Beranda blog Halaman 63

Dishub Ambon Sosialisasikan Kawasan Tertib Parkir

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, melalui Dinas Perhubungan (Dishub) melakukan sosialisasi kepada warga terkait dengan Kawasan tertib parkir yang sudah mulai dilupakan. Hal ini disampaikan Kepala Dinas, Yan Suitella, Senin (30/09/2024) di Balai Kota.

“Terkait dengan kawasan dilarang parkir sesuai dengan rapat koordinasi bersama terkait dengan penataan Kawasan Jl. Pantai Losari, Jl. Pantai mardika, Jl Pantai Batu Merah, tidak lagi dipungut retribusi parkir oleh Pemkot,” ungkapnya.

Lanjutnya, hal tersebut mulai berlaku terhitung 1 September 2024 lalu, setelah disosialisasiikan oleh Dishub Provinsi.

Dirinya menegaskan, jika kedapatan ada pemungutan dikawasan tersebut, maka masyarakat wajib melaporkan sebab tindakan menyalahi aturan yang berlaku dan tetntunya merupakan pungutan liar yang merugikan semua pihak, dan menguntungkan pihak tertentu.

“Boleh dilaporkan karena sudah ada yang pasang larangan parkir oleh Balai Transportasi Darat, kemudian pada saat itu rapat juga dengan semua pihak baik instansi terkait maupun forkopimda Provinsi Maluku, apabila asih kedapatan itu berarti pungli,” tegasnya.

Selain sosialisasi Kawasan tertib parkir, Suitella juga mengingatkan kembali terkait dengan Kawasan-kawasan tertib lalu lintas (Lalin) yang ditetapkan sesuai dengan Perwali Kota Ambon No. 13 Tahun 2021 “Tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kota Ambon”.

“Kesempatan ini kami mau sosialisasikan kembali Kawasan tertib parkir, yakni Jl. A. Y. Patty dan Jl, Slamet Riyadi, agar masyarakat mengingat kembali serta mematuhi rambu, dan tertib berlalu lintas,” jelasnya.

Dirinya berharap tertib Lalin, tak hanya dijalankan pada dua ruas jalan tersebut namun diseluruh jalan yang berada di Kota ini.

“Rencanya kami kedepan bukan Cuma Kawasan tertib kalau bisa seluruh Kawasan yang menjadi kewenangan Pemkot. Karena kedepan targetnya kita bisa pakai sanksi bahkan gembok kendaraan milik warga yang tidak tertib,” pungkasnya.

Pemprov Maluku Raih Terbaik Nasional Kedua ALI Tingkat Provinsi Tahun 2024

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Jakarta, Maluku.news – Pemerintah Provinsi Maluku menerima Penghargaan Terbaik Kedua Anugerah Layanan Investasi (ALI) Kategori Provinsi se-Indonesia Tahun 2024, pada Senin (30/9/2024), di Hotel Mulia Jakarta.

Penyerahan Piagam tersebut diterima langsung Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie, yang diserahkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI Rosan Roeslani.

Untuk kategori Provinsi, yang mendapatkan Penghargaan Terbaik Pertama Nasional yakni Provinsi Jawa Barat, sementara Terbaik Ketiga Nasional yakni Provinsi Sumatera Selatan.

Saat diwawancarai pada Selasa (1/10/2024), Sadali menyampaikan bahwa ALI yang diterima ini, berkat kerja Pemerintah Provinsi Maluku, dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan layanan investasi dengan berbagai kebijakan daerah, untuk memberikan pelayanan terbaik bagi calon investor yang mau berinvestasi di Maluku.

“Karena makin banyak investor yang berinvestasi, semakin berkembang Maluku, dengan demikian penyerapan tenaga kerja bisa terkendali dan bermuara pada pengentasan kemiskinan,” ujar Sadali.

Sebagai informasi ALI merupakan pemberian penghargaan kepada Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kementerian/Lembaga yang memperoleh hasil penilaian terbaik atas kinerja layanan investasi yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Investasi/Kepala BKPM.

Besok Pemkot Gelar GPM Perdana di Bulan Oktober

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon akan menyelenggarakan Gerakan Pangan Murah (GPM) perdana di bulan Oktober, Selasa (01/10/2024), di kawasan Jalan Pantai Mardika.

