif mengawal pembangunan agar diprioritaskan BPJN, mendesak percepatan pengalihan status jalan, memanggil Pemkab Buru Selatan menuntaskan berkas peralihan, hingga melakukan kunjungan langsung ke lapangan.

Massa ditemui anggota Komisi III DPRD Maluku, Rofik Afifudin. Ia menegaskan pembangunan tetap bisa diperjuangkan, meski statusnya jalan kabupaten. “Kalau lewat Inpres Jalan Daerah, APBN bisa masuk tanpa harus naik status jadi jalan nasional. Tinggal political will, apakah pemerintah kabupaten dan provinsi serius memperjuangkan atau tidak,” ujarnya.

Rofik menambahkan, DPRD akan mengusulkan agar proyek itu masuk APBD 2026 jika belum tersentuh Inpres Jalan Daerah. “Anggarannya tidak sampai ratusan miliar. Apalagi masyarakat sudah menyerahkan lahan. Kalau jalan ini dibuka, bukan hanya akses sekolah yang mudah, tapi ekonomi Ambalau akan bergerak maju,” katanya.

Aksi tersebut menunjukkan kesabaran warga Ambalau sudah habis. Kini, DPRD dan pemerintah daerah ditunggu: menindaklanjuti desakan rakyat, atau membiarkannya kembali terpendam dalam janji.

Ambon, Maluku.news – Fraksi Partai Gerindra DPRD Maluku meminta aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan, untuk serius menangani dugaan kasus Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku.

Fraksi Gerindra menilai, kasus yang tengah mencuat ini sangat merugikan masyarakat Maluku. Mereka menekankan agar Kejaksaan Tinggi Maluku dan Polda Maluku tidak berhenti hanya pada wacana.

“Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sudah jelas menginstruksikan agar aparat tegas terhadap para koruptor. Jangan sampai masalah yang merugikan masyarakat hanya jadi isu tanpa tindak lanjut hukum yang nyata,” tegas Ketua Fraksi Gerindra DPRD Maluku Suanthie John Laipeny kepada wartawan di DPRD Maluku, Senin (22/09/25).

Menurutnya, hingga kini belum ada penetapan tersangka dalam kasus-kasus yang disorot publik di Maluku. Karena itu, aparat diminta mempercepat proses hukum.

“Kalau sudah ada bukti yang cukup, segera umumkan tersangka. Kalau belum, cari lagi alat bukti dan saksi. Jangan biarkan kasus ini berlarut,” ujarnya.

Fraksi Partai Gerindra juga menyatakan akan terus memantau jalannya penegakan hukum di Maluku. Jika aparat dinilai tidak serius, mereka siap melaporkan langsung ke pimpinan partai, baik di tingkat provinsi maupun pusat di Jakarta.

“Kami adalah perpanjangan tangan partai. Kami siap memberikan informasi tambahan terkait kinerja aparat hukum di Maluku, termasuk di 11 kabupaten/kota. Penegakan hukum harus nyata, bukan sekadar janji,” ungkapnya

Ambon, Maluku.news – Aggota DPRD Maluku dari dapil Kota Ambon, Richard Rahakbauw, menggelar reses masa sidang ke III bersama warga RT 003/RW 04 Tanah Tinggi, Kota Ambon pada Kamis malam (18/09/25).

Kehadiran Rahakbauw, mendapat sambutan hangat dari masyarakat setempat. Sebagai wakil rakyat dirinya mengucapkan terima kasih atas dukungan warga Tanah Tinggi, Kelurahan Uritetu yang selama ini memberikan suara dalam pemilihan legislatif.

Karena itu, reses kali ini menjadi kesempatan dirinya mendengar langsung keluhan warga tanpa memberikan janji kosong.

“Saya tidak mau memberi janji kosong, karena itu, kalau saya bisa penuhi maka saya akan menyetujui tapi kalau tidak maka saya akan menyatakan tidak bisa, ” ujarnya.

Dalam percakapan bersama warga maka diketahui keluhan utama yang masih terus berulang, yakni persoalan banjir yang setiap tahun mengganggu aktifitas.

Sebab itu warga meminta agar dapat melakukan pengerukan perhatian serius dari pemerintah untuk melakukan pengerukan sungai Waitomu serta penyediaan mesin pompa penyedot air agar bisa mengatasi persoalan banjir .

Warga juga menyoroti kondisi jalan sepanjang 130 meter di kompleks RT 003/RW 04 Tanah Tinggi, yang mengalami rusak parah dan rawan kecelakaan.

