Saumlaki, Maluku.news – Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menghadiri Pentahbisan Gedung Gereja Lyawan Soru Jemaat GPM Watidal Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Kepulauan Tanimbar ditandai dengan ritual adat penyambutan oleh tua -tua adat, tarian penyambutan serta pengalungan bunga, Mimggu (27/7/2025).

Hadir Pula dalam kesempatam itu, Ketua Sinode GPM Pdt. Elifas Maspaitella, Anggota DPD RI, Wakil Bupati KKT, Ketua DPRD KKT, Kapolres KKT, Para Pendeta dan Jemaat Klasis Tanimbar Utara dan Selatan serta tamu undangan lainnya.

Ketua Sinode GPM dalam khotbah pentahbisan mengatakan gereja tidak semata-mata sebagai tempat ibadah, melainkan menjadi pusat pembinaan karakter generasi muda dan masyarakat guna memperkuat persaudaraan, Pendidikan iman, dan nilai kasih dalam kehidupan bersama.

Sementara itu, Gubernur Maluku dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas semangat jemaat dalam melakukan pembangunan Gedung gereja dengan swadaya dan kerja keras sehingga pembangunan dapat terselesaikan.

Dirinya berpesan agar gereja siap menyongsong era eksploitasi migas di Blok Masela, Blok Selatan dan Blok Timur Tanimbar.

“Gereja harus berperan aktif membentuk karakter jemaat agar mampu bersaing disektor strategis karena saya tidak ingin masyarakat hanya menjadi penonton, tetapi gereja harus menjadi pusat pembinaan moral, etika dan daya saing generasi kita”, ungkap Lewerissa.

Gedung Gereja Lyawan Soru bukan hanya representasi fisik sebuah rumah ibadah, tetapi symbol iman, gotong royong dan daya juang masyarakat pelosok negeri dan peristiwa ini menandai bahwa pembangunan spiritual tetap menjadi fondasi utama ditengah tantangan dan kemajuan zaman, jelas Lewerissa.

Perlu diketahui, Gedung Gereja Lyawan Soru dibangun selama 18 tahun dengan keterbatasan dan kekurangan yang dimiliki oleh jemaat, tetapi dengan semangat dan gotong royong, rela berkorban bisa mengahasilkan Gedung gereja yang luar biasa.

“ Saya berharap gereja ini bukan saja sebagai tempat beribadah, akan tetapi menjadi tempat pembinaan umat khususnya warga GPM di Jemaat Watidal dan itu menjadi kontribusi terbaik yang gereja berikan kepada bangsa dan negara”.

Sebagai pemerintah provinsi, kami sangat membrikan apresiasi terhadap peran gereja yang berperan aktif dalam membentuk karakter warga jemaat guna menjadi baik, warga yang produktif, memilik disiplin yang Tangguh dan memiliki karakter yang unggul, kata Lewerissa.

Disamping itu, Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar dr. Juliana Chatarina mengatakan masyarakat Jemaat GPM Watidal sangat bersyukur dengan kehadiran pimpinan tertinggi di jajaran Provinsi Maluku dalam acara Pentahbisan Gedung Gereja Lyawan Soru.

Dikatakan lagi, sebagaimana disampaikan oleh Pak Gubernur, kami juga berharap gereja bukan hanya sebagai pusat beribadah tetapi juga sebagai pusat pembinaan umat dan karakter masyarakat, apalagi diera modern kondisi lingkungan dan medis sosial sangat mempengaruhi.

Rangkaian seremoni ini dilakukan secara simbolis meliputi penekanan tombol sirene sebagai simbol pentahbisan Gedung gereja oleh Gubernur Maluku, penyerahan kunci gereja , dan penguntingan pita yang dilakukan oleh Wakil Bupati dan Anggota DPD RI yang hadir.

Saumlaki, Maluku.news – Semenjak dilantik sebagai Gubernur Maluku dan Wakil Gubernur Maluku oleh Presiden RI pada tanggal 20 Februari, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa kini melakukan kunjungan kerja perdana di Ibu Kota Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Sabtu (26/7/2025).

