Ambon, Maluku.news – DPRD Maluku mendesak Perusahaan Daerah (PD) Panca Karya segera menuntaskan seluruh persiapan agar KMP Bahtera Nusantara kembali beroperasi pada pertengahan Agustus 2026.
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Alhidayat Wajo, mengatakan pengoperasian kapal tersebut tidak boleh kembali mengalami penundaan karena keberadaannya dibutuhkan untuk mendukung konektivitas transportasi laut dan pelayanan masyarakat di wilayah kepulauan Maluku.
“Kami memberikan batas waktu, agar Bahtera Nusantara sudah kembali beroperasi sekitar pertengahan Agustus. Setelah itu, kapal-kapal lain yang rutenya masih vakum juga harus segera menyusul. Ini menjadi perhatian serius kami,” kata Wajo saat dihubungi dari Ambon, kamis (6/8/2026).
Menurutnya, Komisi III telah meminta manajemen PD Panca Karya segera menuntaskan pekerjaan perbaikan, terutama pada sektor mesin dan berbagai kendala teknis yang selama ini menyebabkan KMP Bahtera Nusantara tidak dapat melayani masyarakat.
Wajo menegaskan pengoperasian kembali Bahtera Nusantara menjadi langkah awal yang harus diprioritaskan sebelum perusahaan daerah tersebut mengaktifkan armada lainnya yang hingga kini belum beroperasi.
“Setelah Bahtera Nusantara, kapal-kapal lain juga harus segera dioperasikan kembali, termasuk yang melayani rute Seram Bagian Timur–Seram Bagian Barat–Tual hingga Ambon,” ujarnya.
DPRD Kawal Pemulihan Armada
Wajo menjelaskan pemulihan armada PD Panca Karya penting karena masih banyak masyarakat di wilayah kepulauan yang bergantung pada transportasi laut sebagai akses utama mobilitas orang maupun distribusi barang.
Karena itu, Komisi III DPRD Maluku akan terus mengawal proses perbaikan dan pengoperasian seluruh armada agar layanan pelayaran yang sempat terhenti dapat kembali berjalan secara bertahap.
“Kami ingin seluruh rute yang selama ini vakum bisa kembali aktif, sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin baik dan konektivitas antar pulau di Maluku dapat kembali normal,” tegasnya.
Menurut Wajo, pengoperasian kembali armada PD Panca Karya tidak hanya berkaitan dengan aspek pelayanan transportasi, tetapi juga memiliki peran dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat antarpulau.
Ia menambahkan, DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja PD Panca Karya agar perusahaan daerah tersebut mampu menjalankan tugasnya secara optimal sebagai penyedia layanan transportasi laut.
Pengawasan tersebut diperlukan untuk memastikan armada yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara maksimal dan rute-rute yang selama ini vakum dapat kembali melayani masyarakat.
Bagi DPRD Maluku, keberadaan transportasi laut yang berjalan baik menjadi salah satu kebutuhan penting dalam menjaga konektivitas wilayah kepulauan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di Maluku.
