Beranda blog Halaman 270

Astaga..!! 36 Miliar Claim Covid-19 Maluku Belum Dibayar Pempus

Penulis
Redaksi Maluku
-
0

Edwin Huwae Menduga Administrasi RSUD Haulussy Siluman

Ambon, MALUKU.News – Tunggakan claim penanganan pasien covid-19 di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. M. Haulussy, Ambon belum dibayarkan pemerintah pusat (Pempus), dalam hal ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebesar Rp36 miliar.

“Yang menjadi masalah lagi Claim Covid-19 sampai terakhir kami komunikasi dengan Kementerian Kesehatan, ada sekitar 36 miliar claim covid-19 tahun 2020 yang kedaluarsa atau sudah tidak bisa dibayar,”ungkap Plt Direktur Utama (Dirut) RSUD Haulussy Ambon, Justini Pawa dalam rapat bersama komisi IV DPRD Maluku, di Ambon, selasa (18/01/2022).

Menurut Justini, tidak dibayarkan claim Covid-19 oleh pempus disebabkan data yang diinput terlambat, dikarenakan administrasi pendukung tidak lengkap.

“Karena tidak dibayarkan, sangat mempengaruhi operasional kami di rumah sakit,”ucapnya.

Justini katakan, claim Covid-19 tahun 2021 senilai Rp24 miliar masih menunggu pencairan dari Kementerian Kesehatan.

“Jadi 2021 aman, tetapi 2020 sudah tidak bisa lagi, kami berkoordinasi dengan kementerian memang sudah tutup,”tandasnya.

Menyikapi hal dimaksud, Wakil Ketua Komisi IV Edwin Huwae menduga keterlambatan pengusulan claim Covid-19 ke pusat dikarenakan pertanggujawaban administrasi siluman.

“Lucunya tagihan Maluku tidak dibayar, ini Rp36 miliar siluman atau memang faktanya ada. Saya kira kalau tidak ada pertanggungjawaban administrasinya mungkin ada sesuatu,”ungkapnya.

Huwae bahkan mempertanyakan apakah sistim penanganan pasien Covid-19 di RSUD Haulussy sudah dijalankan secara baik. Mengingat seseorang yang menjalani perawatan dengan sendiri tercover identitasnya maupun obat. Sehingga demikian, dengan persoalan ini, membuktikan yang terjadi di RSUD haulussy adalah persoalan manajemen.

“Kalau bicara hari ini 36 miliar tidak bisa dibayar lagi, saya kira pempus dengan sistim yang relatif lebih baik pasti mereka bayar karena covid-19 merupakan salah satu prioritas di kepmimpinan Jokowi. kalau tidak bisa ditagih karena ada persoalan managerial, kalau soal manajemen suka atau tidak suka tanggungjawab ibu, karena Dirut adalah komandan,”tegas Huwae dihadapan Dirut.

Untuk itu, dirinya meminta Kepala Dinas Kesehatan mengusulkan ke Gubernur untuk mengevaluasi seluruh kerja RSUD Haulussy mulai dari Direktur sampai staf admiinistrasi.

Dirut RSUD Haulussy Janji Rubah SK KSM Usai Dicecar DPRD Maluku

Penulis
Redaksi Maluku
-
0

Ambon, MALUKU.News – Viralnya kasus penelantaran pasien jantung oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. M. Haulussy Ambon, sabtu (15/01/2021), dampak perubahan surat Keputusan Kelimpok Staf Medis (KSM) secara sepihak oleh Plt Direktur Utama (Dirut) Justini Pawa, disikapi langsung DPRD Maluku.

Hal ini ditandai dengan pemanggilan Dirut RSUD Haulussy dalam rapat dengar pendapat dipimpin langsung ketua Komisi IV, Samson Atapary dan Wakil Ketua Ruslan Hurasan di baileo rakyat, karang panjang, Ambon, selasa (18/01/2022). Turut hadir anggota Komisi IV Andi Munaswir, Edwin Huwae, serta Kepala Dinas Kesehatan Maluku, dr. Zulkarnain, Wakil direktur Pelayanan RSUD Haulussy, dr. Elna. S. Anakotta.

Rapat dimulai pukul 11.00 WIT berlangsung alot, Waki rakyat mempressure seputar persoalan dimaksud, ditambah hutang piutang kepada pihak ketiga yang sampai saat ini belum lunas dibayarkan pihak RSUD Haulussy.

Wakil Ketua Komisi IV Edwin Huwae, mengatakan penelantaran pasien jantung jangan dianggap sebagai sebuah hal biasa-biasa saja, tetapi harus menjadi perhatian serius dari RSUD Haulussy untuk memperbaiki manajemen, sehingga pelayanan kesehatan dapat berjalan dengan baik.

“Apakah peristiwa ini dianggap biasa-biasa saja, atau sudah menjadi satu kebiasaan di RSUD, kalau sudah menjadi satu kebiasaan cilaka lagi. Ini persoalan taruhan nyawa. Bagi kita di DPRD kurang empati maka kita anggap biasa saja, tetapi keluarga pasien yang ada di RS. Kami merasakan pernah membawa anak keluarga di RS, perasaan kita bagaoimana, termasuk keluarga pasien yang hari itu di RSUD dan terlantar, tidak mendapat terapi pengobatan, dimana empati kita, Dimana rasa kemanusian sebagai RSUD yang mempunyai tanggujawab pelayanan publik bagi masyarakat,”tuturnya.

