Beranda blog Halaman 269

Bentrok Kariuw – Ory, Gubernur : Hentikan Konflik, Jangan Terpancing Isu Provokatif

0

Ambon, MALUKU.News – Gubernur Maluku, Murad Ismail mengimbau agar warga Desa Kariuw dan Ory di Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, untuk menahan diri dan tidak terpengaruh dengan isu-isu provokasi.

Ia meminta warga kedua desa menghentikan konflik kekerasan karena hanya merugikan kedua belah pihak.

Imbauan tersebut disampaikan Gubernur, menyusul bentrok yang terjadi antara kedua desa bertetangga itu, Rabu (26/1/2022).

Dia menegaskan, konflik yang terjadi jangan sampai digiring ke persoalan SARA karena itu hanya kesalah-pahaman terkait batas ulayat.

“Saya minta warga kedua desa itu bisa menahan diri, dan jangan terprovokasi,” kata Gubernur kepada pers, Rabu (26/1/2022).

Gubernur meminta agar warga segera menghentikan kesalah-pahaman yang terjadi dengan kekerasan karena semestinya dapat diselesaikan secara kekeluargaan, tanpa harus memakan korban jiwa dan harta benda hanya karena tidak mampu menahan diri dan mudah terpicu emosi sesaat.

“Karena itu, saya minta pertikaian ini dihentikan karena tidak ada yang diuntungkan, bahkan akan merugikan banyak pihak. Konflik di mana pun tak membawa keuntungan bagi siapa pun,” katanya tegas.

Menurutnya, kondisi ekonomi daerah yang sedang tumbuh positif saat ini, perlu didukung dan dimanfaatkan semua komponen untuk menggenjot laju pembangunan di berbagai bidang termasuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Mantan Komandan Korps Brimob Polri ini meminta agar warga Kariuw dan Ory tidak memperpanjang perselisihan yang terjadi, dan sebaliknya membangun perdamaian dan persaudaraan yang sejati.

“Percayakan penyelesaian pertikaian ini kepada aparat kepolisian dan TNI untuk menanganinya,” tandasnya.

Dirinya meminta tokoh masyarakat dan pemuka agama untuk ikut berperan membangun dialog dan komunikasi dalam penyelesaian sengketa yang terjadi, sekaligus mengajak masyarakat untuk bersatu dan hidup damai dalam persaudaraan sejati.

Lebih lanjut, Gubernur juga meminta agar masalah ini tidak melebar ke daerah lain, karena itu masyarakat harus dapat meningkatkan kewaspadaan dan tidak terpengaruh dengan isu provokasi yang dihembuskan pihak-pihak tidak bertanggungjawab.

“Saya harap konflik di Pulau Haruku dapat segera dilokalisir, dan tidak meluas. Semua pihak harus bisa menahan diri, tidak memperkeruh situasi, dan menyerahkan pada pihak keamanan untuk mengambil langkah-langkah yang memadai juga terukur dalam memulihkan situasi,” tandasnya.

Sementara itu, bentrokan yang terjadi telah menyebabkan sebagian rumah warga hangus terbakar.

Hingga kini, aparat TNI dan kepolisian masih terus bersiaga di perbatasan kedua desa yang bertetangga itu untuk meredam bentrokan yang terjadi.

Satu SST TNI dan Polri Dikerahkan Amankan Konflik Kariuw – Ori

0

Ambon, MALUKU.News – Sebanyak Satu Satuan Setingkat Peleton (SST) Brimobda Polda Maluku dan Satu SST BKO PAM Rahwan TNI Arhanud dikerahkan untuk mengamankan konflik antara negeri tetangga Ori – Kariuw, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah.

Kasubag Humas Polresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease, Iptu Izack Leatemia menyatakan, seluruh pasukan baik TNI dan Polri telah bertolak dari Dermaga Sped Boat Mamokeng menuju Pulau Haruku.

“Sekitar Pukul 09.45 Wit menggunakan 2 buah Kapal Polairud Polda Maluku dan 2 Buah Speed Boat mengangkut satu SST Brimobda Polda Maluku, satu SST BKO Pam Rahwan TNI Arhanud,”ungkapnya di Ambon, Rabu (26/01/2022).

Leatemia menambahkan, aparat gabungan itu dipimpin Kapolresta P. Ambon & P. P Lease Kombespol Raja Arthur L.Simamora, bersama Dandim 1504/ Ambon, serta Danyon BKO Pam Rahwan Arhanu.

