Beranda blog Halaman 271

Mitchiel Tasaney Resmi Jadi Anggota DPRD Maluku, Ini Pesan Wagub

Penulis
Redaksi Maluku
-
0

Ambon, MALUKU.News – Mitchiel Frits Leonard Tasaney resmi menjabat Anggota DPRD Maluku sisa masa jabatan 2019-2024, menggantikan almarhum Murniaty Hentihu dari Fraksi Golkar.

Hal itu ditandai dengan Pelantikan wakil rakyat dari daerah pemilihan Buru-Buru Selatan ini, oleh Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury menindaklanjuti keputusan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian nomor 161.81-5881 tahun 2021, dalam paripurna pengucapan sumpah/janji pengganti antar waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku, di baileo rakyat karang panjang, Ambon, jumat (14/01/2022). Turut dihadiri Wakil Gubernur Barnabas Orno, serta pimpinan dan anggota DPRD Maluku.

Mengawali penugasan Mitchiel Frits Leonard Tasaney sebagai anggota DPRD Maluku, Wakil Gubernur (Wagub) Barnabas Orno menekankan tiga hal yakni Satu, sebagai seorang politisi muda yang energi diharapkan cepat beradaptasi dengan tugas-tugas legislatif.

“Jangan segan untuk bertanya dan membuka diri guna berkomunikasi dengan semua pihak, baik internal maupun eksternal DPRD. Sesungguhnya tugas bersama sebagai eksekutif dn legislatif sangat banyak. Antara lain, finalissi PI 10 persen Blok Masela, Maluku sebagai Lumbungkan Ikan Nasional (LIN), dan pembangunan New Ambon Port, serta agenda-agenda pembangunan strategis lainnya yang diperjuangkan bersama,” katanya.

“Karena itu, kita butuh koordinasi, komunikasi dan kolaborasi baik antara eksekutif dan legislatif maupun stake-holder lainnya,”katanya lagi.

Wagub Orno berharap sebagai orang daerah, harus berada dalam satu frekuensi yang sama, cara pandang harus sejalan, sebab apa yang diperjuangkan demi dan untuk kepentingn seluruh masyarakat Maluku yang ada di 11 kabupaten/kota.

Kedua, kepada lembaga DPRD melekat tiga fungsi utma, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Wagub berharap Misel yang baru dilantik tidak jemu-jemu belajar, sebab melalui proses belajar dan beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru, akan membentuk pribadi yang matang dan dewasa dalam berpolitik.

yang ketiga, terdapat dua masalah kesehatan nasional yang masih dihadapi, yaitu munculnya varian baru omicron di Indonesia, serta pelaksanaan program vaksinasi ketiga covid-19 bagi kelompok rentang dan lansia, yang telah dicanangkan Presiden mulai tanggal 12 januari 2022.

“Itu berarti daerah harus segera melakukan langkh-langkah antisipasi, sekaligus mempersipkan masyarakat melalui himbauan dan sosialisasi. Bersamaan dengan itu, pemerintah daerah terus mendorong pertumbuhan ekonomi dan menggerakan roda pembangunan daerah. Kemudian aktivitas perekonomia harus kita tetap tumbuh yang ditandai dengan meningkatnya transaksi ekonomi dalam masyarakat. termasuk ekspor-impor daerah,” bebernya.

Sementara itu, Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury dalam sambutannya, menginginkn kepada Misel yang baru diambil sumpah dan janji, sudah harus mempersiapkan diri mempeljari berbagai ketentuan dalam tata tertib yang menjadi pendoman dalam melaksankan tugas dan fungsi di dewan.

“Ingatlah rakyat memiliki harapan yang sangat tinggi kepada wakil-wakilnya untuk memperjuangkn aspirasi mereka. Ketika saudara memkanai sumpah dan janji yang disampaikan, maka keberpihakan kepada kepentingan masyarkat, bangsa dn negara, agar senantiasai mewarnai setip langkah juang kedepan,”tegasnya.