Kegiatan yang dimulai pada pukul 08.00 WIT ini, merupakan salah satu cara yang efektif untuk menekan laju inflasi dan menjaga stabilitas harga komoditas bahan pokok.

“Masyarakat dapat berbelanja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga yang terjangkau sehingga terjadi perputaran ekonomi yang dapat meningkatkan roda perekonomian daerah,” kata Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, Ronald H. Lekransy yang juga Plt. Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Kota Ambon, Senin (30/09/2024) di Balai Kota.

Lebih jauh, Lekransy ungkapkan, GPM menjadi salah satu implementasi strategi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang dikoordinasikan oleh OPD Teknis, seperti Dinas Perindag, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, serta dinas Perikanan dengan menjual bahan kebutuhan pangan yang lebih murah, dibandingkan harga pasar.

Diantaranya, beras premium Rp. 65.000/5 kg, Beras SPHP Rp. 61.000/5 Kg, Telur Ayam Rp.53.000/Rak, Minyak Goreng Rp. 14 000/Botol, Bawang Merah Rp. 25. 000/Kg, Bawang Putih Rp. 35.000/Kg, Sayur Sawi/Bayam/Kangkung Rp. 6.000/ikat, Cabe keriting Rp. 35.000/Kg, Cabe rawit Rp.40.000/kg, dan Gula Pasir,Rp 16.000/kg.
Lekransy berharap masyarakat dapat memanfaatkan GPM untuk berbelanja bahan kebutuhan pangan dengan harga lebih terjangkau karena telah disubsidi oleh pemerintah.

“Pemkot melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Ambon terus berkoordinasi dengan semua pihak sehingga ketersediaan dan harga pangan tetap terkendali dan kegiatan ini berlangsung tidak hanya saat ini, namun secara kontiniu,” tambahnya.

Dirinya menandaskan, Untuk diketahui, berdasarkan rilis terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Ambon perkembangan inflasi pada bulan Agustus 2024 yakni untuk Month to Month (M-to-M) mengalami deflasi sebesar 0,06 persen, year to date (y-to-D) inflasi 2,08 persen sedangkan angka inflasi Year on Year (YoY) sebesar 3,46 persen .

Kota Ambon Terima Penghargaan Khusus KTI

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Jakarta, Maluku.news – Kota Ambon menerima penghargaan Khusus Kawasan Timur Indonesia (KTI) atas Penilaian kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Penghargaan tersebut diserahkan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI Rosan Roeslani dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, kepada Pj. Wali Kota, Dominggus N. Kaya.

Penyerahan dilakukan dalam acara anugerah Layanan Investasi Tahun 2024 yang digelar, di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, Senin (30/9/2024) kemarin.

Kaya mengatakan penghargaan ini diberikan oleh Pemerintah Pusat sebagai apresiasi atas kerja keras Pemerintah Kota (Pemkot) melalui Dinas Penanaman Modal (DPM) – PTSP, dalam mendorong investasi bahkan hingga melebihi target.

“Kalau saya sudah dapat laporan dari Kepala Dinas DPM – PTSP, 3 (tiga) bulan ini kita sudah lewat target. Jadi target dari provinsi yang dikasih ke kami untuk investasi di 3 bulan ini sudah terlewati,” akuinya.

Dirinya katakan, DPM – PTSP Kota Ambon terus berupaya mendorong Investasi lewat berbagai inovasi, termasuk di dalamnya rencana penyiapan Mall Pelayanan Publik.

“Itu yang kami terus perjuangkan, jadi teman-teman di DPM-PTSP ini, memang betul-betul berjuang untuk itu. Makanya kita boleh bersyukur (atas penghargaan ini),” tambahnya.

Dengan diberikannya penghargaan ini kepada Pemkot Ambon, Pj. Wali Kota berharap akan memotivasi semua jajaran dalam meningkatkan Investasi

“Iya, kita punya harapan Memang investasi di Maluku ini, kita kalau tadi dibilang sama Pak Menteri itu, klasternya lebih banyak di klaster sedang, menengah dan ke bawah tapi harapan ke depan investasi kelas besar juga mungkin bisa akan masuk ke Maluku, termasuk di Kota Ambon,” tuturnya.

