Ambon, Maluku.news – DPRD Provinsi Maluku mengapresiasi langkah Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Dody Triwinarto bersama jajaran TNI AD dalam mempercepat pembangunan helipad di Desa Lermatang, Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT).

Anggota DPRD Maluku dari daerah pemilihan KKT dan Maluku Barat Daya, Anos Yeremias, mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur tersebut menunjukkan komitmen TNI dalam mendukung berbagai agenda strategis nasional di Maluku, termasuk rencana kunjungan Presiden Republik Indonesia ke KKT dalam rangka groundbreaking Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Masela.

“Langkah cepat ini menunjukkan komitmen TNI dalam mendukung suksesnya agenda nasional, termasuk rencana kunjungan Presiden Republik Indonesia dalam rangka melakukan groundbreaking Proyek Strategis Nasional Blok Masela di KKT,” kata Anos di Ambon, Rabu (15/7/2026).

Menurut Anos, keberadaan helipad tidak semata-mata dibutuhkan untuk mendukung kegiatan seremoni atau agenda kenegaraan. Infrastruktur tersebut memiliki manfaat strategis yang lebih luas bagi masyarakat di wilayah kepulauan.

Ia menilai helipad nantinya dapat mendukung mobilitas masyarakat dan pemerintah, mempercepat proses evakuasi medis dalam kondisi darurat, serta memperkuat kesiapsiagaan di wilayah kepulauan.

“Ke depan, infrastruktur tersebut dapat mendukung mobilitas, mempercepat evakuasi medis dalam keadaan darurat, serta memperkuat kesiapsiagaan negara di wilayah kepulauan,” ujarnya.

Anos menilai pembangunan infrastruktur pendukung PSN Blok Masela membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, keterlibatan TNI, pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta masyarakat menjadi bagian penting untuk memastikan agenda strategis tersebut dapat berjalan dengan baik.

“Semangat gotong royong dan sinergi antara TNI, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan merupakan modal penting untuk menyukseskan Proyek Strategis Nasional ini, khususnya di KKT yang merupakan wilayah terluar di Maluku,” katanya.

Ia berharap seluruh rangkaian persiapan maupun kegiatan yang berkaitan dengan agenda nasional di KKT dapat berjalan aman dan lancar serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

Anos juga berharap pembangunan infrastruktur dan pengembangan PSN Blok Masela tidak hanya memberikan dampak terhadap Kabupaten Kepulauan Tanimbar, tetapi turut membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di wilayah Maluku lainnya, termasuk Kabupaten Maluku Barat Daya.

“Harapan kami seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan aman, lancar, dan membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku Barat Daya, serta seluruh rakyat Maluku,” ujarnya.

Ia turut menyampaikan apresiasi kepada Pangdam XV/Pattimura dan jajaran TNI yang terlibat dalam proses persiapan pembangunan helipad tersebut.

“Terima kasih kami sampaikan kepada Pangdam XV/Pattimura beserta seluruh prajurit TNI yang telah mewakili negara hadir, bekerja, dan mengabdi untuk rakyat,” ucapnya.

Sebelumnya, Pangdam XV/Pattimura melakukan peninjauan ke Kabupaten Kepulauan Tanimbar berkaitan dengan persiapan rencana kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke wilayah tersebut.

Kunjungan tersebut dikaitkan dengan rencana peletakan batu pertama pembangunan PSN Blok Masela. Anos menyebut proyek strategis tersebut memiliki nilai investasi sekitar Rp339 triliun dan ditargetkan mulai berproduksi pada 2029–2030.

Menurut Anos, kehadiran proyek berskala besar tersebut perlu diikuti dengan kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia di daerah agar manfaat ekonomi yang dihasilkan dapat dirasakan masyarakat Maluku secara luas.

Ambon, Maluku.news – DPRD Maluku memastikan akan kembali memanggil pihak Pertamina dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membahas persoalan distribusi dan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang masih dikeluhkan masyarakat di sejumlah daerah.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Maluku, Suanthie John Laipeny, mengatakan pemanggilan tersebut akan dijadwalkan setelah agenda Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Maluku menetapkan jadwal rapat bersama mitra kerja.

“Kalau agenda rapat dengan mitra sudah keluar, kami akan memanggil lagi Pertamina agar mereka menjelaskan persoalan distribusi BBM ini secara lebih rinci,” kata Laipeny kepada wartawan, Selasa (7/7/2026).