DPRD Maluku Minta Aksi Demo Dugaan Korupsi di Kepulauan Tanimbar Harus Disertai Bukti

Penulis
Redaksi Maluku
-
0

Ambon, MALUKU.News – Ketua Komisi I DPRD Maluku, Amir Rumra meminta meminta aksi demonstrasi puluhan pemuda yang tergabung dalam komponen Solidaritas Emperan terkait dugaan korupsi anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) Rp9,3 miliar dari Pemkab Kepulauan Tanimbar dengan mencatut nama Polres Maluku Tenggara Barat (MTB) harus disertai bukti dokumen pendukung.

“Aspirasi yang disampaikan komponen pemuda ini tetap akan kami tindaklanjuti. Namun, diminta juga bukti yang mendukung terkait tuduhan disampaikan,” ujarnya di Ambon, Kamis (13/01/2022).

Penjelasan Amir disampaikan saat bersama Anos Yeremias (ketua F-Golkar), Benhur Watubun (Ketua F-PDI Perjuangan), Hengky Pelata (Ketua F-Hanura), dan Yance Wenno serta Edison Sarimanela yang merupakan anggota komisi saat menerima para demonstran.

Sejumlah point tuntutan yang disampaikan Devota Rerebain selaku perwakilan pendemo mendorong Polri segera menetapkan tersangka atas aliran dana BTT sebesar Rp9,3 miliar yang mencatut nama institusi Polres MTB.

Dana BTT ini tercatat secara resmi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku tahun anggaran 2020.

Solidaritas Emperan yang mengatas-namakan masyarakat Kepulauan Tanimbar juga mendorong Polda dan Kejati Maluku untuk mengungkap dugaan tindak pidana korupsi dana COVID-19 tahun anggaran 2020 sebesar Rp39,3 miliar.

Angaran ini antara lain untuk kegiatan pengadaan obat-obatan, alat pelindung diri, bahan medis habis pakai, alat kesehatan pendukung di RSUD Magrety Saumlaki dengan alokasi anggaran sekitar Rp8 miliar, di mana fakta di lapangan terjadi kelangkaan obat-obatan dan oksigen di RS dan Puskesmas maupun Pustu selama 2020.

Ketua F-Golkar DPRD Maluku, Anos Yeremias mengatakan, tuntutan yang disampaikan pendemo bukanlah barang baru karena sudah tersebar di masyarakat, hanya saja DPRD juga memerlukan bukti pendukung.

“Aksi ini kita dukung sepanjang tidak mencari-cari kesalahan dan benar-benar ada unsur kerugian keuangan negara di dalamnya,” ujar Anos.

Sementara Ketua F-Hanura, Hengky Pelata mengatakan, persoalan ini sudah juga telah diklarifikasi pemkab dengan menyatakan terjadi salah ketik angka dalam LHP.

Dia juga meminta tidak terjadi salah tafsir terhadap DPRD Provinsi Maluku seakan-akan tidak mampu menyelesaikan persoalan ini dan hanya sebatas menerima serta menampung aspirasi yang disampaikan dan melakukan mediasi.

Sementara Ketua F-PDI Perjuangan, Benhur Watubun mengatakan, meski pun ada klarifikasi Pemkab Kepulauan Tanimbar, bukan berati DPRD tidak bisa menghentikan semua masalah yang terjadi.

“Karena Pemkab telah mengklarifikasi bahwa ini salah pengetikan angka dan adanya salah input data dalam laporan tetapi institusi sudah tercoreng,” tegasnya.

Siapa tahu dibalik salah input maupun salah ketik angka itu ada kejahatan dan pembohongan yang terselip di dalamnya sehingga perlu diteliti secara mendalam.

Kemudian sejumlah persoalan yang disampaikan para pendemo tadi, komisi I pasti percaya untuk melihatnya dan meminta ketua Komisi melaksanakan rapat dengan mitra terkait.

Karena ini masalah insidentil yang disampaikan ke DPRD sehingga harus diproses dengan mengundang pihak terkait seperti kejaksaan dan kepolisian dalam rangka mengambil kebijakan atas dasar aspirasi yang disampaikan.

Termasuk didalamnya kasus hutang pihak ketiga di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang belum terselesaikan hingga saat ini.

“Bukan berarti saya berpihak kepada pendemo, tetapi kebenaran. Jadi semoga kebenaran yang diperjuangkan ini secara konsisten harus dikawal bersama-sama,” tandas Benhur.