Ini Tanggapan PWI Terhadap Isu Dugaan Keterlibatan Oknum KPU Kota Tual dalam Rekrutmen KPPS

Penulis
redaksi.MN
-
0

Tual, Maluku.news – Masyarakat Kota Tual baru-baru ini dihebohkan oleh informasi di media sosial mengenai dugaan keterlibatan salah satu oknum komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) setenoat dalam perekrutan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk kepentingan pasangan calon (Paslon) tertentu.

Menanggapi isu ini, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Tual, Abdullah Tusiek, menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas KPU dalam proses rekrutmen anggota KPPS. “Kami berharap oknum tersebut tetap bekerja sesuai koridor dan tidak berafiliasi dengan paslon tertentu. Penting bagi mereka untuk menjaga marwah KPU,” ujarnya kepada media di Tual pada Minggu (29/9/2024).

Tusiek mengingatkan bahwa PWI Kota Tual sebelumnya pernah memberikan penghargaan kepada KPU Kota Tual setelah pelaksanaan Pilkada 2018, karena dinilai mampu mengelola dan melaksanakan tugas-tugas penting seperti pilpres, pileg, dan pilkada dengan baik.

“Kami berharap oknum komisioner yang saat ini menjadi sorotan dapat menjaga integritas institusi KPU dan tidak menggunakan kekuasaan untuk mengintervensi perekrutan anggota KPPS. Ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat,” tegas Tusiek.

Antisipasi TPS di Rumah Warga, KPU Kota Tual Didesak Transparansi

Penulis
redaksi.MN
-
0

Tual, Maluku.news – Kewaspadaan terkait adanya Tempat Pemungutan Suara (TPS) di rumah warga mencuat. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tual didesak untuk terbuka mengenai lokasi-lokasi TPS yang akan ditetapkan.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tual, Hari Tamher dan Ailiah Sayuti, Zainal Gainal Abidin, saat menghadiri rapat koordinasi untuk mengidentifikasi potensi kerawanan kampanye serta pencegahan pelanggaran dan sengketa Pemilu 2024 yang digelar oleh Bawaslu Kota Tual di Kedai KK Bos Tual, Minggu (29/9/2024).

Menurut Zainal, untuk menghindari potensi kerawanan, KPU harus transparan terkait penentuan lokasi TPS. “Jika ada TPS yang ditempatkan di rumah warga, hal ini bisa memunculkan kecurigaan yang dapat mempengaruhi jalannya proses pemilihan,” ujarnya.

Ia menambahkan, anggaran yang disediakan Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan Pilkada Kota Tual cukup besar. Oleh karena itu, Zainal meminta agar TPS ditempatkan di lokasi umum agar masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dengan leluasa pada 27 November nanti.

Senada dengan Zainal, Ketua Tim Pemenangan pasangan calon Usman Tamnge dan Baharuddin Faravovan, Hi Dullah Notanubun, menegaskan bahwa rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) harus berjalan sesuai aturan dan tanpa intervensi.

Gasandi Renfaan, Liaison Officer (LO) pasangan calon Hi Akhmad Yani Renuat dan Hi Amir Rumra, juga setuju bahwa poin yang disampaikan tim-tim pasangan calon lain harus menjadi catatan penting. “Penempatan TPS di rumah warga harus dihindari dan proses seleksi KPPS tidak boleh diintervensi,” tegasnya.

Menanggapi hal ini, Ketua Bawaslu Kota Tual, M. Sofyan Rahayaan, menyatakan bahwa penempatan TPS di rumah pasangan calon tertentu jelas tidak diperbolehkan. “Kami akan berkoordinasi bersama agar hal ini tidak terjadi, demi menjaga citra lembaga pemilu,” tegasnya.

Namun, saat rapat koordinasi, Ketua KPU Kota Tual, Muttaqin Ali Renhoran, yang hadir dalam acara tersebut, enggan memberikan tanggapan atas pertanyaan dan usulan yang disampaikan oleh tim-tim pasangan calon. Meski para tim berharap jawaban, Ketua KPU hanya mendengarkan tanpa memberikan respons.

Jelang Kunker Presiden Jokowi, Pemprov Gelar Rapat Persiapan

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, dijadwalkan akan melaksanakan kunjungan kerjanya pada dua Kabupaten yang ada di Provinsi Maluku.