Sekedar diketahui, konflik sosial Ori – Kariuw terjadi menyusul terjadinya pembacokan terhadap salah satu pemuda Kariuw, Junaedi Leatomu di Ori, sekira pukul 18.15 Wit, Selasa (25/1/2022).

Pasca terjadinya pembacokan, berselang 10 menit sempat terdengar ledakan bom tepatnya pukul 18.25 Wit, menyebabkan terjadinya konsentrasi massa.

Akhirnya RUU Daerah Kepulauan Masuk Prolegnas Prioritas 2022

0

Ambon, MALUKU.News – Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI telah memutuskan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan masuk dalam salah satu proyek legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2022.

“RUU Daerah Kepulauan awal diusulkan DPD-RI sejak 2017, dan oleh DPR-RI pada 2022 diputuskan masuk Prolegnas prioritas,” kata Ketua Tim Baleg DPR-RI Hendrik Lewerisa, di Ambon, Selasa (25/01/2022).

Menurut Lewerisa, keberadaan RUU tersebut telah masuk prolegnas pada 2021, tetapi tidak pernah dibahas, sehingga diangkat dan dimasukkan kembali menjadi Prolegnas Prioritas di 2022.

“Saat ini RUU ini sudah masuk dalam Prolegnas prioritas untuk dibahas pada 2022. Kebetulan dalam pembahasan DPD – RI juga mengusulkan RUU Kepulauan dan Bumdes,” ujarnya saat berkunjung ke Ambon bersama sejumlah anggota DPR-RI untuk menyosialisasikan 40 RUU Prolegnas Prioritas 2022 kepada jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku.

Dijelaskan Lewerisa, setiap kunjungannya ke daerah dengan karakteristik kepulauan seperti Maluku, selalu mendapat pertanyaan dari berbagai pihak soal nasib RUU Daerah Kepulauan. Karena itu, dirinya berharap, RUU itu dapat disahkan sebagai bentuk keberpihakan untuk pembangunan daerah berbasis kepulauan seperti Maluku dan sembilan provinsi lainnya.

“Sosialisasi Prolegnas bertujuan agar masyarakat bisa mengetahui rencana pembentukan RUU yang akan mengatur kehidupan mereka, termasuk proses perjuangan hingga penetapan RUU menjadi undang-undang,” katanya.

“Melalui sosialisasi ini kita berharap masyarakat dapat memberikan masukan. Dengan begitu, setiap RUU yang akan ditetapkan menjadi undang-undang senantiasa mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat,”katanya lagi.

wagub maluku MN
Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Nataniel Orno

Sementara itu, Wakil Gubernur (Wagub) Maluku Barnabas Nataniel Orno saat memimpin sosialisasi tersebut, sempat meminta penjelasan tentang kelanjutan RUU Daerah Kepulauan.

“Nenek moyang kami pelaut. Yang menghubungkan kami di Maluku, 92 persen lebih bukan darat, tetapi laut menghubungkan kami,” tegasnya.

Wagub juga meminta RUU Daerah Kepulauan tidak hanya menjadi perjuangan anggota DPR-RI dari Maluku dan sembilan provinsi lainnya tetapi seluruh anggota di parlemen.

“Tolong kalau bisa RUU ini menjadi perjuangan seluruh pimpinan dan anggota wakil rakyat di Senayan. Tidak hanya menjadi perjuangan anggota DPR Dapil Maluku, wakil kami hanya empat orang sehingga mungkin tidak mempengaruhi kebijakan nasional,” pungkasnya.

DPRD Maluku Ingatkan Pemda Dan Satgas Antisipasi Naiknya Kasus Omicron

0

Ambon, Malukupost.com – Tren kasus Covid-19 varian Omicron terus menunjukan peningkatan di sejumlah daerah besar di pulau jawa, salah satunya Jakarta tercatat 1.313 kasus. Varian baru itu bisa saja menyebar ke seluruh daerah yang memiliki akses langsung dengan ibukota negara, salah satunya Maluku.

Wakil Ketua DPRD Maluku, Melkianus Sairdekut mengingatkan Pemerintah Daerah (Pemda) maupun satuan tugas (satgas) penanganan Covid-19 Provinsi maupun kabupaten untuk melakukan langkah antisipasi untuk mencegah masuknya varian dimaksud.