Dengan menggunakan pesawat reguler Wing Air Gubernur dan rombongan tiba di Bandara Udara Mathilda Batlayeri Saumalaki pukul 08.45 WIT dijemput langsung oleh Bupati KKTdan Forkopimda Kabupaten Kepulauan Tanimbar serta disambut dengan pengalungan syal, doa adat dan tarian selamat datang.

Selanjutnya dengan berkendaraan mobil, Gubernur dan rombongan menuju lokasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Mock Up Desa IIngei.

“ Jadi semenjak saya dilantik sebagai Gubernur, ini ada Kunjungan Kerja Perdana di Ibu Kota Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan saya akan berada di sini selama 2 hari yakni tanggal 26-27 Juli besok, dengan beberapa Agenda diantaranya melihat Koperasi Desa Merah Putih di Desa IIngei, Pertemuan dengan beberapa Aparatur Pemerintah di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Pertemuan dengan Forkopimda KKT dan Pentahbisan Gereja Lyawan Soru Jemaat GPM Watidal”, ungkap Lewerissa.

Provinsi Maluku memiliki 1200 Desa dan 35 Kelurahan, Koperasi Merah Putih telah berdiri sah dan memiliki Badan Hukum semenjak diluncurkan secara simbolis oleh Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Seram Bagian Timur.

Untuk KDMP Desa IIngei, lanjut Lewerissa memiliki unit -unit usaha yang sangat komplit karena memiliki Gudang, rumah produksi, klinik, kios BBM dan dalam waktu dekat akan dilakukan pembangunan kolstore.

“Terkait dengan kunjungan ke koperasi saya sangat kagum , dan saya sudah menyampaikan ke Bapak Bupati sesuai dengan batas-batas kewenangan saya, saya tidak akan memberikan ijin baru dalam bentuk apapun, di Saumlaki memiliki pulau-pulau kecil dan kita memiliki kepentingan untuk menjaga hutannya, karena hutan tropis adalah anugerah Tuhan”, jelas Lewerissa.

Saumlaki, Maluku.news – Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dalam Kunjungan Kerja (Kunker) Perdana di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan berkesempatan menghadiri Acara Tatap Muka Bersama ASN dan Pemerintah Desa Se-Kabupaten Kepulauan Tanimbar bertempat di Pandopo Bupati KKT, Sabtu (26/7/2025).

Hadir pada kesempatan tersebut Wakil Bupati KKT, Forkopimda KKT, Pj. Sekretaris Daerah KKT, Pimpinan OPD Lingkup KKT, Perwakilan Pimpinan OPD Provinsi Maluku, 10 Camat se- KKT, 2 Lurah, 80 Kepala Desa, dan ASN Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Mengawali sambutannya, Lewerissa mengatakan Provinsi Kepulauan merupakan perjuangan yang dilakukan sejak lama oleh para wakil Maluku sebelumnya, dan hingga sampai saat ini Undang-Undang Kepulauan belum jadi karena belum disetujui oleh Pemerintah.

Dikatakannya, ketika dihadapkan dengan beberapa Menteri kalau UU ini disahkan maka konsekuensi anggaran akan semakin besar terhadap negara.

“ Jadi untuk UU Kepulauan ini, DPR sudah setuju tapi yang belum setuju itu Pemerintah, kita dihadapkan dengan beberapa menteri yang beranggapan kalau UU Kepulauan ini disahkan maka konsekuensi anggaran akan semakin besar kepada negara lalu seolah-olah kita diberlakukan berbeda”, tandas Lewerissa.

Undang-undang Provinsi Kepulauan adalah bentuk perjuangan politik untuk meminta negara memberlakukan Maluku berbeda, karena rentang kendali serta letak geografis yang berbeda, agar supaya anggaran juga berbeda, terang Lewerissa.

