Beranda blog Halaman 254

Tim Dokter RST Ambon Melakukan Operasi Korban Penembakan Dari Pulau Haruku

Penulis
Redaksi Maluku
-
0

Ambon, MALUKU.News – Tim dokter dari Rumah Sakit Tentara (RST) Tingkat II dr.J. A. Latumeten Ambon melakukan operasi pengangkatan proyektil peluru yang bersarang di tubuh seorang warga korban penembakan orang tidak dikenal (OTK) di Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah.

“Pasien merupakan korban penembakan OTK di perbatasan Negeri Aboru dan Hulaliu pada 15 Februari 2022,” kata Kepala Kesdam XVI/ Pattimura, Kolonel Ckm dr. Bima Wisnu Nugraha, di Ambon, Jumat (18/02/2022).

Dijelaskan Nugraha, warga Negeri Hulaliu itu tertembak di bagian kaki kanan, sehingga harus menjalani operasi pengangkatan proyektil agar tidak berdampak memperburuk kondisi kesehatannya. Pasien itu dibawa langsung oleh aparat keamanan dari Pulau Haruku untuk menjalani operasi pengangkatan proyektil yang bersarang di kaki kanannya.

“Namun sebelum operasi dilaksanakan, tim dokter terlebih dahulu melakukan tes cepat antigen dan diketahui pasien tersebut positif COVID-19. Karena pasien positif COVID-19 sehingga tim medis mengambil risiko melakukan operasi dengan prokes ketat. Seluruh tim medis menggunakan APD level 3 saat operasi, guna meminimalkan risiko tertular COVID-19,” bebernya.

Nugraha menambahkan, operasi dilakukan segera karena tidak mungkin menunggu hingga pasien sembuh dari COVID-19, mengingat kondisi luka yang bisa saja membusuk dan kakinya bisa diamputasi dan berisiko bagi keselamatan jiwa pasien tersebut.

“Jadi operasi dilaksanakan dengan penerapan prokes ketat. Syukurlah operasi berlangsung lancar dan saat ini kondisi pasien stabil dan sehat. Seluruh tim dokter serta perawat yang bertugas juga dalam keadaan sehat,” pungkasnya.

Peringati Bulan K3, Gubernur MI Sampaikan Arahan Menteri Ketenagakerjaan

Penulis
Andre Jarangga
-
0

Ambon, Dharapos.com – Saat memperingati Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional Tahun 2022, Gubernur Maluku Murad Ismail menyampaikan arahan Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah.

Peringatan K3 yang dipusatkan di PT Pertamina Ambon Patra Niaga Subholding C&T Region Papua Maluku Integrited Terminal Wayame, Ambon, Kamis (17/2/2022) itu, mengambil tema “Penerapan Budaya K3 Pada Setiap Kegiatan Usaha Guna Mendukung Perlindungan Tenaga Kerja di Era Digitalisasi” sebagai tema pokok.

Upacara dihadiri Danlantamal IX Ambon, Brigjen TNI (Marn) Said Latuconsina, Danlanud Pattimura Kolonel Pnb Andreas Ardianto Dhewo, perwakilan Polda Maluku, Perwakilan Kejati Maluku dan sejumlah OPD Lingkup Pemprov Maluku.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Enang Diponegoro, bertindak sebagai komandan upacara.

Saat menyampaikan arahan menteri, Gubernur menerangkan, di tahun 2021 telah dilakukan berbagai upaya dalam meningkatkan pelaksanaan K3 secara nasional. Upaya tersebut, pertama, menyempurnakan peraturan perundang- undangan serta standar di bidang K3 termasuk tersedianya Panduan Pengawasan Ketenagakerjaan di masa pandemi.

Kedua, meningkatkan peran pengawas bidang K3 dalam pembinaan dan pemeriksaan serta penegakan hukum di bidang K3.

Ketiga, meningkatkan kesadaran pengusaha/ pengurus, tenaga kerja dan masyarakat sehingga memiliki kompetensi dan kewenangan bidang K3.

