Ambon, Maluku.news – Tiba di Bandar Udara Pattimura Ambon, Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Putranto Gatot Sri Handoyo didampingi istri Henny Putranto, disambut oleh Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie dan Forkopimda Provinsi Maluku beserta rombongan, pada Rabu (25/09/2024).

Kedatangan Putranto dan istri disambut hangat, dengan Tari Lenso, Pengalungan Kain Tenun dan Penyerahan karangan Bunga, serta diiringi dengan irama musik totobuang.

Setelah acara Penyambutan tersebut, rombongan menuju ke ruang VVIP Bandara Pattimura Ambon, untuk beramah tamah.

Sebagai informasi Putranto sebelumnya menjabat sebagai Komandan Pusat Kesenjataan Artileri Medan, dan telah dilantik menjadi Pangdam menggantikan pejabat sebelumnya Mayjen TNI Syafrial yang saat ini ditugaskan sebagai Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, dimana mutasi ini berdasarkan pada Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1080/IX/2024 Tanggal 11 September 2024.

Ambon, Maluku.news – Bertempat di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Sadali Ie Penjabat Gubernur Maluku, secara resmi mengukuhkan Melkias Mozes Lohy, Djalaludin Salampessy, dan Husen, masing-masing sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Maluku Barat Daya, Seram Bagian Timur, dan Buru Selatan, pada Selasa (24/09/2024).

Pengukuhan yang dilakukan ini berdasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Nomor 100.2.1.3-3821 Tahun 2024, tentang Penunjukan Penjabat Sementara Bupati Pada Provinsi Maluku.

Dalam sambutannya, Sadali berpesan kepada para Pjs Bupati, untuk segera turun ke daerah masing-masing untuk memimpin roda pemerintahan, dengan melakukan konsolidasi, koordinasi dan adaptasi lingkungan kerja bersama Forkopimda, DPRD, TNI/Polri, Penyelenggara Pilkada dan Jajaran Birokrasi Pemerintahan Kabupaten, serta elemen masyarakat lainnya.

“Suksesnya Pilkada Serentak di daerah, menjadi tanggung jawab penuh saudara-saudara. Karena itu bangun relasi-relasi yang terbuka, sinergi dan komunikatif dengan jajaran Forkopimda Kabupaten, TNI/Polri, guna menjaga stabilitas keamanan daerah, selama masa kampanye 25 September sampai dengan 23 November 2024,” jelas Sadali.

Selanjutnya, dirinya juga berpesan kepada Pjs untuk meminta kerjasama dan dukungan tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan pihak lainnya, untuk terus menghimbau masyarakat, agar proaktif menjamin keamanan lingkungan selama masa kampanye, dan pada waktunya mereka diminta menggunakan hak pilihnya secara bertanggung jawab dan sesuai dengan hati nurani.

Ia juga menyampaikan bahwa selaku Penjabat Sementara Bupati, untuk masa kerja kurang lebih Enam Puluh (60) hari ke depan, harus menjalankan tugas sesuai dengan Pasal 9 Ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018.

“Dan dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagai Pjs Bupati, bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kepada Menteri Dalam Negeri,” tegas Sadali.

Khusus kepada pihak penyelenggara Pilkada, yakni KPU, Bawaslu dan Aparat Keamanan, Sadali meminta untuk tetap memegang teguh amanah yang dipercayakan negara, dan bertindak secara jujur, adil, netral, transparan dan akuntabel.

Hadir juga pada kesempatan itu Forkopimda Provinsi Maluku, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Maluku, Plh Sekda beserta Pimpinan OPD Lingkup Provinsi Maluku, Forkopimda ke-3 Kabupaten beserta Sekda dan Pimpinan OPD masing-masing Kabupaten, Pimpinan Instansi Vertikal, TNI/Polri, BUMN dan BUMD, Insan Pers, dan berbagai pihak terkait.

Ambon , Maluku.news – Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie, hadiri Deklarasi Kampanye Damai Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2024, yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku, pada Selasa (24/9/2024), di Lapangan Merdeka Ambon.