Samal: Jangan Lakukan Pembahasan kalau LIN Tidak Bisa Diwujudkan Pempus

Penulis
Redaksi Maluku
-
0

Ambon, MALUKU.News – Wakil Ketua Komisi II DPRD Maluku, Turaya Samal menyatakan jangan lagi melakukan pembahasan yang menguras waktu, energi, serta biaya kalau memang program Lumbung Ikan Nasional (LIN) di provinsi ini tidak bisa diwujudkan oleh pemerintah pusat (Pempus).

“Kalau bicara masalah LIN, sudah berkembang rumor Maluku tidak mendapatkannya. Jadi bila memang tidak bisa maka tidak perlu lagi untuk membahasnya,” ujarnya di Ambon, Kamis (13/01/2022) dalam rapat dengar pendapat komisi II dipimpin Saudah Tethol dengan sejumlah mitra terkait, untuk rencana agenda penyampaian aspirasi DPRD ke pemerintah pusat.

Menurut Samal, yang terpenting adalah mengevaluasi setiap program yang disampaikan ke pemerintah selama ini melalui agenda penyampaian aspirasi agar bisa diketahui mana saja yang menjadi prioritas pemerintah untuk realisasinya dan mana yang belum terwujud.

“Sebab masih ada banyak program lain yang bisa diperjuangkan untuk mengatasi persoalan kemiskinan penduduk di Maluku,” tandasnya.

Anggota Komisi II DPRD Maluku lainnya, Halimun Sahulatu dalam rapat tersebut juga mempertanyakan belum adanya surat keputusan Gubernur Maluku, Murad Ismail untuk penetapan lokasi pembangunan sarana LIN serta Ambon New Port.

Sementara Kadis Kelautan dan Perikanan Maluku, Abdul Haris mengakui sebenarnya tidak memiliki kewenangan untuk memberikan penjelasan sebab ada tim verifikasi dokumen perencanaan yang diketuai Asisten I Setda Maluku dan beberapa OPD yang terlibat termasuk DKP dan Dishub.

“Kalau secara umum, dalam proses pengadaan lahan itu ada empat tahap yang harus dilalui yakni perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil,” ungkapnya.

Dijelaskan Haris, Saat ini kerja tim baru sampai pada tahap persiapan. Namun, dokumen perencanaan yang telah dibuat kemarin belum memenuhi standar sehingga tim verifikasi mengembalikannya kepada Kementerian Perhubungan RI guna dilengkapi, termasuk izin amdalnya.

“Bila sudah rampung baru akan diteruskan lagi ke tahapan pelaksanaan di lapangan, yakni terkait dengan penetapan lokasi serta pembayaran ganti rugi lahan,” bebernya.

Haris katakan, LIN dan Ambon New Port terletak pada dua lokasi berbeda namun masih berdampingan, di mana lahan untuk LIN ada 700 hektar yang dimulai dari PLTU Waai ke Dusun Batu Dua yang akan terdampak proyek tersebut.

“Sedangkan untuk Ambon New Port dari Tulehu yang berbalik menuju arah Desa Waai, Kecamatan Salahutu, Pulau Ambon, Kabupaten Maluku Tengah seluas 200 hektar. Kemarin ada sedikit gejolak berupa aksi penolakan beberapa elemen masyarakat yang mempertanyakan kewajaran nilai ganti rugi lahan, jadi prinsipnya tidak ada masalah dan memang tidak ada masyarakat menolak,” urainya.

Haris menambahkan, karena tim sudah melakukan sosialisasi ke tiga dusun yang terdampak, kemudian sudah mendata warga yang terdampak, melakukan konsultasi publik dan hasilnya.

“Jadi belum ada SK Gubernur karena masih menunggu dokumen hasil perencanaan yang sementara disusun serta dokumen Amdalnya oleh Kemenhub . Bila rampung barulah bisa diterbitkan SK Gubernur,” katanya.

“Kalau Gubernur menerbitkan SK tentang penetapan lokasi tanpa proses perencanaan sesuai aturan maka berakibat pada dampak hukum,” katanya lagi.