Keempat, meningkatkan peran serta masyarakat, lembaga K3 dan pemeduli K3.

Kelima, meningkatkan kolaborasi dengan asosiasi-asosiasi profesi K3 dan perguruan tinggi yang memiliki program K3.

Kelima, meningkatkan peran serta Indonesia dalam forum-forum regional dan internasional dalam bidang K3.

Keenam, menyempurnakan pelaksanaan pengawasan, informasi dan layanan K3 berbasis digitalisasi, antara lain Sistem Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Teman K3) yang merupakan layanan terpadu berbasis daring yang meliputi Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3), Lembaga Audit dan SMK3, Personel K3 dan Kelas Virtual Pembinaan K3.

Kepala daerah mengatakan, sebagai salah satu langkah pembangunan ketenagakerjaan, utamanya dalam hal penciptaan lapangan kerja, telah hadir UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengamanatkan terbitnya PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Regulasi ini diikuti beberapa peraturan Kementerian/Lembaga yang mengatur secara khusus tentang standar usaha/produk dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

“Semua perangkat regulasi ini ditargetkan mampu mendorong kemudahan berbisnis atau berinvestasi di Indonesia. Oleh karena itu, tugas kita adalah melaksanakan sebaik-baiknya semua di regulasi tersebut, demi terwujudnya visi dan misi pemerintah dalam penciptaan lapangan kerja dan pemulihan ekonomi nasional,” kata Murad.

Sementara itu, lanjut Murad, menyangkut keselamatan kerja berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, di tahun 2019 terdapat 182 ribu kasus kecelakaan kerja dan sepanjang tahun 2020 terdapat 225 ribu kasus kecelakaan kerja, 53 kasus penyakit akibat kerja, 11 diantaranya disebabkan Covid-19. Kemudian, sepanjang Januari hingga September tahun 2021 terdapat 82 ribu kasus kecelakaan kerja dan 179 kasus penyakit akibat kerja, yang 65 persennya disebabkan Covid-19.

“Data menunjukkan bahwa usia terbanyak yang mengalami kecelakaan kerja adalah pada kelompok usia muda 20 sampai 25 tahun. lni memberikan sinyal bahwa usia-usia muda berpotensi pada kurangnya kesadaran berperilaku selamat. Untuk itu, perlu upaya pendekatan dan sosialisasi K3 yang lebih intens dan inovatif, khususnya pada kaum muda agar bisa semakin peduli dan melaksanakan K3 di tempat kerja,” tuturnya.

Gubernur berpesan kepada peringatan Bulan K3 dijadikan sebagai objek prioritas perhatian karena menyangkut keselamatan jiwa dan kesehatan manusia. Mengingat, kondisi kerja yang aman, sehat dan nyaman adalah kunci utama peningkatan produktivitas dan loyalitas pekerja terhadap perusahaan.

“Saran saya, berikanlah perhatian lebih besar kepada aspek keselamatan kerja, sebesar perhatian pada aspek kesejahteraan. Untuk itu saya sampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan terlibat aktif dalam mengembangkan, mempromosikan serta membudayakan K3,” tutup Gubernur.

Sebagai informasi, pada upacara peringatan Bulan K3 Nasional tahun ini, Gubernur Maluku Murad Ismail menyerahkan, piagam penghargaan kepada perusahaan yang berhasil menerapkan kecelakaan nihil atau zero accident di tempat kerja, penyerahan piagam penghargaan kepada perusahaan yang berhasil menerapkan protokol kesehatan Covid-19 di tempat kerja, penyerahan piagam penghargaan kepada perusahaan atas partisipasi sebagai tempat pelaksanaan apel bendera Bulan K3 nasional tingkat provinsi Maluku Tahun 2022, penyerahan surat keputusan pengesahan panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja (P2 K3) dan penyerahan santunan kecelakaan kerja dan jaminan kematian yang diberikan Gubernur kepada Heidy Welna Ansye Tuahatu dan Erwin Latuputty.