Menurutnya, persoalan distribusi BBM perlu kembali dibahas bersama Pertamina karena masih terdapat keluhan masyarakat terkait ketersediaan bahan bakar di sejumlah wilayah.

Laipeny menjelaskan, kuota BBM yang disalurkan ke daerah pada dasarnya disesuaikan dengan permintaan yang diajukan masing-masing wilayah. Namun, pengawasan terhadap distribusi BBM hingga tingkat stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) menjadi tanggung jawab pemerintah daerah melalui dinas teknis terkait.

Karena itu, ia meminta pemerintah daerah memperkuat pengawasan terhadap distribusi BBM agar pasokan yang diterima masyarakat sesuai dengan peruntukannya.

Laipeny juga menyoroti adanya informasi mengenai dugaan penimbunan maupun permainan distribusi BBM oleh oknum tertentu. Menurutnya, dugaan tersebut perlu ditelusuri melalui pemeriksaan dan pengawasan di lapangan.

“Waktu RDP dengan Pertamina, kami mendapat informasi ada pengusaha yang mengatakan stok di SPBU habis, padahal gudangnya masih penuh. Dugaan seperti ini harus diawasi karena bisa menyebabkan BBM dijual di atas harga yang telah ditetapkan,” ujarnya.

Ia menegaskan, apabila ditemukan indikasi pelanggaran dalam penyaluran atau penjualan BBM di SPBU, pemerintah daerah perlu melakukan pemeriksaan sesuai kewenangan dan prosedur yang berlaku.

Menurut Laipeny, pemeriksaan juga perlu mencakup alat ukur atau sistem tera yang digunakan di SPBU untuk memastikan takaran BBM yang diterima konsumen sesuai ketentuan.

“Kalau ditemukan pelanggaran, harus dibuat berita acara resmi. Semua alat ukur wajib ditera. Kalau meter teranya rusak atau tidak sesuai ketentuan, baru bisa diproses sesuai aturan,” jelasnya.

Laipeny menambahkan, DPRD Maluku tidak hanya akan mengandalkan forum RDP untuk mengawasi persoalan distribusi BBM. Komisi atau alat kelengkapan DPRD terkait juga akan melakukan pengawasan langsung ke lapangan apabila kelangkaan dan antrean BBM masih terjadi.

Ia mengatakan pengawasan lapangan penting untuk melihat secara langsung kondisi distribusi sekaligus memastikan informasi yang disampaikan masyarakat dapat ditindaklanjuti.

“Kalau masalahnya masih sama, saat jadwal pengawasan kami akan turun lagi. Seperti sebelumnya ketika terjadi antrean panjang di salah satu daerah, kami turun langsung dan akhirnya satu SPBU kembali dibuka sehingga antrean bisa terurai,” pungkasnya.

DPRD Maluku berharap pemanggilan kembali Pertamina nantinya dapat menghasilkan penjelasan yang lebih komprehensif mengenai kondisi distribusi BBM, termasuk mekanisme penyaluran, pengawasan stok, serta langkah penanganan apabila ditemukan gangguan pasokan di daerah.

DPRD juga mendorong pemerintah daerah dan Pertamina memperkuat koordinasi agar ketersediaan BBM dapat terjamin dan masyarakat tidak terus menghadapi kelangkaan maupun antrean panjang di SPBU.

Ambon, Maluku.news – Anggota Komisi III DPRD Maluku, Rovik Akbar Afifudin, menyatakan dukungannya terhadap rencana groundbreaking Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Masela yang dijadwalkan berlangsung pada 16 Juli 2026.

Groundbreaking proyek migas tersebut direncanakan dihadiri dan diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. DPRD Maluku menilai dimulainya pembangunan Blok Masela menjadi momentum penting bagi daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat pembangunan di Maluku.

“Kami berikan dukungan pada rencana groundbreaking yang akan dilaksanakan 16 Juli 2026 nanti. Ini menunjukkan negara memberikan dukungan kepada Pemerintah Provinsi Maluku untuk memulai pembangunan Blok Masela,” kata Rovik di Ambon, Senin (6/7/2026).

Menurut Rovik, keberhasilan pembangunan proyek tersebut tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat. Pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan juga memiliki peran penting dalam memastikan berbagai kebutuhan pendukung dapat dipersiapkan sejak awal.

