Beranda blog Halaman 63

Sadali Tandatangani Kesepakatan Bersama Dengan DPRD Provinsi Maluku

0

Ambon , Maluku.news– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku, menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama antara DPRD Provinsi Maluku dan Pemerintah Daerah terhadap Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2024, pada Rabu (11/9/2024) malam, bertempat di Kantor DPRD Provinsi Maluku.

Rapat paripurna ini dihadiri langsung oleh Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie, Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku beserta jajaran, Pimpinan Perguruan Tinggi, Plh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, beserta Staf Ahli, Asisten Sekda, dan Pimpinan OPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.

Pada kesempatan itu Sadali mengucapkan terima kasih, apresiasi dan memberikan penghargaan kepada pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, atas kebersamaannya membahas rancangan KUA PPAS APBD Provinsi maluku Tahun Anggaran 2024, sebagai upaya bersama dalam meningkatkan kinerja dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta, pelayanan kepada masyarakat.

“KUA PPAS APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2024, yang telah disepakati akan menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah, dalam menyusun Rancangan peraturan Daerah, tentang Perubahan APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2024, yang direncanakan dalam waktu dekat ini, dapat disampaikan kepada Dewan yang terhormat, untuk dibahas dan disetujui bersama, dan selanjutnya akan dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri RI dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,” ujar Sadali.

GPM Terus Digelar Pemkot, Ini Bahan Kebutuhan Yang Dijual

0

Ambon, Maluku.news – Program Gerakan Pangan Murah (GPM) terus digelar Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon bagi masyarakat.

Pekan ini, GPM akan dilaksanakan pada Selasa (10/09/2024) esok, di lokasi Jalan Pantai Mardika, Kecamatan Sirimau, mulai pukul 08.00 WIT.

Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesra, Ronald H. Lekransy kepada Tim Media Center, Senin (2/9/24) di Balai Kota menyatakan bahan kebutuhan yang dijual pada GPM besok diantaranya, beras premium Rp. 65.000/5 kg, Beras SPHP Rp. 60.000/5 Kg, Telur Ayam Rp.52.000/Rak, Minyak Goreng Rp. 14.000/botol, Bawang Merah Rp. 22. 000/Kg, Bawang Putih Rp. 33.000/Kg, Tomat Rp 18.000/Kg, Sayur Sawi/Bayam/Kangkung Rp. 6.000/ikat, Cabe keriting Rp. 35.000/Kg, Cabe rawit Rp.40.000/kg, Gula Pasir, Rp 16.000/kg, dan Ikan Rp. 15.000 per Kg/tumpukan.

“ini intervensi yang dikoordinasikan oleh OPD Teknis Pemkot, yakni Dinas Perindag, Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan, serta Dinas Perikanan, dengan menjual bahan kebutuhan pangan yang lebih murah, dibanding dengan harga pasar,” ungkapnya.

Menurutnya, GPM Ini merupakan salah satu implementasi strategi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dengan menjaga daya beli masyarakat tetap terjangkau atas kebutuhan pangan yang mengalami kenaikan harga.

Olehnya itu, Pemkot terus mengupayakan agar kegiatan ini berlangsung secara berkelanjutan sehingga manfaatnya dirasakan oleh masyarakat.

“Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Ambon terus berkoordinasi dengan semua pihak sehingga ketersediaan dan harga pangan tetap terkendali,” tandasnya.

Untuk diketahui, berdasarkan rilis terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Ambon untuk Month to Month (M-to-M) mengalami deflasi sebesar 0,06 persen sedangkan angka inflasi Year to date Year (Y-to-D) sebesar 2,08 persen dan inflasi Year on Year (y-on-y) sebesar 3,46 persen.

Pemdes Waiheru Salurkan Bantuan Ternak

0

Ambon, Maluku.news – Pemerintah Desa (Pemdes) Waiheru menyalurkan bantuan bibit ternak kambing sebanyak 40 ekor kepada 10 kelompok peternakan di Desa Waiheru, Kecamatan Baguala.

Penyerahan dilakukan Selasa, (10/09/2024) di Lapangan Lapiaso – Waiheru dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Waiheru, serta anggota kelompok penerima bantuan pemberdayaan ternak.

Kegiatan penyerahan bantuan ini diawali dengan penandatangan Berita Acara Serah Terima Bantuan yang ditandatangani oleh perwakilan kelompok peternakan dan dilanjutkan dengan penyerahan bantuan hewan ternak.