Dalam rangka mempersiapkan kedatangan Orang Nomor 1 di Indonesia ini, maka Pemerintah Provinsi Maluku menggelar Rapat Koordinasi yang berpusat di Ruang Rapat Lantai 6 Kantor Gubernur Maluku, pada Jumat (27/9/2024).

Rapat dipimpin oleh Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Maluku Syuryadi Sabirin, yang dihadiri juga oleh Forkopimda Provinsi Maluku, Pimpinan OPD terkait lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, serta para stakeholder.

Saat diwawancarai seusai rapat tersebut, Sabirin mengatakan bahwa, untuk mendukung Kunjungan Kerja Presiden ke Provinsi Maluku, maka keamanan harus dijaga dengan baik, agar presiden bisa nyaman melaksanakan agendanya di Maluku.

Ia juga mengatakan bahwa agenda Presiden harus dipersiapkan dengan matang, dimana pada tanggal 3 Oktober 2024 nantinya, Joko Widodo dijadwalkan akan melaksanakan kunjungan ke Kabupaten Buru Selatan.

Sabirin juga menjelaskan bahwa, agenda Presiden di Buru Selatan yakni untuk mengunjungi Rumah Sakit Daerah dan Pasar yang ada disana, untuk mengecek perkembangan BPJS, alat kesehatan, melihat pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi, serta untuk memberikan Bantuan Langsung Tunai.

Untuk hari ke-2, Sekda menyampaikan Presiden akan mengunjungi Kabupaten Seram Bagian Timur, dengan tujuan ke Rumah Sakit Daerah di Bula untuk mengetahui penanganan penurunan Stunting, penanganan Polio, TB, dan kondisi kesehatan masyarakat di sana serta terkait BPJS.

“Selain itu Joko Widodo juga akan mengunjungi SMK Negeri 1 Seram Bagian Timur yang menangani Bidang Agrobisnis, untuk memberikan semangat dan motivasi agar setelah lulus bisa menciptakan lapangan kerja baru,” ujar Sabirin.

Masih di Kabupaten Seram Bagian Timur, Sabirin menambahkan, Presiden juga akan melakukan Sholat Jumat pada Masjid Raya yang ada di sana, dan setelahnya akan kembali ke Ambon, untuk bertolak ke Jakarta.

Pj. Wali Kota Ambon Lantik, Robby Sapulette Sebagai Sekkot

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluki.news – Pj. Wali Kota Ambon, Dominggus N. Kaya melantik Roby Sapulette sebagai Penjabat (Pj) Sekretaris Kota (Sekkot) Ambon berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 1720 Tahun 2024.

Acara pelantikan dilaksanakan Jumat (27/09/2024) di Ruang Rapat Vlissingen Balai Kota, bersamaan dengan pelantikan 31 orang Guru dalam Tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah dan 5 (lima) ASN dalam jabatan Fungsional Pengadaan Barang/Jasa.

Kaya dalam sambutannya menjelaskan Pelantikan Sapulette sebagai Pj. Sekkot didasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah, dimana Bupati atau wali kota mengusulkan satu calon pejabat sekretaris Daerah kabupaten/Kota kepada Gubernur selaku Wakil pemerintah pusat.

“Setelah mendapatkan persetujuan Gubernur, maka pejabat Sekretaris Daerah kabupaten Kota dilantik oleh pejabat Pembina Kepegawaian paling lambat 5 hari kerja terhitung sejak keputusan pengangkatan pejabat Sekretaris Daerah,” ujarnya.

Kepada Sapulette, Kaya mengingatkan agar segera mengkonsolidasikan seluruh jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon dalam menyambut tugas strategis yang menanti di depan.

“Di depan kita ada cukup banyak penugasan yang harus ditangani antara lain kelancaran dan suksesnya Pilkada serentak 2024, pengendalian inflasi, penanganan stunting, pembahasan APBD tahun anggaran 2025, percepatan dan penyelesaian LHP-BPK, seleksi CPNS, serta tugas-tugas strategis lainnya,” tandasnya.