Karena itu, ia meminta Pemerintah Provinsi Maluku dan pemerintah kabupaten yang menjadi wilayah terdampak proyek mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi kewenangan daerah.

“Keputusan ini harus kita jaga bersama sebagai tanggung jawab pemerintah daerah. Kita harus menyiapkan diri dan seluruh hal yang menjadi tanggung jawab daerah dalam menyongsong pembangunan Blok Masela,” ujarnya.

Rovik optimistis pengembangan lapangan gas Blok Masela dapat menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi Maluku. Menurutnya, dampak ekonomi proyek berskala nasional tersebut diharapkan tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, tetapi juga memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.

“Blok Masela akan menjadi sumber yang luar biasa bagi pembangunan Maluku. Lima sampai sepuluh tahun ke depan manfaatnya diharapkan sudah bisa dirasakan masyarakat,” katanya.

Ia menilai pembangunan Blok Masela dapat membuka peluang bagi masyarakat lokal, baik melalui aktivitas ekonomi, peningkatan kapasitas tenaga kerja, maupun tumbuhnya sektor usaha yang mendukung kebutuhan proyek.

Ambon, Maluku.news – Komisi I DPRD Provinsi Maluku mendorong penyelesaian sengketa lahan OSM antara masyarakat dan Kodam XV/Pattimura melalui dialog dan rapat dengar pendapat (RDP). DPRD meminta Pangdam XV/Pattimura, Mayjen TNI Dody Triwinarto, memenuhi undangan RDP sebagai ruang untuk mempertemukan para pihak dan mencari solusi berdasarkan data serta ketentuan hukum.

Ketua Komisi I DPRD Maluku, Solichin Buton, menegaskan RDP yang dijadwalkan DPRD bukan forum untuk menghakimi maupun menyudutkan salah satu pihak.

Menurutnya, forum tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD sekaligus tindak lanjut atas aspirasi masyarakat yang disampaikan terkait sengketa lahan OSM.

“Kami berharap Pangdam tidak alergi terhadap undangan DPRD. Forum ini bukan untuk mencari kesalahan, melainkan membuka ruang dialog demi kepentingan bersama, khususnya masyarakat yang telah menyampaikan aspirasinya kepada DPRD,” kata Solichin kepada wartawan di Ambon, Jumat (3/7/2026).

Ia menjelaskan, Komisi I memiliki tugas di bidang pemerintahan, hukum, pertahanan, dan keamanan. Dalam konteks tersebut, DPRD dinilai memiliki peran untuk menjembatani komunikasi antara masyarakat dan institusi negara, termasuk TNI.

Solichin menilai penyelesaian melalui dialog perlu ditempuh terlebih dahulu agar masing-masing pihak memiliki ruang menyampaikan posisi dan bukti yang dimiliki sebelum persoalan berkembang lebih jauh.

Menurutnya, RDP diharapkan dapat mempertemukan seluruh pihak terkait untuk menyampaikan data, dokumen kepemilikan, argumentasi, serta dasar hukum masing-masing secara terbuka.

“Selama ini Komisi I selalu menjadi jembatan komunikasi antara TNI dan masyarakat dalam berbagai persoalan. Kami berharap Pangdam dapat hadir agar sengketa ini dapat dibahas secara terbuka dan menghasilkan solusi yang terbaik bagi semua pihak,” ujarnya.

Ia menegaskan, DPRD tidak berada pada posisi untuk menentukan pihak mana yang benar atau salah dalam sengketa kepemilikan lahan tersebut. Peran DPRD, kata dia, adalah memfasilitasi komunikasi dan memastikan aspirasi masyarakat ditindaklanjuti melalui mekanisme kelembagaan.

Solichin juga menyebut pelaksanaan RDP memiliki landasan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3. Ketentuan tersebut mengatur kewenangan lembaga legislatif dalam menerima dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat melalui fungsi pengawasan.

Kewenangan tersebut juga diperkuat melalui Tata Tertib DPRD Provinsi Maluku yang mengatur pelaksanaan rapat dengar pendapat dengan pihak-pihak terkait.

Menurut Solichin, semangat kemanunggalan TNI dan rakyat perlu diwujudkan melalui komunikasi yang terbuka dan konstruktif. Ia mengingatkan agar persoalan sengketa lahan tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan yang dapat mengganggu hubungan masyarakat dengan institusi TNI di Maluku.

