Beranda blog Halaman 255

Generasi Muda Harus Terinspirasi Perjuangan Pattimura

Penulis
Andre Jarangga
-
0

Ambon, MALUKU.News – Gubernur Maluku Murad Ismail berharap, generasi muda Maluku terinspirasi dari perjuangan Kapitan Pattimura, dengan menciptakan ide dan gagasan serta melakukan terobosan guna bersama pemerintah membangun daerah ini kearah yang lebih baik.

Hal tersebut disampaikannya saat bertindak sebagai inspektur upacara pada peringatan hari Pahlawan asal Maluku, Kapitan Pattimura ke-205 Tahun 2022 di Pattimura Park, Minggu (15/5/2022).

Komandan upacara peringatan hari Kapitan Pattimura, yakni Lekol Infrantri Rudolf G Paulus. Hadir pada kesempatan itu, Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Nataniel Orno, Pj Sekretaris Daerah, Sadali Ie, Tokoh Agama, mewakili Pangdam XVI Pattimura, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov dan undangan lainya.

Untuk diketahui, peringatan hari Kapitan Pattimura kali ini mengusung tema “Pattimura Muda Kreatif, Inspiratif, dan Inovatif Untuk Maluku Maju “.

Gubernur Maluku, Murad Ismail mengatakan, Pattimura muda kreatif, hendaknya dimaknai sebagai generasi muda yang memiliki daya cipta ide dan gagasan yang dapat bermanfaat, berguna bagi orang lain dan masyarakat di tengah era digital saat ini.

“Momentum hari Pattimura, dapat melahirkan para kreator yang terus aktif dan dinamis dalam menciptakan karya menarik dari hal-hal yang sederhana,” ucapnya.

Disampikannya , Pattimura muda inspiratif, adalah orang yang dapat menjadi contoh dan teladan yang memiliki daya juang dan daya gugah serta menjadi contoh model bagi lingkungan di masyarakat.

“Kapitan Pattimura, merupakan sosok inspiratif dan pemberani yang sanggup melawan ketidakadilan dan penindasan kolonialisme Belanda.

Tidak rela membiarkan rakyat Maluku sengsara serta mengorbankan jiwa dan raganya demi tanah Maluku,” tuturnya.

Gubernur berharap ,Belajar dari sosok Pattimura, , dapat menjadi figur inspiratif dan berkembang.

“Tidak mudah menyerah pada tantangan melainkan aktif dan optimis meraih masa depan,”ingatnya.

Lanjutnya ,Ketiga, setiap generasi muda dituntut untuk berinovasi dalam mengembangkan jati dirinya. Sebab, saat ini , semua negara didunia menekankan pentingnya berinovasi.

“Salah satu kebijakan pemerintah dalam mengganti nama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menjadi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), merupakan wujud inovasi menuju suatu perubahan yang lebih baik di berbagai bidang,”katanya

Dikatakannya , di era transformasi digital inovasi bukan lagi sebuah slogan, melainkan harus mewujudkan dalam kerja dan kinerja masing-masing.

Dirinya juga menyampaikan bahwa pihaknya akan terus mendorong dan memfasilitasi lahirnya inovasi-inovasi yang dapat mempercepat kesejahteraan masyarakat di Maluku.

Ditambahkannya , Kapitan Pattimura, sebelum wafat meninggalkan semangat patriotik, yaitu. “Nunu OLI, Nunu Seli, Nunu Karipatu, Patue KARI Nunu.

” Yang artinya saya katakan kepada kamu sekalian bahwa saya adalah Beringin besar dan setiap Beringin besar akan tumbang, tapi Beringin lain akan menggantinya. Demikian pula saya katakan kepada kamu sekalian bahwa

Saya adalah batu besar dan setiap batu besar akan terguling tapi batu lain akan menggantinya, “terang Gubernur menirukan pesan Pattimura kala itu.

Gubernur mengigatkan, makna yang terkandung dalam pesan Pattimura adalah berjuang dan berkorban untuk kepentingan dan keselamatan masyarakat.

“Tidak membiarkan kezaliman dan kesewenang-wenangan atas rakyat kecil. Tampil di garda terdepan untuk melindungi kepentingan banyak orang. Itulah esensi perjuangan sebenarnya,”pungkasnya.