Untuk itu, Huwae meminta Kepala Dinas Kesehatan untuk mengusulkan kepada Gubernur, Murad Ismail mengevaluasi seluruh struktur mulai dari Direktur sampai staf administrasi.

“Selama ini berganti direktur pun sama saja. bila perlu wakil direktur dilakukan penyegaran semua. Karena citra rumah sakit ini berdampak terhadap pemerintahan,”cetusnya.

Menurut Huwae, kinerja RSUD Haulussy yang buruk tentu berdampak penilaian masyarakat terhadap kerja Gubernur, Kepala Dinas, sampai partai pendukung.

“Oleh karena itu, suka atau tidak suka kita akan keras menanggapi soal seperti ini. Kalau mau evaluasi, evaluasi semua saja, untuk masyarakat nga usah ragu-ragu, kalau buat rakyat saya tidak takut, mau dipecat tidak ada urusan, pahala di surga, jadi hajar,”pintanya.

Ditempat sama, Anggota Komisi IV Andi Munaswir mnengakui persoalan di RSUD Haulussy tidak ada habisnya, belum selesai persoalan mutasi empat dokter ke RSUD Ishak Umarella, Tulehu, muncul lagi penelantaran pasien.

“Persoalan di RSUD Haulussy seperti sinetron di televisi yang tidak ada habisnya, tetapi besambung terus. Kemarin mutasi empat dokter ke Umarela, dimana dalam kata akhir fraksi pada sidang paripurna penetapan APBD, seluruh fraksi meminta dikembalikan. tetapi ada lagi berita baru pasien ditelantarkan, dari hasil cek dokternya tidak ada, tidak bisa mengabadi karena SK yang dikeluarkan direktur tidak ada nama dokter tersebut, sehingga tidak bisa mengabdi karena mengabdi berdasarkan surat penugasan, contohnya dr. Jantung Zulkarnain Kadis Kesehatan, satu-satunya dokter jantung organik tidak ada namanya,”bebernya.

Kata Andi, persoalan yang terjadi RSUD Haulussy sangat kursial, karena kalau dokter tidak hargai atau tidak diberi tugas, pasti akan kabur, paling dekat RS silaom yang memiliki manajemen bagus. Namun jika dibiarkan terus menerus lama kelamaan RSUD haulussy tutup.

“Persoalan tidak habis-habis, sebagai wakil rakyat, harapan masyarakat kita bisa menyuarakan hal ini. Saya miris melihat kepala dinas dr. jantung sepesialis organik justru dipimpong sama bawahannya kepala UPT,”ungkap Andi.

Untuk itu, dirinya mendesak Dirut RSUYD Haulussy untuk merubah kembali SK KSM yang telah diterbitkan sebelumnya, dan mengisi kembali Dokter organik yang sangat dibutuhkan RSUD Haulussy dalam SK baru.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Maluku, dr. Zulkarnain mengutarakan keputusan direktur RSUD Haulussy nomor 445/130/1 tahun 2022 tentang keputusan KSN tahun 2022-2024 terkesan terburu-buru, karena ada banyak kesalahan.

Dicontohnya penyakit jantung dan pembuluh darah tetapi keluarnya spesialis penyakit dalam, patologi anatomi, terdapat dokter forensik, patologi klinik ada juga dokter radiologi. Kemudian satu-satunya Dokter bedah Tulang di RSUD Haulussy tidak juga ada namanya, begitu juga dokter mata.

“saya tidak tahu terburu-buru atau apapaun itu, saya rasa lucu apakah seorang direktur tidak mengoreksi surat tersebut. jadi seperti gado-gadi campur aduk,”cetusnya.

Zulkarnain mengaku, pada saat mengantongi surat tersebut, ia sudah menelpone direktur berulang kali untuk meninjau kembali surat dimaksud, tetapi tidak diangkat. Bahkan saat dipertemukan Gubernur, yang tadinya Direktur menjanjikan untuk merubah, namun belum juga dilakukan perubahan.

“Saya sudah lapor ke Gubernur, Plt Dirut tidak bisa diajak koordinasi, jadi rel-nya dengan dinas kesehatan sudah tidak ada kecocokan lagi,”pungkasnya.

Dilain sisi, Plt Dirut RSUD Haulussy dr. Justini Pawa mengaku persoalan yang terjadi hanyalah miskomunikasi.

“Konsep awal dokter yang tidak namanya dalam SK, semuanya ada. ini hanya miskomunikasi,”tandasnya.

Untuk itu, Pawa berjanji akan perubahan SK dimaksud untuk mewngisi nama dokter yang tidak ada namanya di SK sebelumnya.

“Nanti ada perubahan, tidak dimasukan saja,”Janji Pawa.

20 Januari, KIP Maluku Putus Sengketa Alat Bukti Perkara Korupsi SMA Tayando

Penulis
Andre Jarangga
-
0

Ambon, MALUKU.News – Komisi Informasi Provinsi Maluku akan menggelar sidang pembacaan putusan terhadap sengketa informasi yang diajukan Aziz Fidmatan selaku pemohon melawan badan publik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat, Kamis (20/1/2022).