Ini Aspirasi Yang Akan Disampaikan Komisi III DPRD Maluku Ke Pempus

Penulis
Redaksi Maluku
-
0

Ambon, MALUKU.News – Wakil Ketua Komisi III DPRD Maluku, Hatta Hehanusa menyatakan sejumlah aspirasi telah disiapkan Komisi III DPRD Maluku untuk disampaikan ke pemerintah pusat (Pempus) pada 18 januari mendatang.

“Hari ini kita dalam rangka koordinasi agar semua mitra menyiapkan data-data menjadi kebutuhan usulan program yang bisa diperjuangkan pada kementerian di Jakarta,”ujarnya di Ambon, Kamis (13/01/2021).

Dijelaskan Hatta, dalam rapat kerja, banyak anggota mengangkat berbagai persoalan yang berada di daerah pemilihannya masing-masing termasuk kemiskinan. Selain itu terdapat sejumlah daerah Maluku tergolong kemiskinan ekstrem sesuai keputusan pemerintah pusat.

“Untuk sektor perhubungan, salah satunya dermaga Wailey, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), dari 2017-2022 belum juga dibangun, dikarena persoalan tanah,” ungkapnya.

Hatta katkan, dalam rapat dengan mitra pihaknya telah menyampaikan kepada Dinas Perhubungan dan Balai Perhubungan agar dermaga Wailey dapar diperhatikan.

“Perlu dicari solusi menyelesaikannya. agar anggaran besar sudah mengendap jangan kembali datang terus. Untuk itu kita minta koordinasi dengan kabupaten segera menyelesaikan persoalan dari pembangunan ini,”tandasnya.

Hatta menambahkan, pada bidang infrastrastruktur, diketahui bersama di tahun 2022 APBD mengalami penurunan, hal itu mengakibatkan banyak persoalan ifrastruktur tidak bisa ditangani organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, yakni Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR).

“Hal ini menjadi satu perhatian komisi menyampaikannya ke pusat,”tegasnya.

Ini Yang Dibicarakan Kapolda Saat Silaturahmi Dengan Ketua DPRD Maluku

Penulis
Redaksi Maluku
-
0

Ambon, MALUKU.News – Selain melakukan tatap muka bersama personil, Kapolda Maluku Irjen Pol Lotharia Latif juga melakukan silatirahmi ke Forum Pimpinan Kepala Daerah (Forkopimda).

Kapolda Irjen Pol Lotharia Latif yang baru dilantik 29 Desember 2021 melakukan silaturahmi bersama pimpinan DPRD Maluku. Sekaligus menggali informasi seputar perkembangan daerah setempat.

Kapolda Lotharia Latif di kantor DPRD Maluku, Ambon, Kamis (13/01/2021), mengatakan kunjungan ke DPRD Maluku merupakan rangkaian kegiatan di awal kerjanya, termasuk Kodam XVI Pattimura, Kejaksaan Tinggi Maluku, Pemerintah Daerah Maluku.

“Dalam pertemuan, dibahas terkait arahan Presiden untuk melakukan percepatan imvestasi di Maluku, sehingga terjadi peningkatan kesejahteraan dan ekonomi nasional,” katanya.

“Tugas dan tanggungjawab selaku Kapolda, sesuai tupoksi memelihara kamtibmas dan menegakan hukum. Harapan dari pertemuan ini, hubungan yang selama ini berjalan dengan baik tetap terjaga,”katanya lagi.

Sementara itu, Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattiumury mengaku dalam pertemuan tersebut menyampaikan berbagai persoalan yang paling dominan terjadi di Maluku, diantaranya masalah tanah, keamanan dan sebagainya. Hal itu dibuktikan dari surat masuk di DPRD, 60 persen merupakan masalah tanah, yang selalu berdampak terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

“Tadi dengan Kapolda saya sudah meminta beliau umtuk memberikan perhatian terhadap pemgamanan terhadap hal-hal seperti begitu, Agar kita tetap aman, damai, sehingga aktifitas bisa berjalan dengan baik, ekonomi bksa tumbuh,”ungkapnya.

Wattimury berterima kasih kepada Kapolda karena menyampaikan informasi penting seputar keputusan Presiden dalam percepatan investasi di Maluku

“Akan kami dalam lebih lanjut dengan pihak pemda dan terkait, termasuk kejaksaan yang merupakan pihak diminta presiden berkoordinasi dalam ramgka mempercepat investasi di daerah,”pungkasnya.