“Dengan adabya trend kenaikan kasus covid-19 dalam hal ini omicron di jakarta, namun dengan kondisi Maluku hari ini kita berharap Satgas Provinsi dan Kabupatem/kota harus tetap mengiktiarkan untuk antisipasi kasus-kasus yang tidak kota kehendaki di provinsi ini,”ujarnya di Ambon, Senin (24/01/2022).

Sairdekut menambahkan, upaya yang perlu dilakukan yaitu gencar melakukan himbauan kepada seluruh masyarakat, dan mengawasi masuk keluar orang di Maluku baik melalui transportasi udara maupun laut

“Hal ini mesti menjadi perhatian serius, jangan sampai hal yang tidak kita inginkan bersama terjadi Maluku,”ungkapnya.

Gubernur Murad Dibuat Terpesona Saat Kunjungi PT Bomar Makassar

0

Makassar, MALUKU.News – Kepastian kunjungan kerja Gubernur Maluku Murad Ismail ke PT Bogatama Marinussa (Bomar) di kawasan industri Makassar, Sulawesi Selatan akhirnya terjawab sudah.

Sebelumnya kunker ini tertunda akibat padatnya jadwal orang nomor satu di negeri 1000
Pulai itu, sejak tiba di Kota Angin Mamiri, Jumat (21/1/2022) pekan lalu.

Rilis Dinas Kominfo Provinsi Maluku menyebutkan, kunker ke PT Bomar sebenarnya sudah
terjadwal pada Sabtu (22/1/2022), namun karena padatnya jadwal Gubernur Maluku sehingga rencana tersebut baru terlaksana pada Senin (24/1/2022).

Ditemani Ketua Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Maluku Hadi Basalamah, SE, Gubernur Murad dan rombongan diterima langsung CEO PT Bogatama Marinussa, Tigor Chendarma.

Pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan itu, Gubernur dibuat terpesona akibat kemajuan dan kehebatan PT Bomar di bidang usaha yang digelutinya.

Kata Gubernur, majunya sebuah perusahaan karena selain leadership yang profesional dan
terkelola dengan baik, juga dukungan tim kerja yang solid, termasuk produktivitas hasil
yang terukur serta tentu memiliki jaringan bisnis yang luas, sudah barang tentu perusahaan ini bisa melayani konsumen dengan sepenuh hati.

“Saya kira ini kunci keberhasilannya termasuk target capaian yang ditetapkan dengan baik,” ujarnya.

Berdiri sejak 1980, PT Bomar kini menjadi salah satu pemain utama di bisnis pengolahan dan sekaligus eksportir udang dari kawasan Indonesia Timur, tepatnya kota Makassar.

Perusahaan ini terjun dalam bisnis budidaya dan pembenihan udang (hatchery) khususnya
udang windu dan udang vannamei.

Proses usaha yang berjalan panjang dan berliku ini dilakukan sampai pada 2001 sebelum
akhirnya PT Bomar memilih fokus di industri pengolahan udang dan melakukan ekspor ke
beberapa negara maju seperti Jepang, Amerika serikat, serta sejumlah negara besar di
kawasan Eropa.

Akibat kepiawaiannya dalam bisnis ini, kabar teranyar menyebutkan PT Bomar kini telah
menguasai 40 persen pasar siap saji di Jepang dengan kapasitas produksi hatchery udang
mencapai 8 miliar ekor benur per tahun.

PT Bomar sendiri mempekerjakan lebih dari 1000 karyawan, belum termasuk pegawai di
sejumlah perusahaan cabang.

Dalam pertemuan yang berlangsung hampir 2 jam itu, CEO Tigor Chendarma mengaku bangga dengan kunker mantan Dankor Brimob Mabes Polri serta berjanji akan mendukung Pemda Provinsi Maluku dalam pengembangan industri pengolahan ikan khususnya udang, mengingat potensi perikanan di Maluku yang sangat luas dan besar.

Hadirnya industri perikanan di negeri Raja-raja itu, kata Tigor, tentu akan memberikan
dampak ekonomi yang sangat besar dan sudah pasti akan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.

“Saya tertarik dengan Maluku karena itu ke depan kami akan melakukan kerjasama antara
perusahaan ini dengan Pemerintah Provinsi Maluku, terutama dalam hal pembenihan dan
penyediaan benur udang, peningkatan SDM khususnya pembudidaya udang dan transfer
teknologinya mendukung pengembangan perikanan budidaya udang dan pengolahannya di negeri raja-raja itu,” tandasnya.