DPRD Maluku Menilai BMMP Nusantara I Gagal Dalam Memberikan Pelayanan Listrik

Penulis
Redaksi Maluku
-
0

Ambon, MALUKU.News – Wakil Ketua Komisi II DPRD Maluku, Turaya Samal menyatakan pembangkit Listrik Kapal atau Barge Mounted Power Plant (BMMP) Nusantara 1 dinilai gagal dalam memberikan pelayanan listrik bagi masyarakat di Pulau Ambon, Provinsi Maluku.

Pasalnya kapal berkapasitas 60 MW sejak dioperasikan menggantikan Kapal MV Karadeniz Powership (KP) Onur Sultan Turki, pulau Ambon kini mengalami krisis listrik.

“Kami baru tahu ternyata kapal Turki sudah berangkat dan diganti dengan Kapal dari PT PAL, ternyata dia gagal juga,”ujarnya usai pertemuan bersama PLN di  Ambon, jumat (13/05/2022).

Menurut Turaya, sebelum BMMP Nusantara 1 beroperasi, PLN seharusnya melakukan uji coba. Bukan langsung dioperasikan, dampaknya kini pulau Ambon mengalami krisis listrik.

“Seharusnya sebelum beroperasi dilakukan uji coba sehingga tidak terjadi seperti ini. PLN juga harus mengantisipasi jauh sebelum kapal Tukri berangkat. Jadi cukup disayangkan sebenarnya, bisa terjadi krisis listrik di ibukota provinsi,”tuturnya.

Turaya berharap, PLN harus secepatnya menyelesaikan persoalan ini, sehingga tidak mengorbankan masyarakat selaku konsumen yang seharusnya mendapat pelayanan yang terbaik.

“Kami komisi berharap secepatnya tidak terjadi lagi krisis listrik di kota Ambon, kami akan mengawal sampai persoalan ini tuntas,”pungkasnya.

Menanggapi hal tersebut, Senior Manager Transmisi & Distribusi PLN Unit Induk Wilayah Maluku & Maluku Utara Dony Noor Gustiarsyah, mengaku PLN akan mendatangkan 3 mesin penambah sebagai upaya normalisasi Pasokan listrik

“Kapal BPNPP Nusantara I tidak beroperasi pasca cuaca yang memburuk sejak tanggal 8 mei mengakibatkan gangguan kabel evakuasi. Maka dari itu, Kami sedang merancang opsi untuk normalisasi listrik di sistem Ambon. Tiga mesin baru akan segera didatangkan,”ucapnya.

Dijelaskan, mesin yang akan didatangkan, masing-masing mesin 3 Mega Wat (MW) mulai 27-30 mei. Kemudian mesin berdaya 4 MW didatangkan guna menangani dari 9-10 juni dan mesin 20 MW dioperasikan kurang lebih 20 juni mendatang.

“Jadi pemakaian listrik di Ambon butuh 4,9 MW saat siang sedangkan malam sekitar 5,6 bahkan sampai 5,8. Maka dari itu, harapan besar pelanggan secara bijak memakai listrik. Hal terpenting adalah menambah pasokan daya. Dan PLN mengambil tiga tahap tadi. Atas nama jajaran PLN kami memohon maaf atas kendala yang sedang terjadi selama ini,”pintanya.

Pelantikan John Lewerissa Dan Yunus Serang Masuk Agenda Masa Sidang III DPRD Maluku

Penulis
Redaksi Maluku
-
0

Ambon, MALUKU.News – Ketua DPRD Provinsi Maluku, Lucky Wattimury menyatakan Pelantikan Anggota DPRD sisa Periode 2019-2024 John Lewerissa dari Partai Gerindra, Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Ambon masuk dalam agenda masa sidang III DPRD Provinsi Maluku.

“Pimpinan DPRD Maluku telah menggelar rapat bersama membicarakan sisa agenda masa sidang II tahun 2022 untuk diselesaikan,” ujarnya di Ambon, jumat 13/05/2022).

Dijelaskan Wattimury, dalam rapat tersebut telah dijadwalkan selasa 17 Mei dilaksanakan tutup buka masa sidang sekaligus dimulai masa sidang III. Salah satunya membicarakan tentang pelantikan anggota DPRD Maluku dari Partai Gerindra, John Lewerissa.