Sangkala: Konflik Antar Negeri Ganggu Kamtibmas dan Berdampak Pada Pemulihan Ekonomi

Penulis
Redaksi Maluku
-
0

Ambon, MALUKU.News – Wakil Ketua DPRD Maluku, Asis Sangkala mengatakan, sekecil apa pun konflik yang timbul antara sesama warga desa atau negeri akan menimbulkan gangguan Kamtibmas dan membawa dampak buruk terhadap upaya pemulihan ekonomi daerah.

“Konflik tidak akan memberikan keuntungan kepada pihak mana pun, tetapi sebaliknya justru memberikan luka di kedua belah pihak yang bertikai, apalagi situasi pandemi COVID-19 yang terus berlangsung ditambah gangguan Kamtibmas berupa pertikaian antara sesama warga di beberapa desa akan membuat kondisi semakin sulit.” ujarnya di Ambon, Rabu (16/02/2022).

Dijelaskan Sangkala, pemerintah baik provinsi Maluku maupun kabupaten Maluku Tengah bersama aparat keamanan saat ini terus berupaya untuk menciptakan perdamaian di Kecamatan Pulau Haruku. Hal berkaitan dengan adanya aksi penembakan yang dilakukan orang tidak dikenal terhadap warga Negeri Hulaliu di perbatasan hutan Negeri Aboru pada Selasa, (15/2) sehingga menyebabkan satu orang meninggal dunia.

“Kita hidup sebagai orang basudara (bersaudara) di Maluku harus menjaga perdamaian sebab konflik antarnegeri sekecil apa pun akan berdampak sangat luas bagi upaya pemulihan ekonomi, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini,” ungkapnya.

Menurut Sangkala, untuk menyelesaikan masalah konflik di Maluku, maka haruslah ada rasa saling percaya termasuk sesama anak negeri. Dirinya juga berharap agar pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh-tokoh adat dan masyarakat dari kedua negeri yang bertikai agar bisa melakukan dialog dan mediasi.

“Aparat keamanan baik TNI maupun Polri juga harus bisa mencegah konflik yang berkepanjangan, agar kemudian kita bisa menghadirkan damai di sana,” tandasnya.

Sangkala menambahkan, DPRD, pemerintah daerah maupun aparat keamanan saat ini sementara konsentrasi untuk menyelesaikan konflik tapal batas wilayah antar Dusun Ori, Negeri Pelauw dan Negeri Kariu.

“Kalau beban ini ditambah lagi dengan konflik Hulaliu-Aboru tentunya semakin memperuncing masalah. Kita saat ini sedang berupaya dengan mengerahkan seluruh sumber daya untuk mengatasi masalah tersebut sehingga kondisi tersebut jangan membuat masyarakat semakin susah,” pungkasnya.

Pemprov Maluku Siapkan Dua Lokasi Karantina Terpusat, Ini Lokasinya

Penulis
Redaksi Maluku
-
0

Ambon, MALUKU.News – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku menyiapkan dua lokasi sebagai tempat karantina Covid-19 secara terpusat yakni di Balai Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) dan Balai Diklat Pertanian .

Juru Bicara (Jubir) Satuan tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Provinsi Maluku Adonia Rerung, menyatakan dua lokasi itu akan digunakan untuk menampung para pelaku perjalanan mapun penumpang transit dari daerah lain yang dinyakan positif terkonfirmasi Covid-19 .

“Dua lokasi ini dipersiapkan jika terjadi lonjakan kasus berdasarkan hasil pemeriksaan tim satgas terhadap penumpang yang tiba di bandara internasional Pattimura maupun pelabuhan Yos Sudarso dan Slamet Riyadi,” ujarnya di Ambon, Rabu (16/02/2022).

Dijelaskan Rerung, pemerintah Kota (Pemkot) Ambon juga telah menyiapkan tempat karantina terpusat, termasuk Asrama Haji di Negeri Waiheru, Kecamatan Baguala untuk warga Ambon yang berstatus pelaku perjalanan. Dan Dinas Kesehatan Maluku sedang mempersiapkan perangkat kerja, baik relawan maupun peralatan penunjang lainnya.