Ternak yang diberikan Pemerintah Desa Waiheru kepada masing-masing kelompok adalah sebanyak 4 (empat) ekor yang terdiri dari 2 (dua) kambing Jantan dan 2 kambing betina. Dimana jenis kambing Jantan adalah hasil perkawinan silang antara kambing etawa dan kambing kacang, sedangkan untuk betina yakni jenis kambing kacang. Masing- masing kelompok penerima terdiri dari 5 (lima) orang yang seluruhnya merupakan warga Desa Waiheru.

Kepala Desa Waiheru, Usman Ely dalam sambutannya menyampaikan bahwa bantuan yang diberikan kepada kelompok berasal dari Anggaran Dana Desa Waiheru Tahun Anggaran 2024 dalam rangka penyelenggaraan program ketahanan pangan dan pengembangan ekonomi Masyarakat.

“Pemerintah Desa Waiheru mengharapkan kelompok peternakan dapat melakukan budidaya ternak secara optimal sehingga dapat memberikan hasil yang baik,” ujarnya.

Ely juga menyampaikan bahwa akan dilakukan motoring dan evaluasi terhadap bantuan pemberdayaan ternak setiap 3 (tiga) bulan oleh Pemerintah Desa Waiheru serta mengharapkan adanya pendampingan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Ambon dan Provinsi Maluku.

“Hal ini dilakukan sehingga manajemen budidaya dan hasil produksi kelompok dapat sesuai standar dan optimal, “tandasnya.

Sementara itu, salah satu perwakilan kelompok penerima bantuan, Izak Molle mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Desa Waiheru yang telah memberikan perhatian kepada kelompok peternakan di Desa Waiheru sehingga masyarakat dapat menjalankan dan mengembangkan usaha peternakan.

“Melalui bantuan ini, kelompok pemberdayaan bisa lebih produktif sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota kelompok dan keluarga,” pungkasnya.

Heboh Pasien Monkeypox di Ambon, Kadis Kesehatan : Berita Hoax

0

Ambon, Maluku.news – Publik di Kota Ambon dihebohkan dengan informasi yang beredar di media sosial tentang adanya pasien yang didiagnosa penyakit Monkeypox (Cacar Monyet) di salah satu rumah sakit swasta di kota ini.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon, Wendy Pelupessy, saat dikonfirmasi Selasa (10/09/2024) di Balai Rakyat DPRD Belakang Soya, memastikan kabar tersebut adalah hoax.

“Kabar yang beredar bahwa di Rumah sakit itu telah dirawat pasien Monkeypox, kami sudah koordinasi, dan Direktur Rumah sakit tersebut sudah melakukan klarifikasi bahwa tidak ada pasien Monkeypox yang dirawat. Untuk kasus Monkeypox di Kota Ambon belum ditemukan, sehingga masyarakat di Kota Ambon tidak dibuat resah dan heboh dengan Monkeypox. Ini adalah berita hoax,” tegasnya.

Pelupessy mengatakan pasien yang dikabarkan sebagai pasien Monkeypox berasal dari Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) yang memeriksakan diri di Rumah Sakit di Kota Ambon dengan gejala penyakit kulit.

Menurutnya, untuk memastikan bahwa seseorang terjangkit Monkeypox hanya dapat diketahui lewat pemeriksaan laboratorium, dan di Indonesia sendiri hanya ada 11 laboratorium yang menjadi rujukan untuk pemeriksaan Monkeypox.

“Sehingga kalau ada suspek di Ambon maka pasien diambil spesimen kemudian dikirim ke laboratorium baru bisa dinyatakan bahwa seseorang itu menderita Monkeypox,” jelasnya.

Pelupessy menjelaskan, penyakit monkeypox disebabkan oleh virus dan ciri-cirinya hampir sama dengan cacar air, yakni dengan timbulnya bintik – bintik berisi cairan pada kulit.

Penyakit ini tidak ditularkan melalui pernapasan atau melalui udara, tapi percikan air liur, kontak kulit, dan hubungan seksual.

“Angka kematian akibat Monkeypox itu sangat rendah. Penyakit ini disebabkan oleh virus, dan pasien bisa menyembuhkan dirinya sendiri apabila daya tahan tubuh kuat. Penyakit ini diikuti gejala demam tinggi, panas, nyeri dan sebagainya, itu yang kita redakan melalui obat – obatan namun untuk virus itu memang tidak ada obatnya,” beber Pelupessy.

Dirinya berharap, masyarakat di kota Ambon tidak panik dan khawatir berlebihan menghadapi informasi yang beredar.

Pelupessy meminta masyarakat tetap menjaga Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS), dengan makan makanan bergizi, berolahraga, serta istirahat yang cukup, sehingga daya tahan tubuh tetap terjaga.