“Kami tetap berharap Pangdam hadir dalam forum mediasi ini. Namun apabila belum juga terlaksana, melalui pimpinan DPRD kami akan berkoordinasi dengan DPR RI dan Panglima TNI agar penyelesaian persoalan ini dapat didorong melalui mekanisme kelembagaan,” tegasnya.

Sementara itu, Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Dody Triwinarto sebelumnya menyatakan tidak menghadiri undangan DPRD. Ia berpandangan persoalan sengketa lahan lebih tepat diselesaikan melalui klarifikasi langsung di lingkungan Kodam maupun melalui jalur hukum.

Menurut Dody, pengamanan aset dilakukan berdasarkan dokumen yang dimiliki institusi. Apabila terdapat perbedaan klaim kepemilikan, menurutnya, persoalan tersebut dapat diuji melalui mekanisme peradilan.

Perbedaan pendekatan tersebut menunjukkan dua pilihan penyelesaian yang saat ini mengemuka. DPRD Maluku mendorong dialog dan mediasi sebagai ruang mempertemukan para pihak, sedangkan Kodam XV/Pattimura menekankan klarifikasi berdasarkan dokumen serta penyelesaian melalui mekanisme hukum.

Dengan tetap terbukanya ruang komunikasi, DPRD Maluku berharap persoalan sengketa lahan OSM dapat ditangani secara tertib dan tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas.

AMBON, Maluku.news – Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur George Watubun, meminta seluruh persoalan sengketa lahan yang terjadi di berbagai wilayah di Maluku diselesaikan secara hati-hati, adil, dan sesuai ketentuan hukum agar tidak berkembang menjadi konflik sosial yang dapat mengganggu stabilitas daerah.

Pernyataan tersebut disampaikan Benhur usai melakukan pertemuan dengan Kapolda Maluku, Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, di Ambon, Selasa (9/6/2026).

Menurut Benhur, persoalan pertanahan merupakan salah satu isu yang memiliki tingkat sensitivitas tinggi karena tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga berkaitan erat dengan kehidupan sosial, ekonomi, dan hak-hak masyarakat.

Karena itu, setiap sengketa lahan harus ditangani secara objektif dengan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan.

“Persoalan pertanahan tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat. Karena itu penyelesaiannya harus dilakukan secara hati-hati dan melibatkan semua pihak terkait,” kata Benhur.

Ia menegaskan aparat kepolisian, pemerintah daerah, Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta instansi teknis lainnya perlu memperkuat koordinasi dalam menangani berbagai persoalan agraria agar penyelesaiannya berjalan efektif dan tidak menimbulkan persoalan baru.

Menurutnya, sengketa lahan yang tidak segera diselesaikan berpotensi memicu ketegangan bahkan konflik horizontal di tengah masyarakat.

“Kita tidak ingin persoalan pertanahan berkembang menjadi konflik sosial yang dapat mengganggu stabilitas keamanan maupun menghambat pembangunan daerah,” ujarnya.

Benhur menilai pendekatan dialog dan musyawarah harus menjadi langkah utama dalam menyelesaikan setiap sengketa lahan sebelum menempuh jalur hukum.

Melalui komunikasi yang terbuka, seluruh pihak diharapkan dapat memperoleh solusi yang adil dan memberikan kepastian hukum tanpa mengorbankan hak-hak masyarakat.

Ia juga mengingatkan agar setiap proses penyelesaian sengketa dilakukan secara transparan sehingga masyarakat memperoleh kejelasan mengenai status hukum objek yang dipersengketakan.

Menurutnya, kepastian hukum menjadi faktor penting untuk menciptakan rasa keadilan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan aparat penegak hukum.

“Pendekatan yang mengedepankan dialog, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat harus menjadi dasar dalam setiap penyelesaian persoalan pertanahan,” katanya.

Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan DPRD Maluku siap mendorong koordinasi lintas sektor guna mempercepat penyelesaian berbagai persoalan agraria yang masih terjadi di sejumlah kabupaten dan kota.

Sebagai lembaga legislatif, DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah sekaligus mendorong terciptanya regulasi yang memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat.

Benhur berharap seluruh pemangku kepentingan dapat mengedepankan kepentingan masyarakat dalam setiap penyelesaian sengketa lahan sehingga persoalan yang ada tidak berlarut-larut.

“Penyelesaian sengketa lahan harus dilakukan secara adil, objektif, dan sesuai ketentuan hukum agar memberikan kepastian bagi semua pihak serta menjaga stabilitas daerah,” tegasnya.