“Hal itu dilakukan guna mendukung upaya menekan lajunya penyebaran COVID-19 khususnya varian Omicron yang sedang meningkat,” tandasnya.

Rerung meminta seluruh perangkat desa dan kelurahan termasuk RT/RW untuk ikut mengawasi secara ketat warganya yang sedang melakukan isolasi mandiri, termasuk membatasi pertemuan sebab ditakutkan ketika warga diisolasi mandiri, tetapi bebas berkeliaran dan menyebarkan virus kepada orang lain.

“Hingga Selasa kemarin kasus aktif COVID-19 di provinsi Maluku telah mencapai 2.361 orang, di mana jumlah terbanyak yakni di Kota Ambon dengan 1.832 kasus, diikuti Maluku Tengah 148 kasus, Kepulauan Aru 144 kasus,” katanya.

“Kabupaten Kepulauan Tanimbar 67 kasus, Maluku Barat Daya (51), Seram Bagian Barat (33 kasus), Maluku Tenggara (31 kasus), Kota Tual (20 kasus), Seram Bagian Timur (15 kasus), Pulau Buru (11 kasus) dan Buru Selatan sembilan kasus,” katanya lagi.

Warga Hulaliu Kembali Tertembak, Satu Meninggal Dunia

Penulis
Redaksi Maluku
-
0

Ambon, MALUKU.News – Penembakan misterius di hutan perbatasan Negeri Hulaliu-Aboru, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, kembali terjadi.

Kabid Humas Polda Maluku, Muhammad Roem Ohoirat menyatakan, dua warga Hulaliu tertembak dari Orang Tidak diKenal (OTK), satu warga dinyatakan meninggal dunia berinisial YN (53), satunya lagi MT (27) mengalami luka-luka. Sebelumnya satu orang juga meninggal dunia berinisial YI.

“Dua orang kembali tertembak, yang disesalkan masyarakat mengambil jalan sendiri masuk ke hutan,”ujarnya di Ambon, Selasa (15/02/2022).

Dijelaskan Ohorirat, dua platon Brimob Masohi telah dikirimkan ke lokasi untuk mengantisipasi konflik, mengingat sebelumnya sempat terjadi kesalapahaman antara Hulaliu-Aboru.

“Sebelumnya 2 platon telah dikirim ditambah pasukan yang sementara berjaga di Kariu juga dialihkan kesana, sehingga jadinya 1 kompi. Pagi tadi sudah didorong pasukan dari masohi untuk menambah kekuatan, Dansat Brimob sdh kesana. Untuk wilayah laut sudah ditempatkan Pol Air, ditambah TNI,”ungkapnya.

Ohoirat katakan, kondisi di Hulaliu masih terdengar bunyi tembakan yang berasal dari hutan. Olehnya itu, masyarakat dihimbau agar tetap tenang, tidak terprovokasi.

“Mari kita jaga Maluku supaya tetap aman dan damai,”imbaunya.

Menurut Ohoirat, pihaknya telah melakukan razia berulang kali terkait kepemilikan senjata api yang masih beredar di masyarakat bahkan himbauan telah disampaikan serta ancaman apabila ketemu akan diproses hukum, tapi kenyataan masih ada di masyarakat.

“Yakin dan percaya selama senjata masih ada di masyarakat, maka kapan bisa muncul. Bagaimana pun himbauan yang kami lakukan kalau tidak ada kesadaran dari masyarakat percuma,”pungkasnya.

DPRD Minta Aparat Keamanan Ambil Langkah Serius Sikapi Persoalan Penembakan Warga Hulaliu

Penulis
Redaksi Maluku
-
0

Ambon, MALUKU.News – Konflik antara negeri di Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah tidak habisnya. Sebelumnya antara negeri Kariu dan Dusun Ory-Negeri Pelauw, hingga kini belum tercapai perdamaian antar kedua negeri.