“ Saya pernah menyampaikan ini pada Badan Legislatif bahwa kita ini lupa sejarah, ketika Indonesia baru merdeka, pada waktu itu Parlemen kita masih zaman Ir. Juanda, beliau mendeklarasikan deklarasi Juanda kepada PBB, isi deklarasi Juanda adalah untuk menegaskan Indonesia sebagai Negara Kepulauan dan laut -laut antara Pulau itu bukan pemisah tapi pemersatu”, terangnya.

Sehingga, tambah Lewerissa harus dihitung luas laut teritorial dari titik terluar bukan dari pulau -pulau, dan diakui oleh dunia serta tercantum dalm konferensi PBB tentang Hukum Laut Internasional tahun 1982.

“ Jadi pemerintah pernah memperjuangan negara kepulauan ke dunia dan disetujui, dan ketika provinsi Kepulauan memperjuangkan ke negara, tetapi tidak disetujui, akan tetapi perjuangan kita tidak boleh berakhir dan ketika saya tidak menjadi anggota legislatif lagi tetap saya mendengar perjuangan tentang provinsi Kepulauan masih berlanjut”, ungkap Lewerissa.

Provinsi Kepulauan akan mendapatkan Dana Alokasi Umum (DAU) yang tidak terlalu banyak, dan kita akan mendesak Pemerintah Pusat akan melakukan evaluasi terhadap formula anggaran berdasarkan luas lautan dan bukan jumlah penduduk.

Perlu diketahui, Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman meminta Gubernur untuk mengajukan proposal penataan Kawasan kumuh di Maluku, dan 2 Wilayah yang diusulkan adalah Banda karena memiliki destinitasi internasional dan Kota Ambon sebagai pusat Ibu Kota Provinsi.

“ Dari 2 wilayah yang diusulkan, yang disetujui Banda, karena yang akan dibantu adalah Kawasan kumuh yang luas 15 Hektar, dan saya berdebat dengan aparatur kementerian yang menyatakan kami ini daerah pulau-pulau dan kami memiliki banyak sekali Kawasan kumuh”.

Dalam acara tatap muka itu, Lewerissa juga menjelaskan rencana dan program Pemerintah Provinsi harus dikolaborasi dengan program dan rencana Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Fokus untuk program Desa, lanjut Lewerissa Pemerintah Provinsi juga mempunyai kewenangan untuk melakukan pendampingan terhadap desa, dan pendampingan itu untuk peningkatan kapasitas aparatur desa serta pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMD).

“ Ini kan sudah ada Koperasi Merah Putih, diseluruh Desa dan Kelurahan di Provinsi Maluku dan bahkan di Indonesia, saya berharap dengan pertemuan ini dapat memberikan semangat terutama ASN KKT dan Aparatur Desa/Kelurahan”, jelas Lewerissa.

Disinggung terkait penanganan SDM, Lewerissa mengatakan SDM merupakan sesuatu yang prioritas seperti halnya disektor Kesehatan, tahun 2026 akan dibangun Rumah Sakit yang sangat representative di KKT dan Pemerintah Provinsi akan berkolaborasi dengan Pemkab Kepulauan Tanimbar agar dapat mendorong SDM – SDM untuk melayani di Rumah Sakit.

Terkait dengan SDM yang ada, Pemerintah Provinsi akan mendorong guna mengikuti pelatihan -pelatihan pada Rumah sakit- rumah sakit yang sudah lebih maju supaya dapat diterapkan pada negeri ini, demikian ungkap Lewerissa.

Acara tatap Muka Gubernur dengan ASN Lingkup KKT dan Pemerintah Desa Se-Kabupaten Kepulauan Tanimbar diakhiri dengan dialog bersama.

Ambon, Maluku.news – Sekretaris Daerah Maluku, Ir. Sadali IE, M.Si mewakili Gubernur Maluku membuka secara resmi Akseptasi Rancangan Usulan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) Pendidikan Pancasila Jenjang Perguruan Tinggi bertempat di Hotel Santika Ambon, Jumat (25/7/2025).

Gubernur Maluku dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah mengatakan kegiatan ini bukan sekedar forum teknis, namun merupakan bagian penting dari upaya kita membumikan nilai-nilai Pancasila diruang-ruang akademik, membentuk karakter mahasiswa, dan memperkuat fondasi Ideologi generasi muda.