Ia menambahkan, terciptanya kepastian hukum di bidang pertanahan akan memberikan dampak positif terhadap iklim investasi, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Maluku.

Karena itu, sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat perlu terus diperkuat agar setiap persoalan agraria dapat diselesaikan secara damai, berkeadilan, dan berkelanjutan.

AMBON, Maluku.news – Komisi I DPRD Provinsi Maluku mendorong Pemerintah Provinsi Maluku segera mengevaluasi Peraturan Gubernur (Pergub) Maluku Nomor 12 Tahun 2012 tentang harga kayu. Regulasi yang telah berlaku lebih dari satu dekade itu dinilai tidak lagi sesuai dengan kondisi ekonomi dan harga pasar saat ini.

Ketua Komisi I DPRD Maluku, Solichin Buton, mengatakan desakan revisi regulasi tersebut muncul setelah pihaknya menerima berbagai masukan dari pemerintah daerah di wilayah penghasil kayu, yakni Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Buru Selatan.

“Rapat yang kami lakukan merupakan tindak lanjut hasil pengawasan Komisi I DPRD Maluku. Pemerintah daerah di tiga kabupaten tersebut menyampaikan bahwa harga kayu yang diatur dalam Pergub Nomor 12 Tahun 2012 sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi sekarang,” kata Solichin di Ambon, selasa (9/6/2026).

Menurutnya, rendahnya harga acuan kayu yang masih tercantum dalam pergub berpotensi merugikan masyarakat maupun pemerintah daerah karena tidak mencerminkan perkembangan nilai ekonomi sektor kehutanan saat ini.

“Daerah-daerah penghasil kayu mengeluhkan harga yang diatur dalam pergub tersebut masih terlalu rendah sehingga perlu dilakukan evaluasi dan penyesuaian,” ujarnya.

Solichin menjelaskan, pembahasan mengenai revisi regulasi tersebut menjadi bagian dari tindak lanjut pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, khususnya di sektor kehutanan.

Komisi I, kata dia, ingin memastikan regulasi yang berlaku mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjawab perkembangan kondisi ekonomi di lapangan.

Untuk itu, DPRD akan mengundang Dinas Kehutanan Provinsi Maluku beserta instansi teknis terkait guna membahas kemungkinan revisi Pergub Nomor 12 Tahun 2012, termasuk penyesuaian harga kayu yang dinilai sudah tidak relevan lagi.

“Kami akan mengundang Dinas Kehutanan Provinsi Maluku bersama instansi terkait untuk membahas kemungkinan perubahan regulasi maupun penyesuaian harga kayu sesuai kondisi saat ini,” katanya.

Selain melibatkan pemerintah provinsi, Komisi I juga berencana mengundang seluruh kepala bagian hukum pemerintah kabupaten dan kota se-Maluku agar pembahasan menghasilkan kesepahaman bersama.

Menurut Solichin, keterlibatan pemerintah kabupaten/kota sangat penting mengingat mereka merupakan pihak yang berhadapan langsung dengan masyarakat serta mengetahui kondisi riil sektor kehutanan di daerah masing-masing.

“Seluruh kepala bagian hukum kabupaten dan kota juga akan kami undang sehingga kita dapat membicarakan persoalan ini secara menyeluruh dan mencari solusi terbaik,” ujarnya.

Ia menilai penyesuaian regulasi tidak hanya bertujuan meningkatkan nilai ekonomi hasil hutan, tetapi juga memberikan kepastian dalam tata kelola pemanfaatan sumber daya alam yang berkeadilan.

Regulasi yang adaptif, lanjutnya, diharapkan mampu mendukung peningkatan pendapatan masyarakat di daerah penghasil kayu sekaligus memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah.

DPRD Maluku juga berharap proses evaluasi dapat dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan keberlanjutan pengelolaan hutan.

“Yang kita inginkan adalah regulasi yang memberikan kepastian bagi masyarakat, mendukung pembangunan daerah, sekaligus tetap memperhatikan kelestarian sumber daya hutan,” kata Solichin.

Komisi I DPRD Maluku memastikan akan terus mengawal pembahasan revisi Pergub Nomor 12 Tahun 2012 hingga menghasilkan kebijakan yang lebih relevan dengan perkembangan kondisi ekonomi dan kebutuhan daerah saat ini.