“Menurut informasi SK-nya sudah dikeluarkan Menteri Dalam Negeri. Tapi secara fisik SK belum ada di kami. Pastinya kami menunggu saja, kalau SK-nya sudah ada di kami otomatis segera kita lakukan sesuai ketentuan. Tetapi paling tidak di dalam agenda masa sidang, kita sudah masukan salah satunya pelantikan John Lewerissa,”bebernya.

Wattimry menambahkan, selain pelantikan John Lewerissa, pelantikan Antar Waktu (PAW) Partai Golkar dari Alm Fredrek Rahakbauw ke Yunus Serang juga dimasukan dalam agenda masa sidang III.

“Untuk PAW Golkar kita masih menunggu keputusan dari Menteri Dalam Negeri. Kalau sudah ada pasti kita lakukan pelantikan. Prinsipnya kita menaati seluruh ketentuan perundangan. untuk menjembatani itu kami sudah masukan dalam agenda masa sidang III,”pungkasnya.

Anos: Masyarakat Berharap Masuknya Tol Laut Logistik Di Damer

Penulis
Redaksi Maluku
-
0

Ambon, MALUKU.News – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Anos Yermias menyatakan Masyarakat di Kecamatan Damer, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) berharap kedepan ada kapal tol laut yang menyinggahi daerah tersebut.

“Jadi masyarakat meminta kalau boleh tol laut logistik masuk disitu, supaya ada muatan balik,” ujarnya di Ambon, kamis (12/05/2022) usai melakukan reses di kecamatan tersebut.

Dijelaskan Anos, damer yang memiliki luas wilayah sekitar 392,29 km² terkenal dengan potensi palawija, seperti cengkeh, pala sultra, pala hutan dan kopra. Namun potensi yang ada di pulau berpenduduk 5.301 jiwa ini tidak dibarengi dengan arus transportasi dalam memasarkan hasil alam.

“Kadang-kadang kapal kargo yang masuk disitu tidak dapat mengangkut semua. Akhirnya beberapa ton harus melalui pelabuhan Ambon,”tuturnya.

Anos menegaskan, untuk itu sudah seharusnya Damer masuk dalam jalur tol laut Logistik. Sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat disana yang sampai saat ini masih tertinggal.

“Sejauh ini APBD Provinsi terbagi sedikit saja ke kabupaten. Mestinya ada perhatian ekstra terhadap tiga kabupaten penyumbang angka kemiskinan presentasi terbesar. Itulah beberapa permmintaan masyarakat untuk diperjuangkan,”pungkasnya.

Pasangan Murad – Orno Serius Bangun Maluku, Ini Capaian Hasilnya

Penulis
Andre Jarangga
-
0

Ambon, MALUKU.News – Keseriusan pasangan Gubernur Murad Ismail bersama wakilnya Barnabas N. Orno dalam membangun Maluku yang lebih baik semakin terlihat jelas.
Banyak perubahan yang signifikan di Provinsi Maluku terkait pembangunan jalan gugus, jembatan dan talud dalam kurun waktu 3 tahun sejak 2019 hingga 2021.

Pada 2019 merupakan tahun pertama kepemimpinan Murad – Orno sudah melaksanakan pembangunan jalan gugus satu hingga delapan yang meliputi beberapa wilayah di kabupaten/kota.

Pertama, Kabupaten Buru dan Buru Selatan berupa hotmix berjarak 27.35 Km dengan total anggaran Rp12, 53 M, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Rp795 Juta, Seram Bagian Timur (SBT) Hotmix 2,5 Km total Anggaran Rp10 Miliar, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) Hotmix 11,95 Km, total anggaran Rp12 Miliar dan Kabupaten Maluku Tenggara Hotmix 1,9 Km, total anggaran Rp10,2 Miliar.

Pelaksanaan pembagunan jalan di tahun 2019 secara keseluruhan total anggarannya berjumlah Rp45,049 Miliar.