Hadir juga pada kesempatan itu Forkopimda Provinsi Maluku, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur beserta Istri, Pimpinan Partai Politik, Para Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan, Ketua Bawaslu beserta jajaran, Ketua KPU beserta Jajaran, Anggota DPRD Provinsi Maluku, Forkopimda Kota Ambon beserta seluruh Pimpinan Partai Kota Ambon, Pendukung Pasangan Calon, serta insan pers.

Sadali mengatakan kegiatan yang dilaksanakan ini, sebagai wujud dalam mengimplementasikan tujuan dari Pilkada Damai yaitu terselenggaranya Pilkada yang aman, damai, jujur, dan demokratis.

“Kepada seluruh Partai Pendukung Pasangan Calon dan seluruh simpatisan, kami berharap dapat melaksanakan Pilkada Damai, sebagai wujud persaudaraan untuk tetap menjaga ketertiban, keamanan dalam bingkai persaudaraan sejati hidup orang bersaudara,” ujar Sadali.

Sementara itu, kepada seluruh lapisan elemen masyarakat, Sadali berpesan untuk menggunakan hak pilih pada tanggal 27 November 2024, untuk memilih paslon berdasarkan hati nurani.

“Walaupun berbeda pilihan, tetapi kita harus tetap ada dalam bingkai persaudaraan hidup orang basudara di Provinsi Maluku dengan semboyan, ale rasa beta rasa, potong di kuku rasa di daging, sagu salempeng di patah dua,” jelasnya.

Sebelum menutup sambutannya, dirinya menegaskan kembali kepada semua pihak maupun masyarakat, untuk menggunakan hak pilihnya, karena satu suara akan menentukan masa depan Maluku untuk lima tahun kedepan.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan Penandatanganan Deklarasi Kampanye Damai oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Partai Politik Pengusul, Tim Kampanye, para pendukung, dan Forkopimda Provinsi Maluku.

Ambon , Maluku.news – Kegiatan Konsolidasi Pencapaian target Realisasi Investasi Tahun 2024, resmi dibuka oleh Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Maluku Syuryadi Sabirin, pada Selasa (24/09/2024), bertempat di Hotel Manise Ambon.

Sabirin dalam sambutannya mengatakan dalam memenuhi target realisasi investasi diperlukan komitmen dan keseriusan dari pimpinan di 11 Kabupaten/Kota, dan perlu memperhatikan penilaian baik dari KPK, Kementerian PAN RB, Ombudsman, dan Kementerian Investasi/BKPM.

Ia juga mengatakan untuk mendorong investasi, tentunya potensi yang ada pada setiap Kabupaten/Kota harus dipersiapkan.

Selain memperhatikan lokasi investasi, Sabirin juga mengharapkan agar Kabupaten/Kota dapat melihat kondisi masyarakat di sekitar lokasi investasi, agar dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Untuk diketahui hadir juga pada kesempatan itu Kepala Dinas PTSP Kabupaten/Kota se-Maluku, jajaran Dinas PTPS Provinsi Maluku dan para stakeholder.

Ambon, Maluku.news – Dalam rangka menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, maka Pemerintah Provinsi Maluku menggelar Apel Akbar Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), yang berpusat di Lapangan Merdeka Ambon, pada Jumat (20/09/2024).

Apel ini dipimpin oleh Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie, dan bertindak selaku Komandan yakni Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Titus Renwarin.

Sadali dalam sambutannya mengatakan, Tahun 2024 adalah momen politik yang sangat penting karena diselenggarakan pesta demokrasi terbesar, dan secara serentak dalam tahun yang sama, yakni pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggot DPR, DPD, DPRD yang telah dilewati pada 14 Februari 2024 yang lalu, dan dilanjutkan dengan pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur, Bupati & Wakil Bupati, Walikota & Wakil Walikota, yang akan dilaksanakan secara serentak pada 27 November 2024 mendatang.