Dalam hal ini, putusan atas status 2 dokumen surat perjanjian yang salah satunya digunakan sebagai alat bukti utama pada perkara korupsi pembangunan USB SMA Negeri Tayando Kota Tual oleh Kejaksaan Negeri Tual 2016 lalu hingga berujung vonis 2 tahun penjara yang diterima Fidmatan cs selaku panitia pembangunan.

Ketua KIP Maluku Mochtar Touwe kepada media ini telah memastikan jadwal sidang putusan atas kasus tersebut.

“Kamis (20 Januari 2022, red) sidang jam 10 pagi,” kata dia saat dikonfirmasi melalui
pesan singkat, Selasa (18/1/2022).

Sidang pembacaan putusan sendiri akan digelar di Pengadilan Negeri Ambon.

Perjuangan mantan Aparatur Sipil Negara Kota Tual, Provinsi Maluku Aziz Fidmatan dalam
mencari keadilan atas rekayasa terhadap kasus korupsi yang menimpa dirinya sejak 2012 lalu hingga berujung vonis penjara 2 tahun (2016 – 2018) dan pemberhentian tidak dengan hormat (2019) tidak pernah surut.

Mantan Kepala Dinas Perhubungan Kota Tual ini kemudian mengajukan sengketa ke peradilan Komisi Informasi (KI) Provinsi Maluku sejak awal 2021 guna mengungkap fakta atas keberadaan 2 alat bukti utama perkara korupsi SMA Tayando Tam Kota Tual.

Persidangan yang digelar di ruang sidang PN Ambon sejak Agustus hingga Desember 2021
dengan menghadirkan sejumlah dokumen, para saksi hingga pemeriksaan setempat dan
penyampaian kesimpulan merincikan secara jelas status 2 surat perjanjian yang
disengketakan itu.

Pertama, surat perjanjian yang ditandatangi Oktober 2008. Rujukannya bermula dari Surat
Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi Maluku No : 425.11/833/08 tertanggal 12
Oktober 2008, perihal Pembangunan USB SMA Negeri Tayando Tahun 2008.

Oleh Wali Kota Tual, kemudian dikeluarkan disposisi tertanggal 14 Oktober 2008 Nomor
Agenda : 949, Nomor Kode : 425-11 memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga setempat Saifudin Nuhuyanan untuk membentuk panitia yang diketuai Akib Hanubun dan Aziz Fidmatan sebagai Bendahara dan disahkan dengan SK Wali Kota Tual Nomor : 421.3/SK/28/2008 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru (PP-USB) SMA Kecamatan Tayando Tam Kota Tual TA 2008 tertanggal 15 Oktober 2008.

Panitia yang telah dibentuk ini kemudian diperintahkan ke Ambon untuk menandatangani surat perjanjian pembangunan USB SMA Tayando Tam pada minggu keempat Oktober 2008.

Fakta lainnya, PPK pada proyek ini sesuai bukti dokumen yaitu Syukur Moni.

Kedua, Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D) tertanggal 27 Juni 2008 Nomor:
03/PPPM.SMA/USB/2008.

Meski ditandatangani 27 Juni 2008 namun rujukannya mengacu pada berkas dokumen yang diterbitkan September dan Oktober 2008.

Diantaranya, Akib Hanubun yang baru diangkat sebagai ketua panitia pada Oktober 2008 namun di SP2D 27 Juni 2008 ini, Akib sudah menjabat sebagai ketua panitia. Kemudian pada SP2D 27 Juni 2028 ini juga tertera no. rekening panitia pembangunan SMA Tayando yang baru dibuka pada September 2008.

Fakta lainnya, PPK pada SP2D ini adalah B. A. Jamlaay.

Untuk diketahui, SP2D tertanggal 27 Juni 2008 inilah yang kemudian digunakan sebagai alat bukti utama oleh 9 orang Jaksa pada Kejaksaan Negeri Tual untuk memproses hukum 4 panitia pembangunan SMA Tayando Tual hingga berujung vonis 2 tahun penjara.

Perlu diketahui, Aziz Fidmatan telah melaporkan indikasi rekayasa ini ke Polres Malra
sejak 2018 lalu dengan Laporan Polisi No : STPL/183/VIII/2018/Maluku/ Res Malra.

Penyelidikan atas kasus yang dilaporkan Fidmatan masih berlangsung hingga saat ini. Hal
itu ditandai dengan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (SP2HP)
tertanggal 10 Oktober 2021.

Perlu diketahui, proyek swakelola pembangunan USB SMA Negeri Tayando Tual TA 2008
bersumber dari dua mata anggaran yaitu Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui Dana Block Grand Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi Maluku dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Tual melalui Dana Sharing sebesar 25 persen.

Total Dana APBN yang dikucurkan sebesar Rp1.24 Miliar dimana Rp910 juta diperuntukan bagi konstruksi. Sementara dana sharing Pemkot Tual adalah 25 persen sebesar Rp310 Juta.

Pengerjaan proyek USB SMA Tayando ini dimulai 2009 yang diawali dengan pembentukan panitia pembangunan oleh Pemerintah Kota Tual pada 2008.