Di tahun yang sama, pasangan Murad – Orno melakukan pembangunan jembatan di beberapa wilayah Kabupaten/Kota di Maluku yakni, pembangunan jembatan di SBT Rp. 868 juta dengan panjang bentang 188,52 meter, Kabupaten Maluku Tengah Rp. 9.5 Miliar , panjang bentang, 120 Meter.

Selain pembangunan jalan dan jembatan pada tahun itu, Murad-Orno juga melakukan pembagunan talud gugus tujuh pada wilayah Kota Ambon dan Maluku Tengah dengan total anggaran 2.670 M.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas PUPR Provinsi Maluku, Muhammat Marasabessy, Kamis (12/5/2022).

“Meski kita tahu bersama, mengawali pemerintahan Murad – Orno harus berhadapan dengan sistem keuangan yang tidak sehat, yang pada periode sebelumnya ditandai dengan kegagalan membayar kewajiban pada akhir tahun,” ungkapnya.

Namun masalah tersebut dapat ditata kembali oleh kedua pasangan ini, sehingga dapat menghasilkan sistim keuangan yang sehat dan kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian,” bebernya.

Selanjutnya, pada 2020, pasangan dengan jargon ” Maluku Bisa” ini melaksanakan pembangunan jalan gugus satu di wilayah Buru dan Buru Selatan dengan total anggaran Rp. 39 M, Lapen : 14.5 Km dan situ 8.0 Km, pembangunan jalan gugus dua di Kab. SBB dengan total anggaran 30 M, Lapen: 3,8 Km, Hotmix: 7,4 Km, Situ: 3.0 Km.

Berlanjut pembagunan jalan gugus empat di Kab. SBT, total anggaran 5 M, Lapen: 3,2 Km, Pembagunan jalan gugus tujuh di wilayah Kota Ambon dan Maluku Tengah, total anggaran 55 M, Lapen : 10.32 Km, pembangunan jalan Gugus delapan, Kab Maluku Tenggara, total anggaran Rp. 7,5 M serta Pembagunan jalan gugus 9 yakni Kabupaten Aru dengan total anggaran Rp.7 M, lapen: 4.15 Km. Pelaksanaan pembagunan jalan di tahun 2020 secara keseluruhan berjumlah Rp.45,049 Miliar.

Dikatakannya, total anggaran pemeliharaan serta rehabilitasi jalan dan jembatan pada kabupaten/kota yang ada di Maluku mencapai Rp. 131 Miliar digelontorkan Murad-Orno demi terciptanya peningkatan infrastruktur sosial di tanah raja-raja yang kita cintai bersama.

Pada tahun 2021, Murad-Orno kembali melaksanakan pembangunan Jalan di wilayah Kabupaten/Kota yakni, Buru dengan total Rp.5 M, Kab. SBT Rp. 5 M, Kab. SBB Rp. 2 M, Kab. Maluku Tenggara Rp. 13,6 M, Pembangunan jalan Kab. kepulauan Tanimbar, Rp. 5,7 M, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) Rp. 4 M dan Kabupaten Aru Rp.4,3 M.

Pada tahun tersebut, terdapat pula Pembagunan Jembatan di Wilayah Maluku Tengah dengan total anggaran Rp. 22,5 M.

Ditambahkannya, itupun belum termasuk dengan total pemeliharaan jalan dan jembatan di wilayah kabupaten Maluku tengah dan kota Ambon yang mencapai Rp.8,7 M.

Dirinya berharap, masyarakat agar mendukung setiap program kerja yang dilakukan oleh Gubernur Maluku, Irjen. Pol (Purn), Murad Ismail beserta Wagub, Barnabas Orno demi kelancaran pembangunan di Maluku.

“Apa yang dilakukan Pak Murad Ismail merupakan cinta beliau kepada masyarakat di tanah raja-raja yang kita cintai bersama ini,” tandasnya.

DKP Maluku Tertibkan Nelayan Andon Di Perairan Kepulauan Tanimbar.

