Ambon , Maluku.news – Menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi Nasional Presiden dan Kabinet Merah Putih dengan Pemerintah Daerah pada 7 November 2024 yang lalu di Sentul, maka Pemerintah Provinsi Maluku menggelar pertemuan, pada Jumat (15/11/2024) bertempat di Ruang Rapat Lantai 6 Kantor Gubernur Maluku.

Rapat yang dipimpin oleh Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie ini, dihadiri juga oleh Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Maluku Syuryadi, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Pimpinan Lembaga Vertikal, serta Pimpinan BUMN/BUMD.

Sadali dalam sambutannya menjelaskan, ada beberapa penyampaian terkait Visi dan Misi (Asta Cita) Pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yakni Visi “Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”, yang dijabarkan dengan 8 Misi atau yang disebut Asta Cita, yaitu :
1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

Berdasarkan hal tersebut, dari segi ekonomi, Sadali mengharapkan agar Pemerintah Daerah dapat menopang kemandirian pangan dengan mendorong kemandirian daerah berbasis kearifan lokal.

Target Presiden Prabowo yakni Indonesia harus mencakup pertumbuhan ekonomi 8%, sementara berdasarkan data pertumbuhan ekonomi pada Triwulan III Tahun 2024, wilayah Maluku Papua tumbuh sebesar 6% yang lebih tinggi dari pertumbuhan perekonomian Indonesia yakni 4,95%.

“Sehingga diharapkan seluruh program harus mengarah ke Visi Presiden, dan mengurangi kegiatan yang kurang bermanfaat, seperti perjalanan dinas, yang harus dikurangi dan difokuskan dengan Asta Cita, dan diharapkan semua Pemerintah Daerah bisa menunjang Asta Cita, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ini,” ungkapnya.

Ia menegaskan agar masing-masing OPD dapat memahami Asta Cita secara baik dan membuat program yang dapat mewujudkan Asta Cita Republik Indonesia 2024-2029

“Perangkat daerah sebagai pelaksana teknis diharapkan dapat mempersiapkan langkah-langkah strategis, sebagai bagian dari perwujudan Asta Cita yang berkaitan dengan bidang teknisnya, serta merancang program kegiatan dalam rangka implementasi Asta Cita, dan juga melakukan langkah-langkah koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Kabupaten Kota, dan instansi terkait,” tegas Sadali.

Ambon , Maluku.news – Perkuat sinergi dalam menjaga stabilitas pasokan dan distribusi pangan, maka Pemerintah Provinsi Maluku bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku menggelar Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), pada Jumat (15/11/2024), berpusat di Swiss Bel Hotel Ambon.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie dan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Rawindra Ardiansah.

Dalam sambutannya Sadali atas nama Pemerintah Daerah, menyambut baik kegiatan GNPIP, sebagai salah satu strategi pengendalian inflasi, terutama dari sisi supply, serta pengendalian harga pangan, yang menyebabkan perekonomian nasional dan daerah semakin menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik.

“Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku dari data BPS tercatat 6,3% lebih tinggi dari pertumbuhan Nasional, yang berada pada angka 5,03%,” jelasnya.

Oleh sebab itu, Sadali mengatakan Pemerintah Daerah memanfaatkan tren ekonomi yang positif ini, dengan terus menggerakan berbagai kegiatan pada masyarakat, dan telah berusaha optimal dan memiliki komitmen menjaga agar inflasi daerah dapat terkendali.

“Saya menekankan bahwa kedepan proses pengendalian inflasi daerah tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan pihak terkait, tetapi juga diperlukan dukungan masyarakat, terutama dalam membangun kesadaran, dan menggerakan semangat pengendalian inflasi pangan,” tegas Sadali.

Ia juga menjelaskan, pengendalian inflasi ini harus dimulai dari tingkat rumah tangga dan didukung oleh Pemerintah Daerah yang bersinergi dengan berbagai pihak.

“Jika sinergi antar masyarakat, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan, dapat berjalan dengan baik, maka itu menjadi modal utama dalam pengendalian inflasi,” Ungkap Sadali.

Dirinya juga turut memaparkan bahwa, Inflasi Bulan Oktober 2024, tercatat 2,13% Year on Year, yang meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yakni 1,79% Year on Year.