Untuk diketahui, ke 31 Guru yang dilantik dalam tugas tambahan sebagai kepsek yakni Sarce Werluka (SD Inpres 18); E. Nanlessy (SD Inpres 49); Josina Tahapary (SD Negeri 16); Yolanda Souisa (SD Inpres Latta); R. Lopulalan (SD Negeri 2 Hative Besar); E. Maruapey (SD Inpres 36 Rumahtiga); A. Banawi (SD Inpres 22); Ratna (SD Negeri 2 Latihan SPG); M. Ferdinandus (SD Negeri 2 Passo); Aminah Letsoin (SD Negeri 3 Halong); Selvia Salamor (SD Negeri 41) Paskalina Talaud (SD Negeri 65); Jonna Takaria (SD Negeri 8); Endang Saiya (SD Negeri 47); Hanna Leimena (SD Negeri Ema) Wa Rossy (SD Negeri 56 Poka). Ria Rumthe (SD Negeri 4 Halong).

Berikutnya, Josina Uneputty (SD Negeri 61); Rizal (SD Negeri 90 Wayame); N. Lakuanine (SD Negeri 78); Frando Noya (SD Negeri Ama Ory); E. Kafroli (SD Negeri 84); A. Assel (SD Negeri 31); Dewi Drachman (SD Negeri 2 Hative Kecil); A. Leasa (SD Negeri 29); W. Alerbitu (SD Negeri 38); W. Tutsky (SD Negeri Latta); Lely Usman (SD Inpres 45); Clodia Pattiapon (SD Negeri Rutong); Ruth Lekirupy (SD Negeri Toisapu)’ dan Sarah Warella (SMP Negeri 12).

Sementara, mereka yang dilantik dalam jabatan Fungsional Pengadaan Barang/Jasa yakni Uktolseya Nevi; Jemy Latupeirissa; Josephine Ballo; Richard Latuny; dan Jhon Soegiono.

Yampap Tuding Oni Tuhenai Gelapkan Dana Kerjasama dengan DPRD Provinsi Maluku

Penulis
redaksi.MN
-
0

Ambon, Maluku.news – Direktur PT Radar Maluku News, Thomas Yampap yang membawahi media Tabloid Radar Maluku, mengungkapkan adanya dugaan penggelapan dana yang diduga dilakukan oleh Oni Tuhenai, terkait kerja sama pemberitaan kegiatan DPRD.

Menurut Yampap, perjanjian kerjasama tersebut telah disepakati antara dirinya dan pihak DPRD Provinsi Maluku untuk mempublikasikan berbagai kegiatan dewan selama satu tahun.

“Semua kegiatan dewan telah diekspos dan dibukukan sebagai laporan pertanggungjawaban,” kerjasama dengan pihak DPRD Provinsi Maluku dilakukan sesuai surat masuk untuk kerjasama pemberitaan,” ujarnya di Ambon, Kamis (26/09/2024).

Yampap mengungkapkan ketika tiba saatnya untuk mencairkan dana hasil kontrak kerja sama, ternyata uang tersebut telah diambil oleh Oni Tuhenai tanpa sepengetahuan dirinya sebagai pemilik perusahaan. “Ini sangat mengejutkan, Oni Tuhenai bukan bagian dari perusahaan dan tidak pernah terlibat dalam peliputan. Namun, dia mengambil uang yang bukan haknya,” ujar kesalnya.

Yampap juga menduga adanya kolusi antara pegawai DPRD dengan Oni Tuhenai dalam mencairkan anggaran tersebut, yang menurutnya termasuk dalam kategori kejahatan kerah putih atau white-collar crime.

Dijelaskan Yampap, selama periode Januari hingga September, PT Radar Maluku News terus menjalankan kewajibannya berdasarkan kesepakatan dengan DPRD. sementara Oni Tuhenai tidak memiliki dasar untuk kerjasama dengan DPRD Maluku dan tidak pernah menyampaikan laporan hasil liputan, tiba-tiba mencairkan dana tersebut.

“Sungguh tindakan ini seperti petir di siang bolong. Ini adalah pengelabuan yang dilakukan dengan sangat dingin. Pegawai DPRD Provinsi Maluku seharusnya jujur dan teliti dalam menangani persoalan seperti ini, agar tidak terjadi kekeliruan yang dapat merusak kepercayaan,” tandasnya.

