Ambon, Maluku.news – Pemerintah Kota (Pekot) Ambon resmi meluncurkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 yang diharapkan menjadi peta jalan untuk mewujudkan Ambon sebagai kota yang inklusif, toleran, dan berkelanjutan.

Peluncuran RPJMD ini digelar di Marina Hotel Ambon, Selasa (20/5/2025), dihadiri Wali Kota Ambon Bodewin Melkias Wattimena, jajaran OPD, tokoh masyarakat, akademisi, dan perwakilan warga.

Dalam sambutannya, Wattimena menegaskan bahwa RPJMD bukan hanya dokumen teknis, tetapi komitmen moral pemerintah untuk menghadirkan perubahan nyata bagi warga.

“Ini bukan sekadar administrasi, tetapi soal bagaimana kita membangun Ambon yang lebih baik, adil, dan ramah lingkungan. Kepentingan warga harus selalu menjadi prioritas utama,” tegasnya.

Sebagai kota di wilayah rawan bencana, Pemkot Ambon menempatkan mitigasi bencana sebagai salah satu prioritas utama. Mulai dari penguatan infrastruktur hingga edukasi masyarakat agar lebih tangguh menghadapi risiko gempa, banjir, dan longsor.

“Kita harus melindungi warga dari risiko bencana. RPJMD ini memuat strategi konkret untuk memperkuat ketahanan kota,” kata Wattimena.

Selain itu, ketimpangan sosial juga menjadi sorotan. Meski angka kemiskinan di Ambon menunjukkan tren penurunan, kesenjangan ekonomi masih menjadi tantangan.

“Indeks kesenjangan kita memang rendah, tapi itu bukan alasan untuk lengah. Pertumbuhan ekonomi harus benar-benar menyentuh seluruh lapisan masyarakat,” lanjutnya.

Penguatan Ekonomi Kreatif dan Smart City
Pemkot Ambon memproyeksikan sektor jasa, perdagangan, dan pariwisata sebagai motor penggerak ekonomi. Selain itu, pengembangan ekonomi kreatif dan digitalisasi UMKM menjadi kunci untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru.

“Kita ingin UMKM di Ambon bisa bersaing di era digital. Pemerintah akan memperluas pelatihan dan pemberdayaan ekonomi berbasis teknologi,” papar Wattimena.

Sejalan dengan status Ambon sebagai salah satu dari 100 Smart City di Indonesia, transformasi digital juga menjadi prioritas, termasuk perluasan akses teknologi bagi masyarakat.

“Transformasi digital krusial agar pemerintahan dan layanan publik semakin cerdas dan efisien,” tambahnya.

Untuk mendukung visi tersebut, Pemkot Ambon telah menyusun 17 program prioritas, antara lain:

• Penataan pasar rakyat dan permukiman kumuh
• Penyediaan air bersih yang merata
• Pengelolaan sampah terpadu
• Pembangunan fasilitas umum ramah disabilitas
• Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan

Semua dirancang untuk menciptakan lingkungan kota yang sehat, nyaman, dan inklusif.

Wali Kota juga menegaskan pentingnya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Saat ini PAD Ambon masih sangat bergantung pada dana transfer pusat seperti DAU dan DAK.

“Kita tidak bisa selalu bergantung pada pusat. PAD harus naik agar kita dapat membiayai program strategis secara mandiri,” ujarnya.

Reformasi Birokrasi dan Mal Pelayanan Publik
Sebagai bagian dari reformasi birokrasi, Pemkot menargetkan rampungnya pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) pada akhir 2025. Fasilitas ini diharapkan mempermudah akses layanan publik dengan lebih cepat, transparan, dan terintegrasi.

“MPP ini adalah wujud nyata pelayanan publik yang lebih modern dan ramah warga,” kata Wattimena.

Wattimena menekankan bahwa RPJMD tidak hanya lahir dari meja birokrasi, tetapi juga melalui Forum Konsultasi Publik yang melibatkan aspirasi masyarakat.

“Ini bukan formalitas, tetapi kesempatan mendengar suara rakyat. Semua pihak punya peran agar Ambon bisa lebih baik ke depan,” pungkasnya.

Dengan semangat “Ambon Manis yang Inklusif, Toleran, dan Berkelanjutan,” RPJMD 2025–2029 diharapkan menjadi pijakan kuat bagi Ambon menuju kota modern yang tetap menjaga kearifan lokal, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan.

Ambon, Maluku.news – Untuk membantu masyarakat menghadapi fluktuasi harga kebutuhan pokok, Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon kembali menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) yang akan berlangsung selama lima hari ke depan di sejumlah lokasi strategis di Kota Ambon.