Kemudian ditindaklanjuti dengan menandatangani perjanjian kerja sama (MoU) antara pihak Dinas dan Panitia Pembangunan pada Oktober 2008 di Ambon.

Singkatnya, dalam proses pengerjaan proyek tersebut menyisakan beberapa item seperti
rabat, WC dan saluran got yang belum rampung 100 persen karena terkendala kekurangan
anggaran.

Penyebabnya, Pemkot Tual tidak juga melakukan kewajibannya mencairkan dana sharing Rp310 juta sesuai perjanjian meski sudah dilakukan upaya permintaan oleh panitia.

Meski begitu, USB SMA Tayando Tam sendiri telah memberikan manfaat pada masyarakat
setempat sejak 2010 lalu hingga saat ini dengan menghasilkan lulusan beberapa angkatan dan kini diketahui banyak yang berhasil dalam karier baik sebagai ASN, pengusaha maupun
profesi lainnya.

Karena dana sharing tak kunjung-kunjung dicairkan, Panitia Pembangunan akhirnya merogoh kocek sendiri sebesar Rp171 juta lebih untuk menyelesaikan item tersisa pada 2015 lalu.

Anehnya, meski menggunakan uang pribadi demi menutupi ingkar janji Pemkot Tual yang tak kunjung mencairkan dana sharing Rp310 juta, panitia malah diperkarakan dengan tuduhan melakukan korupsi anggaran pembangunan USB SMA Negeri Tayando Kota Tual pada 2016 hingga berujung vonis 2 tahun penjara.

Parahnya lagi, hingga bebas dari penjara pada 2018 pun panitia bingung, uang negara mana yang dikorupsi karena anggaran pribadi mereka yang dipakai selesaikan sekolah.

Lebih apesnya lagi, setelah kembali aktif sebagai PNS, 2 mantan terpidana malah dipecat
Wali Kota Tual Adam Rahayaan merujuk pada SKB 3 Menteri.

Fidmatan kemudian mempersoalkan dokumen surat perjanjian (MoU) pada proyek pembangunan USB SMA Tayano Tual 2008 yang kemudian menjadi alat bukti utama dalam kasus yang menjeratnya.

Ia baru mengetahui adanya dokumen tersebut saat sidang atas kasus tersebut sudah
berlangsung di PN Tipikor Ambon.

Pasalnya, berdasarkan bukti dokumen dan fakta-fakta yang dimiliki Fidmatan bahwa
pengerjaan pembangunan USB SMA Tayando Tual mengacu pada MoU yang diterbitkan bulan Oktober 2008.

Anehnya, saat proyek ini diperkarakan ke Kejaksaan Negeri Tual pada 2012 lalu hingga
kemudian inkrah 2016, alat bukti utama MoU yang digunakan para Jaksa untuk menjerat
panitia pembangunan adalah terbitan Juni 2008.

Tak terima atas indikasi rekayasa kasus hukum yang dialaminya, Fidmatan langsung mengambil langkah.

Dengan mengacu pada sejumlah dokumen penting yang ia miliki, Fidmatan kemudian mengajukan sengketa ke KIP Maluku guna mendapatkan kepastian hukum atas keberadaan 2 dokumen dimaksud.

Pasalnya, surat perjanjian terbitan 27 Juni 2008 ini digunakan oleh tim Jaksa Kejaksaan
Negeri Tual dalam memproses perkara korupsi pembangunan USB SMA Tayando.

Meski telah dibantah dalam persidangan terkait MoU dimaksud, namun para Hakim tak
bergeming dan tetap memutus hukuman penjara selama 2 tahun potong masa tahaan.

Para Hakim pengadil dalam perkara ini akhirnya terbukti telah melanggar kode etik dan
perilaku hakim saat memutus perkara Nomor : 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb dan Nomor :
08//Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Sidang Pleno Komisi Yudisial RI, bertempat di Jakarta pada hari Rabu, 8 April 2020 dan
Senin, 13 April 2020 masing-masing dihadiri 7 orang anggota KY RI sebagaimana petikan
putusan yang diterima media ini, memutuskan hakim atas nama,

1. Alex T. M. H. Pasaribu, SH, MH (jabatan saat ini sebagai Wakil Ketua PN Sibolga)

2. R. A. Didi Ismiatun, SH, M.Hum (Hakim PN Ambon)

3. Edy Sepjengkaria, SH, CN, MH (Hakim Ad Hoc Tipikor PN Ambon)

Terbukti melanggar angka 8 dan 10 Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/V/2009/-02/SKB/P.KY/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim jo. Pasal 12 dan Pasal 14 Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/SKB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Adapun sanksi yang diterima para “Wakil Tuhan” ini mulai dari teguran tertulis hingga
penghentian gaji selama satu tahun.

Angka 8 dan 10 sebagaimana poin yang dilanggar Hakim perkara SMA Tayando 10 mengutip Keputusan Bersama Ketua MA RI dan Ketua KY RI Nomor 047/KMA/SKB/V/2009/-02/SKB/P.KY/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yaitu : Berdisiplin Tinggi (poin 8) dan Bersikap Profesional (poin 10).

Petikan putusan diterima terpidana pada 31 Agustus 2020.