Kini ditakutkan Negeri Hulaliu-Aboru pasca penembakan di hutan oleh penembak misterius, sehingga mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan dua orang luka serius.

Hingga bungi tembakan di hutan perbatasan kedua tetangga ini masih terus terdengar.

Wakil Ketua DPRD Maluku, Azis Sangkala meminta kepada pihak kepolisian untuk segera mengambil langkah serius terkait hal dimaksud.

Begitu juga Pemerintah Daerah (Pemda), agar segera melakukan dialog dengan tokoh masyarakat di kedua negeri, sehingga konflik yang terjadi tidak berkepanjangan.

“Kita tahu Kapolda sudah menerjunkan personil, kami minta segera ambil tindakan untuk penyelesaian, sehingga konflik tidak berkepanjangan,”pinta Sangkala kepada wartawan di kantor DPRD Maluku, selasa (15/02/2022).

Selain penyelesaian konflik, menurutnya Polda juga harus mengungkap pelaku penembak misterius terhadap warga Hulaliu. Sehingga tidak menimbulkan spekulasi yang berujung provokasi.

“Kita berikan waktu kepada Polisi untuk bekerja dan kami berharap polisi segera menjawab pertanyaan publik, Spekulasi provokatif sangat berbahaya untuk memancing terjadinya konflik susulan,”desaknya.

Kepada masyarakat di kedua negri, Azis menghimbau agar tetap menahan diri, tidak terpancing isu-isu provokatif oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Karena namanya konflik tidak akan memberikan keuntungan kepada pihak manapun, tetapi kesengsaraan. Apalagi ditengah pandemi Covid-19.

“Sebagai hidup orang basudara harus benar-benar menjaga ini, karena konflik sekecil apapun, antar negeri sekalipun akan berdampak secara luas bagi upaya pemulihan ekonomi apalagi di masa pandemi akan sangat terasa,”ujarnya.

Kepada Pemda setempat, dirinya mintakan agar segera pendekatan dengan Raja, tokoh masyarakat untuk melakukan mediasi kedua belah pihak, sehingga bisa terwujud damai antar kedua negeri.

“Saya bersyukur masyarakat kita sudah sangat dewasa menyikapi konflik, punya ketahanan yang tinggi untuk menciptakan kedamaian,”pungkasnya.

Rahakbauw : Pembangunan Rumah Warga Di Kariu Rp125 juta per Unit

Penulis
Redaksi Maluku
-
0

Ambon, MALUKU.News – Rencana pembangunan kembali rumah-rumah warga Kariu, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, yang dibakar massa pada tanggal 26 Januari 2022 telah disepakati sebesar Rp125 juta per unit.

“Awalnya Bappeda bersama Dinas PKP Malteng mengusulkan anggaran pembangunan satu unit rumah sebesar Rp68 juta,” kata Ketua Komisi III DPRD Maluku, Richard Rahakbauw di Ambon, Kamis (10/02/2022).

Namun, usulan penaikan anggaran tersebut disepakati dalam rapat kerja lanjutan Komisi III DPRD Maluku dengan sejumlah OPD provinsi maupun Kabupaten Maluku Tengah.

Menurut dia, bila proses pendataan nama sesuai alamat (by name by adress) oleh Pemkab Malteng rampung barulah dilakukan pemetaan, berapa banyak yang harus ditangani Pemkab Malteng dan berapa jatah untuk Pemprov.

Data sementara yang memang terdata 211 unit rumah warga, namun Komisi III menghendaki pendataan secara akurat untuk setiap nama pemilik dan alamat rumahnya.

“Sudah disepakati penanganan rumah pengungsi yang rusak Rp125 juta, dari awalnya Rp68 juta yang diusulkan Bappeda dan Dinas PUPR Kabupaten Maluku Tengah,” kata Richard.

Kemudian Kadis PKP Malteng juga telah bersepakat untuk penanganan rumah itu sama dengan Pemprov sebesar Rp125 juta.