Kegiatan ini diinisiasi oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Ambon sebagai langkah konkret untuk menjaga stabilitas harga, menjamin ketersediaan pangan, serta menekan inflasi yang memengaruhi daya beli warga.

Plt. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon yang juga Juru Bicara Pemkot Ambon, Ronald Lekransy, mengungkapkan, kegiatan GPM dijadwalkan dimulai pada Selasa, 20 Mei 2025, dan menyasar beberapa titik berbeda.

“Gerakan Pangan Murah ini bukan hanya untuk menekan inflasi, tapi juga bentuk kepedulian pemerintah terhadap daya beli masyarakat,” ujar Lekransy saat ditemui di Balai Kota Ambon, Senin (19/5/2025).

Lokasi dan jadwal lengkap GPM
Lekransy memaparkan, berikut jadwal lengkap GPM yang akan digelar oleh Pemkot Ambon:

• 20 Mei 2025: Samping Jembatan Pasar Mardika (Kelurahan Uritetu)
• 22 Mei 2025: Halaman Kantor Lurah Nusaniwe
• 27 Mei 2025: Masjid Nur Hidayah, Desa Latta
• 28 Mei 2025: Masjid Darul Hasanah, Desa Poka
• 3 Juni 2025: Masjid As Syukur, Lorong Aster

Dengan penjadwalan di lima titik berbeda, Pemkot Ambon berharap semakin banyak masyarakat yang dapat memanfaatkan program ini, terutama warga di sekitar lokasi yang selama ini cukup terdampak oleh kenaikan harga pangan.

Harga lebih terjangkau
GPM menyediakan sejumlah kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga pasar saat ini.

Beberapa komoditas yang dijual di antaranya:

• Cabai rawit: Rp40.000/kg
• Cabai keriting: Rp35.000/kg
• Sayuran seperti kangkung, sawi, bayam: Rp5.000/ikat
• Bawang merah dan putih: Rp25.000/kg
• Tomat: Rp15.000/kg
• Beras 5 kg: Rp69.000
• Telur ayam: Rp51.000 per rak
• Gula pasir: Rp16.000/kg

“Dengan harga yang lebih murah, kita harapkan masyarakat, terutama keluarga dengan penghasilan menengah ke bawah, bisa tetap memenuhi kebutuhan sehari-hari,” jelas Lekransy.

Menurut Lekransy, kegiatan GPM adalah salah satu langkah strategis Pemkot Ambon dalam mengendalikan inflasi daerah, sekaligus menjaga agar stabilitas harga bahan pokok tetap terjangkau.

“Inflasi tidak hanya soal data ekonomi, tapi berhubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Dengan program ini, kami ingin meringankan beban keluarga, apalagi jelang tahun ajaran baru di mana pengeluaran rumah tangga juga meningkat,” terangnya.

Selain menjadi bagian dari program ketahanan pangan, GPM juga selaras dengan arahan Wali Kota Ambon, Boedewin Wattimena, agar Pemkot proaktif hadir di tengah masyarakat melalui kebijakan konkret, bukan hanya seremonial.

Lebih lanjut, Pemkot Ambon mengajak masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Lekransy mengingatkan agar warga datang lebih awal ke lokasi GPM, karena jumlah komoditas disesuaikan dengan daya tampung dan estimasi pengunjung di setiap titik.

“Kami harap masyarakat datang lebih pagi agar bisa mendapatkan semua kebutuhan pokok yang disediakan. Stok disesuaikan agar adil dan bisa menjangkau sebanyak mungkin warga,” imbaunya.

Selain itu, Lekransy juga mengingatkan pentingnya kerjasama semua pihak, termasuk aparat desa, kelurahan, dan kecamatan, untuk membantu menyosialisasikan jadwal dan lokasi GPM kepada masyarakat.

“Informasi ini perlu cepat sampai ke warga, agar mereka bisa mengatur waktu dan ikut merasakan manfaatnya,” tambahnya.

Melalui program ini, Pemkot Ambon ingin menunjukkan bahwa pemerintah hadir bukan hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator dan pelayan masyarakat.

“GPM ini bukti bahwa kami peduli dan siap turun langsung membantu masyarakat menghadapi kenaikan harga pangan,” pungkas Lekransy.

Dengan langkah konkret seperti GPM, Pemkot Ambon berharap dapat menjaga daya beli masyarakat tetap stabil, menekan inflasi daerah, dan mendukung terwujudnya Ambon sebagai kota yang inklusif dan berkelanjutan.