Beri Bantuan di Sepa-Tamilouw, Gubernur Maluku Minta Hentikan Konflik

Penulis
Andre Jarangga
-
0

Ambon, MALUKU.News – Gubernur Maluku Murad Ismail, Selasa (18/1/2021), menyerahkan bantuan sembako dan tali kasih kepada masyarakat Negeri Sepa dan Tamilouw, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah.

Pemberian sembako dan tali kasih ini berlangsung di masing-masing negeri, pasca konflik
yang terjadi beberapa waktu lalu.

Di Negeri Sepa, Gubernur memberikan bantuan beras sebanyak 5 ton, yang diterima Raja Asgar Amahoru secara simbolis.

Tak hanya sembako, mantan Dankor Brimib Polri ini juga menyerahkan bantuan Rp150 juta bagi 15 warga korban penebangan tanaman (600 pohon) yang diterima Kepala Dusun Rohua.

Di Negeri Tamilouw, Gubernur juga memberikan bantuan beras sebanyak 5 ton. Beras ini
diterima Penjabat Negeri, Rajak Pawae secara simbolis.

Gubernur juga menyerahkan bantuan berupa santunan Rp10 juta bagi 1 warga meninggal dunia yang diterima istri almarhum serta santunan Rp1,5 juta/orang untuk warga luka-luka
sebanyak 29 orang.

Gubernur dalam arahannya mengatakan, agama, suku, ras dan adat istiadat merupakan kekayaan yang tak ternilai. Hal ini merupakan modal utama pembangunan.

Agama jelas dia, menganjurkan perdamaian, suku menampakan kesetiakawanan, ras
menggambarkan kebersamaan dan adat istiadat mewujudkan tata susila kehidupan.

Karena itu, harap Gubernur, perlu menempatkan agama, suku, ras dan adat istiadat dalam
bingkai kebhinekaan.

“Saya cuma mau mengingatkan, berhentilah bermusuhan, berkelahi dengan sesama dan
sebagainya. Dan bagi umat Islam, kebetulan kurang dari 70 hari lagi, kita memasuki bulan
Ramadhan,” pintanya.

Gubernur pun menyampaikan beberapa pesan penting saat berada di Kedua negeri.

Ia menghimbau agar, konflik sosial yang sering terjadi antar kampung/desa dalam wilayah
Provinsi Maluku, lebih disebabkan oleh emosi sesaat tanpa perhitungan.

“Kondisi ini merupakan potensi negatif yang harus dihilangkan, karena berdampak pada
kesengsaraan yang akan dialami masyarakat. Dan di sisi lain, tidak ada konflik yang bisa
memberikan kebahagiaan,” kata gubernur mengingatkan.

Masalah ego tidak ada artinya.

“Jadi, saya minta sama bapak raja (Penjabat Negeri Tamilouw dan Raja Sepa) harus mengajak masyarakatnya jauh dari konsumsi minuman keras. Saya ingatkan, karena sayang kepada kalian,” ujar Gubernur.

Ia juga meminta pemuka agama, tetua adat, saniri negeri, tokoh agama, tokoh masyarakt,
tokoh pemuda dan perempuan di kedua negeri untuk mewaspadai informasi bohong (Hoax).

“Sudahi perselisihan. Kedepankan asas persaudaraan, menahan diri, menyerahkan kendali
keamanan kepada pihak berwajib untuk berkontribusi positif membantu aparat keamanan,”
imbau Gubernur.

Dikatakan, saat konflik yang terjadi di Negeri Sepa dan Tamilouw beberapa waktu lalu),
dirinya sedang bertugas di Jakarta.

“Saat itu, Istri saya WA ke saya terkait kejadian ini. Saya sampaikan setiba di Ambon,
kita bawa bantuan kesana., karena ada yang luka, ada yang korban, sehingga kita berikan
kebahagiaan, sedikit tali kasih,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Gubernur pun menyampaikan ungkapan terima kasih kepada Forkompinda Kabupaten Maluku Tengah beserta seluruh lapisan masyarakat atas kerjasama dalam penanganan konflik sosial.

“Saya minta, mudah-mudahan kali yang pertama dan terakhir, saya datang di negeri ini
(Kedua negeri), kejadian tidak penting ini tidak terulang lagi. Kalau masih ada konflik,
mungkin saya tidak akan pernah datang kesini lagi. Kalau hal-hal begitu terjadi, yang rugi
siapa? Kita juga yang rugi. Tidak ada untungnya. Kalau kalian pengen saya dan istri sayang
sama kalian dan sebaliknya, tolong hiduplah dengan rukun agar kondisi dan situasi Maluku
selalu aman dan damai,” pintanya lagi.

Sementara itu salah satu warga Negeri Sepa, Hasan (30) yang ditemui menyambut baik
kehadiran Gubernur ke negeri mereka.

Baginya, kunjungan orang nomor satu di Maluku ini, selain bisa melihat secara dekat
kondisi warga sekaligus bersilaturahmi dengan masyarakat setempat.

Ia pun berharap, kunjungan Gubernur menjadi pintu rekonsiliasi internal bagi kedua negeri.