Selain infrastruktur, warga juga menyinggung soal kebutuhan dan perhatian terhadap kegiatan gereja yang menjadi bagian penting dari kehidupan sosial mereka.
Meski begitu, warga memberikan apresiasi terhadap kehadiran dan konsistensi Rahakbauw dalam mendengarkan aspirasi masyarakat.

Rahakbauw mengakui bahwa masalah yang disampaikan warga merupakan masalah yang sudah berlangsung lama dan memang belum tuntas ditangani.

Ia menyebutkan pernah berkoordinasi dengan Balai Sungai terkait pengerukan sungai Waitomo, namun hingga kini belum ada tindakan nyata.

“Sebagai Wakil Ketua Komisi III DPRD Maluku maka saya akan berkoordinasi untuk mengundang pihak Balai Sungai ke untuk bicara secara tuntas. Ini kepentingan rakyat, yang tidak bisa ditunda-tunda lagi,” tegasnya.

Untuk persoalan pintu air, Rahakbauw berjanji akan segera meninjau langsung lokasi dan menyiapkan alat komunikasi guna mempermudah koordinasi di lapangan.

Sementara soal perbaikan jalan, Rahakbauw menjelaskan bahwa jalan yang dikeluhkan warga merupakan kewenangan Pemerintah Kota Ambon.

Kendati begitu, ia memastikan akan memfasilitasi untuk berkoordinasi antara Pemkot, Balai Sungai, Dinas PUPR, dan Ketua RT untuk mencari solusi terbaik.

“Saya memang ketua tim pemenangan walikota, tapi saya tidak bisa menjamin langsung. Yang bisa saya lakukan adalah koordinasi dengan pihak berwenang supaya ada solusi nyata bagi warga Tanah Tinggi,” pungkas Rahakbauw.

Ambon, Maluku.news – Anggota DPRD Provinsi Maluku dari Daerah Pemilihan VI yang meliputi Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Tenggara, dan Kota Tual, Welem Kurnala, menyoroti persoalan mendasar yang masih dihadapi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Aru.

Dalam keterangan seusai reses, Selasa (09/09/25), Kurnala menyebutkan bahwa akses air bersih, ketersediaan listrik, dan perumahan rakyat menjadi perhatian utama selama dirinya turun langsung ke lapangan.

Menurut Sekretaris Komisi IV DPRD Maluku itu, kondisi perumahan warga di sejumlah desa di Aru masih jauh dari layak huni. “Banyak rumah warga yang tidak layak dihuni. Ini membutuhkan perhatian serius, baik dari pemerintah provinsi maupun kabupaten,” ujarnya.

Kurnala menambahkan, dari dialog dengan masyarakat dan kepala desa, diketahui bahwa alokasi dana desa (ADD) tidak mencukupi untuk membiayai perbaikan rumah-rumah tersebut. Ia mendorong keterlibatan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), agar menghadirkan program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Kami berharap program perumahan dari Kementerian PUPR dapat menjangkau masyarakat di daerah terpencil seperti Aru, sehingga rumah tidak layak huni bisa diperbaiki dan masyarakat mendapatkan tempat tinggal yang layak,” kata Kurnala.

Ia juga menekankan perlunya pendataan menyeluruh terkait rumah tidak layak huni di Maluku. Dengan demikian, setiap program dari pemerintah pusat bisa tepat sasaran.

Ambon , Maluku.news – Anggota DPRD Maluku, Ari Sahertian, menyoroti penumpukan sampah yang masih terjadi di kawasan Pasar Mardika, Ambon. Ia menilai persoalan tersebut muncul akibat lemahnya koordinasi antara Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kota Ambon.

“Masalah sampah ini kerap menjadi polemik karena kewenangan dua pemerintah berbeda. Hari ini kebijakan diambil pemerintah kota, besok provinsi ikut mengambil langkah dengan kapasitasnya. Akibatnya terjadi tumpang tindih dan sampah pun tetap menumpuk,” kata Anggota DPRD Maluku Ari, Sahertian senin(08/09/25).

Menurutnya, perbedaan kewenangan justru memperburuk kondisi lapangan, khususnya di Pasar Mardika yang menjadi pusat aktivitas warga.

Karena itu, ia meminta pemerintah provinsi dan kota segera membangun koordinasi yang lebih baik agar kebijakan penanganan sampah bisa selaras.

“Harapan kami, kedua instansi ini dapat duduk bersama, menyatukan langkah, agar masalah sampah di Pasar Merdeka dapat segera diatasi,” ujarnya.