“Ini bukan pekerjaan yang mudah, ini pekerjaan yang besar, yang akan menguras tenaga, pikiran, serta penganggaran yang besar, untuk menentukan masa depan daerah kita selama 5 tahun kedepan,” ungkap Sadali.

Sadali menegaskan, di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, tercantum bahwa pegawai ASN wajib menjaga netralitas, yang dimaksud tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun, dan tidak memihak kepenting lain, diluar kepentingan bangsa dan negara, termasuk kepentingan politik, yang artinya ASN tetap mempunyai hak pilih, namun hanya bisa diberikan dibilik suara tidak di media sosial atau di kanal lainnya.

“Untuk itu saya tegaskan kepada seluruh ASN Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku agar menjaga netralitas untuk menciptakan pilkada aman, damai, berkualitas, bermartabat dan demokratis, dan diharapkan ASN sebagai abdi negara jangan terbawa arus pusaran politik melainkan tetap teguh memegang amanah, dalam menjalankan tugas dengan sebaik baiknya sebagai pelayan masyarakat,” tegasnya.

ASN sebagai pelayan masyarakat, ujar Sadali dituntut bertindak profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, tidak boleh ada perbedaan pelayanan, karena perbedaan warna politik, tidak boleh ada perbedaan kebijakan dan penggunaan fasilitas negara karena perbedaan pilihan politik.

“Untuk itu saya instruksikan kepada seluruh pimpinan OPD dan para kepala sekolah SMA SMK di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, untuk melakukan pengawasan yang ketat kepada pegawai di lingkup kerja masing-masing, disertai dengan penerapan sanksi yang tegas, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, hal ini perlu dilakukan, karena pengawasan yang ketat menjadi kunci untuk memastikan netralitas ASN dalam Pilkada Serentak Tahun 2024 di Provinsi Maluku,” terang Sadali.

Sebagai perekat dan pemersatu bangsa, Sadali menyampaikan, ASN harus tetap pada kedudukan profesional dan tidak memihak pada kontestan politik yang akan bertanding di 2024, pentingnya netralitas ASN untuk menjaga persatuan dan kesatuan, guna mewujudkan pilkada yang aman dan damai di Provinsi Maluku dalam peran sebagai seorang profesional, ASN harus dapat bekerja secara independen atas dasar kepentingan negara dan masyarakat serta terlepas dari siklus politik praktis 5 tahunan.

“ASN perlu mencermati potensi gangguan netralitas yang bisa terjadi dalam setiap tahapan pilkada, dalam gelaran pesta demokrasi terdapat area yang sering dilanggar mulai dari ikut serta agenda kampanye, fasilitasi kegiatan kampanye sampai dengan menggunakan sosial media yang mendukung peserta pilkada, agar ASN berhati-hati dalam menggunakan media sosial, terutama disaat kampanye yang akan dilaksankan pada 25 september sampai 23 november 2024 mendatang,” tukas Sadali.

Pemerintah Provinsi Maluku mengimbau kepada seluruh masyarakat Maluku, khususnya para Pemilih pada Pemilu Damai 2024, agar menjadi pemilih cerdas dengan tidak termakan informasi hoaks apalagi turut menyebar berita-berita hoaks atau konten negatif lainnya.

“Guna wujudkan hal dimaksud, pemerintah daerah akan memberikan edukasi tentang pilkada damai melalui platform media yang trend saat ini, yaitu lomba tiktok challenge, dan diharapkan partisipasi dari seluruh masyarakat, untuk turut berkreasi dan berperan aktif, termasuk jajaran ASN, lomba ini terbuka untuk umum bagi seluruh masyarakat,” tambahnya.

Pada kesempatan itu juga turut dilakukan penandatanganan Komitmen Bersama, oleh Penjabat Gubernur Maluku, Plh Sekretaris Daerah Maluku, para Staf Ahli dan Asisten Sekda, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Kepala Sekolah Menengah Atas/sederajat, Pejabat Eselon 3 dan 4, Pejabat Fungsional, Pelaksana, PPPK, hingga Honorer.