Sidang Putusan : Majelis KI Maluku Kabulkan Seluruh Permohonan Aziz Fidmatan

0

Ambon, MALUKU.News – Perjuangan pemohon Aziz Fidmatan dalam mencari keadilan akhirnya berbuah manis.

Majelis Komisioner Informasi (KI) Provinsi Maluku dalam amarnya mengabulkan seluruh
permohonannya atas status alat bukti Surat Perjanjian (MoU) USB SMA Negeri Tayando Kota Tual yang digunakan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tual untuk menghukum dirinya dan 3 orang lainnya selaku panitia pembangunan fasilitas pendidikan tersebut.

Tak hanya kurungan bui, Fidmatanpun rela harus kehilangan status ASN-nya akibat dampak dari penggunaan dokumen MoU dimaksud.

Amar putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Ambon, Kamis (20/1/2022).

“Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya,” tegas Ketua Majelis KI Maluku, Richard
Sipahelut saat membacakan amar putusan dalam sidang yang dimulai pukul 11.00 Wit.

Majelis KI Maluku juga menyampaikan kepada pemohon dan termohon yang diwakili Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Husein, S.Pd untuk dapat mengajukan upaya hukum banding terhitung 14 hari sejak putusan dibacakan.

Majelis sidang terdiri dari Komisioner Richard Sipahelut, SE, M. Pd (Ketua Majelis), serta
M. Kamil Fuad, ST dan Cany Latuhihin, S.Sos selaku Anggota Majelis.

Majelis Komisioner didampingi Nitha Wajo, SH selaku Panitera Pengganti.

Pemohon Aziz Fidmatan langsung sujud syukur atas putusan yang diterimanya.

“Syukur kepada Allah karena atas ridho-Nya, seluruh permohonan saya dikabulkan Majelis KI
Maluku,” ucapnya haru ketika dikonfirmasi media ini seusai sidang, Kamis (20/1/2022).

Untuk kelanjutannya, Fidmatan pun telah menyiapkan sejumlah langkah hukum menindaklanjuti putusan KI Maluku.

Sebelumnya, Aziz Fidmatan dalam permohonannya memohon kepada Majelis KI Provinsi Maluku yang memeriksa dan mengadili Sengketa Informasi a qou, berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D) Bantuan Imbal Swadaya (BIS) Unit Sekolah Baru (USB) Pembangunan SMA Negeri Tayando Tual di bulan Oktober 2008 adalah yang sebenarnya.

2. Menyatakan bahwa Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D) Bantuan Imbal Swadaya (BIS) Unit Sekolah Baru (USB) Pembangunan SMA Negeri Tayando benar-benar dibuat dan ditandatangani pada minggu keempat Bulan Oktober 2008 sesuai bukti-bukti pendukung yang ada, namun fisik Surat Perjanjian tersebut telah dihilangkan, dan/atau tidak berada lagi pada Badan Publik Termohon.

3. Menyatakan bahwa Surat Perjanjian Penggunaan Dana Bantuan Imbal Swadaya (BIS) Unit Sekolah Baru (USB) SMA Nomor : 03/PPPM.SMA/USB/2008 tanggal 27 Juni 2008 tidak pernah ada oleh karena tidak terdapat bukti-bukti pendukung yang menyatakan bahwa Surat Perjanjian dimaksud dihasilkan Badan Publik Termohon.

4. Menyatakan bahwa Badan Publik Termohon telah melakukan tindak pidana sebagaimana
ketentuan pasal (52) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

5. Menyatakan bahwa pihak-pihak yang dengan sengaja menggunakan Informasi Publik secara melawan hukum berupa 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Penggunaan Dana Bantuan Imbal Swadaya (BIS) Unit Sekolah Baru (USB) SMA Nomor : 03/PPPM.SMA/USB/2008 tanggal 27 Juni 2008 merupakan tindak pidana sebagaimana ketentuan pasal (51) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

6. Menyatakan bahwa Pihak-pihak yang dengan sengaja dan melawan hukum merusak dan/atau menghilangkan Dokumen Informasi Publik berupa 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Penggunaan Dana Bantuan Imbal Swadaya (BIS) Unit Sekolah Baru (USB) SMA yang ditanda tangani Para Pihak di minggu keempat Bulan Oktober 2008 merupakan tindak pidana sebagaimana ketentuan pasal (53) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Untuk diketahui, Ajudikasi non litigasi atau yang selanjutnya disebut ajudikasi adalah
proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi
Informasi yang putusannya memiliki kekuatan setara dengan putusan pengadilan.