“ Dalam sambutan Bung Karno pada tahun 1963, beliau pernah berkata “ Pancasila adalah satu – satunya Ideologi yang dapat menyatukan Indonesia dari Sabang samapai Merauke”, Kata Sadali.

Hal ini, menjadi pengingat bahwa Pancasila bukan hanya sebagai teori, tetapi sumber kekuatan pemersatu bangsa yang harus terus dihidupkan dalam praktik, terutama di lingkungan Pendidikan tinggi untuk menghadirkan perubahan yang bermakna dan berakar pada nilai-nilai lihur bangsa yang harus dijaga dan diwariskan kepada generasi muda.

“ Oleh karena itu, saya sangat mendukung penyusunan CPMK yang dapat mengintergrasikan nilai-nilai Ketuhanan dan Spiritualitas, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan dalam kebhinekaan, Demokrasi yang beradab dan partisipatif, dan Keadilan sosial yang inklusif”, jelas Sadali.

Untuk itu, sebagai Agen Perubahan (Agent of Change) mahasiswa perlu menyiapkan tidak hanya dengan kecakapan teknis , tetapi juga dengan kepekaan sosial, keberanian Moral, dan Loyalitas terhadap Pancasila sebagai landasan berpikir, berikap, dan bertindak, kerena itu Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi Maluku harus mampu menjadi Role Model dalam menciptakan harmoni, dan memperkuat Persatuan bangsa serta upaya BPIP bersama perguruan tinggi merupakan langka nyata dalam penguatan Ideologi bangsa melalui jalur pendidikan , tambah Sadali.

“ Saya mengajak kita semua untuk mendukung secara penuh upaya ini, menyukseskan implementasi CPMK berbasis Pancasila di seluruh Mata Kuliah yang relevan, dan menjadikannya bagian tak terpisahkan dari pembentukan karakter mahasiswa serta mari kita jadikan momentum ini sebagai tonggak pembaruan sistem pembelajaran yang tidak hanya mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga mengokohkan semangat kebangsaan dan persatuan”, ajak Sadali.

Apalagi, kita mempunyai tanggungjawab moral dan konstitusional untuk mencetak generasi penerus bangsa yang unggul, berkarakter, dan memiliki komitmen kebangsaan yang kokoh, ungkap Sadali.

Perlu diketahui, Pendidikan Pancasila bukan sekedar mata kuliah formal, tetapi ruang pembentukan karakter, dan identitas kebangsaan yang Tangguh dalam membentuk generasi berideologi.

“ Atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, saya menyampaikan apresiasi dn penghargaan setinggi -tingginya kepada BIPB, para akdemisi, dan seluruh pemangku kepentingan Pendidikan tinggi atas kontribusinya dalam memperkuat Ideologi Pancasila di bumi Pendidikan, khususnya di Provinsi Maluku di bumi raja-raja”, tutup Sadali.

Hadir dalam acara tersebut Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Prof. Drs.KH.Yudian Wahyudi, Anggota Dewan Pengarah BPIP RI Prof. Amin Abdullah , Anggota Dewan Pakar BPIP RI Prof. Dr. John Pieris, SH., M.S, Staf Khusus BPIP RI, Dr. Johanes Haryatmoko, SJ, Forkopimda Provinsi Maluku, Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku, Komandan Lantamal IX Ambon, Komandan Lanud Pattimura, Para Deputi dan Direktur di lingkup BPIP RI, Anggota DPRD Provinsi Maluku Wahid Laitupa, S.Sos, Rektor Unpatti, Rektor Universitas Islam Negeri A.M. Sangadji Ambon, Rektor IAKN, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku dan tamu undangan lainnya.

Ambon, Maluku.news – Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menghadiri sekaligus membuka secara resmi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 bertempat di Hotel Zest, Kamis (24/7/2025).