Susunan Unsur Pimpinan dan Fraksi DPRD Provinsi Maluku 2024-2029

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news –DPRD Provinsi Maluku telah menetapkan pimpinan dan susunan fraksi-fraksi periode 2024-2029, dan calon pimpinan DPRD Maluku periode 2024-2029.

Berikut Susunan Unsur Pimpinan DPRD Provinsi Jambi periode 2024-2029.

Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur G. Watubun (PDI Perjuangan).
Wakil Ketua DPRD Provinsi Ambon, Fauzan Rahawarin (NasDem).
Wakil Ketua DPRD Provinsi Ambon, Johan Lewerissa (Gerindra),
Wakil Ketua DPRD Provinsi Ambon, – Aziz Sangkala (PKS).

Sementara Ketua Fraksi PDIP diketuai Andre Taborat, Fraksi NasDem diketuai Irawadi, Gerindra diketuai Jhon Laipeny, Golkar diketuai Junus Serang, PKB diketuai Mumin Refra, Demokrat diketuai Halimin Saulatu. Fraksi gabungan PAN dan Perindo diketuai Amirudin, dan fraksi gabungan Hanura dan PPP diketuai Edison Sarimanela.

Pimpinan sementara DPRD Maluku Benhur G. Watubun mengatakan pembentukan sembilan fraksi DPRD provinsi periode 2024-2029 karena ada empat parpol yang berkoalisi menjadi dua fraksi gabungan.

“Dua fraksi gabungan tersebut adalah Fraksi Amanah Persatuan yang terdiri dari PAN serta Perindo diketuai Amirudin, kemudian Fraksi Nurani Pembangunan terdiri dari Partai Hanura dan PPP diketuai Edison Sarimanela,” kata Benhur di Ambon, Kamis (26/09/2024).

Penegasan tersebut disampaikan Benhur saat memimpin rapat paripurna DPRD Maluku dalam rangka pengumuman pembentukan fraksi-fraksi DPRD provinsi serta pembentukan Pansus Tata Tertib dan Kode Etik DPRD Maluku.

mengatakan Partai Hanura dan Perindo PAN serta PPP yang bergabung dan melahirkan dua fraksi gabungan sesuai ketentuan jumlah fraksi harus sama dengan jumlah komisi.

“Kemudian parpol yang memperoleh empat kursi sudah bisa membentuk fraksi tersendiri seperti Partai Golkar, PKB, dan Partai Demokrat tidak ingin bergabung dengan parpol lain di dalam satu fraksi,” ucapnya.

Untuk tujuh fraksi utuh di DPRD Maluku terdiri dari F-PDI Perjuangan diketuai Andre Taborat, F-NasDem diketuai Irawadi, F-Gerindra diketuai John Laipeny, F-Golkar diketuai Junus Serang, F-PKB diketuai Moein Refra, serta F-Demokrat diketuai Halimun Sahulatu.

Menurut dia, setelah dibuat tata tertib DPRD oleh pansus baru diketahui pembagian alat kelengkapan dewan dan DPRD juga telah menyurati pimpinan parpol dan sudah selesai.

“Surat dari DPP PDI Perjuangan yang ditandatangani Megawati Soekarnoputri serta Sekjen DPP menetapkan Benhur G. Watubun sebagai pimpinan DPRD Maluku dan Partai NasDem menetapkan Fauzan Rahawarin sebagai waka DPRD provinsi,” katanya.

Dari Partai Gerindra telah menunjuk Johan Lewerissa sebagai Wakil Ketua DPRD Maluku, sedangkan PKS menunjuk Abdulah Asis Sangkala yang juga sebagai Wakil Ketua DPRD provinsi periode lima tahun mendatang dan nantinya ditetapkan setelah kerja pansus kode etik serta pansus tatib DPRD terbentuk

Pembentukan pansus tata tertib dan kode etik DPRD merupakan sebuah langkah maju dan ini kerjasama semua pihak, baik pimpinan sementara DPRD, parpol, dan Sekretaris DPRD Maluku yang membangun komunikasi intens dengan seluruh pimpinan parpol.

“Kita tidak mengalami kendala berarti karena semua mengalir dengan baik dan diharapkan kerja sama seperti ini, di mana dinamikanya berjalan sampai proses pembentukan seluruh alat kelengkapan dewan selesai,” ujarnya.

1...626364...283Halaman 63 dari 283