Ambon, Maluku.news – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP). Fasilitas modern ini akan berdiri di kawasan strategis Ambon Plaza (Amplaz), pusat perbelanjaan tertua di Kota Ambon.

Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, turun langsung meninjau progres pembangunan proyek tersebut pada Jumat (15/5/2025).

“MPP ini adalah wajah baru pelayanan publik di Ambon. Kami ingin masyarakat dilayani dengan cepat, mudah, dan di satu tempat tanpa harus berpindah-pindah kantor,” kata Wattimena kepada awak media di sela-sela kunjungan.

Menurut Wattimena, kehadiran MPP menjadi salah satu program unggulan dari 17 program prioritas yang telah ditetapkan Pemkot Ambon. Tujuannya tak hanya untuk memudahkan masyarakat, tetapi juga mewujudkan birokrasi yang efisien, transparan, dan akuntabel.

Di dalam MPP nantinya akan terintegrasi berbagai layanan publik, mulai dari perizinan usaha, administrasi kependudukan, pajak daerah, hingga layanan dari instansi vertikal seperti kepolisian, imigrasi, dan kantor pertanahan.

“Kalau sebelumnya masyarakat harus mendatangi banyak kantor, kini cukup datang ke satu gedung. Ini lompatan besar dalam sejarah pelayanan publik kita,” tegasnya.

Menariknya, pembangunan MPP di kawasan Amplaz diharapkan membawa efek ganda, bukan hanya bagi pelayanan publik, tetapi juga bagi sektor ekonomi lokal.

Amplaz, sebagai salah satu pusat perbelanjaan legendaris di Kota Ambon, telah mengalami penurunan aktivitas beberapa tahun terakhir. Dengan hadirnya MPP, Pemkot memperkirakan akan ada tambahan 100–150 pengunjung setiap hari yang datang untuk mengurus layanan publik.

“Ini ibarat simbiosis mutualisme. Warga dapat pelayanan yang lebih baik dan cepat, sementara aktivitas ekonomi pedagang di Amplaz ikut menggeliat,” kata Wattimena.

Pemkot Ambon juga meyakini bahwa kehadiran MPP akan memicu peningkatan daya tarik kawasan sekitarnya, termasuk membuka peluang usaha baru bagi pelaku UMKM lokal.

Proyek pembangunan MPP ini digarap oleh PT Modern Multi Guna, sebagai bagian dari kerja sama pengelolaan dan revitalisasi Ambon Plaza bersama Pemkot Ambon.

Wattimena menargetkan pembangunan selesai pada akhir tahun 2025, sehingga dapat diresmikan dan mulai beroperasi paling lambat Januari 2026.

“Pemerintah pusat sudah menargetkan setiap kabupaten/kota punya MPP. Kita di Ambon siap untuk itu,” ujarnya optimistis.

Pembangunan MPP ini juga sejalan dengan visi Ambon sebagai salah satu Smart City nasional, yang menempatkan pelayanan publik berbasis digital sebagai salah satu pilar transformasi perkotaan.

Wattimena menegaskan, pembangunan MPP bukan sekadar proyek fisik, tetapi wujud nyata kehadiran pemerintah dalam mempermudah hidup masyarakat.

“Kami ingin birokrasi tidak lagi menjadi beban, melainkan benar-benar melayani. Masyarakat tak perlu antri panjang di banyak kantor, cukup ke MPP dan semua urusan bisa diselesaikan,” katanya.

Selain mempercepat pelayanan, MPP juga diharapkan menjadi simbol perubahan budaya kerja aparatur sipil negara (ASN) di Kota Ambon, agar lebih profesional, ramah, dan transparan dalam melayani masyarakat.

“MPP adalah komitmen moral kami kepada warga kota ini, bahwa pelayanan publik harus berubah menjadi lebih baik,” tambahnya.

Dengan pembangunan MPP di Amplaz, Pemkot Ambon menargetkan hadirnya layanan publik yang lebih modern, inklusif, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Pada akhirnya, kami ingin warga merasakan perubahan nyata. Pemerintah yang lebih dekat, lebih terbuka, dan lebih cepat dalam bekerja,” pungkas Wattimena.

Jika sesuai rencana, Kota Ambon akan resmi bergabung bersama ratusan daerah lain di Indonesia yang telah memiliki MPP sebagai standar pelayanan publik modern. Hal ini menjadi langkah penting menuju Ambon yang inklusif, toleran, dan berkelanjutan.