DPRD Himbau Masyarakat Sukseskan Pilkada Serentak 2024 di Maluku

0

Ambon, Maluku.news – DPRD Provinsi Maluku menghimbau seluruh masyarakat Maluku, untuk menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2024, yang akan berlangsung pada 27 November 2024 mendatang.

“Mari kita semua bahu membahu dan bergotong-royong, menyukseskan perhelatan pesta demokrasi lima tahunan ini, khususnya di Provinsi Maluku,” pinta Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur George Watubun kepada wartawan, di Ambon, Selasa (10/9/2024).

Dia menyatakan, DPRD Provinsi Maluku mendukung penuh langkah-langkah pengamanan yang dilakukan aparat keamanan, baik TNI maupun Polri dalam rangka mengatasi dini kerawanan menjelang, saat, dan sesudah Pilkada.

Benhur juga meminta aparat keamanan, untuk melakukan pengamanan secara ketat, di sejumlah titik rawan konflik menjelang Pilkada Serentak 2024.

“Saya melihat ada sejumlah titik rawan yang tersebar di sejumlah kabupaten/kota di Maluku, seperti Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Kabupaten Maluku Tenggara (Malra), dan Kota Tual,” beber Benhur.

Dia berharap, dengan langkah antisipasi yang dilakukan maka masyarakat akan merasa lebih aman, dan bisa melaksanakan Pilkada dengan baik.

“Semoga kita semua bisa meningkatkan kerjasama dengan berbagai stakeholder, dan kami menaruh harapan besar kepada TNI dan Polri, untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, agar demokrasi kita bisa menghasilkan pemimpin yang baik, dari demokrasi yang baik pula,” tandas Benhur.

LHKPN 45 Anggota DRPD Maluku Lengkap, Siap Lantik

0

Ambon, Maluku.news – Sebanyak 45 anggota DPRD Provinsi Maluku hasil Pemilihan Umum (Pemilu) tanggal 14 Februari tahun 2024 beberapa waktu yang lalu sudah masukan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Semua berkas 45 anggota DPRD Provinsi Maluku sudah lengkap termasuk LHKPN, Kata Plt Sekretaris Dewan (Sekwan) Farhatun Rabiah Samal pada Wartawan di ruang kerjanya Karang Panjang Ambon, senin (09/09/2024).

Masa jabatan anggota DPRD Maluku periode tahun 2019-2024 akan berakhir pada tanggal 16 September Tahun 2024. Pada hari senin itu ada tanggal merah yaitu Maulid Nabi Muhammad SAW, sehingga pelantikan anggota DPRD yang baru nanti akan di langsungkan pada hari selasa tanggal 17 September Tahun 2024.

Menurut Samal, semua nama-nama anggota DPRD Maluku sudah di kirim ke Biro Pemerintahan berarti sudah beres semua, dan Biro Pemerintahan sudah kirim ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan kita tunggu Surat Keputusan (SK) dari Mendagri.

Sapulette Resmi Jadi Pelaksana Harian Sekkot Ambon

0

Ambon, Maluku.news – Asisten III (Administrasi Umum) Sekretaris Kota (Sekkot) Ambon, Roby Sapulette resmi menjadi Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Kota (Sekkot) Ambon.

Hal ini disampaikan Pj. Wali Kota, Dominggus N. Kaya, saat memimpin apel pagi ASN di halaman parkir Balai Kota Pemkot, Senin (09/09/2024).

Kaya dalam arahannya menyampaikan penunjukkan Pelaksana Harian (Plh.) Sekkot berdasarkan pada Permendagri No. 91 Tahun 2019 Tentang Penunjukkan Penjabat Sekretaris Daerah, dan Perpres No. 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah.

“Berdasarkan pertimbangan, saya menunjuk Pak Asisten III untuk menjadi Plh Sekkot Ambon, dengan demikian seluruh aktivitas administrasi berjalan kedepan untuk memenuhi tugas-tugas kita, kini dan kedepan,” ungkapnya.

Menurut Kaya, Sapulette memiliki irama kerja yang sama dengan dirinya sehingga menjadi sosok yang tepat guna menjalankan tanggung jawab sebagai pemimpin di kota ini memasuki masa-masa transisi, dan persiapan menuju ajang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

“Selain aspirasi dan masukan dari banyak pihak, saya punya pengamatan selama ini tentu saja pemimpin membutuhkan orang yang punya kapasitas, kompenten, serta irama kerja yang sama. Jabatan ini akan selama 15 hari diperpanjang sesuai kebutuhan. Penetapan Sekkot akan dilakukan setelah 22 September ketika Eks. Sekkot Ambon, Agus Ririmasse, diberhentikan secara resmi, diikuti dengan pengusulan satu kandidat yang tepat kemudian di tetapkan oleh Gubernur Maluku,” tandasnya.