Hadir dalam kesempatan tersebut, perwakilan dari Forkopimda Maluku, perwakilan Anggota DPD RI Perwakilan Maluku, Ketua TP-PKK Provinsi Maluku, Sekretaris Daerah Maluku, Bupati/Walikota se-Maluku, Narasumber Pusat dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur & Pengembangan Kewilayahan, Pimpinan Instansi Vertikal, Kepala Perwakilan BI dan OJK Provinsi Maluku, Para Staf Ahli Gubenur, Asisten Sekda , Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Koordinator Tim Ahli Gubernur dan tamu undangan lainnya.

Mengawali sambutannya, Lewerissa mengatakan Musrenbang RPJMD tahun 2025-2029 merupakan kegiatan 5 tahunan dengan visi Transformasi menuju Maluku yang maju, adil dan sejahtera menyongsong Indonesia Emas tahun 2045, yang diwujudkan melalui 7 (tujuh) Misi atau Sapta Cita.

“Jadi, 7 Sapta Cita terdiri dari pertama Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik secara adil, inklusif, transparan dan akuntabel, kedua, Pengentasan Kemiskinan dan Penurunan Tingkat Pengangguran melalui kebijakan yang tepat sasaran, efisien dn efektif, ketiga Memperkuat Pembangunan SDM, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda dan Penyandang distabilitas, keempat Peningkatan kKuantitas dan Kualitas Infrastruktur Dasar serta transportasi dan telekomunikasi untuk memperlancar konektivitas antar dan intra wilayah, kelima Pengelolaan Lingkungan Kawasan Pesisir dan pulau-pulau kecil, SDA yang berkelanjutan, adaptasi, dan Mitigasi dampak perubahan iklim dan ketahanan bencana (etis), responsive antar wilayah, keenam Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui hilirisasi komoditas unggulan, pemberian intensif bagi UMKM, membuka aksesibilitas pasar dan mengurangi disparitas antar wilayah, ketujuh Penataan dan Revitalisasi Lembaga sosial kemasyarakatan dalam semangat hidup orang basudara, berbasis adat budaya dan kearifan lokal serta ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum,” ungkap Lewerissa.

Visi dan misi Pemerintah Provinsi Maluku ini, lanjut Lewerissa selaras dengan Visi dan Misi Presiden RI yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025 – 2029.

Sapta Cita tersebut kemudian dijabarkan dalam berbagai tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah kepada seluruh perangkat daerah, yang dijabarkan lagi ke dalam Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah berbasis program dan kegiatan, output dan outcome yang terkait langsung dengan pencapaian visi dan misi Gubernur, jelas Lewerissa.

“Oleh karena itu, masukan dari para pemangku kepentingan pada semua tingkatan pemerintahan dari berbagai organisasi pemerintahan dan non pemerintahan sangat diperlukan sebagai upaya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah dalam rangka mendukung pencapaian target pemerintah nasional, katanya lagi.

Saat ini, Pemerintah Provinsi Maluku berkomitmen untuk mengimplementasikan secara konsisten dan terukur arahan strategis yang tertuang dalam berbagai kebijakan nasional.

“Arahan strategis tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, Inpres nomor 8 tahun 2025 tentang Optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem serta Inpres nomor 9 tahun 2025 tentang Percepatan pembentukan koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” tutur Lewerissa.

Untuk itu, Musrenbang ini harus menjadi momentum strategis untuk mensinergikan kebijakan dan program Pembangunan antara pusat, provinsi, dan Kabupaten/Kota agar perencanaan tahun 2025 – 2029 benar -benar implementatif, efisien, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat, tambahnya.

Dalam Musrembang tersebut, Lewerissa menyampaikan 3 proyek strategis nasional di Provinsi Maluku yang perlu disinergikan antara lain Bendungan Way Apu, Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela dan Pengembangan Maluku Integrated Port.

“Saya berharap perencanaan yang kita rumuskan hari ini harus menjawab kebutuhan masyarakat untuk mewujudkan Pembangunan Maluku yang maju, adil dan Sejahtera”, tutur Lewerissa.