Tethool: LIN Mulai Redup, Tidak Ada Kejelasannya

Penulis
Redaksi Maluku
-
0

Ambon, MALUKU.News – Harapan rakyat Maluku untuk mendapat legalitas Lumbung Ikan Nasional (LIN) dari Pemerintah Pusat (Pempus) sudah mulai sirna.

Pasalnya program yang telah diperjuangkan bertahun-tahun lamanya tak kunjung membuahkan hasil, bahkan secara perlahan mulai redup.

“Kita tahu LIN semakin hari semakin redup tidak ada kejelasannya, yang awalnya digalang dengan eforia luar biasa, tetapi di awal tahun 2022 sudah mulai redup,”ungkap Ketua Komisi II DPRD Maluku, Saoda Tethol usai rapat kerja bersama mitra di baileo rakyat, karang panjang, Ambon, Kamis (13/01/2021).

Saoda mengakui, LIN yang seharusnya ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden, kini hanya dijadikan sebagai program kegiatan oleh pemerintah pusat.

“Padahal Presiden sudah menjanjikan di Maluku, tapi akhir-akhir ini sudah dipindahkan ke tempat lain bahkan Maluku hanya sebagai program kegiatan bukan lagi sebagai pusat LIN,”bebernya.

Dijelaskan Saoda, kebijakan itu berbeda dari perencanaan awal. Untuk itu, perlu menjadi perhatian bersama seluruh pemangku daerah, sehingga apa yang diperjuangkan selama ini benar-benar terwujud.

“Jika tidak demikian berarti seakan-akan pempus membohongi rakyat Maluku atau memberikan janji Palsu kepada rakyat Maluku,”pungkasnya.

Saoda menambahkan, dalam penyampaian aspirasi di tanggal 18 Januari mendatang, pihaknya berusaha bertemu dengan Menteri atau Dirjen terkait, bahkan perwakilan rakyat Maluku di DPR RI.

“Sehingga apa yang telah dijanjikan Pempus harus terealisasi,” tandanya.

Watubun: Kerja Panja RSUD Haulussy DPRD Maluku Masuk Tahap Laporan Akhir

Penulis
Redaksi Maluku
-
0

Ambon, MALUKU.News – Sempat tersendak dikarenakan kosentrasi DPRD Maluku di tahun 2021 guna penyelesaian APBD, namun tidak mengurung niat Panitia Kerja (Panja) RSUD dr. M. Haulussy untuk menyelesaikan tanggungjawabnya.

Ketua Panja RSUD Haulussy DPRD Maluku, Benhur G. Watubun menyatakan dalam rapat internal Panja evaluasi RSUD Haulussy DPRD Maluku dalam rangka penyampaian laporan hasil kerja, panja sepakat dalam minggu depan sudah sampai masuk tahap laporan akhir.

“Mestinya sudah harus selesai Desember 2021, tetapi karena kosentrasi kita penyelesaian masalah APBD dan watku begitu mepet sehingga kita tunda. Di hari ini kita rapat untuk sampaikan pikiran dan pandangan mini terakhir dari fraksi-fraksi yang juga anggota Panja, sehingga sesudah itu kita siapkan laporan, dilanjutkan dengan pembahasan akhir laporan di hari jumat 14 Januari, kemudian selasa 18 januari kita sudah bisa lakukan laporan akhir dalam paripurna DPRD,”ungkapnya di Ambon, Rabu (12/01/2022).

Watubun katakan, dalam kerja Panja terdapat tiga hal penting, yaitu aspek manajemen, sumber daya manusia (SDM), dan sarana prasarana. Jika ketiga hal dimaksud sudah disiapkan, maka sudah bisa disimpulkan dalam kerja panja.

“Kita tidak preteli memotong usul saran fraksi. karena tujuan kita untuk kebaikan manajemen RSUD Haulussy sebagai salah satu RS dambaan seluruh masyarakat Maluku,”tandasnya.

Watubun mengaku sudah menerima banyak masukan, kritikan, bermuara untuk kebaikan. Jadi kalau sudah dilakukan dari tiga aspek itu, bisa memberi yang terbaik. Hal itu merupakan sumbangan dari rakyat Maluku kepada RSUD Haulussy dan Pemerintah Daerah Maluku.