Dari Balai Cipta Karya juga meminta adanya perpanjangan masa berlaku kondisi tanggap darurat dari Bupati Maluku Tengah yang awalnya 14 hari menjadi 90 hari agar mereka bisa melakukan penanganan tanggap darurat dan membangun sarana/prasarana infrastuktur yang rusak.

“Komisi III tidak berbicara masalah pengembalian pengungsi tetapi esensinya adalah membangun berbagai sarana yang rusak,” ucapnya.

Selanjutnya Komisi III akan menggelar rapat gabungan dengan Komisi I dan mitra terkait dari Pemprov maupun Pemkab Malteng bersama Kapolda Maluku dan Pangdam XVI/Pattimura untuk membicarakan solusi penyelesaian konflik di Pulau Haruku.

Sekda Maluku Harap Deklarasi Zona Integritas Tingkatkan Kualitas Pelayanan BNN

Penulis
Andre Jarangga
-
0

Ambon, MALUKU.News – Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Maluku, menggelar deklarasi pencanangan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) DAN Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBMM) Lingkup Badan Narkotika Nasional (BNN), di Kantor BNN Maluku, Kamis (10/2/2022).

Hadir dalam acara itu, Penjabat Sekda Maluku Sadli Ie, perwakilan unsur Forkopimda lingkup provinsi, Kepala BNN Maluku Brigjen Pol. Drs. Rohmad Nursahid, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku Hasan Slamat, Rektor Unpatti Ambon M.J Saptenno, Kadis Kesehatan Maluku Dr. Zulkarnain dan undangan lainnya.

Sekda mengucapkan selamat kepada BNN Maluku yang telah mendeklarasikan pencanangan zona deklarasi.

Menurutnya, pembangunan zona integritas di lingkungan pemerintahan pada dasarnya merupakan inisiatif positif dalam rangka mewujudkan komitmen pencegahan korupsi dan reformasi birokrasi.

Dengan begitu, seluruh instansi pemerintahan diharapkan untuk mencanangkan pembangunan zona integritas sebagai perwujudan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sehingga pelayanan dapat dilakukan secara cepat tepat dan profesional.

“Saya harap, deklarasi ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan BNN Maluku. Mengingat, deklarasi pembangunan zona integritas merupakan langkah awal dalam pembangunan komitmen dan perbaikan di semua lini pelayanan pemerintahan,” harap Sekda.

Di kesempatan itu, Sekda menyampaikan empat pesan penting. Pertama, pemerintah daerah memberikan apresiasi serta mendukung sepenuhnya BNN provinsi Maluku yang telah melakukan deklarasi pencanangan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Kedua, pencanangan pembangunan zona integritas merupakan role model reformasi birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan public yang berkualitas, serta menjadi aspek penting dalam pencegahan korupsi di instansi pemerintahan.

Dengan demikian, jika semakin banyak instansi pemerintahan yang memperoleh predikat zona integritas, maka pelayanan publik akan semakin baik dan bebas dari praktek KKN.

Ketiga, pencanangan zona integritas merupakan proses yang dinamis dan berkelanjutan untuk memperoleh predikat zona integritas yang diberikan kepada unit kerja, yang berhasil memenuhi check list persyaratan menuju WBK dan WBBM, yang meliputi indikator manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Keempat, bahwa peredaran dan penyalahgunaan narkoba dari waktu ke waktu termasuk di Maluku cenderung menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dan telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Dengan demikian, diperlukan kerjasama seluruh pemangku kepentingan untuk mencegah dan memberantas peredaran narkoba.

“Pencanangan zona integritas yang disaat ini, tentunya akan meningkatkan kualitas pelayanan BNN provinsi Maluku sebagai leading sektor dalam Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) di Maluku, karena memiliki fungsi pelayanan publik utama yaitu rehabilitasi sosialisasi asesmen terpadu dan layanan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika (SKHPN),” tutup Sekda.

Watubun: Melalui Momentum HPN, Pers Tetap Jaga Independensi

Penulis
Redaksi Maluku
-
0

Ambon, MALUKU.News – Tanggal 9 Februari merupakan hari bersejarah bagi insan pers Indonesia yang memperingati Hari Pers Nasional (HPN).