Penulis
Andre Jarangga
-
0

Saumlaki, MALUKU.News – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Maluku, Abdul Haris menyatakan, hingga kini pihaknya masih membatasi sejumlah kapal nelayan andon yang berasal dari Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara yang beroperasi di perairan Maluku, termasuk di wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

“Data yang kami miliki, nelayan yang ada di Tanimbar ini kan nelayan kita yang sudah memiliki izin. Ada nelayan Andon yang datang dari Sulawesi Selatan yang sementara berproses. Prosesnya sementara berjalan di PTSP sementara yang dari Sulawesi Tenggara belum bisa karena memang belum ada perjanjian kerjasama antara daerah dengan daerah antara Sulawesi Tenggara dengan provinsi Maluku,” katanya di Saumlaki, Kamis (12/5/2022).

Dikatakan, ada 164 kapal Andon yang tercatat dalam pengawasan DKP dan kini masih berlabuh di perairan kepulauan Tanimbar sambil menanti proses perijinan.

“Dua hari ini kita sudah melakukan pengendalian. Kemarin kita turun di pelabuhan Ukur Laran dan bertemu dengan mereka para nelayan, nahkoda dan agen-agen kapal dan hari ini kita lakukan rapat koordinasi antar tingkat pemerintah baik pemerintah provinsi dan pemerintah daerah dan juga stakeholder lainnya yang terkait dengan kegiatan perikanan,” katanya.

Abdul katakan, dalam rapat koordinasi itu, pihaknya telah menjelaskan kepada pemerintah daerah kabupaten Kepulauan Tanimbar dan stakeholder bahwa para nelayan Andon dari Sulawesi Selatan telah melakukan kerjasama dengan pemerintah provinsi Maluku dan saat ini para nelayan tersebut sedang mengurus perijinan melalui PTSP provinsi Maluku.

Sedangkan para nelayan Andon asal provinsi Sulawesi Tenggara sementara menanti proses kerjasama antara Pemprov Sulawesi Tenggara dengan Pemprov Maluku.

“Kita tunda sampai dengan harus ada MoU antara pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara dengan provinsi Maluku dulu baru dengan dasar itu kita bisa proses mereka punya izin. Makanya, mereka sekarang semua dikumpulkan di pelabuhan Ukur Laran,” bebernya.

Abdul mengaku telah dihubungi oleh Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Buton Selatan dan Kepala DKP Provinsi Sulawesi Tenggara. Dua kadis ini telah memastikan akan berkunjung ke Ambon dalam waktu dekat.

“Saya sarankan mereka menghubungi bagian pemerintahan di kantor gubernur Maluku untuk rapat bersama baik secara fisik maupun secara online untuk membahas perjanjian kerjasama antara dua daerah ini dan Kepala Dinas Perikanan Sulawesi Tenggara merespon itu. Minggu depan ini mereka mau ke Ambon untuk menindaklanjuti,” katanya.

Wenno Imbau Warga Tenang dan Beri Dukungan Kepada Pekerja PLN Atasi Pemadaman Listrik

Penulis
Redaksi Maluku
-
0

Ambon, MALUKU.News – Warga kota Ambon diminta tetap tenang, dan memberi dukungan moral kepada seluruh pekerja PLN, guna menyelesaikan pemadaman listrik di sejumlah wilayah yang ada di kota Ambon.

“Saya melihat di medsos itu banyak yang menyalahkan bahkan mencaci maki PLN. Saya menghimbau supaya kita berdoalah agar managemen dan para pekerja PLN diberi kekuatan untuk menyelesaikan masalah listrik ini,” ujar Anggota DPRD Provinsi Maluku Fraksi Partai Perindo, Yance Wenno di Ambon, Rabu (11/05/2022).

Dikatakan, PLN sudah mengklarifikasi bahwa ada terjadi kesalahan teknis sehingga dilakukan pemadaman.

“Sudah ada klarifikasi dari pihak PLN menyangkut dengan pemadaman selama 2 hari yaitu gangguan sistim dan sebagainya,” ujarnya.

Menurut Wenno, hal itu bukanlah sesuatu yang disengajakan oleh pihak PLN. Oleh karena itu, masyarakat kota Ambon diminta memberi dukungan moral kepada management dan seluruh pekerja PLN, agar sesegera mungkin mencari jalan keluar supaya listrik bisa pulih lagi seperti semula.

“Jangan katong (kita) caci maki, tapi mari katong kasih dukungan moril kepada mereka, supaya masalah ini dapat diselesaikan secepatnya,” pintanya.