“Tingkat inflasi tersebut lebih tinggi dari tingkat inflasi Nasional yang tercatat 1,71% Year on Year, meskipun demikian tingkat inflasi Maluku masih berada dalam target 2,5% plus minus 1,” tukasnya.

Olehnya itu, Sadali mengatakan melalui Gerakan Nasional ini, ia mengajak seluruh pihak untuk terus berkomitmen dan berinovasi dalam upaya pengendalian inflasi.

“Mari kita buktikan bahwa kita mampu mengatasi tantangan bersama, dan membangun Maluku yang lebih maju dan sejahtera,” ajak Penjabat Gubernur.

Hadir juga dalam kegiatan GNPIP yakni Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Pimpinan Lembaga Vertikal, Pimpinan BUMN/BUMD, beserta Stakeholder terkait.

Untuk diketahui pada kesempatan itu juga turut dilaksanakan implementasi program fasilitasi distribusi pangan, penyerahan bantuan alsintan untuk penguatan produksi dan ketahanan pangan daerah, implementasi pelatihan sinergi dengan Kodam dan SMK Pertanian, BM pemasaran klaster padi Gemba dengan Bulog, serta dukungan Sarana dan prasarana pasca panen di klaster Gemba.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan talkshow, sesi tanya jawab, dan diakhiri dengan penyerahan plakat.

Ambon, Maluku.news – Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku bersama Pemerintah Provinsi Maluku, menggelar Sosialisasi Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPPS) Tahun 2024, di Ruang Rapat Lantai 6 Kantor Gubernur Maluku, pada Kamis (14/11/2024).

Sosialisasi ini dibuka oleh Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Maluku Syuryadi Sabirin, yang dihadiri oleh Kepala BPS Provinsi Maluku Maritje Pattiwaellapia selaku keynote speech, Statistisi Ahli Madya dan Pranata Komputer Ahli Madya di lingkup BPS Provinsi Maluku, Pimpinan OPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, serta unsur terkait.

Sabirin dalam sambutannya menyampaikan bahwa data itu sangat penting, oleh sebab itu setiap OPD diharapkan dapat menyiapkan data-data yang dibutuhkan, serta mempelajari dan memahaminya untuk mengambil kebijakan yang nantinya dapat dituangkan dalam program kegiatan, karena jika data yang dibutuhkan tidak tersedia maka akan menimbulkan masalah.

“Kita juga harus menguasai data yang ada, untuk dapat menyampaikan dan menjelaskannya, karena dari data yang ada itu kemudian harus diolah,” ujarnya.

Sebelum menutup sambutannya, ia berharap agar dalam sosialisasi ini, para peserta dapat mengolah dan menyiapkan data, karena data berperan penting untuk pembangunan Maluku kedepannya.

Ambon, Maluku.news – Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Maluku Syuryadi Sabirin membuka secara langsung Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data REGSOSEK melalui aplikasi SEPAKAT (Sistem Perencanaan Pembangunan Berbasis Data Regsosek Terpadu), kepada operator harian REGSOSEK Kabupaten/Kota, pada Rabu (13/11/2024), bertempat di Hotel Santika Premiere Ambon.

Dalam sambutannya Sabirin menyampaikan data Regsosek merupakan salah satu data sosial ekonomi, yang dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaan perencanaan penganggaran.

“Baik Pemerintah Daerah Kabupaten Kota, hingga Pemerintah Desa dan Kelurahan, didorong sumber datanya, dalam perencanaan penganggaran dan penyelenggaraan Program Kebijakan,” ujarnya.

Sebagai informasi REGSOSEK memiliki data yang komprehensif, mencakup aspek: demografi, perumahan,kondisi disabilitas, kepemilikan aset, dan geospasial, berdasarkan data inilah berbagai program seperti perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi,penyediaan infrastruktur dasar, pemerataan akses pendidikan dan kesehatan, peningkatan inklusi keuangan,serta program pembangunan lainnya dapat dijalankan dengan lebih efektif.

Sementara itu dengan adanya aplikasi SEPAKAT yang dikembangkan oleh Kementerian PPN/Bappenas, dapat membantu proses perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi dalam rangka pengurangan kemiskinan secara cepat dan akurat, di level Provinsi/Kabupaten/Kota hingga Desa/Kelurahan.

Untuk diketahui hadir juga dalam kesempatan itu Tim Skala Maluku, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku dan Kabupaten Kota, serta para Pimpinan Lembaga Vertikal dan stakeholder terkait.