Ambon, Maluku.news – Pemerintah Kota (Pekot) Ambon resmi meluncurkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 yang diharapkan menjadi peta jalan untuk mewujudkan Ambon sebagai kota yang inklusif, toleran, dan berkelanjutan.
Peluncuran RPJMD ini digelar di Marina Hotel Ambon, Selasa (20/5/2025), dihadiri Wali Kota Ambon Bodewin Melkias Wattimena, jajaran OPD, tokoh masyarakat, akademisi, dan perwakilan warga.
Dalam sambutannya, Wattimena menegaskan bahwa RPJMD bukan hanya dokumen teknis, tetapi komitmen moral pemerintah untuk menghadirkan perubahan nyata bagi warga.
“Ini bukan sekadar administrasi, tetapi soal bagaimana kita membangun Ambon yang lebih baik, adil, dan ramah lingkungan. Kepentingan warga harus selalu menjadi prioritas utama,” tegasnya.
Sebagai kota di wilayah rawan bencana, Pemkot Ambon menempatkan mitigasi bencana sebagai salah satu prioritas utama. Mulai dari penguatan infrastruktur hingga edukasi masyarakat agar lebih tangguh menghadapi risiko gempa, banjir, dan longsor.
“Kita harus melindungi warga dari risiko bencana. RPJMD ini memuat strategi konkret untuk memperkuat ketahanan kota,” kata Wattimena.
Selain itu, ketimpangan sosial juga menjadi sorotan. Meski angka kemiskinan di Ambon menunjukkan tren penurunan, kesenjangan ekonomi masih menjadi tantangan.
“Indeks kesenjangan kita memang rendah, tapi itu bukan alasan untuk lengah. Pertumbuhan ekonomi harus benar-benar menyentuh seluruh lapisan masyarakat,” lanjutnya.
Penguatan Ekonomi Kreatif dan Smart City
Pemkot Ambon memproyeksikan sektor jasa, perdagangan, dan pariwisata sebagai motor penggerak ekonomi. Selain itu, pengembangan ekonomi kreatif dan digitalisasi UMKM menjadi kunci untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru.
“Kita ingin UMKM di Ambon bisa bersaing di era digital. Pemerintah akan memperluas pelatihan dan pemberdayaan ekonomi berbasis teknologi,” papar Wattimena.
Sejalan dengan status Ambon sebagai salah satu dari 100 Smart City di Indonesia, transformasi digital juga menjadi prioritas, termasuk perluasan akses teknologi bagi masyarakat.
“Transformasi digital krusial agar pemerintahan dan layanan publik semakin cerdas dan efisien,” tambahnya.
Untuk mendukung visi tersebut, Pemkot Ambon telah menyusun 17 program prioritas, antara lain:
- Penataan pasar rakyat dan permukiman kumuh
- Penyediaan air bersih yang merata
- Pengelolaan sampah terpadu
- Pembangunan fasilitas umum ramah disabilitas
- Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan
Semua dirancang untuk menciptakan lingkungan kota yang sehat, nyaman, dan inklusif.
Wali Kota juga menegaskan pentingnya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Saat ini PAD Ambon masih sangat bergantung pada dana transfer pusat seperti DAU dan DAK.
“Kita tidak bisa selalu bergantung pada pusat. PAD harus naik agar kita dapat membiayai program strategis secara mandiri,” ujarnya.
Reformasi Birokrasi dan Mal Pelayanan Publik
Sebagai bagian dari reformasi birokrasi, Pemkot menargetkan rampungnya pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) pada akhir 2025. Fasilitas ini diharapkan mempermudah akses layanan publik dengan lebih cepat, transparan, dan terintegrasi.
“MPP ini adalah wujud nyata pelayanan publik yang lebih modern dan ramah warga,” kata Wattimena.
Wattimena menekankan bahwa RPJMD tidak hanya lahir dari meja birokrasi, tetapi juga melalui Forum Konsultasi Publik yang melibatkan aspirasi masyarakat.
“Ini bukan formalitas, tetapi kesempatan mendengar suara rakyat. Semua pihak punya peran agar Ambon bisa lebih baik ke depan,” pungkasnya.
Dengan semangat “Ambon Manis yang Inklusif, Toleran, dan Berkelanjutan,” RPJMD 2025–2029 diharapkan menjadi pijakan kuat bagi Ambon menuju kota modern yang tetap menjaga kearifan lokal, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan.