Lima Kaprodi Pascasarjana Unpatti Dilantik

0

Ambon, MALUKU.News – Pascasarjana Universitas Pattimura melaksanakan Pengambilan Sumpah, Pelantikan, dan Serah Terima lima jabatan Koordinator Program Studi periode 2022-2026.
Pelaksanakan kegiatan itu dipimpin langsung oleh Direktur Pascasarjana Prof. Dr. Ir. A. S. W. Retraubun, M.Sc berlangsung di Gedung Pascasarjana Kampus Poka Universitas Pattimura, Kamis (20/01).

Direktur Pascasarjana Prof. Dr. Ir. A. S. W. Retraubun, M.Sc menyampaikan selamat kepada para kepala program studi (kaprodi) yang baru dan mengucapkan terimakasih kepada para kprodi yang lama yang telah menjalankan tugasnya dengan baik.

“Kepada para kaprodi baru diharapkan kepada para kaprodi dapat bekerja keras dan mensosialisasikan program studinya kepada masyarakat di Kabupaten/Kota di Propinsi Maluku maupun di luar provinsi Maluku sehingga minat mahasiswa untuk masuk ke pascasarjana unpatti dapat meningkat” ungkapnya usai melantik lima kepala program studi Pascasarjana Universitas Pattimura.

Retraubun menambahkan, pascasarjana unpatti juga sudah melakukan kerjasama dengan Universitas Victory Sorong sehingga diharapkan ada kerjasama dengan Universitas yang lain baik itu di dalam maupun luar negeri dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

Sekedar diketahui surat Keputusan Rektor Universitas Pattimura Nomor 1066, 1187, 1371, 1529, 1530/UN13/SK/2021 tentang pengangkatan sebagai Koordinator Program Studi Pada Pascasarjana Universitas Pattimura periode 2022-2026, menjadi dasar hukum pelaksanaan kegiatan tersebut.

Nama-nama pejabat yang dilantik antara lain :

  1. Ir. Wardis Girsang, M.Si dalam jabatan sebagai Koordinator Program Studi Magister Agribisnis.
  2. Dr. Johanis F. Rehena, M. Kes dalam jabatan sebagai Koordinator Program Studi Magister Pendidikan Biologi.
  3. Dr. Tanwey G Ratumanan, M. Pd dalam jabatan sebagai Koordinator Program Studi Magister Pendidikan Matematika
  4. James Abrahamsz, S. Pi., M.Si dalam jabatan sebagai Koordinator Program Studi Magister Manajemen Sumber daya Kelautan Dan Pulau – Pulau Kecil
  5. Ir. Simon Tubalawony, M. Si dalam jabatan sebagai Koordinator Program Studi Magister Ilmu Kelautan.

Dewan Sambut Baik Pelantikan Penjabat Sekda Maluku

0

Ambon, MALUKU.News – Gubernur Murad Ismail telah melantik Sadlie Ie sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Rabu (19/1/2022).

Pelantikan tersebut disambut baik DPRD Provinsi Maluku.

Wakil Ketua DPRD Maluku Asis Sangkala kepada pers mengatakan, pelantikan Penjabat Sekda merupakan langkah maju menuju proses defenitif untuk melaksanakan tugas pemerintahan dengan baik.

Dikatakannya, DPRD Maluku selaku pihak legislatif melakukan pengawasan birokrasi
Pemerintah Provnsi Maluku agar dapat bekerja dengan baik, efektif dan juga dapat
meningkatkan etos kerja.

“Tanggung jawab besar kita adalah pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan di Maluku,” tandasnya.

Menurut Asis, tentunya ini memerlukan tim kerja dari birokrasi yang kuat di bawah pimpinan dan koordinasi Sekda selaku ketua tim anggaran dan juga pimpinan birokrasi.

“Kami menyampaikan selamat kepada saudara Sadli Ie yang telah dilantik dan berharap besar agar segera mengkonsolidasi seluruh kekuatan internal birokrasi kita kemudian bisa
menyambut 2022 dan tahun yang akan datang dimana sisa jabatan Gubernur dapat mncapai visi, misinya dalam membangun Maluku,” harapanya.