Ambon, Maluku.news – Sadali Ie Penjabat Gubernur Maluku, membuka secara resmi Pelatihan Kepemimpinan Adminstrator Angkatan XII, bagi PNS Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Maybrat, Kota Tual, Kota Ternate, Kota Sorong, Provinsi Maluku dan Bawaslu Provinsi Maluku, Jumat (20/09/2024), di Aula Kantor BPSDM Provinsi Maluku.

Sadali pada kesempatan itu mengatakan bahwa, untuk menjadi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, diperlukan kompetensi, social culture, manajerial dan tidak kalah penting penguasaan tentang pemerintahan.

Dirinya berharap melalui pelatihan ini, dirinya bisa mengikuti dengan seksama, dan berdiskusi terkait dengan tugas fungsi yang diperhadapkan dengan kondisi kekinian, antara regulasi dengan kondisi real sehingga ada inovasi baru yang dibuat.

Sebagai ASN, Sadali mengatakan para peserta Diklat dilatih untuk lebih memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Ia juga turut memberikan apresiasi kepada BPSDM Provinsi Maluku, yang tiap tahunnya melahirkan kader ASN yang berkompetensi, untuk menunjukan ASN kelas dunia yang hadir untuk melayani, dimana kuncinya adalah kerja ikhlas, tuntas, loyal kepada pimpinan dan jangan membuat pelanggaran.

Hadir pada kesempatan itu Kepala BPSDM Provinsi Maluku beserta jajaran, Widyaiswara lingkup BPSDM Provinsi Maluku, Pimpinan OPD Terkait, serta Kepala BKPSDM Kabupaten Kota terkait.

Untuk diketahui PKA Angkatan XII ini diikuti oleh 40 peserta, yang terdiri dari Kabupaten SBB 8 orang, Kabupaten SBT 5 orang, Kabupaten Buru Selatan 7 orang, Kabupaten Maybrat 7 orang, Kota Tual 3 orang, Kota Ternate 3 orang, Kota Sorong 1 orang, Provinsi Maluku 2 orang, dan Bawaslu Provinsi Maluku 4 orang.

Ambon, Maluku.news – Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan, kembali menggelar Rapat Koordinasi Lanjutan Penataan dan Penertiban Kawasan Pusat Perdagangan Mardika, pada Jumat (20/9/2024), bertempat di Ruang Rapat Lantai 6 Kantor Gubernur Maluku.

Rapat ini dipimpin langsung oleh Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie didampingi Plt Asisten II Sekda Maluku dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku.

Sadali pada kesempatan itu menyampaikan bahwa harus diciptakan kondisi dagang yang baik, sehingga semua orang bisa merasa nyaman.

Dirinya juga menegaskan bahwa berdasarkan informasi dari Pemerintah Kota Ambon, tidak ada kontribusi yang ditarik dari pedagang, namun diketahui selama ini ada pungutan liar, dan hal tersebut perlu disikapi bersama dan mencari solusinya, serta mengambil tindakan tegas.

Terkait dengan pemindahan ke pasar modern juga, Sadali mengatakan hal itu harus sesuai dengan persyaratan yang ada, karena pasar modern ini harus dijaga kehigienisan, kelayakan, dan kenyamanannya, sehingga diharapkan semua masyarakat Maluku bisa dengan nyaman pergi ke pasar, badan jalan tidak terganggu, dan kendaraan tidak terhambat.

Untuk penertiban kawasan Mardika ini juga, sudah diperkuat dengan Undang-Undang yang ada terkait penggunaan jalan, maka dari itu ujar Sadali, perlu dilaksanakan sosialisasi, dengan memberikan batasan waktu kepada para pedagang.

Mengingat akan memasuki tahapan Pemilihan Kepala Daerah, Sadali berharap, kegiatan penertiban ini dapat berjalan baik, tanpa menimbulkan kekacauan dan permasalahan yang dapat mengganggu pelaksanaan Pilkada Damai.

Kegiatan tersebut dihadiri juga oleh Forkopimda Provinsi Maluku, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Asisten Bidang Pemerintahan Kota Ambon serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon.