Edwin Huwae Menduga Administrasi RSUD Haulussy Siluman
Ambon, MALUKU.News – Tunggakan claim penanganan pasien covid-19 di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. M. Haulussy, Ambon belum dibayarkan pemerintah pusat (Pempus), dalam hal ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebesar Rp36 miliar.
“Yang menjadi masalah lagi Claim Covid-19 sampai terakhir kami komunikasi dengan Kementerian Kesehatan, ada sekitar 36 miliar claim covid-19 tahun 2020 yang kedaluarsa atau sudah tidak bisa dibayar,”ungkap Plt Direktur Utama (Dirut) RSUD Haulussy Ambon, Justini Pawa dalam rapat bersama komisi IV DPRD Maluku, di Ambon, selasa (18/01/2022).
Menurut Justini, tidak dibayarkan claim Covid-19 oleh pempus disebabkan data yang diinput terlambat, dikarenakan administrasi pendukung tidak lengkap.
“Karena tidak dibayarkan, sangat mempengaruhi operasional kami di rumah sakit,”ucapnya.
Justini katakan, claim Covid-19 tahun 2021 senilai Rp24 miliar masih menunggu pencairan dari Kementerian Kesehatan.
“Jadi 2021 aman, tetapi 2020 sudah tidak bisa lagi, kami berkoordinasi dengan kementerian memang sudah tutup,”tandasnya.
Menyikapi hal dimaksud, Wakil Ketua Komisi IV Edwin Huwae menduga keterlambatan pengusulan claim Covid-19 ke pusat dikarenakan pertanggujawaban administrasi siluman.
“Lucunya tagihan Maluku tidak dibayar, ini Rp36 miliar siluman atau memang faktanya ada. Saya kira kalau tidak ada pertanggungjawaban administrasinya mungkin ada sesuatu,”ungkapnya.
Huwae bahkan mempertanyakan apakah sistim penanganan pasien Covid-19 di RSUD Haulussy sudah dijalankan secara baik. Mengingat seseorang yang menjalani perawatan dengan sendiri tercover identitasnya maupun obat. Sehingga demikian, dengan persoalan ini, membuktikan yang terjadi di RSUD haulussy adalah persoalan manajemen.
“Kalau bicara hari ini 36 miliar tidak bisa dibayar lagi, saya kira pempus dengan sistim yang relatif lebih baik pasti mereka bayar karena covid-19 merupakan salah satu prioritas di kepmimpinan Jokowi. kalau tidak bisa ditagih karena ada persoalan managerial, kalau soal manajemen suka atau tidak suka tanggungjawab ibu, karena Dirut adalah komandan,”tegas Huwae dihadapan Dirut.
Untuk itu, dirinya meminta Kepala Dinas Kesehatan mengusulkan ke Gubernur untuk mengevaluasi seluruh kerja RSUD Haulussy mulai dari Direktur sampai staf admiinistrasi.