Sementara itu Sapulette yang ditemui usai mengikuti apel tersebut, mengungkapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberi untuk menduduki jabatan Plh. Sekkot. la pun berjanji akan menjalankan tanggung jawab ini dengan baik.

“Terima kasih kepada Pak Pj. Wali Kota, yang memberikan kepercayaan dan amanah kepada saya untuk membantu beliau dalam masa transisi ini, bagaimana mensukseskan program-program kerja prioritas, itu menjadi kewajiuban kami kedepan,” pungkasnya.

Agus Ririmase Kembalikan Fasilitas Negara

0

Ambon, Maluku.news – Eks Sekretaris Kota (Sekkot), Agus Ririmasse, mengembalikan fasilitas negara yang dipakainya selama menjabat.

Pengembalian fasilitas berupa Kendaraan Dinas diterima langsung oleh Pj. Wali Kota Ambon, Dominggus N. Kaya, saat mempin apel pagi, di parkiran Balai Kota, Senin (09/09/2024).

“Dengan penyerahan ini menjadi tanda bahwa eks. Sekkot taat aturan, dengan menyerahkan asset. Sesuai dengan ketentuan, cuti di luar tanggungan negara itu bebas dari semua bahkan masa kerja tidak dihitung bagian dari masa kerja pengabdiannya sebagai ASN,” tandas Kaya.

Sementara itu, Agus Ririmasse mengungkapkan apa yang dilakuakan saat ini merupakan kepatuhannya terhadap aturan mengingat dirinya harus memeberikan contoh yang baik kepada seluruh ASN lingkup Pemkot.

“Dengan demikian pagi ini saya dengan kesadaran menyerahkan kendaraan dinas yang dipakai oleh saya selaku Sekretaris Kota (Sekkot) bersama dengan istri saya sebgai ketua Dharma Wanita Persatuan,” pungkasnya.

Dirinya berterima kasih kepada Pj. Wali Kota, ASN dan masyarakat, yang selama ini telah membantunya dan bekerjasama dalam menyelesaikan pekerjaan, tugas dan tanggung jawab selaku pimpinan daerah guna memajukan kota ini.

“Saya berterima kasih kepada Pak Pj Wali Kota, Pak Boy Kaya yang mana sudah memberikan kesempatan kepada saya selama ini, terima kasih teman teman Tuhan memberkati kita semua,” pungkas Ririmasse.

Untuk diketahui, Ririmasse sebelumnya telah mengajukan cuti di luar tanggungan negara sembari menunggu Pertimbangan Teknis dari BKN terkait pengunduran dirinya sebagai ASN, sebab akan bertarung pada Pilkada Kota Ambon November mendatang

Rovik Ingatkan Oknum Dinas Pendidikan Maluku Netral di Pilkada

0

Ambon, Maluku.news – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak khusus di Provinsi Maluku, kuat dugaan ada oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Maluku terlibat dalam politik praktis.

Para Kepala Sekolah (Kepsek) SMA dan SMK yang tersebar di Kabupaten dan Kota di tekan untuk tiap orang harus menyumbangkan 500 suara pada Calon Gubernur Maluku tertentu pada Pilkada tanggal 27 November Tahun 2024 .

Menyikapi isu tersebut, wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku Rovik Akbar Afifuddin buka suara.” kalau ada indikasi seperti itu pasti ada resikonya dan yang bersangkutan harus di ganti” ujar Afifudin pada wartawan di Rumah Rakyat Karang Panjang Ambon, Senin (09/09/2024).

Menurut Afifudin, ini kan isu, belum juga terbukti , tapi kalau kita semua belajar dari Pemilihan Legislatif (Pileg) pada bulan februari lalu, juga ada temuan-temuan seperti itu. Bahkan ada ceritera bahwa ada beberapa Kepsek di Maluku Tenggara bahwa ada arahan-arahan seperti itu.

” Saya ingatkan saja terutama bagi guru dan Kepsek ,kalian adalah pendidik. Sebaiknya melakukan tugas dan fungsi sebagi pendidik. Karena kalau mereka ikut-ikutan bermain di wilayah politik itu tidak sesuai dengan tupoksi . ini tidak baik dalam rangka menjalankan fungsi sebagai pendidik “tegas Afifudin.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Maluku itu menghimbau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk telusuri isu yang beredar itu.Kalau ada isu-isu seperti ini sebaiknya Bawaslu mengiktiarkan, melakukan langkah-langkah agar ini tidak terjadi.