“Tentunya tujuan bapak Gubernur di sini untuk memperbaharui hubungan pada perdamaian yang harmonis dan baik. Mengingat, kondisi masyarakat Maluku yang majemuk berpotensi menimbulkan konflik. Namun, dengan adanya Pela Gandong, rukun kompak dan persaudaraan antar umat beragama, berikhtiar dan bekerja keras untuk memajukan negeri maka kerukunan bisa dibentuk,” harap Hasan.

Turut mendampingi, isteri Gubernur Widya Pratiwi Murad Ismail, Plh. Sekda Maluku Sadli Ie
dan sejumlah pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.

Dari kedua Negeri dihadiri Raja Negeri Sepa, Asgar Amahoru dan jajaran, Penjabat Negeri
Tamilouw, Rajak Pawae beserta jajarannya.

Ketua DPRD Maluku Imbau Warga Aboru-Hulaliu Tetap Menahan Diri

Penulis
Redaksi Maluku
-
0

Ambon, MALUKU.News – Konflik antar kampung di Maluku masih terus terjadi di Maluku, terkhususnya di wilayah Kabupaten Maluku Tengah. Sebelumnya Sepa-Tamilouw, Tuhaha-Ihamahu, baru-baru ini Hulalui-Aboru, Kecamatan Pulau Haruku.

Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury menghimbau kepada masyarakat bertikai, baik itu Hulalui maupun Aboru untuk menahan diri.

“Semua persoalan bisa diselesaikan dengan baik tanpa ada kekerasan. Kita harus menghindari hal-hal yang dapat merugikan secara bersama, baik diri sendiri, keluarga, desa atau masyarakat setempat,”harapnya di Ambon, Senin (17/01/2022).

Wattimury juga mendesak aparat keamanan baik Kepolisiam maupun TNI untuk menindak tegas pelaku yang membuat sampai terjadi perkelahian orang basudara.

“Polisi harus bergerak cepat, mencari titik persoalan. Kalau ada pihak-pihak tertentu segera diambil upaya hukum,”tandasnya.

Dalam kunjungan Kapolda di DPRD Maluku beberapa waktu lalu, Pihaknya juga telah meminta agar polisi hadir dan menerapkan hukum sehingga orang tidak lagi seenaknya atau mencoba untuk mengambil langkah dengan melakukan hal-hal bertentangan dengan hukum.

“Kalau hukum ini cepat digerakan maka secara otomatis konflik antar desa tdk akan terjadi,”ujarnya.

Wattimury menambahkan, kepada Pangdam, dirinya juga sudah meminta secepat mungkin membantu kepolisian menjaga ketentraman dalam msyarakat.

“Karena tidak ada untuk sedikitpun konflik antar masyarakat ini kita tinggalkab begitu saja, tetapi harus dihentikan,”pintanya.

Silaturahmi Ke DPRD Maluku, Pangdam XVI Pattimura Terima Banyak Masukan

Penulis
Redaksi Maluku
-
0

Ambon, MALUKU.News – Dua minggu pasca dilantik, Pangdam XVI Pattimura Mayjen TNI Richard Tampubolon gencar melakukan kunjungan guna mempererat kerjasama diantara Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Setelah sebelumnya Kapolda, kali ini Pangdam melakukan kunjungan kerja di Kantor DPRD Maluku, senin (17/01/2022).

Kedatangan Pangdam XVI Pattimura Mayjen TNI Richard Tampubolon didampingi Danrem 151/Binaiya Arnold Ritiauw, disambut Ketua DPRD Maluku Lucky Wattimury, Wakil Ketua DPRD Maluku, Melkianus Sairdekut dan Azis Sangkala, Ketua Komisi II Saoda Tethool, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Benhur Watubun, Ketua Fraksi Golkar Anos Yermias.

Usai pertemuan di ruang kerja Ketua DPRD Maluku, Pangdam XVI Pattimura mengatakan kunjungan ke pimpinan dan anggota DPRD Maluku dalam rangka mempererat kerjasama, koordinasi dan kolaborasi yang baik dalam membangun Maluku yang aman, kondusif dan sejahtera.

“Tadi saya mendapat masukan yang sangat luar biasa, konstruktif dan ini akan dijadikan masukan untuk ditindaklanjuti, sehingga kedepan Kodam XVI Pattimura tetap sebagai pelindung dan perekat bangsa, serta program mutiara Pattimura, untuk meningkatkan toleransi, kebhinekaan, peningkatan sumber daya manusia, serta kesjahteraan rakyat Maluku,”tuturnya.

Disingung dua persoalan utama yang sering terjadi di Maluku, yaitu tanah dan Kamtibmas, menurut Pangdam kedua hal dimaksud tetap akan menjadi perhatian serius TNI, bekerjasama dengan TNI, pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat lainnya sehingga secara perlahan dapat teratasi.

“Kita akan memegang teguh tugas pokok TNI dan kita siap melakukan pendampingan untuk terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat di Maluku,”tegasnya.

Dijelaskan Pangdam, hal lain yang juga menjadi perhatian serius terkait Kuota penerimaan TNI baik itu tamtama maupun bintara. Dirinya mengakui, putra-putri Maluku yang mengabdi di TNI sudah cukup banyak.

“Hal ini dibuktikan dari 300 orang yang sementara mengokuti pendidikan Tamtama, 80 persen diantaranya merupakan putra-putri asli Maluku. Begitu juga Bintara, dari 160 orang yang sementara mengikuti pendidikan pertama 90 persen juga merupakan putra-putri Maluku. Hal itu membuktikan putra-putri asli Maluku tetap menjadi prioritas dalam penerimaan TNI,” ungkapnya.

Terkait pembentukan Kodim, Menurut Pangdam hal itu perlu dilakukan, mengingat rentang wilayah Maluku yang terdiri dari pulau-pulau 7,6 persen dan 92,4 persen lautan.

“Karena rentang kendali terlalu jauh, jadi beberapa analisa, memang ada beberapa harus ada kodim, karena jika terjadi nganguan Kamtibmas maupun bencana dan persoalan lain, sudah ada komandan satuan dan personil TNI terdepan, baik sebagai pemcegah awal atau penindak awal pada persoalan yang muncul di daerah tersebut,”pungkasnya.

Sementara Ketua DPRD Maluku Lucky Wattimury mengatakan dalam pertemuan bersama Pangdam, ada beberapa persoalan dibahas, diantaranya Kamtibmas yang kini terjadi antara desa di beberapa wilayah.

“Kita minta untuk dibantu Pangdam bersama kepolisiain meredam konflik yang kecil, jangan lagi berkembang menjadi besar,”pintanya.

Wattimury katakan, selain itu kouta penerimaan TNI, sesuai penjelasan Pangdam bahwa anak daerah yang direkrut menjadi abdi negara sudah cukup banyak.

“Ini suatu hal positif, kami berharap hal-hal ini bisa diperhatikan lagi,”ucapnya.

Menurut Wattimury, berkaitan pembentukan Kodim perlu dilakukan, selain berdampak penambahan kuota penerimaan TNI, juga melakukan penanganan kamtibmas secara langsung. Tak hanya itu, terdapat juga program yang sementara dirintis Pangdam “Mutiara Pattimura”, program bernuansa kemajemukan dan kemamusiaan.

“Kami berharap program itu bisa menyentuh langsung kepada masyarakat, apalagi ditengah konflik antar desa. Bagimana TNI bisa hadir dan memberikan edukasi kepada masyarakat sehingga konflik seperti itu tidak lagi terjadi di waktu yang akan datang,”pungkasnya.

DPRD Maluku Akui Kerja RSUD Haulussy Amburadul

Penulis
Redaksi Maluku
-
0

Ambon, MALUKU.News – Insiden ditelantarkannya pasien jantung, dampak dari kebijakan sepihak Direktur Utama (Dirut) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. M. Haulussy, Ambon, minggu (16/01/2022), disikapi langsung DPRD Maluku.

Anggota Komisi IV DPRD Maluku, Andi Munaswir, dikonfirmasi di Ambon, Senin (17/01/2022), menyesali peristiwa ditelantarkannya pasien jantung di RSUD Haulussy. Untuk itu, pihaknya akan meminta pertanggungjawaban pihak RSUD Haulussy terhadap persoalan dimaksud.

“Kita sudah agendakan pemanggilan Dinkes dan RSUD Haulussy terkait hutang piutang pihak Farmasi. Sekalian nanti saya tanyakan untuk meminta pertanggungjawaban Dirut,”ungkapnya.

Andi mengakui, manajamen RSUD Haulussy saat ini amburadul. Hal itu dibuktikan dalam rekomendasi yang nantinya akan disampaikan kepada Gubernur dalam rapat paripurna nantinya.

“Banyak sekali persoalan disana, Memang manajemen di Haulussy nih amburadul,”tandasnya

Andi mengakui, dalam rekomendasi dimaksud juga meminta Gubernur untuk mengevaluasi kinerja Plt Dirut RSUD Haulussy.

“Untuk desakan evaluasi terhadap kinerja Dirut RSUD Haulussy dengan sendirinya sepertinya ada,”pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, peristiwa ini saat puluhan pasien jantung mendatangi RSUD Haulussuy untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.

Namun kedatangan pasien didominasi usia lanjut dari pukul 07.00-11.00 WIT tidak mendapatkan pelayanan kesehatan apapun.

DPRD Maluku Berinisiatif Gandeng Kabupaten/Kota Rumuskan Perjuangan ke Pempus

Penulis
Redaksi Maluku
-
0

Ambon, MALUKU.News – Wakil Ketua DPRD Maluku, Melkianus Sairdekut menyatakan pihaknya berinisiatif untuk bersama-sama DPRD Kabupaten/kota termasuk Bupati/Walikota dan Gubernur untuk merumuskan perjuangan ke pemerintah pusat (Pempus).

“Dalam rapat paripurna banyak anggota dewan melakukan autokritik kepada diri sendiri terkait kerja di tahun 2021. Dengan harapan kedepan kerja DPRD Maluku harus lebih baik, tersistematis dan mengakomodasi seluruh kepentingan masyarakat, walaupun masih ditengah situasi pandemi Covid-19. Kurang lebih banyak evaluasi yang dilakukan oleh rekan-rekan anggota DPRD terkait kerja dewan,”ungkapnya di Ambon, Senin (17/01/2022).