Dirinya menegaskan, sesuai dengan jawaban yang diberikan PLN, bahwa permasalahan kelistrikan yang terjadi ada di sistem dan bukan di kapasitas.

Hal ini ia katakan, mengingat info yang beredar bahwa masalah pemadaman listrik  diakibatkan paska angkat jangkarnya kapal pembangkit listrik LMVPP Karadeniz Yasin Bay milik turki, dan digantikan Kapal Pembangkit Listrik Barge Mounted Power Plant (BMPP) Nusantara 1.

“Memang ada kecurigaan seperti itu, tapi karena PLN sudah menjawab seperti itu bahwa masalahnya ada di sistem dan bukan di kapasitas.

Wenno menandaskan, PLN sudah menyampaikan paling tidak dalam minggu ini pemadaman bisa pulih 100 persen.

Akan tetapi jika masalahnya ada pada kapasitas, misalnya Kapal Pembangkit Listrik BMPP Nusantara 1 yang menggantikan Kapal Turki juga tidak dapat mengatasi masalah ini, maka hal ini harus menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan pihak PLN.

“Kalau masalah di soal kapasitas, misalnya yang dari belakang kapal PLN Apung yang dari turki diganti dengan yang lain dan ternyata tidak mengatasi masalah, beta kira ini harus menjadi perhatian daripada pemda, pemprov Maluku dan juga pihak PLN untuk bisa memulihkan pasokan listrik untuk masyarakat Ambon dan sekitarnya,” pungkasnya.

DPRD Maluku Desak Gubernur Copot Kadis Kesehatan

Penulis
Redaksi Maluku
-
0

Ambon, MALUKU.News – DPRD Provinsi Maluku mendesak Gubernur, Murad Ismail mencopot Zulkarnain dari jabatan Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan.

Desakan ini disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Ruslan Hurasan menyusul belum dibayarkannya jasa Covid-19 kepada131 tenaga kesehatan yang melayani pasien Covid-19 di Badan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Maluku.

“Dinas harus proaktif, bila perlu desak Gubernur copor kadis kesehatan yg tdak mampu memproses pembayaran insentif,”tegas Hurasan dikonfirmasi di Ambon, Rabu (11/05/2022).

Menurut Hurasan, anggaran yang telah disediakan pembayaran untuk pembayaran jasa Covid-19 harus segera dibayarkan, bukan ditahan tanpa ada kepastian yang jelas.

“Birokrasi terlalu lama, ada uang prosesnya kok lama,”tandasnya.

Untuk itu, Hurasan meminta kepada Gubernur mendesak Kepala Dinas Kesehatan segera membayarkan jasa Covid-19 bagi 131 Nakes.

“Hak-hak tenaga kesehatan dibiarkan begitu lama kasihan mereka. Itu hak mereka, harus diberikan,”pintanya.

Sekedar diketahui, jasa Covid-19 senilai Rp5.6 miliar diduga ditahan Dinas Kesehatan Maluku. Padahal Rp12 miliar untuk rumah sakit lapanggan di BPSDM telah dicairkan Pemerintah Pusat.

Hal ini terungkap dalam rapat bersama Komisi IV DPRD Maluku. Dinas Kesehatan berjanji akan membyarkan dalam pertengaham Maret 2022, namun sampai saat ini belum juga dibayarkan.

Anos: Peternak Di MBD Sulit Pasarkan Hasil Ternak

Penulis
Redaksi Maluku
-
0

Ambon, MALUKU.News – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Anos Yermias usai melakukan reses di lima pulau di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), diantaranya Moa dan Kisar menyatakan sejumlah peternak kambing, domba, sapi dan Kerbau di Kabupaten tersebut mengaku sulit untuk memasarkan hasil ternaknya ke sejumlah daerah di Maluku, maupun keluar Maluku.

“Reses kali ini saya memilih di lima pulau berbeda di kabupaten MBD mulai dari Kisar berkesempatan berjumpa dengan masyarakat peternak kambing, sapi dan kerbau dalam kaitan pemasaran hasil ternak dari MBD ke daerah di Maluku maupun luar daerah Maluku. Masyarakat mengeluhkan tidak adanya kapal khusus mengangkut hewan, padahal di empat pulau di MBD terkenal dengan penghasil ternak kambing, domba, sapi dan kerbau,”ungkapnya di Ambon, selasa (10/05/2022).