Ini Penegasan Gubernur Murad Saat Lantik Penjabat Sekda Maluku

0

Ambon, MALUKU.News – Gubernur Murad Ismail resmi melantik Sadli Ie sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Maluku, Rabu (19/1/2022).

Prosesi pelantikan berlangsung di aula lantai VII kantor Gubernur Maluku.

Gubernur dalam sambutannya mengatakan, pelantikan Penjabat Sekda Maluku ini, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018, tentang Penjabat Sekda dan telah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

“Tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya kekosongan jabatan Sekda, sekaligus dalam rangka menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di Maluku,” ungkapnya.

Jabatan Sekda Provinsi, jelas Gubernur, sangat strategis karena merupakan jabatan karier
tertinggi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di tingkat provinsi.

Selain itu, Sekda juga adalah Sekretaris Gubernur dalam kedudukan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

Dalam kedudukannya sebagai top manajemen dalam jajaran birokrasi, setidaknya ada (tiga) tugas utama Sekda, yaitu membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan, dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksana tugas perangkat daerah, serta pelayanan administratif.

Terkait dengan hal tersebut, Gubernur pun menegaskan beberapa hal penting bagi Penjabat Sekda yang baru saja dilantik.

Pertama, saat ini telah memasuki tahun ketiga periode kepemimpinan pemerintahan 2019–
2024. Banyak hal positif yang sudah kita capai dalam berbagai sektor pembangunan.

“Untuk itu, saya instruksikan kepada saudara Penjabat Sekda, untuk menggerakkan seluruh jajaran birokrasi agar dapat menjadi mesin penggerak roda pemerintahan yang efektif, mampu menciptakan pembaharuan, dan inovasi dalam rangka percepatan pencapaian target-target pembangunan, yang telah ditetapkan,” tekannya.

Kedua, Maluku yang masih dihadapkan dengan pandemi covid-19, bahkan terakhir virus ini
telah bermutasi lagi menjadi varian baru, yang disebut dengan “varian omicron” dengan
tingkat penyebaran yang lebih cepat, dan diperkirakan akan mencapai puncaknya pada akhir Februari atau awal Maret 2022.

”Sebagai Ketua Pelaksana Harian Satgas Penanganan covid-19 Provinsi Maluku, saya minta
saudara Penjabat Sekda dapat mengambil langkah-langkah cepat, tepat dan terukur, dengan melibatkan seluruh jajaran satgas, termasuk TNI dan Polri, dalam penanganan covid-19 di Maluku,” sambungnya.

Ketiga, perkuat komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dengan mitra sejajar pemerintah
daerah yaitu DPRD Provinsi Maluku, instansi vertikal, serta seluruh pemangku kepentingan
yang ada di daerah ini.

Keempat, wujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik, dengan mengedepankan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparans, dan akuntabel.

”Optimalkan fungsi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), agar penyelenggaraan
pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan,”
pungkasnya.

Sadli Ie Resmi Jadi Penjabat Sekda Maluku

0

Ambon, MALUKU.News – Sadli Ie resmi menjadi Penjabat Sekretaris Daerah Maluku usai
dilantik Gubernur Murad Ismail, Rabu (19/1/2022).

Sadli dilantik setelah kurang lebih enam bulan terhitung sejak 19 Juli 2021 menjabat
sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekda Maluku.

Pengambilan sumpah dan pelantikan berlangsung di aula lantai VII kantor Gubernur Maluku.

Proses pengambilan sumpah dan pelantikan diawali dengan pembacaan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 141/2022 tertanggal 18 Januari 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Sekda Maluku oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Maluku, Jasmono.

Usai pembacaan SK tersebut, dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan oleh Gubernur Maluku dan dilanjutkan dengan penandatangan Berita Acara (BA) pengambilan sumpah jabatan dan diikuti pengucapan kata-kata pelantikan.

Pantauan media ini, pelantikan tersebut dihadiri, Forkopimda Maluku, Wakil Gubernur
Barnabas Orno, Ketua TP PKK Provinsi Maluku, Widya Pratiwi Murad Ismail, Pimpinan instansi vertikal di daerah, para Staf Ahli Gubernur, Asisten Sekda dan Pimpinan OPD Lingkup Provinsi Maluku.