“Jadi sistematika, yang pertama kita uraikan masalahnya, kemudian baik hasil on the spot, kunjungan, termasuk pendalam dengan mitr terkait, pihak lainnya. setelah lakukan pendalaman, maka hasilnya kita tampikan, apa solusi yang kita lakukan. setelah itu barulah lahirkan rekomendasi,”tegasnya.

PAW Aleg Fraksi Golkar DPRD Maluku Dipastikan Tanggal 14 Januari

Penulis
Redaksi Maluku
-
0

Ambon, MALUKU.News – Dipastikan Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury memastikan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Legislatif (Aleg) Fraksi Golkar DPRD Provinsi Maluku dilaksanakan 14 Januari mendatang.

“Berdasarkan rapat pimpiman yang baru dilaksanakan, kita sepakati pengambilan sumpah dan janji jabatan dilaksanakan jumat 14 Januari pukul 15.00 WIT,”ungkapnya di Ambon, Rabu (12/01/2022) menaindaklanjuti rapat badan musyawarah (Bamus).

Dijelaskan Wattimury, pelantikan Mitchiel Frits Leonard Tasaney, pengganti Alm Murniaty Hentihu dari Dapil Buru-Buru Selatan dilaksanakan berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

“Dengan begitu, PAW yang sementara dipersiapkan Sekwan sudah dilaksanakam sesuai sesuai mekanisme,” katanya.

“Seluruh hal-hal berkaitan PAW sudah disiapkan Sekwan, tinggal pelaksanannya di hari jumat,”katanya menambahkan.

Raja Negeri Seith Dikukuhkan, Ini Pesan Gubernur Maluku

Penulis
Andre Jarangga
-
0

Ambon, MALUKU.News – Rivi Ramli Nukuhehe dikukuhkan sebagai Raja Negeri Seith menggantikan raja sebelumnya (Alm). Mahfud Nukuhehe, oleh Tatua Adat Wais Nukuhaly melalui pemasangan Mahkota Raja di Baileo depan Masjid Tua Negeri Seith, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Rabu (12/1/2022).

Saat dikukuhkan, Rivi didampingi Raja Negeri Lima M. Ghozali Soulissa, Raja Negeri Kaitetu
Muhammad Armin Lumaela dan Kapitan Negeri Seith Sukran Lalihun.

Pengukuhan tersebut disaksikan Upu Latu yang juga Gubernur Murad Ismail didampingi istri Gubernur yang juga Ina Latu Maluku Widya Pratiwi Murad, Bupati Maluku Tengah Abua
Tuasikal, Rektor UNPATTI Ambon M.J. Saptenno dan pejabat lingkup provinsi dan kabupaten setempat.

Saat menghadiri acara tersebut, Gubernur disambut Tarian Cakalele dan Tarian Selamat
Datang dari siswa-siswi SMA Negeri 27 Maluku Tengah di Jembatan Wai Mahina Negeri Seith.

Gubernur dalam sambutannya, menyampaikan selamat atas proses pengukuhan adat Raja Negeri Seith.

Ritual adat ini merupakan momen bersejarah untuk anak negeri karena memiliki pesan dan
makna simbolik sebagai perwujudan untuk menjaga dan memantapkan keberlangsungan nilai budaya dan kearifan lokal yang telah digagas para leluhur.

“Untuk itu pada kesempatan yang berbahagia ini ada beberapa pesan dan harapan yang perlu saya sampaikan,” kata Gubernur.

Pertama, pengukuhan adat hari ini bukan saja sebagai sebuah seremonial tetapi sebagai
bentuk tanggung jawab moril untuk melestarikan dan mewariskan nilai kepemimpinan yang
amanah, tanggung jawab dan selalu berpihak pada kepentingan rakyat, karena memiliki fungsi utama, yang akan membentuk karakter identitas kultural dan peradaban yang dapat memperkuat harmoni dan persaudaraan, dalam masyarakat bahkan bisa menjadi modal sosial dalam pembangunan bangsa dan negara terutama Maluku.

Kedua, era globalisasi yang terus berubah sangat cepat, berpengaruh hingga ke negeri
(Kampung-kampung) yang jauh dari kota. Pengaruh ini membawa dampak terhadap kehidupan masyarakat.

Dampak positif yang ditimbulkan adalah keterbukaan kecepatan informasi dan
modernisasi. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan adalah lahirnya kecenderungan
masyarakat yang semakin glamour, materialistis dan individualistis yang sejatinya
bertentangan dengan sifat hidup orang basudara yang telah menjadi kekayaan budaya di
Maluku.

Ketiga, Gubernur mengajak masyarakat memperkuat kesadaran hidup sebagai orang bersaudara berdasarkan semangat Siwalima, Pela Gandong yang senantiasa saling memahami, percaya, menghargai, peduli dan mengasihi.

Keempat, Pemprov Maluku terus berkomitmen untuk meningkatkan pembangunan negeri-negeri adat di Maluku. Pemerintah terus mendorong alokasi anggaran melalui skema dana desa maupun anggaran dana desa.

Kedua anggaran tersebut, diharapkan dapat mempercepat pembangunan di
desa dan negeri-negeri di Maluku. Hal ini tentunya untuk mewujudkan visi pemerintah
provinsi Maluku yaitu Maluku yang terkelola secara jujur, bersih dan melayani, terjamin
dalam kesejahteraan dan berdaulat atas gugusan kepulauan.

“Kepada bapak Raja yang hari ini dikukuhkan sebagai Upu Latu Uliala Leisiwa dan seluruh
warga masyarakat Negeri Seith agar selalu diberi keteguhan, persaudaraan dan persatuan
dalam menjaga dan membangun, menuju negeri yang maju dan sejahtera,” ujar Gubernur.

Di tempat yang sama, Bupati Abua Tuasikal berharap kelompok masyarakat adat selaku
komponen penting dalam gerak sejarah pengembangan daerah, senantiasa dilibatkan dalam setiap proses pembangunan di daerah mulai dari tahao perencanaan hingga pelaksanaan agar akselerasi pembangunan negeri dapat meningkat.

“Hal ini penting untuk saya sampaikan karena peran serta masyarakat sangat menentukan
kemajuan pembangunan pada segala aspek dan dimensinya,” harapnya.

DPRD Maluku Menilai Kenaikan Harga Pupuk Non Subsidi Bebani Petani Dan Konsumen

Penulis
Redaksi Maluku
-
0

Ambon, MALUKU.News – Ketua Komisi II DPRD Maluku, Saudah Tehtool menyatakan kenaikan harga pupuk non subsidi di pasaran akan menyulitkan dan membebani para petani dalam meningkatkan hasil produksi mereka dan mengalami kerugian serta berdampak bagi masyarakat selaku konsumen.

“Kenaikan harga pupuk non subsidi tentunya juga akan membebankan para petani karena berdampak pada harga hasil pertanian dan perkebunan,” ujarnya di Ambon, Selasa (11/01/2022).

Menurut Tethool, kenaikan harga pupuk non subsidi sejak akhir 2021 hingga saat ini perlu menjadi perhatian DPRD selaku wakil rakyat dari komisi II untuk berkoordinsi dengan pemerintah.

“Haruslah diselidiki kenapa sampai terjadi kenaikan harga sampai level 100 persen seperti ini,” tandasnya.

Dijelaskan Tethool, di satu sisi pemerintah selalu berusaha menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok di pasaran. Namun dari sisi lainnya bila tidak dikendalikan pergerakan harga pupuk seperti ini tentunya petani akan gulung tikar dalam mengembangkan usaha mereka sebab hasil produksi dan penjualan tidak tercapai.

“Istilahnya, mereka bisa merugi karena pengeluaran anggaran untuk pembelian bibit tanaman, obat-obatan, hingga pupuk tidak berimbang dengan hasil yang didapatkan,” tegasnya.

Tethool menambahkan, dampaknya juga akan lebih luas bagi masyarakat selaku konsumen yang akan dihadapkan dengan kenaikan harga barang produksi hasil-hasil pertanian.

“Kalau harga pupuk semakin tinggi maka petani tidak akan mampu membelinya dalam jumlah yang maksimal untuk meningkatkan hasil produksui mereka,” pungkasnya.

1...270271272...291Halaman 271 dari 291