Terhadap keluhan tersebut, dirinya langsung berkoordinasi dan telah disanggupi Kapten Benny, selaku Kepala Sub Direktorat perdagangan dalam negeri, Kementerian Perhubungan.

“Terhadap apa yang dikeluhkan masyarakat sudah disanggupi Kementerian Perhubungan, dan sewaktu-waktu bisa kita ajukan deviasi agar masyarakat yang beternak dapat membawa hasil ternak keluar dari MBD apalagi jelang perayaan Idul Adha di bulan Juli mendatang,”tandasnya.

Anos katakan, selain Kementerian Perhubungan, dirinya telah berkoordinasi dengan para operator kapal, agar sewaktu-waktu jika terpaksa bisa diangkut dengan kapal penumpang.

“Kalau misalnya terpaksa harus diangkut dengan kapal penumpang, kami juga sudah lihat kapal misalnya KM Sabuk 34 di belakang bisa disekat dan semua pintu di tutup. terhadap hal ini sudah kami minta untuk disekat. kemudian KM sabuk 54 sudah kami minta,”bebernya.

Anos mengakui dalam reses, masyarakat Werwawan juga meminta adanya perhatian Pemerintah Daerah Maluku terhadap persoalan abrasi yang sering terjadi di pesisir wilayah tersebut.

Tak hanya itu, masyarakat juga mengeluhkan air bersih, walaupun SPAM dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) telah masuk ke Werwawan. Namun rata-rata program yang dijalankan gagal.

“Memang ada kegiatan Pamsimas dan SPAM, tetapi Pamsimas rata-rata gagal karena anggarannya relatif kecil dan memang Pamsimas ada sharing anggaran baik APBD kabupaten maupun APBN. tetapi karena ditangani full APBN, sehingga ada yang memang tidak berhasil di beberapa lokasi,” katanya.

“Ada juga berhasil tetapi bak penampung atau reservoir terlampau kecil. Misalnya di desa Ilih Pulau Damer itu reservoir kecil, sehingga masyarakat harus bagi shift, ada tiga hari sekali, dan itu sngat menyulitkan masyarakat disitu,”katanya lagi.

Kehadiran Pegawai Di DPRD Maluku Pasca Libur Lebaran Capai 90 Persen

Penulis
Redaksi Maluku
-
0

Ambon, MALUKU.News – Tingkat kehadiran Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun kontrak di lingkup Sekretariat DPRD Provinsi Maluku mencapai lebih dari 90 persen pada hari pertama masuk kerja usai libur panjang lebaran 2022.

Sekretaris DPRD Maluku, Bodewin Wattimena menyatakan, kehadiran pegawai yang mencapai lebih dari 90 persen tersebut diambil saat apel perdana, disaksikan tim pemantau dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Maluku, dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan setda Maluku, Meykal Pontoh.

“Tadi kita melaksanakan apel pagi tepat pukul delapan. Untuk kehadiran cukup banyak lebih dari 90 persen dari total 230 pegawai,”ujarnya di Ambon, Senin (09/05/2022).

Menurut Bodewin, jumlah tersebut sudah termasuk dalam 30 pegawai yang sedang melakukan pendampingan tugas reses. Sementara pegawai yang tidak hadir tanpa keterangan hanya delapan orang.

“Kehadiran termasuk didalamnya melakukan pendampingan dinas sekitar 30 lebih orang, Kami sudah melaporkan ke Penjabat Sekretaris Daerah Maluku melalui BKD,”cetusnya.

Dijelaskan Wattimena, terhadap delapan pegawai yang tidak hadir, pihaknya akan akan melakukan evaluasi. Jika masih tetap tidak hadir beberapa hari kedepan maka diberikan sanski berupa hukuman disiplin atau meniadakan Tunjangan Kerja Daerah (TKD).

“Jadi sanski ini tdak hanya untuk hari ini saja, tetapi di evaluasi kehadiran selama sebulan. Prinsipnya kita tegas akan hal ini,”pungkasnya.

1...254255256...291Halaman 255 dari 291