Dijelaskan Sairdekut, masukan yang disampaikan agar DPRD Maluku mengambil insiatif untuk mengkonsolidasikan seluruh DPRD kabupaten/kota bersama kepala daerah untuk merumuskan langkah perjuangan ke pusat, dalam hal ini Lumbung Ikan Nasional (LIN), Ambon New Port dan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kepulauan.

“LIN, Ambom New Port, RUU Kepulauan, yang sudah beberapa tahun ini masuk di program legislasi nasional tetapi sampai hari ini tidak kunjung dibahas pemerintah pusat, DPR dan DPD RI. Bahkan RUU kepualau sudah masuk program prioritas belum kunjung disahkan,”bebernya.

Menurut Sairdekut, seluruh upaya perjuangan itu perlu dilakukan secara bersama-sama, bukan hanya menjadi ansi Pemda dan DPRD Provinsi semata tetapi melibatkan seluruh kepentingan yang ada di kabupaten/kota.

“Itu yang memotivasi DPRD provinsi, sekiranya merumuskan konsolidasi, gagasan dan tindakan ke pempus, tidak lagi dilakukan sendiri-sendiri,”pungkasnya.

Malra Dukung Gubernur Murad Ismail Pimpin KONI Maluku

Penulis
Andre Jarangga
-
0

Langgur, MALUKU.News – Dukungan kepada Gubernur Murad Ismail sebagai kandidat Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Maluku terus mengalir.
Kali ini datang dari Bupati M. Thaher Hanubun atas nama KONI Maluku Tenggara.

Pernyataan dukungan tersebut disampaikannya dalam keterangan pers yang disampaikan kepada awak media di kantor Bupati setempat, Kamis (17/1/2022).

“Dalam kelaziman sebuah organisasi, baik publik, organisasi manapun termasuk organisasi
olahraga, proses regenerasi dan pembenahan kelembagaan menjadi hal yang biasa, karena
berkenaan dengan rentang waktu dan masa jabatan yang telah ditetapkan,” terangnya.

Salah satu organisasi yang berperan penting dalam pembinaan olahraga di Provinsi Maluku
adalah KONI Maluku yang menurut rencana kepengurusan yang dipimpin oleh Ketua Umum Prof. Dr. Toni Pariela akan segera berakhir.

Dan sesuai dengan AD/ART, KONI Kabupaten/Kota memiliki hak suara dalam rangka pencalonan Ketua Umum KONI Maluku yang baru, dan dari beberapa informasi, yang diperoleh baik melalui surat resmi dan melalui media cetak dan elektronik, bahwa terdapat beberapa kandidat yang akan maju dalam pencalonan sebagai Ketua Umum KONI Maluku.

“Kemudian, secara resmi formulir dukungan terhadap kandidat yang diusung telah kami terima beberapa waktu yang lalu,” lanjutnya.

Menurut Bupati Thaher, siapapun orang tentu memiliki kapasitas dan hak untuk maju sebagai Calon Ketua Umum dengan memperhatikan syara-syarat yang telah ditentukan.

Hal yang terpenting adalah seorang Ketua Umum KONI Maluku adalah sosok yang dinilai mampu membangkitkan semangat dan kejayaan prestasi olahraga Maluku, baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional.

Olehnya itu, KONI Malra berdasarkan beberapa kirteria penilaian, serta pertimbangan
komitmen pembangunan olahraga di Provinsi Maluku, menilai Murad Ismail yang tepat.

Pria yang saat ini menjabat sebagai Gubernur provinsi 1000 pulau ini diyakini mampu
membawa prestasi olahraga Maluku semakin maju.

“Melalui kesempatan ini secara terbuka, saya menyampaikan dukungan KONI Malra atas
pencalonan beliau pada pelaksanaan MUSPROV KONI Maluku yang akan segera digelar,”
tegasnya.

Tiga Hal Ini Jadi Fokus Utama Mitchiel Tasaney

Penulis
Redaksi Maluku
-
0

Ambon, MALUKU.News – Mitchiel Frits Leonard Tasaney berkomitmen untuk memperjuangkan nasib masyarakat yang masih tertinggal di Kabupaten Buru-Buru selatan.

Komitmen itu disampaikan Tasaney usai dilantik sebagai Anggota DPRD Provinsi Maluku sisa masa jabatan 2019-2024, menggantikan Almarhumah Murniaty Hentihu, oleh ketua DPRD Lucky Wattimury, di baileo rakyat, karang panjang Ambon, Jumat (14/01/2022).

Tasaney katakan, salah satu yang perlu diperjuangkan ialah infrastruktur yang sampai saat ini masih sangat tertinggal di bumi Bupolo dan Lolik Lalin Fedak Fena.

“Seperti yang teman-teman semua tahu disini bahwa disana itu kan tertinggal sekali, jalan dan yang lain-lain sangat masih tertinggal. Jadi saya hadir disini untuk memperjuangkan itu,” ujarnya.

Tasaney menambahkan, selain infrastruktur, masalah Listrik dan Komunikasi (jaringan) juga menjadi perhatiannya.

“Di waktu sisa periode ini, beta (saya) harap bisa memperjuangkan nasib dari masyarakat yang masih jauh tertinggal dari daerah lainnya,”tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Misel Tasaney dilantik berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian nomor 161.81-5881 tahun 2021.

1...269270271...291Halaman 270 dari 291