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Maluku, Benhur G Watubun menyatakan, momentum HPN tentu ada harapan yang disampaikan dari berbagai kalangan masyarakat di hari bersejarah itu yang menginginkan pers terus menjaga Independensi.

“Semoga insan pers baik media maupun wartawan tetap teguh melaksanakan tugas dan senantiasa mengedepankan Independensi dan kepentingan rakyat,”ujarnya di Ambon, Rabu (09/02/2022).

Dijelaskan Watubun, momentum HPN selain ada berbagai harapan, juga terdapat kegelisahan dari rakyat terhadap sitiuasi yang terjadi kekinian, baik masyarakat, pemerintah, maupun organisasi lainnya.

“Dalam konteks itu, pers hadir menjembatani seluruh pikiran masyarakat sehingga pemerintah bisa melaksanakan apa yang menjadi kehendak rakyat,” katanya.

“Pers sebagai wadah terdepan dan memiliki tugas utama dalam menyampaikan informasi kepada publik,”katanya lagi.

Watubun menandaskan, dikarenakan peran pers sangat penting maka pemerintah harus memberikan dukungan dalam memudahkan pers berimteraksi, dan berkomunikasi.

“Kalau pemerintah merasa informasi penting dan diterima seluruh pelosok maka sudah sepatutnya tanpa memilah pers pemerintah memanfaatkan seluruh insan pers, baik media, wartawan secara maksimal untuk kepentingan menyampaikan pesan publik kepada masyarakat, sehingga merasa puas dan terlayani dengan adanya kebijakan pemerintah,”bebernya.

Watubun mengakui masih ada terjadi kekerasan terhadap wartawan karena dalam melaksanakan tugas, pers senantiasa menempatkan diri berpihak hal-hal objektif termasuk berpihak kepada masyarakat.

“Ada orang merasa karena pers berpihak kepada masyarakat dia terganggu, selama ini rakyat tidak terganggu. Tetapi orang yang berkepentingan terhadap rakyat. Jadi ketika terganggu dia memunculkan sikap arogansi dan ketidaksukaan, itulah kemudian membuat pers selalu menjadi ancaman ketika meliput,”tandasnya.

Watubun berharap, gaya dan model seperti itu harus dihilangkan, jauh lebih penting memaknai kehadiran pers sebagai teman untuk menyampaikan pesan yang baik.

“Pers juga hadir mengkiritik apabila dalam langkah melakukan hal keliru. Disitulah kita harus berbangga. Karena perslah yang menjadi teman sejati bagi para tokoh politisi maupun pemimpin yang ada di daerah ini,”pungkasnya.

Sikapi Aksi BAKH, Wattimury Tegaskan DPRD Maluku Ada Bersama Warga Kariuw

Penulis
Redaksi Maluku
-
0

Ambon, MALUKU.News – Ratusan Pemuda-Pemudi dari Empat negeri Gandong, Booi Aboru Kariu Hualoy (BAKH) melakukan aksi damai menyusul belum ada kejelasan nasib warga Kariu yang sementara mengungsi di Aboru, dampak dari konflik sosial yang terjadi dengan Dusun Boi-Negeri Pelauw, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah 26 Januari lalu.

Aksi damai dengan menggunakan kain Gandong bewarna putih ini dimulai dari Kantor DPRD Maluku, Polda Maluku, Kantor Gubernur Maluku, dilanjutkan pembakaran 1000 lilin di titik nol persimpangan kota Ambon, rabu (09/02/2022).

Dalam aksi dikoordinir Komarudin Tubaka di kantor DPRD Maluku berjalan aman dan damai.

Ada sembilan tuntutan disampaikan dalam aksi, satu mendesak pemerintah provinsi Maluku dan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah untuk secepatnya memulangkan masyarakat Kariu yang sementara mengungsi di Aboru untuk kembali ke negerinya dalam waktu yang secepat-cepatnya paling lambat bulan maret.