“Ini akibat kalau sebuah birokrasi itu di bangun dengan pendekatan politik. Kalau jabatan yang di dapatkan karena ada kedekatan yang lahir atas kerja-kerja elektoral .ini bukan saja di Pendidikan , hampir di beberapa Dinas juga pasti juga terlihat dalam kerja-kerja elektoral”, ungkapnya.

DPRD Maluku Gelar Paripurna Penyampaian KUA-PPAS Perubahan APBD TA 2024

0

Ambon, Maluku.news – DPRD Provinsi Maluku menggelar rapat paripurna penyampaian dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku Tahun Anggaran (TA) 2024.

Paripurna berlangsung di rumah rakyat, karang panjang, Ambon, Sabtu (07/09/2024), dipimpin Ketua DPRD Maluku, Benhur Watubun dan Wakil Ketua DPRD Azis Sangkala. Turut dihadiri Penjabat Gubernur Sadali Ie, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta Pimpinan OPD Lingkup Pemda Maluku.

Ketua DPRD Maluku, Benhur Watubun, mengatakan paripurna yang dilaksanakan merupakan paripurna ketujuh masa persidangan ketiga tahun sidang 2024-2025.

Sebagaimana diketahui, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran yang ditetapkan bersama DPRD, dan Pemerintah Daerah (Pemda).

Untuk 2024 seluruh proses implementasi APBD telah dilakukan secara baik oleh Pemda. Dan dengan kewenangan yang dimiliki dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sejalan dengan itu jelasnya, ketentuan perundang-undangan mengamanatkan Pemda untuk menyampaikan Rancangan APBD setiap tahunnya kepada DPRD Untuk dibahas melalui Badan Anggaran (Banggar), untuk selanjutnya dilakukan persetujuan bersama.

Sementara itu Penjabat Gubernur Sadali Ie mengatakan, penyusunan Rancangan KUA-PPAS Perubahan APBD Maluku TA 2024 merupakan bagian dari tahapan dan jadwal proses pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.

Kebijakan umum perubahan anggaran dikarenakan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi pemerintahan pembangunan, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus dingunakan untuk tahun berjalan.

“Kebijakan umum atau pendapatan dalam KUA PPAS tahun 2024 adalah memanfaatkan kenaikan target penerimaan PAD yang berasal dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan lain lain pendapatan yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,”ujarnya.

Lebih lanjut kata Benhur, Kebijakan umum alokasi belanja dalam KUA PPAS tahun 2024 adalah, untuk memfasilitasi pergeseran yang telah dilakukan melalui perubahan APBD pada tahun anggaran 2024, untuk melaksanakan kegiatan yang belum dianggarkan pada APBD murni, dan untuk melaksanakan perhitungan belanja gaji dan tambahan penghasilan PNS dalam pemenuhan anggaran sampai Desember 2024.

“Kebijakan umum alokasi pembiayaan dalam KUPA PPAS TA 2024 dimana penerimaan pembiayaan menggunakan silfa audit BPK sebagai sumber pembiayaan perubahan APBD,”ucapnya.

Secara luas Sadali menjelaskan, Rancangan KUA PPAS Perubahan APBD TA 2024 sebagai berikut, pendapatan daerah yang sebelumnya direncanakan sebesar Rp3,199 triliun menjadi Rp3,276 triliun atau meningkat Rp77,222 miliar atau naik 2,41 persen.

Belanja daerah yang sebelumnya direncanakan sebesar Rp3,177 triliun, menjadi Rp3,238 triliun atau meningkat Rp60,755 miliar atau naik 1,91 persen.

Penerimaan pembiayaan yang sebelumnya direncanakan Rp114,783 miliar mengalami penyesuaian berdasarkan audit BPK menjadi Rp98,316 miliar yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2023. Hingga terjadi pengeluaran pembiayaan khusus pada pembayaran pada cicilan Pokok hutang PEN kepada PT.SMI yang jatuh tempo.

“Berbagai masukan dan pertimbangan dari DPRD demi penyempurnaan dokumen ini sangat kami harapkan. Semoga pembahasan KUA PPAS dapat disepakati dalam waktu yang tidak terlalu lama sehingga Rancangan Perda perubahan APBD Tahun 2024 dapat segera kami sampaikan untuk dibahas dan ditetapkan bersama,”pungkasnya.