Dua, sesegara mungkin pemerintah provinsi Maluku merealisasi dana anggaran pembangunan rumah warga negeri adat Kariu.

Tiga, mendesak Kapolda Maluku dan Pangdam XVI Pattimura untuk mendirikan pos keamanan secara permanen di perbatasan negeri Kariuw-Pelauw, Kariu- Dusun Ori.

Empat, mendesak Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah untuk secepatnya membangun rumah masyarakat adat negeri Kariuw yang terbakar saat penyerangan oleh masyarakat Pelauw/Ori 26 Januari.

Lima, mendesak Kapolda Maluku untuk menangkap oknum pembacokan terhadap warga negeri Kariu yang terjadi pada selasa 25 Januari oleh warga Dusun Ori.

Enam, mendesak Kapolda Maluku segera menangkap pelaku penyerangan dan pembakaran rumah warga dan dua rumah ibadah (Gereja), yaitu Gereja Sidang Jemaat Allah dan Gereja GPM lama warga Kariu.

Tujuh, mendesak Kapolda Maluku untuk mengevaluasi Kapolesk, Kanit Intel Polsek Pulau Haruku, dan Bhabinkamtimbas yang diduga terlinat pada insiden penyerangan negeri adat Kariu.

Delapan, mendesak aparatur negara dalam hal ini TNI/Polri untuk segera melakukan pemeriksaan dan pengeledahan warga Pelauw dan Warga Ori dalam penggunaan senjata api berupa senjata mesin (organik) dan segera menangkap oknum-oknum yang dengan senjata menggunakan senjata api tanpa izin.

Sembilan, jika tuntutan ini tidak diindahkan, maka kami akan kembali dengan masa yang cukup besar, dan aksi yang mungkin tidak terkendali.

Menyikapi tuntutan dimaksud, Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury dihadapan pemuda-pemudi BAKH mengataka besok (hari ini-reda) akan ada pertemuan kedua kalinya dengan instansi terkait, guna membahas pembangunan rumah warga Kariu.

“Isi dari aspirasi tadi kami sudah mendengar semua, termasuk pemulangan warga Kariu ke negerinya, pendirian pos keamanan, membangun rumah. DPRD besok mengundang kedua kalinya intansi terkait untik bicarakan membangun rumah warga,”ujarnya.

Selain itu, DPRD Maluku melalui komisi juga telah rapat bersama Kapolda dan Pangdam XVI Pattimura, membicarakan pengamanan disana, salah satu keputusan membangun pos keamanan permanen di perbatasan Kariu-Dusun Ori dan Kariu-Pelauw.

“Kemarin saya koordinasi dengan Kapolda membicarakan orang Kariu yang ada di Aboru untuk kembali ke negerinya,”ucap Wattimury.

Dengan demikian, kata Lucky DPRD Maluku sementara mengambil langkah-langkah agar bulan maret warga Kariu sudah bisa kembali ke negeri leluhurnya.

“Apa yang menjadi tuntutan BAKH ada yang sudah dikoordinasi akan terus evaluasi, lainnya segera kita segera koordinasi perkuat apa yang menjadi aspirasi,”tandasnya.

Dihadapan pemuda-pemudi BAKH, Lucky menyakinkan bahwa masyarakat Kariu tidak sendirian. Kalau ada Booi, Aboru, Hualoy ada juga DPRD Maluku bersama dengan Kariu, yakin itu.

“Prinsipnya kami konsen terhadap warga kariu yang ada di Aboru,”cetusnya.

Wattimury juga mengajak agar pemuda-pemudi BAKH untuk saling mendukung, membantu, menjaga satu sama lain. Sehingga upaya BAKH, secara bersama-mengembalikan masyakat Kariu bisa dilakukan secara baik dan secepat-cepatnya

“Yakinlah DPRD Maluku akan bersama kalian semua. Kami berterima kasih karena sudah menggunakan jalur yang benar untuk menyampaikan aspirasi,”pungkasnya.

1...253254255...280Halaman 254 dari 280